Sertifikat Badan Usaha SBU Konstruksi Spesialis Pelaksana Proyek Bagian Tertentu

Sertifikat Badan Usaha SBU Konstruksi Spesialis Pelaksana Proyek Bagian Tertentu

Kami membawa informasi penting bagi badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi kategori pekerjaan spesialis. Sebelumnya apakah perusahaan Anda sudah mempunyai SBU spesialis? Jika belum, maka ini adalah panduan sekaligus solusi yang bisa membantu Anda untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha tersebut sesuai dengan kebutuhan proyek.

Sekilas mengenai pekerjaan konstruksi spesialis, adalah perusahaan yang mengurusi bagian persiapan, konstruksi khusus, pra pabrikasi, penyewaan peralatan, instalasi, dan penyelesaian bangunan.

Klasifikasi di atas nanti dibagi lagi menjadi beberapa sub klasifikasi. Karena pekerjaanya cukup spesifik, badan usaha yang bergerak di bidang ini punya peranan yang penting untuk memastikan proyek berjalan lancar sesuai dengan rancangan awal.

Sub Klasifikasi dan Kode SBU Spesialis, Perhatikan Sebelum Mengurusnya

Dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha, penting bagi Anda untuk memahami kategori klasifikasi usaha. Hal ini bertujuan agar nantinya SBU spesialis yang terbit relevan dengan bidang pekerjaan dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

sbu spesialis konstruksi

Konstruksi Pra-Pabrikasi

KODEKLASIFIKASI USAHA
KP001Pekerjaan konstruksi Pra Pabrikasi Bangunan Gedung Meliputi  aktivitas  pemasangan  bahan hasil  produksi  pabrik  seperti  beton  pracetak,  baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan gedung.
KP002Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air  Pekerjaan Konstruksi Pra-pabrikasi bangunan sipil Pembangkit Listrik Tenaga Air Meliputi  aktivitas  pemasangan  bahan hasil  produksi  pabrik seperti  beton  pracetak,  baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan sipil.

Klasifikasi Instalasi

KODEKLASIFIKASI USAHA
IN001Instalasi Mekanikal Meliputi aktivitas pekerjaan pemasangan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan(conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.
IN002Instalasi Telekomunikasi Meliputi aktivitas pekerjaan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga meliputi aktivitas pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf.

Penyelesaian Bangunan

KODEKLASIFIKASI USAHA
PB001Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium Termasuk pekerjaan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam, dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.
PB003Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon Termasuk pekerjaan pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil.

Prosedur Pengurusan SBU Spesialis

Menurut ketentuan terbaru SBU spesialis (Sertifikat Badan Usaha) termasuk ke dalam PB-UMKU untuk perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi.

Permohonan SBU dilakukan secara online melalui sistem terintegrasi OSS, pengisian beberapa data nantinya juga akan dialihkan ke situs Kementerian PUPR. Berikut ini alur singkat pengurusan SBU spesialis sebagai penjelasan umum:

  • Pertama, badan usaha wajib memiliki akun OSS RBA lalu mengunjungi halaman PB-UMKU
  • Kemudian, mengisi informasi dan data pada form permohonan mulai dari jenis usaha, nomor KBLI, sifat badan usaha, LSBU, klasifikasi
  • Setelah itu, mengisi formulir da mengunggah dokumen SPTJM
  • Lalu, menginputseluruh data di form informasi dan upload akta perusahaan dokumen AHU
  • Selanjutnya, mengisi informasi penting mengenai data pemegang saham dan pengurus perusahaan, dan persyaratan lainnya
  • Pusat akan melakukan verifikasi berkas, apabila data lengkap dan semuanya clear maka Anda bisa lanjut ke tahap berikutnya sampai SBU terbit sesuai dengan yang tercantum di permohonan

Baca juga: SBU Konstruksi Bangunan Gedung, Ini Sub Klasifikasi dan Persyaratan Lengkap!

Jasa Pengurusan SBU Konstruksi Spesialis

Meskipun semuanya sudah bisa secara online. Tetap saja tidak semua badan usaha mempunyai waktu yang luang untuk mengurus SBU spesialis secara mandiri.

Oleh karena itu, di sini Kreasi Mandiri ingin memberikan solusi dan kemudahan yang sedang Anda cari. Kami akan mengurus SBUJK spesialis sesuai dengan klasifikasi dan perusahaan Anda.

Berpengalaman sejak 2012, kami telah membantu badan usaha di bidang konstruksi untuk memenuhi keperluan sertifikat dan perizinan mereka.

Dengan bantuan konsultan Anda bisa terhindar dari masalah dan kendala selama pembuatan SBU. Tentunya ini adalah solusi yang sangat memudahkan. Perusahaan bisa berfokus pada persiapan teknis mengenai SBU bisa dipercayakan kepada tim Kreasi Mandiri.

