Jasa Proses dan Urus IUJPTL di Banten Terdekat

Setiap badan usaha yang termasuk ke dalam Jasa Pengurusan Tenaga Listrik (JPTL) wajib mengurus IUJPTL sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Ya, semua pemilik usaha termasuk dari wilayah Provinsi Banten sebaiknya sudah melengkapi izin tersebut agar operasional kegiatan usaha bisa berjalan dengan baik.

Namun, kami yakin masih ada pemilik bisnis di bidang ini yang belum mengurus IUJPTL. Oleh karena itu, di sini kami akan jelaskan di mana tempat pengurusannya dan prosedurnya. Pastikan untuk menyimak sampai selesai sebelum Anda mengajukan permohonan IUJPTL.

Dimana Bisa Mengurus IUJPTL Banten?

Pembuatan IUJPTL bisa dilakukan melalui DPMPTSP Provinsi Banten dan melalui sistem OSS perizinan terintegrasi. Anda perlu melengkapi persyaratan utama untuk bisa mengajukan penerbitan IUJPTL.

Beberapa persyaratan tersebut antara lain:

NIB (Nomor Induk Berusaha) dari OSS dengan KBLI yang sesuai
Izin usaha yang diperoleh dari OSS
Profil perusahaan (company profile)
Sertifikat kompetensi
Formulir isian IUJPTL
Dokumen manajemen mutu (SMM) sesuai Standar Nasional Indonesia
Surat penetapan penanggung jawab teknik

Beberapa persyaratan lainnya bisa Anda cek pada situs DPMPTSP atau mengkonsultasikannya langsung kepada konsultan yang berpengalaman.

Ya, ada satu lagi cara untuk memperoleh IUJPTL. Bisa jadi ini metode yang paling cepat dan praktis yaitu dengan menggunakan bantuan jasa pengurusan IUJPTL di Banten.

Salah satu penyedia layanan tersebut adalah Kreasi Mandiri, perusahaan izin usaha yang sudah berdiri lebih dari 8 tahun.

Berkomitmen mempermudah dan memberikan solusi untuk perusahaan di bidang ketenagalistrikan supaya bisa memenuhi dokumen dan izin sesuai perundang-undangan.

IUJPTL berlaku 5 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

Sebelum memproses pengurusan IUJPTL, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui terutama berkaitan dengan kewajiban pemegang izin. Berikut ini beberapa di antaranya:

Memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan standar manajemen mutu
Memenuhi standar teknis serta ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Memberikan laporan berkala 1 tahun sekali kepada Menteri atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Poin di atas adalah mutlak, tanpa terkecuali berlaku untuk BUMN, BUMD, maupun BUMS yang bergerak di bidang ketenagalistrikan.

Sanksi Administratif Tidak Urus Izin

Sebagai izin usaha yang spesifik untuk bidang kelistrikan, tentunya Anda pernah bertanya-tanya. Apa yang akan terjadi jika perusahaan atau suatu badan bisnis di bidang ketenagalistrikan tidak melengkapi IUJPTL sesuai dengan kebijakan yang berlaku?

Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, badan usaha yang tidak memiliki IUJPTL dapat dijatuhi sanksi administratif :

Teguran administratif (dilakukan maksimal 3 kali dalam 1 bulan)
Pembekuan kegiatan sementara (setelah berakhirnya teguran tertulis ke-3)
Pencabutan izin usaha penunjang tenaga listrik

Tidak hanya itu, dalam peraturan yang sama juga tertera bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin bisa dikenakan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000 (Dua milyar rupiah).

Semestinya ini sudah cukup membuat kita sadar bahwa keberadaan IUJPTL adalah hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.

Info Pengurusan IUJPTL Banten dengan Jasa Profesional

Tidak ingin terkena sanksi seperti di atas? Sebaiknya segera persiapkan dokumen dan syarat-syarat pengurusan IUJPTL. Konsultasikan kepada kami, tim Kreasi Mandiri.

Kami bisa membantu Anda untuk mendapatkan izin sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Layanan yang kami sediakan ini tersedia untuk seluruh area Provinsi Banten.

Meliputi beberapa wilayah berikut: Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang.

Biaya pengurusan cukup terjangkau, Anda tetap mendapatkan kualitas layanan terbaik dari konsultan yang sudah mahir di bidang izin usaha baik itu pengurusan OSS maupun izin DPMPTSP.

Kelebihan Mengurus IUJPTL dengan Bantuan Konsultan

Apa yang membuat layanan konsultan berbeda? Kami siap memberikan kelebihan dan benefit kepada Anda, berikut ini beberapa di antaranya:

Proses yang lebih cepat, pengurusan IUJPTL memerlukan waktu 25-30 hari menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
Dibantu cek persyaratan sampai benar-benar clear dan tidak ada masalah
Konsultasi gratis bersama konsultan secara online
Garansi penerbitan IUJPTL yang aktif dan bisa digunakan
IUJPTL dengan spesifikasi yang sesuai dengan bisnis Anda baik itu di bidang Pemeliharaan, pengoperasian, konsultansi, pembangunan, pemeriksaan, dan pendidikan

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar jasa pengurusan, pembuatan, dan proses IUJPTL di Banten bisa menghubungi admin melalui kontak yang tersedia. Sekian dan terima kasih semoga informasi ini bisa bermanfaat.

Prosedur Urus Izin Usaha Cafe dan Restoran Ternyata Tidak Susah

By Biro Jasa

Salah satu bisnis yang ramai digandrungi oleh anak muda adalah buka usaha café dan restoran atau setidaknya rumah makan modern, berkonsep minimalis dan trendy.

Jenis usaha semacam ini jumlahnya nyaris tidak terhitung di kawasan Jabodetabek, bahkan setiap tahunnya terus bertambah. Selain mempersiapkan soal persiapan dasar dan strategi promosi yang tepat, sudahkah kalian memikirkan soal izin usaha café atau restoran yang perlu diurus?

Ya, hampir semua bisnis yang ada di Indonesia itu ada izinnya, penjelasannya secara spesifik tercantum di dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

Namun, izin usaha cafe dan restoran kira-kira masuk ke kategori yang mana ya? Berikut ini penjelasan lengkap mengenai KBLI izin usaha kafe, restoran, serta jenis perizinan yang perlu Anda urus apabila ingin membuka bisnis di bidang ini.

Memahami KBLI untuk Kafe dan Restoran

Pertama, bagian yang perlu Anda ketahui adalah rumah minum (cafe) dan restoran itu punya kode KBLI yang berbeda. Kita fokus terlebih dahulu untuk kafe, jenis usaha ini termasuk ke dalam KBLI 56303.

Kode KBLI 56303:

Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.

Bagaimana dengan restoran atau rumah makan? Usaha tersebut tergolong ke dalam KBLI 56101. Dengan uraian sebagai berikut:

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.

Meskipun berbeda, namun kita bisa menemukan beberapa kesamaan dari segi izin usaha yang mesti diurus. Sejak berlakunya UU Cipta Kerja dan penerbitan OSS RBA, sistem pengurusan izin di Indonesia mengacu pada kategori risiko.

