Ini 3 Penyebab Permohonan SBU Ditolak dan Cara Mengatasinya

Ini 3 Penyebab Permohonan SBU Ditolak dan Cara Mengatasinya

SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi) merupakan sertifikat wajib bagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Selain menunjukkan kredibilitas, kepemilikan SBU menandakan bahwa badan usaha terkait telah memenuhi persyaratan utama sesuai ketentuan pemerintah untuk menjalankan proyek-proyek sesuai dengan kualifikasinya. Namun, dalam prosesnya permohonan SBU bisa saja di tolak karena alasan tertentu.

Pada kesempatan kali ini kami akan membahas masalah apa saja yang bisa menyebabkan pengurusan SBU terhambat dan bagaimana cara menyelesaikannya. Silahkan simak penjelasan berikut untuk mengetahui detailnya.

3 Penyebab Utama Permohonan SBU Ditolak

Ada beberapa alasan tertentu yang bisa membuat permohonan SBU dari badan usaha di tolak oleh pusat. Pahami dan cari tahu cara mengatasinya di sini.

permohonan sbu konstruksi ditolak

1. Dokumen atau Data Tidak Lengkap

Pertama, ini permasalahan yang cukup klasik dan sering terjadi pada badan usaha yang baru awal-awal melakukan pengajuan SBU baru. Pada kondisi ini, besar kemungkinan Anda mungkin melewatkan satu atau dua dokumen persyaratan pengurusan SBUJK.

Seperti yang di ketahui, sekarang ini pengajuan SBU melalui sistem perizinan terintegrasi OSS RBA. Bisa jadi Anda mungkin tidak melampirkan file polygon, melupakan pemenuhan kemampuan peralatan konstruksi, atau bagian lainnya.

Perlu di ingat bahwa pengajuan SBU mengharuskan Anda untuk melengkapi semua data yang ada baik administratif maupun non-administratif. Apabila ada yang tidak terpenuhi, maka permohonan otomatis akan di tolak.

Solusi: Anda bisa mengecek dashboard OSS untuk mengetahui data mana yang belum terisi dengan benar. Perhatikan setiap kolom persyaratan dengan teliti. Apabila metode ini juga tidak berhasil, maka Anda bisa menggunakan bantuan konsultan profesional untuk pengecekan menyeluruh.

2. Status Izin Berusaha Mengalami Masalah

SBU konstruksi hanya di berikan oleh pemerintah kepada perusahaan konstruksi yang telah memenuhi perizinan dan legalitas mendasar. Permohonan SBU bisa mengalami kendala bahkan penolakan apabila status izin usaha Anda tidak efektif atau bermasalah.

Solusi: Pada umumnya penolakan permohonan SBU akan di sertai dengan lampiran penjelasan mengenai bagian apa saja yang perlu di perbaiki. Oleh karena itu, Anda bisa mengecek bagian tersebut lalu mendiskusikannya dengan konsultan apabila memang di perlukan supaya masalah bisa segera terselesaikan.

 3. Ada Indikasi Melanggar Peraturan atau Regulasi

Perusahaan jasa konstruksi mempunyai tanggung jawab untuk patuh pada peraturan regulasi pemerintah sesuai dengan perundang-undangan. Badan usaha yang melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut bisa membuat proses pengurusan SBU di tolak.

Namun, peraturan di sini konteksnya cukup luas bisa berupa pelanggaran karena terbukti melakukan penghindaran pajak, manipulasi anggaran, pelanggaran K3 yang serius, pelanggaran dampak lingkungan, dan sebagainya.

Solusi: Pahami jenis pelanggaran apa yang telah Anda lakukan. Segera lakukan perbaikan dan evaluasi. Ajukan permohonan ulang untuk memproses SBU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Ada Masalah dengan Permohonan SBU Apakah Wajib Hubungi Konsultan?

Kami tidak menyebutnya sebagai wajib, melainkan sangat di anjurkan begitu. Karena persoalan seperti ini terkadang cukup menguras waktu dan tenaga, Anda perlu mengecek data dan status permohonan SBU secara berkala untuk mengetahui apakah Sertifikat Badan Usaha bisa di terbitkan atau masih terhambat karena masalah tertentu.

Ada alasan yang masuk akal kenapa kami merekomendasikan Anda untuk menggunakan bantuan konsultan jika terjadi problem seperti ini.

1. Konsultan Sudah Berpengalaman Menangani Kendala SBU

Sebagian jasa konsultan yang bergerak di bidang perizinan usaha dan permohonan SBU bisa mengetahui apa saja risiko yang bisa terjadi dalam proses Sertifikat Badan Usaha. Besar kemungkinan mereka sudah sering menangani berbagai kendala dan kasus yang berbeda, sehingga proses penyelesaiannya menjadi lebih efektif.

2. Mengetahui Secara Pasti Persyaratan yang Di Lengkapi

Selain itu, jika ada syarat atau dokumen yang tidak lengkap maka mereka bisa segera melakukan pengecekan. Konsultan telah memahami apa saja persyaratan untuk menyelesaikan permohonan SBU termasuk administratif dan non-administratif. Mereka bisa membantu Anda mengetahui inti permasalahan dengan lebih cepat supaya bisa segera di atasi.

3. Bisa Di Hubungi untuk Berkonsultasi Kapan Saja

Masalah seperti adanya indikasi pelanggaran regulasi membuat Anda perlu berpikir keras mencari tahu di mana letak permasalahannya. Dengan adanya konsultan profesional, mereka bisa membantu Anda untuk memberikan rekomendasi dan saran serta solusi yang lebih tepat untuk mengatasi risiko kendala yang bisa saja muncul dalam pengurusan SBU.

Itu dia penjelasan mengenai penyebab permohonan SBU di tolak serta cara mengatasinya, semoga bisa bermanfaat.

Jika Anda sendiri mengalami masalah seperti di atas jangan ragu untuk menggunakan jasa pengurusan SBU dari tim Kreasi Mandiri. Kami telah berpengalaman di bidang sertifikasi dan pengurusan izin usaha sejak 2012. Dapatkan layanan konsultasi bersama ahlinya sekarang juga!

 

 

Apa Itu Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi dalam SBU?

Apa Itu Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi dalam SBU?

Dalam pengurusan SBU, badan usaha wajib melengkapi berbagai macam persyaratan. Salah satunya adalah kemampuan penyediaan peralatan konstruksi.

Jika Anda baru pertama kali mengurus SBU konstruksi mungkin masih belum familiar dengan istilah ini.

Oleh karena itu, di sini kami akan bantu jelaskan definisi hingga ketentuan peraturannya berdasarkan undang-undang.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal tersebut, silahkan simak penjelasan di bawah.

Memahami Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi SBU

Kemampuan penyediaan peralatan dalam konteks Sertifikat Badan Usaha (SBU) merujuk pada kemampuan badan usaha untuk menyediakan peralatan konstruksi yang diperlukan sesuai dengan jenis dan klasifikasi pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Ketentuan mengenai hal ini bisa Anda pelajari pada Peraturan Menteri PUPR No.9 Tahun 2022.

Pemenuhan penyediaan peralatan konstruksi ini berlaku untuk:

  • BUJK pekerjaan konstruksi bersifat umum
  • BUJK pekerjaan konstruksi terintegrasi
  • BUJK pekerjaan konstruksi bersifat spesialis

Hal ini menunjukkan bahwa syarat untuk melengkapi kemampuan penyediaan peralatan konstruksi diterapkan di sebagian besar BUJK. Pengecualian untuk jasa konsultansi konstruksi.

Baca juga: SBU Konstruksi untuk Bidang Spesialis, Begini Ketentuannya

Berapa Jumlah Peralatan Konstruksi yang Dibutuhkan BUJK?

