Apakah Standar Jasa Konstruksi Indonesia Bertaraf Internasional ?

Apakah Standar Jasa Konstruksi Indonesia Bertaraf Internasional ?

JAKARTA – Standar internasional untuk manajemen mutu disebut dengan ISO 9001. Artinya, suatu lembaga atau organisasi yang telah mendapatkan akreditasi ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional.

Untuk mendapatkan ISO 9001, menurut Ketua Komite Daya Saing dan Dukungan Lembaga, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Darma Tyanto Saptodewo biayanya cukup besar.Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan akreditasi alternatif bagi badan usaha, yaitu SNI ISO/IEC 17065:2012 dengan standar yang mirip dengan ISO 9001.

“Mengacu pada 17065 adalah bagaimana mengadakan ISO 9001. Kalau itu mahal, bisa Rp 100 juta. Enggak mungkin kita terapkan,” ujar Darma kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Untuk sertifikasi dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 harganya lebih terjangkau, yaitu kisaran Rp 10 juta-Rp 40 juta. Sertifikasi ini berlaku 3 tahun. Untuk biaya perpanjangannya tidak sebesar pada pembuatan awal.

Ia mengatakan, acuan ini diberlakukan untuk sertifikasi produk jasa. Pada intinya, usaha jasa konstruksi harus melakukan standar operasional prosedur (SOP) yang benar. Prosedur ini meliputi, misalnya mengaduk semen atau membuat struktur.

Dengan acuan ini, setiap badan usaha harus menerapkan standar yang sama. Hal ini dilakukan karena seringkali badan usaha melompat-lompat dalam tahapan membangun sesuatu. Acuan ini juga membuat badan usaha diikat dengan produk yang dihasilkan.

Sumber : Kompas.com
LPJK Diminta Tingkatkan Kualitas Kontraktor Lokal

LPJK Diminta Tingkatkan Kualitas Kontraktor Lokal

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meminta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk terus membina dan meningkatkan kualitas kontraktor di daerah agar dapat menggarap proyek kecil dan menengah di bawah Rp50 miliar.

Adapun, Basuki menargetkan pada 2016, proyek infrastruktur di bawah Rp50 miliar tak lagi ditangani kontraktor besar. Ketentuan ini juga akan dicantumkan ke dalam peraturan menteri.

“Rencana ini sebenarnya ingin saya terapkan pada tahun ini, tapi tidak memungkinkan. Kami akan membahas kembali rencana ini pada rapat kerja 4-5 September 2015. Jadi nantinya, proyek di provinsi skala kecil dan menengah akan ditangani kontraktor lokal. Oleh karena itu, ini tugas LPJK untuk membina kontraktor lokal,” ucap Basuki pada Seminar Nasional Jasa Konstruksi dan MEA, Kamis (6/8/2015).

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, saat ini pemerintah terus menggenjot realisasi proyek infrastruktur di seluruh Indonesia.

Dia menyebutkan sepanjang semester I/2015 penyerapan belanja modal kementerian yang dipimpinnya masih terkendala penyusunan APBN, APBNP dan perubahan struktur di kementerian.

Kendati demikian, pada tahun depan, dia berharap penyerapan belanja modal dapat meningkat. Adapun, pada semester II/2015 Kementerian PU PR akan memulai pelelangan untuk realisasi proyek pada tahun depan.

Basuki memerinci, pada APBN 2015, alokasi anggaran kementerian yang dia pimpin mencapai Rp118 triliun dan ada potensi penambahan alokasi untuk anggaran pada 2016.

“Saya ingin semaksimal mungkin anggaran pembangunan infrastruktur itu diserap di daerah. Kesiapan penyedian jasa konstruksi ini betul-betul dibutuhkan. Nah, LPJK memiliki tanggung jawab agar kontraktor lokal siap ketika kami mulai pelelangan,” tambahnya.

Selain itu, Basuki menginginkan agar LPJK mempersiapkan kualitas pelaku jasa konstruksi melalui sertifikasi.

“Konstruksi juga harus memiliki ketahanan. Jangan cuma ketahanan pangan, energi dan yang lain. Kita bertanggung jawab meningkatkan kompetensi. Jangan salahkan orang luar yang masuk kalau kita lemah,” kata Basuki.

Ketua LPJKN Tri Widjajanto menyebutkan pihaknya berkomitmen tidak hanya akan meningkatkan kuantitas tapi juga kualitas sertifikasi pelaku jasa konstruksi, khususnya di daerah.

“Selain itu, kami juga menyediakan diri bagi badan usaha atau perorangan yang ingin melakukan konversi sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga akan menggenjot kinerja LPJK provinsi,” pungkasnya.