Informasi mengenai jasa pengurusan SBU bisa Anda dapatkan dengan menghubungi kami melalui kontak yang tersedia. Tidak perlu terburu-buru, sebaiknya Anda konsultasi dulu dan jelaskan kondisi perusahaan agar kami bisa memberikan solusi dan layanan yang tepat.

Sertifikat Badan Usaha yang diurus oleh Kreasi Mandiri diterbitkan secara resmi oleh Kementerian PUPR. Prosesnya lewat OSS RBA sebagai dokumen penunjang PB-UMKU.

Segera lengkapi SBU spesialis untuk perusahaan Anda dan bersiaplah untuk menerima proyek dengan nilai yang lebih besar ke depannya.

Perusahaan Jasa Pengurusan SBU (Sertifikat Badan Usaha) di Jakarta

Perusahaan Jasa Pengurusan SBU (Sertifikat Badan Usaha) di Jakarta

Pemrosesan SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi) mengalami pembaruan. Pastikan Anda menggunakan jasa pengurusan SBU yang sudah berpengalaman untuk mengajukan permohonan sertifikat ini dengan lebih lancar dan cepat selesai.

SBU menjadi salah satu dokumen wajib bagi perusahaan jasa konstruksi untuk menerima proyek-proyek besar seperti tender BUMN, BUMS, dan BUMD setempat. Sertifikat ini berperan sebagai pembuktian kualitas dan kredibilitas badan usaha apakah sudah memenuhi standar yang ditetapkan dari LPJK dan Kementerian PUPR atau belum dalam mengerjakan proyek konstruksi.

Ada beberapa hal yang ingin kami bahas di sini mulai dari pentingnya memiliki SBU, persyaratan sampai solusi termudah untuk mendapatkan SBUJK yang dulunya dikenal sebagai SIUJK.

Apabila perusahaan Anda sedang membutuhkan layanan ini, maka pastikan untuk menyimak penjelasan ini sampai selesai.

Apa Saja Pentingnya SBUJK untuk Perusahaan Konstruksi?

Ada beberapa alasan yang membuat Anda perlu antusias untuk mengurus SBUJK melalui jasa pengurusan. Berikut ini beberapa di antaranya:

Pembuktian Kredibilitas

Untuk memajukan perusahaan jasa konstruksi, maka kredibilitas dan kepercayaan di mata pemilik proyek adalah hal yan utama. Bagaimana mereka bisa yakin untuk bekerja sama dengan tim Anda jika belum memenuhi standar SBU dari pemerintah?

Dengan memenuhi persyaratan ini, maka value dari badan usaha akan meningkat. Anda dan team bisa bersaing dengan berbagai perusahaan konstruksi besar untuk memperoleh proyek-proyek dengan nilai yang fantastis.

Standar Keselamatan Pengerjaan Proyek

Pemerintah tidak memberikan SBUJK kepada sembarang perusahaan. Mereka yang sudah memiliki SBU konstruksi berarti bisa menjamin bahwa pengerjaan proyek mereka sudah memenuhi standar keselamatan guna mengurangi risiko kecelakaan kerja, kegagalan rancangan konstruksi, dan hal lainnya.

Apabila perusahaan Anda mampu menjamin hal krusial tersebut, maka tidak heran jika badan usaha lebih cepat berkembang karena telah memenuhi kriteria sertifikasi badan usaha khusus di bidang konstruksi.

Kepatuhan Terhadap Undang-Undang

Pengurusan SBUJK sudah tercantum jelas dan ada landasan hukumnya, Sekarang Anda buka internet terus cari Peraturan Menteri PUPR No.8 Tahun 2022.

Di sana tercantum tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pemenuhan standar kualitas dan kepatuhan jasa konstruksi.

Dengan ini, badan usaha yang menjalankan usaha konstruksi tanpa memenuhi syarat SBUJK dianggap telah melanggar ketentuan yang ada dan bisa dijatuhi sanksi administratif hingga denda.