Selain itu, dalam undang-undang yang sama juga dijelaskan mengenai berapa banyak jumlah peralatan yang wajib dimiliki serta bagaimana cara membuktikan kepemilikan atau sewa secara resmi dari pihak ketiga.

tower crane contoh peralatan konstruksi
Gambar: Tower crane sebagai contoh peralatan konstruksi

Berikut ini ketentuan lebih lanjut sesuai dengan peraturan menteri PUPR yang berlaku saat ini:

  1. BUJK kualifikasi kecil memiliki paling sedikit 1 (satu) peralatan utama;
  2. BUJK kualifikasi menengah memiliki paling sedikit 2 (dua) peralatan utama;
  3. BUJK kualifikasi besar memiliki paling sedikit 3 (tiga) peralatan utama;
  4. KP-BUJKA yang bersifat umum dan spesialis memiliki paling sedikit 5 (lima) peralatan utama; dan
  5. BUJK pekerjaan konstruksi bersifat spesialis memiliki paling sedikit 2 (dua) peralatan utama.

Adapun untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai hak milik peralatan konstruksi dapat dilakukan dengan melampirkan:

  • Faktur penjualan
  • Akta jual beli
  • Kuitansi
  • Surat hibah
  • Perjanjian sewa
  • Laporan neraca aset BUJK atau konsolidasi pada satu holding

Contoh dan Jenis Peralatan Konstruksi Sebagai Syarat Pengurusan SBU

Setelah mengetahui bagian mendasar dari syarat penyediaan peralatan konstruksi, berikutnya adalah memahami apa yang disebut sebagai peralatan utama menyesuaikan dengan kualifikasi badan usaha yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu kecil, menengah, dan besar.

1. Peralatan Konstruksi (Kualifikasi Kecil)

Ini merupakan ketentuan jenis peralatan utama untuk BUJK yang akan mengurus SBU kualifikasi kecil sesuai dengan undang-undang:

  • Accommodation Work Barge (AWB)
  • Aggregate spreader
  • Agitator grouting mixer
  • Air compressor
  • Anchor handling tug (AHT)
  • Bored pile machine
  • Concrete batching plant
  • Concrete car mixer
  • Asphalt finisher
  • Bending machine

2. Peralatan Konstruksi (Kualifikasi Menengah dan Besar)

Kemudian, berikut ini peralatan konstruksi berbeda yang ditujukkan untuk BUJK dengan kualifikasi yang lebih tinggi:

  • Tower Crane
  • Truck Crane
  • Concrete Mixer
  • Tamping Rammer
  • Concrete Pump
  • Vibro Hammer
  • Generator Set
  • Excavator
  • Motor Grader
  • Wheel Loader

Pentingnya Peralatan Konstruksi yang Memadai dalam Operasional Proyek

Ada alasan yang penting mengapa pemerintah ingin memastikan bahwa BUJK yang akan memperoleh SBU wajib terlebih dahulu memastikan bahwa mereka sudah mempunyai alat konstruksi yang memadai.

Berikut ini beberapa di antaranya:

1. Efisiensi dan Produktivitas

Peralatan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Misalnya, penggunaan mesin berat seperti ekskavator dan bulldozer dapat mempercepat proses penggalian dan pemindahan tanah, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tahapan tertentu dalam proyek.

2. Kualitas Pekerjaan

Peralatan khusus untuk tugas tertentu dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Misalnya, penggunaan alat pemadat yang sesuai dapat memastikan bahwa fondasi tanah memiliki kepadatan yang tepat, yang penting untuk stabilitas bangunan.

3. Keamanan

Keselamatan adalah aspek penting dalam konstruksi. Peralatan yang dengan baik dan sesuai standar dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja.

Mesin konstruksi yang modern dengan fitur keselamatan seperti sistem penghentian otomatis dan sensor untuk mendeteksi bahaya, yang membantu melindungi pekerja dari potensi risiko di lokasi konstruksi.

Misalnya, crane dengan sistem stabilitas dapat mencegah terjadinya kecelakaan akibat kelebihan beban

4. Pengurangan Biaya

Meskipun investasi awal dalam peralatan konstruksi dapat tinggi, penggunaan peralatan yang efisien dapat mengurangi biaya jangka panjang. Dengan mengurangi waktu penyelesaian dan memperbaiki kualitas pekerjaan, proyek dapat menghindari biaya tambahan akibat keterlambatan atau perbaikan.

5. Fleksibilitas dan Adaptabilitas

Peralatan yang beragam memungkinkan tim konstruksi untuk beradaptasi dengan berbagai jenis proyek dan kondisi lapangan. Misalnya, alat kecil seperti pemotong beton atau bor untuk proyek renovasi yang lebih kecil, sementara mesin berat untuk konstruksi gedung tinggi.

Itu dia penjelasan mengenai kemampuan penyediaan peralatan konstruksi sebagai salah satu syarat penting dalam pengurusan SBU.

Sudahkah Anda melengkapi persyaratan ini? Jika mengalami kendala dalam melengkapi syarat-syarat SBU maka bisa menggunakan bantuan jasa pengurusan SBU profesional seperti Kreasi Mandiri untuk mempermudah proses sertifikasinya.

Kami siap membantu Anda menyelesaikan permohonan SBU termasuk mengecek kesesuaian persyaratan agar tidak terkendala dan bisa di acc oleh pusat. Hubungi admin sekarang untuk mulai berkonsultasi!

 

 

Sanksi Tenaga Listrik Bekerja Tanpa SKTTK, Anda Harus Paham!

Sanksi Tenaga Listrik Bekerja Tanpa SKTTK, Anda Harus Paham!

Sanksi SKTTK – Sertifikat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan menjadi sertifikat wajib yang dimiliki oleh pekerja yang bergerak di bidang ini. Namun, tampaknya jumlah ketenagalistrikan yang sudah bersertifikat bisa dibilang cukup sedikit.

Jika melihat data survey kepuasan pendaftar, di sana lebih kurang hanya tercantum 15.000 lebih pendaftar SKTTK. Padahal jumlah ketenagalistrikan di Indonesia pastinya lebih daripada itu.

Perlu diketahui bahwa memaksakan tenaga listrik beroperasi tanpa SKTTK yang memadai sudah disebut sebagai pelanggaran. Ini bisa membuat badan usaha terkena sanksi yang nilainya cukup besar.

Seperti apa kebijakan sanksi tenaga listrik yang bekerja tanpa SKTTK di Indonesia? Berikut penjelasannya.

Memahami Sanksi Tenaga Listrik yang Bekerja Tanpa SKTTK

Apabila seseorang tidak mempunyai sertifikat kompetensi, tetapi bekerja di sektor ketenagalistrikan maka badan usaha bisa mendapatkan denda.

Ketentuan ini tercantum di dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:

  1. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi pelaksana/operator.
  2. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi analis/teknisi.
  3. Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi ahli.
  4. Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jika merupakan warga negara asing.

Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik:

  1. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi pelaksana/operator.
  2. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi analis/teknisi.
  3. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap jenjang Kualifikasi ahli.
  4. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jika merupakan warga negara asing

Jadi, bisa dipahami bahwa pemberian sanksi diarahkan kepada perusahaan yang memperbolehkan individu atau ahli kelistrikan untuk bekerja padahal ia belum mempunyai SKTTK.

Tidak berhenti sampai di situ, secara tidak langsung dampak pelanggaran ini juga sebenarnya bisa memberikan pengaruh yang kurang baik untuk kondisi pekerja.

Kredibilitas mereka akan berkurang, kesulitan untuk mengarahkan jenjang karir untuk jangka panjang, dan berbagai pengaruh lainnya.

Baca juga: Apa Itu Uji Kompetensi dalam Pengurusan SKTTK? Ini Penjelasannya

Dampak dan Risiko Mempekerjakan Tenaga Listrik Tanpa SKTTK

Meskipun secara skill dan keahlian dianggap memadai, akan tetapi jika tenaga kerja belum memperoleh SKTTK maka keterampilan tersebut belum bisa disebut valid.