Nah, izin usaha cafe ini tergolong ke dalam risiko rendah dan restoran atau rumah makan kecil-kecilan juga bisa berada pada kategori risiko rendah maupun menengah rendah.

Ingin Mendirikan Usaha Cafe atau Restoran? Ini Izin Usaha yang Dibutuhkan!

Sebenarnya mengurus izin usaha kafe dan restoran itu tidak sulit, keduanya bisa dikatakan termasuk ke dalam izin usaha mikro dan kecil. Lebih kurang beberapa persyaratan izin yang Anda butuhkan yaitu:

Legalitas PT Perorangan atau CV

Penting! Bagi Anda yang ingin mendirikan kafe kecil-kecilan sebagai usaha sampingan, maka tidak perlu mengurus CV atau PT Persero besar.

Cukup selesaikan pengurusan izin mengacu pada kriteria pendirian PT Perorangan, selesaikan prosesnya sampai memperoleh SK Kemenkumham dan pernyataan terdaftar.

Syarat utama, jenis PT Perorangan ini hanya berlaku untuk usaha yang modalnya di bawah 1 miliar rupiah. Hal yang sama berlaku juga untuk pendirian restoran atau rumah makan.

Namun, untuk usaha dengan modal lebih besar disarankan untuk mengurus izin CV atau PT (Ini berlaku untuk usaha café besar atau restoran yang sudah mulai berkembang pesat).

NPWP Usaha

Selain itu, jangan sampai melupakan soal wajib pajak. Setiap usaha baik itu badan maupun perorangan diwajibkan untuk mempunyai NPWP sebagai salah satu syarat legalitas mendasar. Pembuatan NPWP bisa dilakukan setelah semua izin usaha PT Perorangan atau CV terbentuk.

NIB (Nomor Induk Berusaha)

Ya, pemilik kafe atau restoran sebaiknya juga mengurus NIB ini juga ada kaitannya dengan jenis KBLI yang nantinya akan dipilih. Menurut ketentuannya satu jenis usaha bisa mempunyai beberapa jenis KBLI, bahkan ada yang bisa mendapatkan 20 KBLI.

Namun, dengan catatan jenis usaha tersebut tidak termasuk KBLI single purpose yang ditujukan untuk satu sektor usaha saja.

Surat Pernyataan Mandiri

Surat pernyataan mandiri ini umumnya dinyatakan melalui sistem OSS. Salah satunya adalah memastikan bahwa lokasi usaha yang Anda gunakan untuk mendirikan kafe atau restoran sudah sesuai dengan RTR (Rencana Tata Ruang) dari kabupaten/kota setempat.

Selain itu, Anda juga harus memastikan nama usaha, kegiatan usaha, dan hal lainnya tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan.

Selesai Dalam Hitungan Hari, Urus Izin Usaha Cafe dan Restoran Hari Ini!

Selain bisa mengurus sendiri, Anda juga bisa menggunakan bantuan konsultan untuk menyelesaikan segala keperluan legalitas usaha. Dengan demikian, Anda bisa fokus mempersiapkan modal dan persiapan utama membangun bisnis, sisanya berkaitan dengan izin dan lain-lain percayakan saja kepada konsultan.

Salah satu layanan yang bisa Anda gunakan adalah Kreasi Mandiri. Ya, kami bisa membantu mengurus izin usaha cafe dan restoran dengan lebih cepat, profesional, dan mudah. Segera hubungi kami untuk mendapatkan detail mengenai biaya jasa dan keperluan konsultasi lainnya.

Tidak Sulit Kok, Begini Cara Urus Izin Usaha Tour dan Travel

By Biro Jasa

Bisnis tour dan travel menjadi salah satu sektor usaha menjanjikan yang kembali pulih ketika kondisi dunia mulai membaik pasca pandemi. Apabila Anda berniat untuk mencoba bisnis di bidang ini, maka jangan sampai lupa untuk mengurus soal izin usahanya juga.

Bukan tanpa alasan, kredibilitas dari agen tour menjadi salah satu hal yang sangat dipertanyakan. Konsumen akan merasa ragu dan khawatir jika perusahaan agen travel belum legal maka risiko penipuan semakin tinggi.

Banyak pelaku usaha yang agaknya malas jika sudah berbicara soal perizinan. Faktanya hal semacam ini tidak serumit yang Anda bayangkan. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan mengenai prosedur mengurus izin usaha tour dan travel secara sederhana.

Apa Saja Izin Usaha untuk Tour dan Travel?

Izin yang Anda butuhkan sebenarnya tidak banyak, utamanya adalah status badan usaha bisa berupa PT atau CV, NIB, NPWP, keterangan domisili, dan sebagainya. Penjelasan lebih lengkap kami bahas satu persatu di bawah.

1. Pendirian Izin Usaha Utama PT/CV

Untuk mendirikan usaha tour dan travel tidak harus PT, ini penting karena kami yakin ada beberapa pemilik usaha yang menganggap perusahaan yang resmi hanya PT saja.

Anggapan ini tidak benar, Anda juga bisa membuat usaha agen pariwisata dengan status bentuk usaha CV (Persekutuan Komanditer) lebih sesuai untuk usaha mikro kecil.

Tidak ada syarat minimal modal yang harus disetor, bisa menyesuaikan dengan keinginan. Pengurusan PT/CV tersebut membuat Anda bisa mendapatkan legalitas:

Akta pendirian
Keterangan domisili
Akta notaris
SK Kemenkumham
NPWP

2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Selain legalitas di atas, jangan sampai melupakan soal NIB. Menggantikan TDP dan SIUP, NIB menjadi salah satu bagian dari izin usaha bisnis tour dan travel. Dengan memenuhi perizinan ini, maka Anda bisa lebih mudah untuk mengurus berbagai perizinan lainnya.

Adanya kepemilikan NIB bisa menjadi indikator bagi pemerintah untuk mempermudah pemberian program-program pendukung usaha mikro dan kecil agar tepat sasaran.

Ya, pada intinya di sini yang diuntungkan adalah pemilik usaha. Jadi, sangat disayangkan jika di tahun ini usaha travel tour Anda sudah mulai banyak dikenal tapi belum memenuhi legalitas usahanya.

Saat ini konsumen mulai cerdas, mereka mengutamakan penyedia jasa dengan jaminan perizinan yang resmi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Tingkatkan Kredibilitas Bisnis Tour Travel dengan Bergabung Bersama Asosiasi Tour dan Travel

Selain melengkapi izin usaha utama agen tour dan travel, Anda juga bisa meningkatkan kredibilitas bisnis dengan bergabung pada ASITA (Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies).

Asosiasi ini sudah berdiri sejak 1971, menjadi jembatan penghubung yang baik antara para pelaku bisnis tour dan travel serta dinas pariwisata. Untuk informasi pendaftaraan keanggotaan bisa langsung ke situs resmi ASITA, pastikan juga Anda sudah mempunyai izin usaha yang lengkap.

Sebagai informasi asosiasi perkumpulan agen tour travel ini sudah tersedia di wilayah Jawa, Bali, NTB dan lain-lain.

