Perbedaan Antara SKA dan SKT Yang Perlu Anda Tahu Sebelum Mengurusnya

Perbedaan Antara SKA dan SKT Yang Perlu Anda Tahu Sebelum Mengurusnya

Antara SKA dan SKT mungkin terbilang sama bagi mereka yang awam dan baru pertama kali mengurusnya. Karena keduanya memang sama-sama dibutuhkan untuk keperluan jasa konstruksi. Adanya SKA dan SKT, menjadikan seseorang dinyatakan telah memiliki keahlian atau keterampilan dalam sub bidangnya. Meskipun demikian, keduanya ternyata berbeda.

Apa Perbedaan Antara SKA Dan SKT?

Sebelum Anda mengurus pembuatan SKA dan SKT, ada baiknya ketahui terlebih dahulu mengenai kedua jenis sertifikat tersebut. Kali ini Kami akan membahas mengenai pengertian SKA dan SKT agar Anda semakin paham bagaimana mengurus SKA dan SKT tersebut dengan baik.

  1. Pengertian SKA Dan SKT

Apa itu SKA?

Untuk pengertiannya sendiri, SKA(Sertifikat Keahlian Kerja) merupakan bukti kompetensi dan kemampuan profesi tenaga ahli bidang Kontraktor atau Konsultan. Terdapat 3 kualifikasi dalam SKA yaitu:

  1. Ahli Utama
  2. Ahli Madya
  3. Ahli Muda

SKA sendiri sangat dibutuhkan, terutama untuk pengurusan sertifikasi dan registrasi badan usaha bidang jasa konstruksi. Hal ini dibutuhkan untuk ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau Penanggung Jawab Bidang (PJB). Pada pengurusannya, SKA sendiri dikeluarkan oleh asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah terakreditasi yaitu LPJK atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Apa Pengertian SKT?

SKT sendiri atau sertifikat keterampilan kerja merupakan bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja bidang Jasa Pelaksana Konstruksi (KONTRAKTOR) yang harus dimiliki untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT). Kualifikasi dari SKT yaitu :

  1. Tingkat I
  2. Tingkat II
  3. Tingkat III

Tujuan Kepemilikan SKA Dan SKT

Memiliki SKA dan SKT memiliki berbagai tujuan, berikut tujuan memiliki SKA dan SKT :

  1. Untuk memenuhi syarat undang-undang di Indonesia. Adapun undang-undang mengenai jasa konstruksi yaitu Undang-Undang No 18 tahun 1999. Selain itu terdapat pula Keppres dan SK Menteri tentang Pengadaan Jasa Konstruksi.
  2. Dibuat untuk bukti pertanggung jawaban kepada masyarakat. Kepemilikan SK atau SKT, maka masyarakat dapat mengakui kompetensi Anda sebagai seorang ahli dalam bidang konstruksi. Karena SKA atau SKT sendiri merupakan bukti yang sah yang di keluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
  3. Kepemilikan SKA atau SKT dapat dijadikan sebagai acuan industri konstruksi khususnya di Indonesia. Kualitas dari industri konstruksi di Indonesia dapat dilihat melalui kepemilikan sertifikat SKA atau SKT yang dimiliki.
  4. Kepemilikan SKA dapat membantu dalam menunjang proyek konstruksi agar dapat berhasil. Bila perusahaan konstruksi tidak memiliki sertifikat tersebut maka mungkin saja tidak berhasil. Maka dari itu, dapat dipastikan orang yang tergabung dalam proyek konstruksi memiliki sertifikat tersebut. Jika belum, perlu mengurus untuk memilikinya.

Dasar Hukum Tentang SKA dan SKT

Mengurus SKA dan SKT bagi sebuah perusahaan wajib dimiliki bagi perusahaan. Berikut dasar hukum mengenai SKA dan SKT

  1. UU nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
  2. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
  4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
  5. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

Dari sini dapat disimpulkan SKA dan SKT adalah dua hal yang sama namun berbeda. SKA dimiliki oleh tenaga ahli sedangkan SKT dimiliki oleh tenaga terampil. Baik SKA maupun SKT, ada baiknya Anda konsultasikan kepada Kami mengenai pengurusannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.