Ada beberapa risiko serius yang dapat terjadi apabila hal ini terus dibiarkan. Tidak hanya merugikan perusahaan, individu pekerja, bahkan ini bisa menimbulkan masalah untuk masyarakat secara luas. Beberapa di antaranya:

1. Risiko Kecelakaan Kerja

Tenaga kerja tanpa sertifikat umumnya kurang memahami standar keselamatan kerja di bidang kelistrikan. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja seperti sengatan listrik, kebakaran, atau ledakan yang dapat mengakibatkan kerugian materi dan non-materi.

Besar kemungkinan mereka tidak menerapkan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan), inilah alasan mengapa tenaga kerja tidak bersertifikat sangatlah berbahaya.

2. Kerusakan Peralatan

Pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak kompeten dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan listrik, baik yang ringan maupun berat. Hal ini tentu akan berdampak pada produktivitas perusahaan dan memerlukan biaya perbaikan yang tinggi.

3. Hukuman Administratif dan Pidana

Jika terjadi kecelakaan kerja yang cukup fatal dan melibatkan tenaga kerja tanpa sertifikat, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif dan bahkan pidana. Hal ini dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar.

Hal ini dapat terjadi karena mempekerjakan tenaga kerja tanpa sertifikat merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.

Berikut dasar hukum pentingnya SKTTK dalam operasi ketenagalistrikan di Indonesia:

  • UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  • PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
  • PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
  • Permen ESDM No. 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Kualitas Pekerjaan Rendah

Tenaga kerja tanpa sertifikat umumnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas, sehingga kualitas pekerjaan ycenderung rendah. Hal ini dapat berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan, proses penyelesaian proyek, dan berbagai faktor penting lainnya.

Tidak ingin mengalami masalah dan risiko yang merugikan seperti di atas? Segera selesaikan pengurusan SKTTK Anda dan jangan menunda-nunda.

Konsultasikan bersama team Kreasi Mandiri jika Anda kesulitan dalam menyelesaikan proses permohonan sertifikat kompetensi. Tim kami yang berpengalaman siap membantu mempermudah prosesnya.

Baca juga: Memahami Level Sertifikat Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)

Perusahaan atau individu pekerja juga bisa berkonsultasi langsung dengan tim kami mengenai apa saja persyaratan SKTTK, prosedur, hingga perkiraan lama waktu sertifikat bisa terbit.

 

 

Pengurusan SKK Konstruksi Subklasifikasi Gedung dan Tahapannya

Pengurusan SKK Konstruksi Subklasifikasi Gedung dan Tahapannya

aSeperti yang sudah diketahui, SKK konstruksi gedung (dulunya SKA dan SKT) merupakan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan kepada tenaga kerja konstruksi di Indonesia.

Tujuannya untuk membuktikan keahlian dan kompetensi secara formal, memastikan individu yang bersangkutan memang berpengalaman di bidangnya.

Dalam pengurusan SKK, terdapat banyak subklasifikasi yang berbeda menyesuaikan dengan pekerjaan atau bidang tertentu. Salah satu yang bisa dibilang banyak dibutuhkan adalah SKK konstruksi subklasifikasi gedung.

Meningkatnya pembangunan tentu diiringi dengan tuntutan kebutuhan tenaga konstruksi berkompeten untuk menyelesaikan proyek.

Jadi, Anda sendiri sebagai tenaga konstruksi bangunan dan gedung sudahkah memegang SKK?

Cara Mendapatkan SKK Konstruksi Subklasifikasi Gedung

Sebenarnya tidak ada yang berbeda, pengurusan SKK untuk subklasifikasi ini sama dengan jenis SKK lainnya.

Hanya saja ada hal penting yang perlu Anda perhatikan, yaitu menyangkut jenjang dan jabatan kerja dari SKK tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak informasi di bawah.

1. Melengkapi Persyaratan

Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah melengkapi apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan SKK konstruksi. Adapun untuk dokumen yang perlu disiapkan yaitu:

  • e-KTP
  • NPWP
  • Ijazah
  • Email Aktif
  • HP Aktif (WA Aktif)
  • Foto Warna (Menggunakan Kemeja Kerah)
  • Username & Password akun SIKI (untuk pemilik SKA LPJK)
  • Surat Referensi Pengalaman Proyek (Harus sesuai dengan sub-bidang SKK yg dipilih)

2. Menentukan Kualifikasi, Jabatan Kerja, dan Jenjang SKK

Setelah itu, pemohon perlu mengetahui kualifikasi pekerjaan atau posisi mereka. Kualifikasi merupakan penggolongan tingkatan profesi dalam SKK, bagian ini terbagi menjadi tiga yaitu operator, teknisi/analis, dan ahli.

Adapun untuk jabatan kerja adalah posisi tenaga konstruksi dalam suatu perusahaan. Contohnya berupa pengawas, kepala pengelola, atau ahli di bagian tertentu.

Baca juga: 5 Pentingnya Sistem Manajemen K3 dalam Bidang Jasa Konstruksi

Terakhir, jenjang SKK berkaitan dengan kualifikasi atau tingkatan yang baru saja kami jelaskan di atas. Bagian ini terbagi menjadi 9 dikelompokkan menjadi 3.

  • SKK jenjang 1,2,3 (operator)
  • SKK jenjang 4,5,6 (teknisi/analis)
  • SKK jenjang 7,8,9 (ahli)

Berikut ini kami berikan contoh tabelnya untuk mempermudah Anda. Sebagai catatan ini belum tercantum semua hanya beberapa bagian profesi saja:

No

Subklasifikasi

Kualifikasi

Jabatan Kerja

Jenjang

Ketentuan Pendidikan

1

Gedung

Ahli

Ahli Utama Bangunan Gedung Hijau

9

Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi

2

Gedung

Ahli

Ahli Madya Penilai Kegagalan Bangunan Gedung

8

Teknik Sipil; Arsitektur/ Teknik Arsitektur

3

Gedung

Teknisi/ Analis

Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung

6

Teknik Sipil; Arsitektur/Teknik Arsitektur; Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan; Pendidikan Arsitektur/ Teknik Arsitektur

4

Gedung

Teknisi/ Analis

Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung

 

6

Teknik Sipil Teknik Lingkungan Teknik Penyehatan Teknik Mesin Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan

5

Gedung

Teknisi/ Analis

Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

5

Teknik Sipil; Arsitektur; Teknik Arsitektur

6

Gedung

Teknisi/ Analis

Juru Gambar Bangunan Gedung

4

Semua Program Studi

7

Gedung

Teknisi/ Analis

Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung

4

Semua Program Studi

8

Gedung

Teknisi/ Analis

Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya

5

Teknik Sipil, Arsitektur/ Teknik Arsitektur

9

Gedung

Teknisi/ Analis

Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama

6

Teknik Sipil; Arsitektur/ Teknik Arsitektur; Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan; Pendidikan Arsitektur/Teknik Arsitektur

 3. Mengunjungi Portal Perizinan PUPR dan Mengikuti Uji Kompetensi

Setelah itu, pemohon bisa mengunjungi situs portal perizinan PUPR lalu mengisi formulir dan data di sana sesuai dengan prosedur yang telah disediakan.

Tidak hanya itu, Pemohon juga nantinya akan melalui proses uji kompetensi yang telah ditentukan oleh sistem. Uji kompetensi dilaksanakan pada TUK (Tempat Uji Kompetensi) terdekat sesuai dengan lokasi pemohon SKK.

Apabila Anda berhasil dalam tes, Maka SKK akan terbit dalam waktu yang telah ditentukan. Perkiraan lama waktu menyelesaikan proses SKK konstruksi lebih kurang 7 hari – 14 hari, tidak sampai 1 bulan.