Manfaat Memiliki Izin Usaha untuk Bisnis Tour dan Travel

Melengkapi izin usaha di bidang travel dan tour tentunya bisa memberikan benefit tersendiri demi kemajuan usaha Anda. Mengingat masih banyak yang belum menyadari hal ini, jadi kami akan jelaskan lebih lanjut mengenai hal ini.

Membangun Kepercayaan dan Kredibilitas

Di tengah tingginya persaingan bisnis, salah satu cara untuk mempersiapkannya adalah dengan melengkapi perizinan utama. Dengan cara ini maka kepercayaan bisa terbangun di antara konsumen.

Mencantumkan PT/CV pada company profile atau brosur promosi Anda secara langsung mampu meningkatkan kepercayaan bagi calon-calon customer baru. Terutama bagi mereka yang baru mengetahui usaha yang Anda jalankan.

Mengembangkan Bisnis untuk Jangka Panjang

Saat pertama kali mendirikan usaha travel dan tour, apakah Anda menilai ini sebagai bisnis sampingan atau ingin dikembangkan secara serius untuk jangka panjang?

Legalitas menjadi standar yang penting, dengan melengkapi izin berarti Anda berkomitmen untuk serius dalam mengembangkan usaha. Ini juga bisa dinilai sebagai bentuk tanggung jawab pemilik bisnis terhadap kegiatan usaha yang mereka kelola.

Secara tidak langsung pemenuhan legalitas juga dapat menghindari sanksi dan denda yang berpotensi merugikan bisnis.

Solusi Urus Izin Usaha Travel dan Wisata dengan Proses Cepat

Ingin mendirikan usaha tour dan travel penyediaan paket wisata? Kreasi Mandiri bisa mempermudah pengurusan izin usaha Anda.

Kami bisa membantu Anda untuk menyediakan jasa pendirian PT maupun CV dengan dokumen perizinan lengkap. Anda akan memperoleh akta pendirian, keterangan domisili, akta notaris, SK Kemenkumham, dan NPWP.

Selain itu, lengkapi juga perizinan Anda dengan memiliki NIB dengan KBLI yang sesuai, untuk memastikan usaha berjalan dengan lancar. Gratis konsultasi langsung bersama ahlinya.

Jasa Pembuatan NPWP Perusahaan Terpercaya Di Jakarta

By Biro Jasa

Jasa Pembuatan NPWP Perusahaan terpercaya di Jakarta, membantu dalam proses pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan proses yang cepat. Kami siap bantu hingga proses tuntas mulai dari pengumpulan dokumen yang diperlukan hingga NPWP dapat digunakan. Prosesnya selain cepat, harganya juga sangat terjangkau bisa digunakan untuk semua kalangan terutama perusahaan menengah atas.

Pembuatan NPWP dengan menggunakan jasa Kami menjadi lebih mudah, karena Anda tidak perlu mengeluarkan banyak waktu dan tenaga. Anda hanya perlu menunggu prosesnya selesai dan mempercayakannya pada Kami PT.Adhikari Kreasi Mandiri. Kami yang akan bertanggung jawab sepenuhnya proses pembuatan NPWP dan menyerahkan pada Anda setelah prosesnya selesai.

Pentingnya Memiliki NPWP

Nah perlu Anda ketahui, memiliki NPWP merupakan hal yang sangat penting untuk sebuah perusahaan. Karena dengan memiliki NPWP tersebut, berarti sebuah kegiatan usaha yang ada pada perusahaan tersebut telah membayar pajak kepada negara. Untuk itu, jika Anda saat ini memiliki perusahaan dan ingin melengkapi usaha Anda agar dapat terdaftar resmi membayar pajak segera urus NPWP perusahaan Anda.

Selain itu, kepemilikan NPWP juga memudahkan Anda dalam proses pengurusan izin perusahaan lainnya yang lebih penting. Selain itu, dengan Anda memiliki NPWP perusahaan Anda juga bisa menggunakannya sebagai sarana dalam hal administrasi perpajakan. Juga memudahkan dalam mendapatkan pelayanan umum, seperti kartu kredit bank, paspor, dan persyaratan pegawai untuk beberapa instansi dan lain-lain.

Untuk pengurusannya sendiri, Anda tak perlu susah payah untuk dapatkan NPWP dan mendatangi perusahaan pajak. Namun Kami PT.Adhikari Kreasi Mandiri yang akan mengurusnya hingga proses selesai. Kami akan bantu Anda untuk pengurusan NPWP perusahaan Anda dengan proses yang cepat. Anda hanya perlu memenuhi semua keperluan dokumen untuk pembuatan NPWP dan menunggu hingga prosesnya selesai.

Syarat Dokumen Pengurusan NPWP

Beberapa keperluan dokumen untuk pengurusan NPWP seperti berikut :

Akta notaris pendirian perusahaan (Fotokopi)
KTP Direktur (Fotokopi)
KK (Jika Direktur perempuan)
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Fotokopi)

Setelah syarat dokumen terpenuhi, Kami akan sesegera mungkin untuk mengurusnya agar Anda tidak lama untuk menunggunya.

Jika Anda akan lakukan pengurusan NPWP dengan jasa pembuatan NPWP perusahaan Kami, Anda tidak perlu mengeluarkan banyak budget. Karena Kami berikan harga yang murah untuk Anda setiap menggunakan jasa Kami. Tetapi tetap berikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan dalam setiap prosesnya.

Tidak hanya membantu dalam pengurusan NPWP perusahaan, buat Anda yang ingin mengurus NPWP pribadi Kami juga siap bantu Anda. Yuk konsultasikan segera pembuatan NPWP tersebut pada Kami. Informasi lebih lanjut hubungi Kami sekarang juga.

Izin Usaha Mikro Kecil Ternyata Pengurusannya Cukup Mudah!

By Biro Jasa

Pengubahan terhadap pengurusan izin melalui sistem OSS RBA terintegrasi dianggap mampu memberikan kemudahan bagi semua pelaku usaha. Namun, bagaimana dengan izin usaha mikro kecil apakah hal ini juga berlaku untuk mereka yang berada di dalam kategori ini?

Ya, pemilik usaha UMK sangat dimudahkan dengan adanya penerbitan sistem OSS terintegrasi. Kami akan menunjukkan kepada Anda betapa mudahnya mengurus izin untuk UMK serta bagaimana prosedur yang harus dilalui.

Namun sebelum itu, mari kita perhatikan kembali sebenarnya apa itu usaha UMK? Ketentuan mengenai besaran modal, batasan, dan lain-lain. Jangan sampai Anda belum mengetahui soal hal mendasar seperti ini.

Apa Itu Usaha Mikro dan Kecil?

Mengacu pada Undang-Undang No.20 Tahun 2008, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang bisa berdiri sendiri secara perorangan maupun berbentuk badan usaha. Di dalamnya ketentuan tersebut juga dijabarkan dengan jelas bahwa UMK mempunyai kriteria sebagai berikut:

Usaha mikro nilai kekayaan bersih mencapai Rp 50 juta tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Untuk hasil penjualannya sendiri paling banyak Rp 300 juta.
Usaha kecil mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta dengan maksimal Rp 500 juta. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya Rp300 juta paling banyak 2,5 miliar.