Namun jika ternyata hasil tes tidak memenuhi skor yang ditentukan, Maka pemohon di nyatakan gagal dan bisa mengulang proses sertifikasi di lain waktu.

Jasa Pengurusan SKK Konstruksi Subklasifikasi Gedung

Sudah pernah mencoba mengurus SKK konstruksi secara mandiri tapi belum berhasil? Waktunya melakukan evaluasi dan berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman di bidangnya.

PT Adhikari Kreasi Mandiri mempunyai tim profesional di bidang jasa pengurusan SKK konstruksi semua subklasifikasi termasuk gedung dan bangunan. Kami akan membantu Anda untuk mempersiapkan proses uji kompetensi, mengisi formulir dan data-data yang dibutuhkan dalam pengajuan SKK.

Dapatkan informasi lebih lengkap mengenai layanan ini dengan menghubungi tim kami melalui kontak yang tersedia di website kareasimandiri.co.id.

Biaya pengurusan SKK lebih terjangkau dengan persentase keberhasilan lebih tinggi dan anda bisa segera mendapatkan SKK konstruksi untuk kebutuhan proyek!

Mengenal MODI Minerba dan Cara Melakukan Pendaftarannya

Mengenal MODI Minerba dan Cara Melakukan Pendaftarannya

Sebagai pemilik perusahaan atau mungkin calon pengusaha pertambangan, penting bagi Anda untuk mengetahui istilah hingga fitur-fitur yang di sediakan pemerintah untuk mempermudah operasional di sektor ini. Salah satunya yaitu MODI Minerba.

Apa itu MODI (Minerba One Data Indonesia)? Berdasarkan penjelasan minerba.esdm.go.id adalah sebuah aplikasi yang di kembangkan untuk membantu mengelola data badan usaha mineral dan batubara di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba.

Salah satu fakta yang mungkin jarang di ketahui, aplikasi ini menyimpan data 10 tahun terakhir berdasarkan rekondisi akhir tahun yang terdiri dari data-data berikut.

  • Penerimaan Negara
  • Dana Bagi Hasil
  • Investasi
  • Produksi dan Penjualan
  • Perizinan
  • Community Development
  • Reklamasi
  • Tenaga Kerja
  • Kecelakaan Tambang
  • Smelter

Perlu di catat bahwa setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di sektor Minerba wajib memiliki aplikasi dan akunnya.

Lalu apa fungsi dan kegunaan dari aplikasi MODI secara spesifik dan bagaimana cara mendaftar akun MODI? Mari simak penjelasan lengkapnya di bawah, kami akan jelaskan lebih lengkap.

Baca juga: Izin Usaha Pertambangan Galian C, Termasuk Apa Saja?

Fungsi dan Kegunaan MODI untuk Usaha Pertambangan

MODI mempunyai tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sektor mineral dan batubara di Indonesia.

Fungsi Utama MODI

  1. Pengumpulan Data Terpusat: MODI berfungsi sebagai pusat data untuk semua informasi terkait perusahaan tambang, mulai dari data perusahaan, izin usaha, produksi, penjualan, hingga pembayaran royalti.
  2. Pemantauan dan Evaluasi: Dengan data yang terpusat, pemerintah dapat memantau kinerja perusahaan tambang, mengevaluasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan mengidentifikasi potensi masalah.
  3. Transparansi Informasi: MODI memungkinkan akses publik terhadap informasi pertambangan, sehingga masyarakat dapat mengetahui aktivitas pertambangan yang sedang berlangsung dan dampaknya terhadap lingkungan.
  4. Peningkatan Efisiensi: Dengan otomatisasi proses pengumpulan dan pengelolaan data, MODI dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.
  5. Dukungan Pengambilan Keputusan: Data yang akurat dan terkini di MODI dapat di gunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan regulasi di sektor pertambangan.

Manfaat dan Kegunaan MODI Minerba dari Berbagai Sisi

Setelah memahami fungsi MODI minerba secara umum, selanjutnya kita bisa memahami kegunaan aplikasi atau kehadiran fitur ini bagi pemerintah, pemilik perusahaan, dan masyarakat secara luas. Berikut ini beberapa di antaranya:

Pemerintah:

  • Memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan.
  • Meningkatkan penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara.
  • Mendukung pembuatan kebijakan yang berbasis data.

Bagi Perusahaan Tambang:

  • Memudahkan dalam pelaporan data dan perizinan.
  • Meningkatkan efisiensi operasional.
  • Memperkuat hubungan dengan pemerintah.

Bagi Masyarakat:

  • Mendapatkan informasi yang transparan mengenai aktivitas pertambangan.
  • Memantau dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan.
  • Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan.

Cara Mendaftarkan Akun MODI Minerba

Kami harap penjelasan di atas cukup jelas untuk memahami fungsi dan kegunaan MODI. Sekarang, Izinkan kami untuk bertanya, apakah Anda sendiri yang mungkin memiliki usaha pertambangan sudahkah memiliki akun MODI?

Jika belum, kami akan coba menjelaskan bagaimana cara mendaftarkan akun MODI yang bisa di lakukan dengan dua metode berbeda.

Jika Sudah Terdaftar NPWP dan/atau Memiliki Kode WIUP

  1. Pertama, pemohon bisa mengunjungi situs resmi modi.esdm.go.id/signup
  2. Kemudian, melengkapi persyaratan yang di butuhkan untuk registrasi. Berikut ini dokumen dan data yang Anda butuhkan:
  • Nomor NPWP
  • Kode WIUP
  • Email (email harus sama dengan email pada dokumen NIB OSS)
  • Membuat kata sandi akun MODI
  • Nama Lengkap PIC
  • No KTP PIC
  • File dokumen surat penugasan (*PDF maksimal 2 MB)
  • File dokumen NIB (*PDF maksimal 2 MB)
  1. Isi sesuai dengan kolom yang tersedia lalu klik pada bagian “Registrasi”

Catatan: Proses registrasi akun membutuhkan verifikasi administrator selama 1×24 jam (hari kerja). Informasi hasil verifikasi registrasi akun MODI akan di sampaikan ke email pemohon.

Jika Belum Mendaftarkan NPWP dan/atau belum memiliki kode WIUP

Apabila Anda belum mendaftarkan NPWP atau belum memiliki kode WIUP, prosesnya agak sedikit lebih panjang. Nantinya Anda akan menjumpai pemberitahuan seperti ini

tampilan modi minerba pemberitahuan

Lalu apa yang harus di lakukan?

  1. Pertama, klik pada opsi “Ya, lanjutkan mendaftar” nanti Anda akan di arahkan ke halaman yang berbeda untuk mengisi data-data lebih lengkap
  2. Masukkan email yang akan menjadi username akun. Email yang di gunakan harus sama dengan email yang tertera pada dokumen NIB OSS.
  3. Buat password dan lakukan konfirmasi
  4. Masukkan Nomor KTP PIC
  5. Masukkan Nama Lengkap PIC
  6. Masukkan Dokumen Penugasan dan data-data lainnya
  7. Centang pada persetujuan persyaratan. Dengan mencentang, Anda menyetujui bahwa semua informasi yang Anda berikan akurat dan lengkap.
  8. Terakhir tinggal menunggu proses ACC dari pusat untuk login ke sistem MODI Minerba

pendaftaran akun modi minerba

Catatan: Panduan di atas telah di sederhanakan, untuk mendapatkan informasi lebih detail dan akurat kunjungi website resmi modi.esdm.go.id dan unduh panduan manual

Selesai, itu dia penjelasan mengenai definisi MODI, fungsi, hingga cara melakukan registrasi akun. Perusahaan Anda belum mengurus izin pertambangan? Jangan ragu untuk menggunakan bantuan tim konsultan profesional seperti Kreasi Mandiri.

Kami bisa membantu Anda untuk pengurusan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPP (Izin Pengangkutan Penjualan), dan IUJP. Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya

 

Apa Itu Uji Kompetensi dalam Pengurusan SKTTK? Ini Penjelasannya

Apa Itu Uji Kompetensi dalam Pengurusan SKTTK? Ini Penjelasannya

Uji kompetensi SKTTK – Apakah Anda salah satu tenaga profesional di bidang kelistrikan? Jika iya kemungkinan besar sudah akrab dengan istilah SKTTK atau Serkom Kelistrikan.

Ini merupakan sertifikat yang di gunakan sebagai pembuktian kompetensi secara formal di bidang ketenagalistrikan.

Untuk memperoleh sertifikat ini, Anda perlu mengikuti proses yang di sebut sebagai uji kompetensi SKTTK.

Pengertian Uji Kompetensi SKTTK

Uji kompetensi dalam pengurusan SKTTK DJK merupakan suatu proses pengujian, mengetes kemampuan baik pengetahuan teknis maupun keterampilan tertentu mengenai bidang ketenagalistrikan dari pendaftar.

Ini menjadi salah satu tahapan wajib yang tidak bisa di wakilkan, prosesnya sendiri di sesuaikan dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi mengikuti ketentuan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan RI (Kementerian ESDM).

Ujian di laksanakan pada TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang telah di tentukan, biasanya menyesuaikan dengan lokasi terdekat dari masing-masing individu, misal di Jakarta.

Bagaimana Mekanisme Pendaftaran Uji Kompetensi Baru?

Mekanisme pendaftaran uji kompetensi baru dapat di sampaikan kepada LSK, adapun sejumlah persyaratan yang perlu di bawa oleh pemohon yaitu:

Pendaftar perorangan:

  1. Permohonan Perorangan sesuai dengan Format PP-1.1.
  2. Daftar Riwayat Hidup
  3. Okupasi Jabatan
  4. Penilaian Mandiri
  5. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah
  6. Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNA.

Pendaftar Institusi:

  1. Permohonan Institusi sesuai dengan Format PI-1.1.
  2. Daftar Pemohon Sertifikat
  3. Data pemohon sertifikat kompetensi untuk Pendaftar Perorangan
  4. Pas Foto, dan Pindaian Kartu Identitas)

Format dokumen permohonan agar sesuai dengan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217 K/24.DJL.4/2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi.

Tujuan Diadakannya Uji Kompetensi SKTTK

Secara sederhana tujuan di adakannya SKTTK yaitu untuk membuktikan secara valid bahwa yang bersangkutan memang kompeten dan berpengalaman di bidang ketenagalistrikan (sesuai pekerjaannya).

Tanpa adanya uji kompetensi, maka pengurusan sertifikat ini bisa dengan mudah di manipulasi yang pada akhirnya mengurangi kredibilitas dan validitas kompetensi ketenagalistrikan.

Selain itu, tujuan lainnya mengapa ujian untuk mengurus SKTTK di wajibkan yaitu sebagai berikut.

1. Menjaga Objektivitas Sertifikasi

Uji kompetensi di lakukan secara objektif, menilai kemampuan, keterampilan, dan pemahaman ahli ketenagalistrikan. Membantu perusahaan untuk menentukan tenaga kerja yang tepat untuk posisi tertentu.

Dengan ini tenaga kerja yang memperoleh SKTTK telah di uji secara pasti, mengurangi risiko adanya subjektivitas atau kecenderungan memberikan sertifikasi tanpa memperhatikan kompetensi mereka secara nyata.

2. Menyaring Tenaga Kompeten Secara Selektif

Dalam proses uji kompetensi nantinya akan ada dua kemungkinan, antara pemohon lulus atau gagal.

Pemilihan tenaga kerja kompeten di bidang ketenagalistrikan menjadi lebih selektif, kegagalan dalam uji kompetensi menunjukkan bahwa yang bersangkutan masih perlu memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka di bidangnya.

3. Mencegah Risiko Kecurangan

Serkom Ketenagalistrikan menjadi syarat sertifikat penting dalam berbagai keperluan termasuk pengurusan SBUJPTL hingga IUJPTL.

Tanpa adanya proses uji kompetensi maka bisa meningkatkan risiko kecurangan yang di lakukan oleh beberapa oknum untuk “Melompati”, prosedur tersebut.

Terlebih lagi proses uji kompetensi juga di adakan oleh lembaga sertifikasi yang memang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Beberapa LSK yang terdaftar dan mengadakan uji kompetensi yaitu PT Eleska Hakit, PT Andalan Profesi Elektrikal Indonesia, PT Lisan Nusantara Baru, dan lain sebagainya. Untuk daftar lengkapnya bisa Anda cek pada laman web skttkdjk.esdm.go.id.

Berapa Biaya untuk Mengurus SKTTK di Indonesia?

Biaya sertifikat kompetensi terbagi menjadi dua bagian yaitu fixed cost dan variable cost. Nilainya tidak menentu tergantung kebijakan dari negara dan pihak lainnya.

Adapun definisi dari fixed cost sendiri adalah biaya sertifikasi di luar biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)  yang telah di atur dalam PP No.26 Tahun 2022.

Kemudian, variable cost merupakan biaya di luar hal di atas. Bagian ini bisa berupa akomodasi, biaya percetakan sertifikat, biaya tempat uji kompetensi, dan lain-lain. Hal tersebut berbeda-beda di setiap wilayah di Indonesia.

Jika Anda ingin mengurus SKTTK, maka penting untuk mengetahui letak LSK terdekat. Cara mengetahuinya bisa di cek secara manual pada situs resmi skttkdjk.esdm.go.id, di sana terdapat informasi lengkap lokasi dan alamat masing-masing LSK.

Solusi Pendampingan Uji Kompetensi Bersama Ahlinya

Menyelesaikan proses pembuatan SKTTK secara mandiri memang cukup memungkinkan. Namun, jika Anda merasa kesulitan dalam melakukan prosedur yang ada, maka bisa menggunakan bantuan konsultan pihak ketiga.

Untungnya PT Adhikari Kreasi Mandiri siap membantu. Kami menyediakan jasa pengurusan SKTTK untuk berbagai jenjang dan tingkat kualifikasi.

Sertifikat di terbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Indonesia. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai layanan kami, silahkan hubungi admin melalui kontak yang tersedia di website Kreasi Mandiri. Permudah proses pengurusan SKTTK hari ini!

5 Pentingnya Sistem Manajemen K3 dalam Bidang Jasa Konstruksi

5 Pentingnya Sistem Manajemen K3 dalam Bidang Jasa Konstruksi

 

Konstruksi menjadi salah satu sektor usaha yang memiliki tingkat bahaya dan risiko yang tinggi. Ada banyak masalah yang bisa terjadi mulai dari tertimpa benda berat, jatuh dari ketinggian, sampai cedera lainnya. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan perusahaan jasa konstruksi untuk menerapkan Sistem manajemen K3 dengan baik. 

Khususnya untuk pekerjaan konstruksi skala menengah sampai besar seperti pembangunan infrastruktur nasional sampai proyek gedung-gedung.

Namun mengapa demikian, seberapa efektif manajemen K3 untuk perusahaan di bidang konstruksi? Berikut penjelasan lebih lengkapnya di bawah ini, silahkan Anda simak terlebih dahulu untuk memahaminya secara lebih lanjut.

5 Manfaat Sistem Manajemen K3 untuk Bidang Konstruksi

Peran dari Sistem manajemen K3 untuk sektor konstruksi sangatlah besar. Berikut ini beberapa poin-poin pentingnya.

1. Mengurangi Risiko Terjadinya Kecelakaan Kerja

Pertama, sistem K3 yang baik dapat secara efektif memperkecil risiko terjadinya kecelakaan di tempat kerja, khususnya area proyek.