Namun, sejak pemberlakuan UU Cipta Kerja penggolongan kategori izin usaha mikro kecil semakin disederhanakan. Selagi modal awal Anda di bawah 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan maka kategorinya adalah UMK.

Selain dikelompokan sesuai modal, penggolongan usaha juga dikategorikan berbasis risiko.

UMK termasuk risiko rendah yang berarti persyaratan izin yang dibutuhkan relatif lebih sederhana dibandingkan jenis usaha menengah dan di atasnya.

Usaha seperti apa yang bisa disebut sebagai UMK? Sebenarnya cakupan usaha mikro dan kecil ini sangat luas.

Bisnis fashion, penjualan baju dan pakaian
Bisnis kuliner restoran, warung makan, cafe, dan sebagainya
Bisnis tour dan travel, agen pariwisata daerah
Bisnis bengkel mobil dan motor
Pembukaan pelatihan dan training
Dan masih banyak lagi

Meskipun termasuk ke dalam UMK, tentu bukan berarti Anda bisa mengabaikan soal legalitas bisnis.

Justru value usaha dan kredibilitas akan semakin meningkat apabila sebagai pengelola usaha Anda dapat memenuhi persyaratan perizinan yang ditentukan menurut perundang-undangan.

Cara Membuat Surat Izin Usaha Kecil dengan Mudah dan Cepat

Pemilik usaha mikro dan kecil sebenarnya hanya membutuhkan satu satu izin usaha agar bisa menjalankan kegiatan bisnis sederhana.

Namun, tidak ada salahnya untuk mengetahui beberapa izin usaha mikro kecil penunjang lainnya guna memperlancar operasional.

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)

Pertama dan yang terpenting, pastikan Anda sudah mempunyai NIB dengan klasifikasi KBLI 2020 yang sesuai dengan ketentuan OSS RBA. Untuk membuat NIB Anda perlu buat akun OSS terlebih dahulu, persyaratannya sederhana yaitu:

Nomor telepon (wajib dipastikan aktif)
Email bisnis
NIK (Nomor Induk Kependudukan)
Mengisi profil badan usaha/usaha perorangan

Halaman pendaftaran bisa langsung kunjungi situs oss.go.id lalu arahkan ke “Daftar” di bagian pokok kanan atas.

Setelah itu, Anda bisa login ke dashboard utama dan mengajukan permohonan baru. Kemudian, lengkapi data usaha yang muncul pada layar OSS, selesaikan prosesnya sampai menyelesaikan pengurusan NIB.

Contoh izin usaha kecil (NIB OSS)

2. Izin Lokasi

Saat ini izin lokasi sudah digantikan oleh KKPR, bagi usaha UMK Anda tidak perlu mengurus KKPR cukup membuat pernyataan mandiri saja bahwa lokasi usaha yang digunakan sudah sesuai dengan RTR (Rencana Tata Ruang). Panduan mengenai pembuatan pernyataan mandiri juga sudah tercantum di OSS. Jangan lupa beri tanda centang pada “Pernyataan mandiri.”

3. Izin Edar dan (Opsional)

Izin edar yang dimaksud adalah izin edar produk makanan dan obat yang diterbitkan oleh BPOM RI. Bagi pemilik usaha mikro kecil yang bergerak di bidang produksi makanan, herbal, atau produk konsumsi disarankan untuk mengurus izin edar dari BPOM guna menjamin kualitas dan keamanan produk. Untuk prosedur pengurusannya bisa langsung mengunjungi situs resmi dari badan POM RI.

Jasa Pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil Online Saja!

Mengalami kesulitan dalam mengurus izin usaha mikro kecil? Ada jalan keluar yang bisa Anda gunakan sebagai solusi. Gunakan saja kemudahan yang disediakan oleh konsultan jasa pengurusan izin berusaha seperti Kreasi Mandiri.

Kami siap mempermudah kebutuhan perizinan Anda. Percayakan kebutuhan pengurusan NIB, pembuatan pernyataan mandiri sesuai RTR, dan keperluan perizinan mendasar lainnya bersama kami.

Biaya pembuatan izin usaha mikro dan kecil kami terapkan lebih terjangkau dan murah. Keuntungan yang Anda dapatkan adalah kemudahan dan kenyamanan, tidak perlu repot proses pembuatan akun sampai pengurusan izinnya akan dilakukan oleh tim kami.

Tertarik untuk mendapatkan kemudahan ini? Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi setiap pembaca.

Bagaimana Cara Mengurus Izin Usaha Freight Forwarding?

By Biro Jasa

Sebelum kita mencari tahu prosedur pengurusan izin usaha freight forwarding, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa itu freight forwarding sendiri.

Freight forwarding merupakan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang dibutuhkan dalam proses pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, laut, maupun udara. Dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya sebagai jasa pengurusan transportasi (JPT).

Panduan Cara Mengurus Izin Usaha Freight Forwarding

Prosedur pengurusan izin freight forwarding pada dasarnya sama dengan jasa pengurusan transportasi. Berikut ini beberapa tahapan yang harus dilalui:

1. Mengurus NIB dan Sertifikat Standar di OSS

Pertama adalah memastikan Anda sudah mempunyai NIB dengan kode KBLI yang relevan dengan bidang usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat diurus melalui sistem OSS RBA secara online. Jika diamati sesuai dengan pengertiannya, freight forwarding termasuk ke dalam KBLI 52295 (Angkutan Multimoda).

Setelah mengurus NIB, pastikan juga untuk menyelesaikan pengurusan Sertifikat Standar (SS). Karena kategori usaha yang satu ini termasuk ke dalam berisiko tinggi, sesuai dengan OSS RBA maka izinnya adalah NIB + Izin Sertifikat Standar.

Sertifikat Standar diterbitkan pada sistem OSS, namun harus diverifikasi agar berlaku efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Umumnya akan dilakukan pengecekan lebih lanjut dari pihak pemerintah pusat/daerah untuk menilai apakah yang bersangkutan verifikasinya diterima atau ditolak.

2. Melakukan Verifikasi PKKPR

Selain sertifikat standar, bagian yang termasuk ke dalam pengurusan izin usaha freight forwarder adalah pengurusan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang).

Verifikasi PKKPR dapat dilakukan secara online dengan mengunggah berbagai dokumen persyaratan seperti upload file peta polygon lokasi kegiatan yang diajukan, dan sebagainya.

Pengajuan PKKPR akan ditinjau terlebih dahulu, apabila sesuai dengan kriteria maka izin akan terbit melalui OSS, apabila tertolak maka Anda akan diminta untuk melengkapi persyaratan dan mencoba mengajukan kembali.

3. Memenuhi Standar Usaha

Setiap bidang usaha yang ada di Indonesia, tanpa terkecuali freight forwarding wajib memenuhi standar usaha sebelum bisa menjalankan kegiatan bisnisnya. Khusus untuk usaha yang satu ini diperlukan izin SIUJPT (Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi).