Dampak dari kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan cedera ringan dan berat, dalam kasus yang lebih serius ini bisa menyebabkan hilangnya nyawa.

Oleh karena itu, sistem manajemen K3 membantu para pekerja untuk mematuhi standar keselamatan di tempat kerja seperti menggunakan perlengkapan safety, kedisiplinan saat menjalankan tugas, dan lain sebagainnya.

2. Mendukung Produktivitas dan Efisiensi

Selain itu, penerapan K3 yang efektif juga ikut berperan dalam menunjang produktivitas para pekerja dan efisiensi. Tenaga kerja menjadi merasa aman dan terlindungi, mereka dapat lebih fokus saat menjalankan pekerjaan mereka.

Secara tidak langsung kualitas kerja yang diberikan selama menjalankan proyek juga menjadi maksimal.

Namun tentunya hal ini juga dipengaruhi dari segi pengelolaan proyek dan aspek-aspek lainnya.

3. Mematuhi Ketentuan Pemerintah dan Negara

Sisrtem Manajemen K3 adalah bagian penting dalam perusahaan konstruksi. Ini bukan anggapan semata, melainkan ada dasar hukumnya. Sejumlah ketentuan yang menjelaskan mengenai dasar hukum sistem manajemen K3 yaitu sebagai berikut:

  • Undang-Undang No.1 Tahun 1970
  • Undang-Undang No.23 Tahun 1992
  • Undang-Undang No.13 Tahun 2003

Anjuran untuk menerapkan K3 juga datang dari Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan RI). Jadi, apabila perusahaan konstruksi beroperasi tanpa menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, maka ini bisa dianggap sebagai pelanggaran.

4. Meningkatkan Kesadaran K3

Penerapan K3 juga secara tidak langsung membantu meningkatkan awareness atau kesadaran dari para pekerja. Terkadang banyak di antara kontraktor yang bekerja tanpa memperhatikan aspek K3.

Padahal hal ini tidak hanya bisa membahayakan diri sendiri, mengabaikan keselamatan kerja juga bisa menimbulkan bahaya bagi orang lain. Menanamkan pentingnya K3 memang tidak mudah.

Setidaknya, jika ada upaya pengenalan dan sosialisasi dari perusahaan maka proses ini bisa menjadi lebih terarah.

5. Meningkatkan Reputasi dan Kredibilitas Perusahaan

Badan usaha di bidang jasa konstruksi membutuhkan reputasi dan kredibilitas yang bagus agar bisa dipercaya oleh para pemilik proyek. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan usaha untuk jangka panjang.

Perusahaan konstruksi yang menerapkan manajemen K3 secara aktif, terus melakukan evaluasi bertahap untuk menyempurnakan sistem tersebut dianggap lebih bertanggung jawab dan kredibel.

Dengan begitu citra atau reputasi badan usaha juga menjadi lebih baik, klien menjadi yakin untuk mempercayakan proyek-proyek mereka kepada perusahaan tersebut.

Bagaimana Cara Memulai Implementasi K3 di Bidang Konstruksi?

Untuk badan usaha skala kecil, penerapan K3 bisa dimulai dengan membuat SOP yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut.

Misalnya seperti kewajiban untuk menggunakan peralatan keselamatan dalam bekerja, penggunaan alat yang tepat, sistem pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, dan sebagainnya.

Namun, untuk perusahaan konstruksi skala menengah sampai besar. Anda dianjurkan untuk mempunyai sistem khusus untuk mengatur jalannya K3.

Salah satunya seperti SMK3 (Sistem Manajemen K3) yang sangat dianjurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Selain itu, ada juga ISO 45001 yang juga membahas hal yang lebih kurang sama yaitu mengenai manajemen K3 termasuk di bidang konstruksi.

Pada intinya apapun skala usahanya, manajemen K3 menjadi sebuah kewajiban sebagai bukti tanggung jawab dan kepatuhan badan usaha.

Sudah Siap Menerapkan Manajemen K3 Konstruksi?

Bagi perusahaan yang ingin menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi, maka bisa berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti tim PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Baca juga: Jasa Pendirian CV untuk Perusahaan Kontraktor Proses Cepat

Kami telah berpengalaman selama bertahun-tahun di bidangnya, menyediakan dua layanan utama yang mungkin sedang Anda cari saat ini.

  1. Pengurusan SMK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI
  2. ISO 45001 akreditasi KAN dan berbagai pilihan lainnya

Bersama dengan konsultan yang tepat, mari persiapkan perusahaan Anda untuk menjadi lebih baik lagi dengan menerapkan K3 secara efektif. Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar layanan ini.

 

5 Manfaat Sertifikasi ISO untuk Perusahaan Jasa Konstruksi

5 Manfaat Sertifikasi ISO untuk Perusahaan Jasa Konstruksi

 

Sertifikasi ISO konstruksi – Perusahaan konstruksi merupakan salah satu sektor yang sangat krusial dalam pembangunan suatu negara. Selain berkontribusi besar dalam pemberdayaan sumber daya manusia, sektor ini juga berperan penting dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan konstruksi membutuhkan standar yang jelas dan terukur.

Sertifikasi ISO misalnya, memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk meningkatkan kualitas manajemen proyek, keselamatan kerja, dan kepuasan pelanggan.

Dengan sertifikasi ISO, perusahaan konstruksi tidak hanya dapat meningkatkan daya saing di pasar global, tetapi juga memberikan jaminan kepada klien bahwa proyek yang dikerjakan memenuhi standar internasional.

5 Manfaat Sertifikasi ISO Bagi Jasa Konstruksi, Apa Saja?

Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) apabila bisa tersertifikasi ISO. Simak pembahasan lebih lengkapnya di bawah jika Anda ingin mengetahuinya.

1. Mematuhi Ketentuan Pemerintah

Syarat terpenting dalam pendirian dan operasional usaha konstruksi adalah memastikan bahwa badan usaha Anda telah memenuhi ketentuan dari negara melalui pemerintah. Di Indonesia khususnya sektor konstruksi sudah mulai ada pembaruan regulasi.

Badan usaha yang ingin mengurus SBU atau sudah memilikinya, wajib menerapkan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) atau ISO 37001.

Adapun dasar hukum dari kebijakan tersebut merujuk pada dua peraturan berikut:

  • Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016
  • Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018

Secara tidak langsung, apabila BUJK melakukan sertifikasi ISO sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan, maka perusahaan Anda terhitung kredibel, patuh terhadap perundang-undangan.

2. Meningkatkan Kredibilitas Perusahaan Jasa Konstruksi

Selain itu, manfaat lainnya dari sertifikasi ISO untuk sektor konstruksi adalah mampu meningkatkan kredibilitas atau tingkat keterpercayaan suatu badan usaha di mata klien maupun masyarakat secara umum.

Badan usaha yang kredibel mempunyai branding yang baik, citra positif perusahaan dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap pengembangan usaha konstruksi.

Beberapa aspeknya antara lain seperti manajemen yang baik, transparansi, struktur perusahaan yang jelas, hingga regulasi yang tegas.

Jika dilihat dari sudut pandang klien atau pemilik proyek, mereka akan menilai Anda sebagai badan usaha yang kompeten dan mempunyai standarisasi yang jelas yaitu ISO.

Terlebih lagi jika sertifikasi ISO yang Anda dapatkan sudah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang tepercaya seperti KAN (Komite Akreditasi Nasional) atau lainnya.

3. Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas

Kemudian, penerapan ISO tidak hanya berdampak pada aspek eksternal seperti reputasi dan kepercayaan klien, tetapi juga memberikan manfaat signifikan dalam operasional internal perusahaan.