Semua perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi wajib mengurus SIUJPT sebagai pemenuhan izin menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan Lainnya untuk Membuka Usaha Freight Forwarding

Selain dokumen persyaratan di atas, pebisnis yang ingin mendirikan usaha jasa pengurusan transportasi juga perlu melengkapi syarat non-dokumen. Beberapa di antaranya yaitu:

Tenaga Ahli Profesional Minimal D3

Tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 salah satu ketentuan untuk mendirikan usaha jasa pengurusan transportasi/freight forwarding yaitu mempunyai tenaga ahli profesional dengan jenjang pendidikan minimal D3 Pelayaran/Maritim/Penerbangan/Transportasi atau setara.

Alternatif kumulatif bisa disamakan dengan tenaga ahli yang sudah berpengalaman setidaknya 5 tahun di bidang jasa pengurusan transportasi.

Kepemilikan Gudang Sesuai Penggunaannya

Dalam menyediakan jasa pengurusan transportasi, tentu lazimnya perusahaan membutuhkan gudang penyimpanan terlebih lagi untuk mengamankan barang-barang milik mitra maupun customernya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M- DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, setiap pemilik atau pengelola gudang wajib mendaftarkan gudangnya.

Dengan demikian, pemilik usaha akan memperoleh TDG (Tanda Daftar Gudang) untuk mendukung kegiatan berusaha sesuai dengan kebutuhannya.

Kendaraan Operasional Sesuai Kebutuhan

Selain penguasaan gudang, pemilik usaha juga perlu menunjukan bukti kepemilikan kendaraan minimal roda 4 dibuktikan dengan kepemilikan atau sewa yang sah.

Namun umumnya untuk perusahaan freight forwarding ini skala besar, jadi semestinya ada lebih dari kendaraan mobil roda empat. Melainkan dibutuhkan pula truk untuk mengangkut barang-barang, kapal kargo untuk memastikan kegiatan berusaha tetap berjalan lancar.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kendaraan operasional tidak harus milik sendiri melainkan Anda juga bisa menyewanya. Asalkan ada bukti sewa yang sah, maka transportasi tersebut bisa digunakan sebagai syarat untuk memenuhi kriteria pendirian usaha.

Ruang Lingkup Usaha Freight Forwarding

Freight forwarding secara umum mempunyai ruang lingkup kegiatan yang terbilang cukup luas. Berikut ini beberapa bagian yang termasuk ke dalam usaha ini:

Penerimaan
Pengelolaan penyimpanan barang di area gudang terbuka maupun tertutup
Pemisahan atau sortir
Pengepakan
Penandaan
Penimbangan
Pengukuran
Pengelolaan transportasi
Pengurusan penyelesaian dokumen
Pemesanan ruangan pengangkut
Pengelolaan pendistribusian
Perhitungan biaya angkutan dan logistik
Asuransi atas pengiriman barang
Penyediaan sistem informasi dan komunikasi
Penerbitan dokumen angkutan barang moda transportasi darat, laut, atau udara

Meskipun demikian, izin usaha freight forwarding hanya bisa diberikan kepada perusahaan khusus yang sudah terdaftar sebagai jasa pengurusan transportasi. Penjelasan tersebut harus tercantum di dalam akta pendirian.

Selain itu, usaha yang bersangkutan juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha lain. Dalam hal ini berarti freight forwarding bersifat usaha single purpose atau satu tujuan saja.

Apabila Anda ingin mendapatkan kemudahan dalam mengurus izin usaha freight forwarding, sebaiknya hubungi admin Kreasi Mandiri. Kami bisa membantu Anda untuk menyediakan jasa pengurusan SIUJPT serta berbagai legalitas yang dibutuhkan seperti NIB, Sertifikat Standar, dan lain-lain dengan proses yang cepat dan aman.

Perbedaan Lengkap Perizinan Usaha Utama dan Penunjang

By Biro Jasa

Izin usaha adalah bentuk persetujuan izin dari pihak berwenang atas kegiatan berusaha. Di Indonesia, pemilik bisnis perlu mengurus setidaknya dua jenis perizinan yaitu izin usaha utama dan penunjang (PB UMKU).

Keduanya berbeda, meskipun ada yang bisa di urus dalam satu sistem legalitas yang sama yakni OSS RBA secara online. Izin utama wajib di miliki oleh badan usaha untuk mendirikan tempat usahanya di bidang tertentu.

Selain itu, izin penunjang kegiatan berusaha adalah izin pelengkap agar operasional usaha berjalan dengan lebih baik.

Apa saja yang termasuk izin usaha utama dan penunjang? Berikut pembahasan lebih lengkapnya.

Pengertian Izin Usaha Utama

Sesuai dengan namanya izin usaha utama berarti bagian perizinan terpenting bagi pelaku usaha. Salah satu bagian yang termasuk izin usaha utama seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), akta pendirian usaha, izin lingkungan, izin PKKPR.

Di Indonesia pengurusan izin usaha sempat mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah penerbitan UU Cipta Kerja. Ada beberapa pemangkasan izin, penghapusan TDP, SIUP, dan sebagainya.

Izin usaha utama berlaku untuk semua sektor bisnis baik UMK maupun non-UMK. Perorangan maupun badan usaha skala besar tetap membutuhkan perizinan untuk memastikan bisnis yang mereka miliki telah legal dan di akui oleh negara.

Izin Penunjang Kegiatan Berusaha

Izin penunjang kegiatan berusaha berbeda dengan beberapa izin yang sudah di sebutkan di atas. Perizinan usaha penunjang atau di sebut sebagai PB UMKU, hanya dibutuhkan untuk sektor usaha tertentu.

Contoh dari PB UMKU adalah TDG (Tanda Daftar Gudang) yang di persyaratkan untuk pemilik usaha di sektor perdagangan guna memastikan tempat penyimpanan yang digunakan telah terdaftar kepemilikannya. Syarat pengurusan PB UMKU menyesuaikan dengan izin yang di urus, jadi berbeda-beda.

Perbedaan Izin Usaha Utama dan PB UMKU

Apa bedanya izin usaha inti dan penunjang? Bagaimana cara termudah untuk membedakannya? Berikut ini pembahasannya:

perizinan berusaha penunjang kegiatan usaha

1. Kewenangan Penerbitan Izin

Tidak semua izin usaha di terbitkan oleh satu lembaga yang sama, misalnya izin inti seperti NIB penerbitannya oleh lembaga OSS. Selain itu, untuk izin TDG (Tanda Daftar Gudang) diterbitkan oleh Bupati setempat.

Mengapa bisa berbeda? Pengurusan izin usaha diproses oleh lembaga atau pihak yang bersangkutan. Jadi, wajar apabila terdapat perbedaan dari wewenang penerbitannya.

2. Lama Waktu Pengurusan

Beberapa jenis izin usaha ada yang bisa diurus secara cepat, misalnya seperti NIB 1-2 hari beres. Dibandingkan dengan izin penunjang kegiatan berusaha bisa seminggu bahkan lebih.

3. Jenis Usaha yang Membutuhkannya

Semua pelaku usaha membutuhkan izin usaha utama, lain halnya dengan PB UMKU yang di butuhkan untuk sektor bisnis tertentu saja. Istilah kata cakupan izin seperti NIB, izin lingkungan, NPWP, lebih menyeluruh (universal). Izin penunjang secara spesifik di khususkan untuk jenis usaha tertentu, tidak semua pemilik usaha membutuhkannya.

4. Masa Berlaku Izinnya

Sebagian besar izin usaha utama mempunyai masa berlaku yang cukup lama, bahkan ada yang seumur hidup atau selagi kegiatan bisnis beroperasi maka izin tetap aktif.

Beberapa izin usaha yang berlaku seumur hidup antara lain seperti NIB dan akta pendirian. PB UMKU ada yang berlaku 3 – 5 tahun, bahkan untuk jenis izin penunjang yang tidak termasuk izin transaksional hanya berlaku sekali kegiatan saja.

Konsultasi Pengurusan Izin Usaha Utama dan Penunjang

Apakah Anda mengalami kendala dengan kedua jenis perizinan di atas? Tentu ada baiknya untuk bisa berkonsultasi dengan tenaga profesional agar tidak salah dalam proses pengajuan izinnya.

Saat ini konsultan perizinan bisa dengan mudah kita jumpai secara online, mereka membuka situs untuk memperkenalkan layanan apa saja yang bisa di bantu.

Kreasi Mandiri adalah salah satu perusahaan tersebut. Kami bisa membantu Anda untuk mengurus izin usaha inti seperti NIB, akta pendirian, izin lokasi, dan sebagainya.

Layanan terbaru kami sekarang mendukung pengurusan izin penunjang kegiatan berusaha seperti Tanda Daftar Gudang, Izin usaha pengurusan jasa transportasi, dan sebagainya.

Tidak hanya sekadar mengurus izin, namun kami juga bisa membantu Anda agar bisa memahami perizinan usaha. Jadi, tidak bingung lagi soal perizinan dan legalitas terbaru.

Pastikan Anda sudah mempunyai akun OSS, jika belum kami juga bisa membantu untuk pembuatan akun lengkap dengan perizinannya.

Mengapa Menggunakan Layanan Kami?

Karena dengan menggunakan bantuan konsultan, Anda bisa mendapatkan kemudahan dalam proses perizinan. Tidak semua pemilik bisnis mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan legalitas, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikannya.

Hubungi admin Kreasi Mandiri untuk mendapatkan solusi izin usaha inti dan penunjang. Biaya pengurusan terjangkau untuk berbagai kalangan usaha mikro maupun non-UMK.

Syarat dan Pengurusan SIUJPT Izin Usaha Jasa Transportasi

By Biro Jasa

Untuk mendirikan usaha yang bergerak di jasa transportasi, pelaku usaha perlu melengkapi perizinan mereka dengan melakukan pengurusan SIUJPT atau Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi. Dokumen ini diterbitkan melalui OSS sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan dan Gubernur.

Peraturan Menteri Perhubungan menyebutkan secara spesifik, apa saja yang termasuk ke dalam jasa transportasi. Untuk mengetahui pembahasan lebih lengkapnya, silahkan perhatikan ulasan berikut.

Pengertian SIUJPT

SIUJPT berperan sebagai perizinan inti bagi pemilik usaha jasa transportasi, adapun menurut pasal 5 Permenhub No.49 Tahun 2017 disebutkan bahwa kegiatan jasa pengurusan transportasi antara lain seperti: penerimaan, penyimpanan, penandaan, pengepakan, asuransi atas pengiriman barang, dan lain-lain.

Dari sini bisa kita simpulkan penyedia jasa ekspedisi dan pengusaha bus pariwisata membutuhkan SIUJPT untuk memastikan kegiatan usaha mereka berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku.

SIUJPT di bagi menjadi dua, yaitu untuk PMDN dan PMA. Seperti yang sudah Anda ketahui PMDN berarti perusahaan yang modalnya secara penuh berasal dari dalam negeri, sedangkan PMA berarti ada kerja sama dengan pihak luar.

Alasan kenapa Anda perlu memahami hal ini karena persyaratan untuk pengurusan SIUJPT berbeda, menyesuaikan dengan jenis perusahaannya. SIUJPT PMDN diterbitkan Gubernur serta ditinjau oleh Dishub, sedangkan SIUJPT untuk PMA diterbitkan langsung oleh BKPM.

Izin Pengurusan Jasa Transportasi meliputi darat, laut, dan udara secara menyeluruh.

Persyaratan untuk Mengurus SIUJPT

Karena termasuk ke dalam perizinan tingkat lanjut, persyaratan yang harus disiapkan dalam pengurusan SIUJPT sedikit lebih kompleks daripada izin lainnya. Berikut ini syarat mengurus Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi untuk PMDN.

SIUJPT PMDN

1.Fotokopi Akta Pendirian perusahaan

2. Fotokopi NPWP perusahaan

3. KTP dan NPWP Seluruh Pengurus

4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

5. Fotokopi Daftar Tenaga Ahli (S1 Logistik Sertifikasi Ahli Kepabeanan/Kepelabuhan/Sertifikasi Kompetensi di Bidang Logistik, dan sebagainya. Pelayaran/Maritim/Penerbangan/Transportasi/IAT Diploma/FIATA Diploma)

6. Mempunyai Modal Dasar Rp1.200.000.000, paling sedikit 25% dari modal dasar disetor (Terlampir di akta).

7. Mempunyai dan/atau Menguasai Kantor (Lampirkan Fotocopy Gambar Site Plan, struktur organisasi dan personalia foto kantor, foto papan nama perusahaan.) Daftar Alat/inventaris kantor, bukti kepemilikan kantor atau bukti sewa minimal 2 tahun, denah lokasi)

8. Mempunyai sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi (komputer, internet, dan sejenisnya)

9. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Terakhir

10. Fotokopi bukti tertulis sewa kendaraan roda 4 dengan dibuktikan dengan dokumen yang sah

11. PBB dan Bukti Bayar tahun terakhir

12. Foto Kantor Tampak Depan dan Dalam

Ya, sebagian besar persyaratan di atas telah menjadi ketentuan utama dalam pengurusan SIUJPT. Kemungkinan besar izin transportasi yang sedang Anda cari adalah PMDN, jadi silahkan cek persyaratan di atas apakah sudah lengkap semua atau belum sebelum mengajukan permohonan ke OSS.

Jika Anda mempunyai tenaga ahli yang paham seputar perizinan tentu akan lebih mudah, namun jika tidak maka langkah satu-satunya adalah menggunakan bantuan konsultan.

Jasa Pengurusan SIUJPT Profesional dari Konsultan

Pernah mengurus Izin Transportasi sendiri namun terkendala karena syarat kurang lengkap atau tidak memiliki tenaga ahli di bidang perizinan? Anda bisa menggunakan bantuan dari konsultan Kreasi Mandiri untuk mengatasi masalah tersebut.