Dengan adanya sistem manajemen anti penyuapan yang terstruktur, perusahaan konstruksi dapat mengoptimalkan proses bisnis. Identifikasi dan eliminasi proses yang tidak efisien dan berpotensi menimbulkan risiko.

Selanjutnya, manfaat ISO lainnya untuk jasa konstruksi yaitu dapat meningkatkan transparansi. Sistem pelaporan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat akan meminimalisir terjadinya kesalahan dan penyimpangan.

Berbicara soal efisiensi dan efektivitas, standar ISO secara tidak langsung juga dapat mengurangi biaya operasional.

Salah satunya dengan mencegah terjadinya praktik penyuapan, perusahaan dapat menghindari risiko denda, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi yang berdampak pada biaya operasional.

4. Meningkatkan Keselamatan Kerja

Tanpa disadari kita baru membahas satu dari sekian banyaknya standar ISO yang relevan untuk jasa konstruksi. Apabila dipahami lebih jauh lagi, standar ISO bisa memberikan benefit yang lebih besar untuk sektor ini.

Misalnya untuk bagian keselamatan dan kesehatan kerja (K3), badan usaha Anda bisa menerapkan ISO 45001. Dengan menerapkan standar tersebut maka badan usaha bisa mencegah kecelakaan kerja. Sistem manajemen yang terstruktur akan membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang ada.

Selain itu, secara bertahap kepatuhan terhadap K3 juga akan semakin membaik seiring berjalannya waktu berkat penerapan standar baru dan evaluasi-evaluasi secara berkelanjutan

Tidak hanya itu, melainkan standar ISO juga mampu meningkatkan moral karyawan. Lingkungan kerja yang aman akan meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan, sehingga berdampak positif pada produktivitas dengan tetap menjaga standar K3 yang lebih kuat daripada sebelumnya.

5. Meningkatkan Kualitas Jasa Konstruksi

Terakhir, manfaat ISO untuk jasa konstruksi yaitu membuka pintu menuju peningkatan kualitas produk atau jasa konstruksi yang dihasilkan.

Dengan fokus pada pencegahan kecelakaan kerja dan peningkatan kesehatan serta keselamatan pekerja, perusahaan secara tidak langsung juga meningkatkan kualitas pekerjaan.

Proses kerja yang lebih aman dan terstruktur akan mendorong terciptanya hasil akhir yang lebih baik dan lebih terpercaya.

Selain itu, ISO juga dapat mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari aktivitasnya, sehingga dapat menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan.

Dengan demikian, perusahaan konstruksi yang telah bersertifikasi ISO tidak hanya mampu memenuhi persyaratan standardisasi, tetapi juga siap memberikan hasil kualitas proyek yang lebih bagus lagi.

Standardisasi ISO Apa Saja yang Dibutuhkan untuk Jasa Konstruksi?

Seperti yang sudah kami sampaikan di beberapa poin di atas, ada beberapa standar ISO yang sepertinya sangat dibutuhkan untuk jasa konstruksi.

  • ISO 37001 standar ini membantu badan usaha untuk menerapkan pencegahan terhadap penyuapan dan segala risiko yang berkaitan
  • ISO 45001 pedoman untuk meningkatkan kualitas manajemen K3 meningkatkan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, mengurangi risiko kecelakaan kerja, dan lain sebagainnya
  • ISO 9001 arahan untuk meningkatkan manajemen mutu dari perusahaan jasa konstruksi tersebut

Beberapa standar lainnya seperti ISO 14001 (Manajemen Lingkungan) dan ISO 31000 (Manajemen Risiko) juga sebenarnya cukup relevan. Hanya saja urgensinya mungkin tidak lebih tinggi dari ketiga sertifikasi ISO tersebut.

Ingin mengurus standar ISO untuk badan usaha jasa konstruksi? Hubungi tim Adhikari Kreasi Mandiri dan dapatkan solusi yang tepat untuk selesaikan sertifikasi ISO perusahaan Anda.

Jasa Pendirian CV untuk Perusahaan Kontraktor Proses Cepat

Jasa Pendirian CV untuk Perusahaan Kontraktor Proses Cepat

 Pendirian CV kontraktor – membuat badan usaha konstruksi di era sekarang sudah semakin mudah. Tidak harus berstatus PT (Perseroan Terbatas), anda bisa memulai usaha konstruksi skala kecil dengan status CV (Persekutuan Komanditer).

Perusahaan kontraktor berbentuk CV seperti ini dapat mengerjakan proyek-proyek seperti pembangunan rumah, gedung, sarana pendidikan seperti sekolah, dan lain sebagainnya.

Jika Anda tidak sempat menyelesaikan pendirian CV sendirian, maka bisa menggunakan bantuan tenaga profesional seperti layanan yang di sediakan oleh tim Kreasi Mandiri.

Kami memberikan solusi dan kemudahan bagi Anda yang ingin mendirikan perusahaan jasa konstruksi dengan status Persekutuan Komanditer.

Ketentuan Pendirian CV Jasa Kontraktor

Namun sebelum membahas lebih lanjut, ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan mengenai pendirian CV tersebut, berikut penjelasannya.

Jumlah Modal Disetor

Selanjutnya, Ini merupakan banyaknya jumlah modal yang di setorkan ke kas perusahaan. Adapun untuk jumlahnya menyesuaikan dengan tingkat kualifikasi badan usaha.

Pengajuan Nama Perusahaan

Ketentuan pengajuan nama untuk perusahaan berbentuk CV cenderung lebih bebas. Pemohon bisa memilih 2 suku kata dan tidak wajib menggunakan bahasa Indonesia EYD (Ejaan Yang Di sempurnakan).

Contohnya seperti Bina Karya Nusantara, Cipta Karya Mandiri, atau Mitra Bangun Sejahtera.

Meskipun bukan hal yang wajib, tapi akan lebih baik jika nama perusahaan CV yang Anda dirikan bisa memenuhi aspek berikut:

  • Singkat dan Mudah Di ingat: Nama yang singkat lebih memudahkan orang-orang saat mengingatnya
  • Unik dan Menarik: Nama yang unik akan membuat CV Anda mudah di bedakan dari pesaing.
  • Relevan dengan Bidang Usaha: Nama harus mencerminkan jenis usaha yang Anda jalankan, misal konstruksi.
  • Mudah Dieja dan Dilafalkan: Nama yang mudah di ucapkan akan memudahkan orang lain untuk menyebutnya.
  • Memiliki Makna Positif: Pilih nama yang memiliki makna positif dan menggugah semangat.

3. Bidang Usaha

Selain itu, jangan lupa untuk menentukan bidang usaha Anda dengan mengacu pada KBLI 2020 (terbaru).

Ini akan mempermudah proses pengurusan CV ke depannya.  Apabila membutuhkan referensi silahkan kunjungi halaman OSS lalu arahkan ke bagian KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha).

Sebagai contoh, KBLI 41011 Konstruksi Hunian.

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang di pakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang di kerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk di jual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

Jika Anda kesulitan menentukan KBLI, maka bisa berkonsultasi dengan tim profesional seperti konsultan Kreasimandiri. Kami akan membantu Anda memastikan KBLI sudah sesuai dengan jenis bisnis.

Baca juga: Perbedaan PT dan CV, Ini yang Harus Dicek Sebelum Urus Izin!

Apa Saja Persyaratan untuk Mendirikan CV Kontraktor ?

Bagi Anda yang ingin menggunakan jasa pendirian CV kontraktor, maka bisa melengkapi persyaratan berikut untuk permohonan usaha baru:

  1. Mengisi formulir pendirian CV (hubungi admin)
  2. Melampirkan fotokopi identitas pemegang saham (KTP, KK, Pas foto berwarna)
  3. Lampiran fotokopi surat sewa atau kontrak tempat usaha. Bisa juga Sertifikat Hak Milik apabila gedung milik sendiri
  4. Menentukan kode KBLI yang akan di daftarkan oleh perusahaan

Untuk persyaratan lainnya akan di sampaikan lewat email atau Whatsapp saat Anda menghubungi tim kami.