Kami menyediakan layanan jasa pengurusan SIUJPT/IUJPT untuk PMDN dan PMA. Pengajuan dilakukan secara online melalui sistem OSS RBA terintegrasi, layanan ini bisa mempermudah pekerjaan Anda.

Persyaratan mengurus izin transportasi memang cukup banyak, apabila tidak dilengkapi maka SIUJPT perusahaan tidak akan terbit. Pangkas waktu perizinan, siapkan semuanya dengan lebih cepat dan mudah menggunakan bantuan konsultan.

Sebagai tenaga ahli di bidang perizinan, kami telah mengikuti perkembangan izin usaha di Indonesia mulai dari tahun 2012. Mulai dari OSS versi pertama sampai yang saat ini sedang berlaku yakni sistem perizinan berbasis risiko (RBA) kami bisa menyelesaikan pengurusannya.

Berapa Biaya Pengurusan SIUJPT?

Untuk mengetahui biaya pengurusan Izin Usaha Transportasi kami menyarankan pembaca untuk berkonsultasi dengan admin terlebih dahulu. Karena biaya perizinan berbeda menyesuaikan jenis usaha Anda apakah itu PMDN atau PMA, serta faktor lainnya.

Waktu pengerjaan maksimal 30 hari, bisa lebih cepat kami akan memberikan update proses perizinannya kepada Anda melalui email maupun kontak Whatsapp.

Salah satu keunggulan utama menggunakan bantuan konsultan untuk mengurus SIUJPT adalah prosesnya yang jauh lebih mudah. Kami akan mengumpulkan persyaratan utama, Anda bisa mengirimkannya secara bertahap melalui email sesuai dengan anjuran konsultan.

Semua prosesnya juga bisa dilakukan secara online, izin usaha jasa transportasi akan terbit dalam bentuk digital seperti format pdf. Selanjutnya, pemilik usaha bisa mencetaknya secara mandiri.

Jika Anda memiliki pertanyaan lainnya seputar jasa pengurusan SIUJPT, silahkan hubungi admin melalui kontak yang tersedia. Sekian dan terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat.

Layanan Jasa Proses PKKPR Usaha untuk PT dan CV

By Biro Jasa

Status PKKPR perusahaan masih berhenti atau belum di proses? Jika Anda pemilik usaha skala non-UMK maka sebaiknya segera tuntaskan persoalan ini sebelum lupa dengan menggunakan bantuan konsultan jasa proses PKKPR.

Mengurus izin usaha melalui OSS memang bisa terlihat mudah, namun untuk perizinan khusus seperti PKKPR banyak yang mengalami kendala.

Penyebabnya bervariasi umumnya karena kurangnya persyaratan, sehingga perlu pengecekan ulang oleh pihak pusat.

Hal ini sebenarnya bisa di minimalisir dengan memastikan semua data dan berkas lengkap terlebih dahulu baru mengajukan permohonan PKKPR.

Perlu di ketahui bagi pembaca Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) saat ini kedudukannya berfungsi menggantikan izin lokasi yang berlaku beberapa tahun lalu.

Perusahaan-perusahaan besar yang membuka lokasi industri perkebunan dan industri pabrik wajib mengurus PKKPR agar bisa mendapatkan peninjauan langsung dari menteri ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Mengapa Memerlukan Bantuan Konsultan untuk Pemrosesan PKKPR?

Meskipun tidak wajib, namun keberadaan konsultan jasa proses PKKPR memang terbukti dapat mempermudah alur perizinan Anda.

Tentunya tetap menyesuaikan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah, konsultan murni bertugas untuk membantu dan memudahkan para pemilik usaha yang sibuk.

Adanya konsultan bisa memberikan keunggulan bagi badan usaha baik itu PT maupun CV yang di persyaratkan untuk mengurus PKKPR. Berikut beberapa di antaranya:

Meminimalisir Kendala

Konsultan mampu mengurangi risiko munculnya masalah selama proses pengajuan PKKPR. Mereka bekerja dengan teliti, mengecek setiap dokumen persyaratan yang sudah di tentukan sebelum mengajukan permohonan. Harapannya pengurusan bisa terselesaikan dalam sekali jalan, tidak perlu ada peninjauan ulang karena kurangnya persyaratan atau data.

Mempercepat Pemerosesan PKKPR

Pengisian formulir, informasi ketentuan pengajuan PKKPR akan dilakukan sepenuhnya oleh konsultan. Selagi jasa proses PKKPR yang Anda gunakan sudah terpercaya, maka tentunya ini bukanlah kendala dan cenderung lebih cepat selesai.

Jasa Proses PKKPR Perusahaan Non-UMK Terpercaya

Meskipun saat ini cukup banyak konsultan yang membuka jasa di internet, namun sebaiknya Anda tetap teliti dan memperhatikan kualitas dari penyedia jasanya. Jangan sampai mempercayakan pengurusan PKKPR kepada pihak yang tidak jelas legalitasnya.

Kreasi Mandiri siap membantu, kami mengantongi izin usaha lengkap dan sudah berpengalaman di bidang pengurusan dokumen izin berusaha sejak 2012. Lebih dari 100 perusahaan terbantu dengan adanya layanan kami, termasuk untuk pengajuan PKKPR.

Namun, harap di ingat bahwa untuk mengajukan PKKPR perusahaan Anda harus memiliki NIB. Ini adalah syarat utama, jika belum melakukan pengurusan NIB sebaiknya selesaikan terlebih dahulu tahapan tersebut.

Waktu yang di butuhkan untuk mengurus izin PKKPR lebih kurang 20 hari, dengan catatan semua berkas lengkap. PKKPR berlaku untuk 3 tahun, jika habis masa berlakunya maka wajib di perpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penerbitan Dokumen PKKPR

Dokumen PKKPR diterbitkan secara online dalam sistem OSS RBA, untuk selanjutnya bisa di print secara mandiri.

Di dalamnya terdapat data-data perusahaan serta ketentuan PKKPR menyesuaikan dengan tempatnya. Saat ini ada 3 jenis PKKPR yaitu tanah, laut, dan hutan.

Penerbitan PKKPR nantinya sejalan dengan pengurusan izin lingkungan seperti Amdal, SPPL, dan sebagainya. Berikut ini contoh dokumen PKKPR yang sudah terbit:

Persyaratan sudah lengkap tapi kenapa PKKPR tidak terbit? Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, mungkin area lingkungan tersebut adalah kawasan yang cukup berisiko.

Selain itu, bisa juga karena faktor internal lainnya seperti di temukannya pelanggaran tertentu.

Apa Saja Persyaratan Mengurus PKKPR Usaha?

Persyaratan mengurus PKKPR berbeda-beda menyesuaikan dengan area lahan yang akan di jadikan tempat usaha. Jika di kategorikan secara umum, berikut ini beberapa persyaratannya:

NIB dan Akun OSS;
Koordinat lokasi Kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang Informasi penguasaan tanah;
Informasi jenis usaha;
Rencana jumlah lantai bangunan;
Rencana luas lantai bangunan;
Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan;
Informasi seputar badan usaha.

Persyaratan berlaku untuk usaha PT maupun CV non-UMK untuk berbagai bidang. Berkas lebih lengkap mungkin di perlukan saat proses pengajuan serta perubahan kebijakan dari tahun ke tahun.

Biaya Pengurusan PKKPR dan Info Konsultasi

Sebagai catatan tambahan untuk mengurus PKKPR Anda perlu menyiapkan anggaran sesuai dengan luas lahan yang akan dimanfaatkan sebagai tempat usaha. Untuk mengetahui besaran nominal dan rinciannya, maka silahkan untuk berkonsultasi langsung dengan konsultan Kreasi Mandiri.

Kami bisa dihubungi dengan mudah melalui telepon maupun kontak Whatsapp. Free tanya jawab seputar PKKPR sebelum proses pengurusan, jadi tidak perlu ragu dan pusing lagi.

Kami melayani jasa proses PKKPR untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk wilayah lain silahkan tanyakan terlebih dahulu, kami dengan senang hati akan mempermudah pemrosesan PKKPR perusahaan Anda.

Izin PKKPR Darat, Laut, dan Hutan Serta Pengurusannya

By Biro Jasa

Pembahasan mengenai izin PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang) baru-baru ini mulai hangat di bicarakan oleh pelaku usaha dari berbagai bidang, baik itu UMK maupun non-UMK.

Pertanyaan terbesarnya adalah apa itu PKKPR serta bagaimana cara agar kita bisa memperolehnya? Berikut beberapa hal penting yang sudah kami kumpulkan agar Anda bisa memahami PKKPR, manfaat pengurusan, serta cara mendapatkannya.

Apa Itu PKKPR?

Istilah PKKPR muncul setelah penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja. Awalnya, di kenal sebagai izin lokasi. PKKPR adalah dokumen yang di dalamnya menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

Bagaimana jika badan usaha sudah punya izin lokasi? Menurut regulasi yang ada izin lokasi tetap bisa di gunakan. PKKPR berlaku untuk usaha yang di dirikan setelah penerbitan UU Cipta Kerja.

Dalam sistem perizinan OSS, PKKPR berperan sebagai persyaratan dasar yang harus di penuhi oleh seluruh pelaku usaha.

Sebagai catatan, tidak semua pelaku usaha memerlukan PKKPR, untuk usaha mikro bisa di gantikan dengan pernyataan mandiri. Namun usaha non-UMK perlu mengurus dokumen ke DPMPTSP dan alur perizinan lainnya.

Pengajuan PKKPR dalam sistem OSS RBA meliputi lokasi daratan, laut, dan kawasan hutan. Setiap lokasi mempunyai persyaratan izin yang berbeda.

Penggolongan Izin PKKPR

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, PKKPR terdiri dari 3 bagian yakni darat, laut, dan hutan. Izin pemanfaatan ruang yang paling banyak diurus adalah PKKPR darat. Berikut penjelasannya:

Izin PKKPR Darat

PKKPR daratan merupakan kegiatan berusaha jika rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RRDTR yang ada belum terintegrasi dengan OSS. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh pemilik usaha agar bisa memperoleh KPPR darat.

Pendaftaran

Pemohon mengajukan PKKPR melalui sistem OSS dengan melampirkan informasi yang minimal terdiri dari:

Koordinat Lokasi
Kebutuhan luas lahan dan kegiatan pemanfaatan ruang
informasi penguasaan tanah
informasi jenis usaha
rencana jumlah lantai bangunan
rencana luas lantai bangunan
rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan

Berkas persyaratan diunggah dalam sistem OSS, untuk selanjutnya dilakukan penilaian dokumen serta pembayaran PKKPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PKKPR Laut

PKKPR laut adalah izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha yang dilakukan di area perairan dan pesisir. Persyaratannya sedikit berbeda dengan PKKPR darat, namun dari segi pengajuan permohonannya hampir sama.

Persyaratan mengajukan PKKPR Laut:

Koordinat lokasi

Rencana bangunan dan instalasi di laut
informasi pemanfaatan ruang di sekitarnya
kebutuhan luas kegiatan pemanfaatan ruang di perairan
kedalaman lokasi perairan

PKKPR Hutan

Alur PKKPR hutan nyaris sama seperti PKKPR darat, hanya saja bagian yang difokuskan di sini adalah mengenai pengaruh bangunan usaha terhadap lingkungan serta kondisi alam. Usaha-usaha seperti sawit, dan pembukaan lahan perkebunan menjadi salah satu contoh persyaratan KKPR hutan.

Penilaian Dokumen

Dokumen Anda akan di ajukan ke DPMPTSP Provinsi atau Kabupaten Kota menyesuaikan dengan wilayah kewenangannya. Proses panjang ini berlangsung otomatis, Anda hanya perlu menunggu prosesnya apakah setuju atau di tolak.

Lebih kurang alur permohonan PKPPR darat sebagai berikut:

1. Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan PKKPR kepada Kementerian di bidang agraria dan tata ruang atau bisa juga oleh pihak DPMPTPSP

2.Kemudian, menteri akan melakukan penilaian dengan kajian menggunakan asas berjenjang dengan acuan RTR (Rencana Tata Ruang) dan RZ (Rencana Zonasi)

3. Setelah itu, kantor pertanahan memberikan pertimbangan teknis kepada menteri di urusan agraria dan tata ruang. Proses ini berlangsung paling lama 10 hari terhitung sejak pembayaran penerimaan negara.

Pelaku usaha bisa mengetahui hasil dari pengajuan ini dalam dashboard OSS, cek notifikasinya nanti tercantum di sana apakah tertolak atau telah di setujui

Penerbitan

Penerbitan PKKPR darat dan laut paling lama memakan waktu 20 hari, jika sudah lebih dari itu tapi tidak ada keterangan lebih lanjut maka di anggap yang berwenang telah menyetujui PKKPR untuk usaha tersebut. Izin yang cukup sulit di urus adalah PKKPR hutan, karena ini langsung berkaitan dengan izin lingkungan.

Seperti Apa Contoh Izin PKKPR Badan Usaha?

PKKPR berbentuk dokumen sebanyak satu lembar, dengan format lebih kurang sebagai berikut

Badan usaha yang belum berhasil mengurus PKKPR, akan melihat tulisan “Belum di proses”, seperti ini.

Selanjutnya, mengurus KKPR semestinya mudah asalkan Anda sudah memahami alur perizinan tingkat lanjut di OSS seperti salah satunya Sertifikat Standar. PKKPR berlaku 3 tahun, seterusnya wajib di perpanjang.

Bagaimana jika mengalami kesulitan dalam mengurus PKKPR? Anda bisa menghubungi admin OSS melalui sosial media resmi atau menggunakan bantuan konsultan profesional pihak ketiga.

Demikian penjelasan mengenai izin PKKPR, semoga bisa bermanfaat. Apabila Anda ingin mengurus izin lokasi/PKKPR silahkan hubungi PT Adhikari Kreasi Mandiri melalui kontak yang tersedia. Kami akan bantu pengurusannya sampai tuntas!