Adapun dokumen yang di peroleh setelah menyelesaikan pendirian CV usaha antara lain:

  • Akta pendirian perusahaan
  • Surat keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Nomor Induk Berusaha (NIB)

Apakah Perusahaan CV Membutuhkan SBU?

Untuk mengetahui apakah badan usaha konstruksi membutuhkan SBU atau tidak maka perlu di sesuaikan dengan kualifikasinya.

Secara umum badan usaha yang di wajibkan untuk mempunyai Sertifikat Badan Usaha adalah perusahaan yang termasuk ke dalam kualifikasi menengah dan besar.

Namun, jika Anda ragu maka bisa juga berkonsultasi dengan tim Kreasi Mandiri sebelum mengurus pendirian CV untuk memastikannya.

Itu dia penawaran kami mengenai jasa pendirian CV kontraktor, konsultasikan kebutuhan pendirian usaha jasa konstruksi bersama konsultan kami. Dapatkan kemudahan, proses pengurusan izin yang lebih cepat, dan aman di PT Adhikari Kreasi Mandiri.

5 Tips Memilih Jasa Pendirian CV, Ini yang Harus Diperhatikan

5 Tips Memilih Jasa Pendirian CV, Ini yang Harus Diperhatikan

  Pendirian perusahaan berbentuk CV jika di lakukan serba sendiri memang agak sedikit merepotkan. Anda perlu membuat akta notaris dan beberapa izin lainnya sampai semuanya beres.

Karena cukup memakan waktu dan tenaga, tidak jarang banyak perusahaan baru mengambil langkah cerdas.  Mereka menggunakan jasa pendirian CV untuk menyelesaikan setiap proses pengurusan yang rumit.

Namun, ada hal penting yang perlu kami sampaikan kepada Anda. Pastikan untuk tetap teliti dan selektif dalam memilih biro jasa pengurusan izin berusaha.

Mengapa demikian? Secara sederhana, yang namanya jasa pasti ada yang jujur ada juga yang berisiko menipu. Untuk memastikan Anda memilih layanan yang tepat, silahkan simak tips berikut.

5 Tips Penting Sebelum Memilih Jasa Pendirian CV, Jangan Diabaikan!

Jadilah pebisnis yang cerdas dalam mengurus legalitas, perhatikan poin-poin berikut saat Anda menggunakan biro jasa.

1. Perusahaan Wajib Mempunyai Legalitas

Ini tips sederhana yang mungkin bisa saja di abaikan beberapa orang. Sebelum mempercayakan pengurusan izin perusahaan pastikan bahwa biro jasa itu sendiri sudah berlegalitas dan resmi.

Tidak perlu ragu untuk menanyakan company profile, jika perusahaannya berbentuk PT cek langsung di situs ahu.go.id untuk membuktikan bahwa biro jasa tersebut tidak memalsukan perizinan mereka.

Alasan utama mengapa kami menyampaikan hal ini karena tidak sedikit jasa legalitas yang menawarkan layanan di sosial media, mereka menjanjikan harga murah.

Bagi pemilik bisnis yang belum begitu paham soal perizinan mungkin langsung tergiur. Padahal bisa saja mereka bahkan tidak mempunyai izin yang resmi, itulah mengapa penting untuk memastikan hal pertama ini terpenuhi.

2. Menyediakan Layanan Konsultasi dan Mudah Dihubungi

Beralih ke persoalan yang lebih umum, saat memilih jasa pendirian CV sebaiknya Anda memilih penyedia layanan yang memberikan layanan konsultasi secara gratis.

Ini berarti mereka peduli dengan pelanggan, jika ada pertanyaan mereka siap menjawabnya dengan memberikan informasi yang akurat dan solutif saat ada kendala.

Selain itu, pastikan juga bahwa mereka bisa dengan mudah di hubungi baik melalui telepon langsung atau kontak chat Whatsapp. Sederhana sekali bukan?

Ya, tapi faktanya banyak yang sering terjebak. Penawaran jasa pendirian CV harganya terkesan terjangkau tapi di hubungi sulit, telepon tidak di jawab, respons WA juga lambat. Kalau sudah seperti ini timbulnya cukup merepotkan dan terkesan meragukan.

Baca juga: Layanan Jasa Proses PKKPR Usaha untuk PT dan CV

3. Mempunyai Rekam Jejak yang Bagus

Selanjutnya,  jangan lupa untuk memilih jasa pendirian CV yang mempunyai rekam jejak (track record) yang bagus.

Kami perjelas, rekam jejak di sini merujuk pada kondisi perusahaan di masa lalu apakah mereka pernah terlibat kasus penipuan atau tidak, tingkat kredibilitasnya, testimoni pelanggan, dan lain sebagainnya.

Bagaimana cara mengetahui track record perusahaan? Anda bisa bertanya langsung kepada admin atau mencari informasi mengenai perusahaan tersebut di internet.

4. Berpengalaman di Bidang Pendirian CV

Selain itu, Anda juga perlu mengecek apakah biro jasa yang di pilih memang sudah pernah mengurus CV (Persekutuan Komanditer) atau belum. Menggunakan jasa yang sudah berpengalaman adalah nilai plus tersendiri.

Sebagai pelanggan tentunya Anda merasa lebih nyaman saat mempercayakan data-data penting perusahaan Anda kepada penyedia layanan tersebut. Konsultan yang kompeten mengetahui apa saja persyaratan pendirian CV terbaru, memahami alur proses permohonan sampai perizinan terbit secara lengkap.

Ingin mendirikan CV untuk bidang jasa konstruksi? Simak penjelasan lebih lengkap yang sudah kami siapkan di jasa pendirian CV kontraktor.

Perusahaan dengan pengalaman lebih dari 5 tahun lebih direkomendasikan, khususnya jika Anda merasa ragu dengan penyedia layanan baru.

5. Biaya yang Masuk Akal dan Realistis

Poin lainnya yang perlu kami tegaskan saat memilih jasa pendirian CV adalah persoalan harga dan penawaran. Sekali lagi kami ingatkan, jangan asal memilih jasa legalitas yang murah.

Tanyakan apa saja dokumen atau legalitas yang nantinya diperoleh, berapa lama proses pengurusannya.

Sebagai contoh, normalnya pendirian CV itu berada di angka Rp 4,5 juta – 5 juta, jika ada yang menawarkan Anda bikin perusahaan CV hanya 1 juta maka itu patut di pertanyakan.

Pendirian CV standar biasanya sudah termasuk akta pendirian, SK Kemenkumham, NPWP, NIB, dan sebagainya.

Meskipun terkesan mudah, pendirian usaha itu alurnya cukup rumit di butuhkan setidaknya 14 hari – 20 hari untuk menyelesaikan setiap proses yang ada. Jadi, menurut kami biaya Rp 1 juta untuk pendirian CV sangatlah tidak masuk akal.

Kami mengimbau para pebisnis untuk tetap teliti dan selektif, semoga Anda bisa mendirikan perusahaan yang di inginkan dan tidak terkena penipuan oknum tidak bertanggung jawab.

Demikian tips yang bisa kami sampaikan mengenai pentingnya memilih jasa pendirian CV yang benar.

Tidak ingin mengalami risiko dan masalah saat mengurus legalitas? Percayakan bersama PT Adhikari Kreasi Mandiri. Kami adalah perusahaan berbadan hukum yang terdaftar di pemerintah.

Pengalaman sudah lebih dari 10 tahun di bidang pengurusan izin berusaha, telah membantu lebih dari 500 pelanggan. Hubungi kami untuk mendapatkan konsultasi gratis mengenai pendirian CV.