Persyaratan Terbaru untuk Mengurus SBUJK

Sudah siap untuk menyelesaikan pengurusan SBUJK? Berikut ini sejumlah persyaratan yang terlebih dahulu perlu Anda lengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan OSS dan Kementerian PUPR:

1. Dokumen administrasi badan usaha, meliputi:akta pendirian, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, KTA asosiasi, identitas pemilik usaha, NPWP, dan sebagainya

2. Dokumen penjualan tahunan, termasuk: kontrak kerja, adendum kontrak, perjanjian KSO, RAB kontrak, dan sebagainya

3. Dokumen kemampuan keuangan, meliputi:neraca keuangan badan usaha 2 tahun terakhir, laporan keuangan akuntan publik, dan lainnya

4. Dokumen tenaga kerja konstruksi, termasuk: pas foto PJBU, sertifikat kompetensi konstruksi (pengurusan SKK)

5. Dokumen peralatan konstruksi, meliputi: bukti kepemilikan peralatan konstruksi, uji kelayakan,

6. Dokumen SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) ISO 37001

Catatan: Untuk persyaratan lainnya silahkan cek Peraturan Menteri PUPR No.8 Tahun 2022 dan SK Dirjen PUPR No.144 Tahun 2022

Jasa Pengurusan dan Pembuatan SBUJK Melalui Konsultan

Kesulitan mengajukan permohonan SBUJK karena persyaratannya yang banyak atau bingung dengan alurnya?

Hubungi PT Adhikari Kreasi Mandiri kami menyediakan solusi jasa pengurusan SBU di seluruh Indonesia khususnya wilayah terdekat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang , dan Bekasi.

Dengan bantuan konsultan,maka Anda tidak perlu melakukan pengajuan secara mandiri. Teknis ini lebih mudah dan praktis, sudah banyak pelanggan kami yang menggunakan jasa SBU dan hasilnya mereka merasa dimudahkan dan puas.

Berikut ini alur sederhana pembuatan SBUJK melalui layanan profesional:

  • Pertama, Anda bisa menghubungi kami melalui kontak yang tersedia di website ini
  • Setelah itu, sampaikan kebutuhannya karena kami punya layanan yang cukup banyak Anda bisa berkonsultasi dulu dengan admin mengenai sertifikat badan usaha
  • Lalu, Anda bisa mengirimkan dokumen beserta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan panduan konsultan. Tenang saja, data-data Anda aman dan terjamin kerahasiaannya
  • Selesaikan pembayaran setelah SBU terbit atau sesuaikan dengan kesepakatan bersama tim kami

Dengan ini pengurusan SBU menjadi lebih cepat dan mudah. Untuk waktu pengurusannya sendiri tidak menentu menyesuaikan dengan proses dari pusat. Namun jangan khawatir, Anda bisa pantau terus progres pengurusan SBUJK melalui tim kami.

Dapatkan solusi kemudahan dan kenyamanan menyelesaikan sertifikat untuk proyek konstruksi bersama jasa pengurusan SBU Konstruksi.

Izin Usaha Pertambangan Galian C, Termasuk Apa Saja?

Izin Usaha Pertambangan Galian C, Termasuk Apa Saja?

Ingin mendirikan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan? Pastikan untuk melengkapi izin usaha pertambangan galian C sesuai dengan perundang-undangan agar nantinya operasi tambang tidak bermasalah.

Material tambang non logam dan batuan biasanya banyak digunakan untuk kebutuhan produksi industri. Peminatnya cukup tinggi, Indonesia sendiri banyak mengekspor material mentah tersebut ke berbagai negara.

Tidak mengherankan jika banyak pebisnis yang ingin berinvestasi di bidang pertambangan bukan logam dan batuan.

Sebelum menjelaskan persyaratan perizinannya, kami ingin memperjelas terlebih dahulu apa saja material yang termasuk ke dalam bidang pertambangan ini sebagai gambaran nantinya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Material Pertambangan yang Termasuk Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia, objek mineral bukan logam dan batuan ini meliputi:

Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, halite, grafit, granit, andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, marmer, nitrat, obsidian, pasir kerikil, pasir kuarsa, zeolit, dan sebagainya.

Meskipun bukan termasuk logam maupun batuan, komoditas tambang di atas mempunyai nilai jual yang cukup tinggi seperti batu permata.

Material bahan di atas termasuk ke dalam bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A(strategis) dan galian B (vital), melainkan termasuk galian C.

Umumnya golongan tambang galian C bisa dikelola oleh masyarakat dan pemerintah daerah dan tidak memerlukan pasaran internasional.

Syarat Urus Izin Usaha Pertambangan Galian C Bukan Logam dan Batuan

Untuk mendapatkan izin pertambangan di bidang ini, terlebih dahulu Anda perlu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

Menurut ketentuan yang berlaku, berikut ini sejumlah syarat untuk mengajukan permohonan izin tambang mineral bukan logam dan batuan:

1. Surat Permohonan: WIUP komoditas batuan hanya bisa diajukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, dan Perusahaan perorangan.

Selain itu, surat permohonan juga tidak melampaui 10 hari kerja setelah tanggal penetapan persetujuan WIUP, dengan melampirkan nomor surat persetujuan pemberian WIUP dan tandatangan direksi.

2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI yang sesuai

3. Dokumen copy persetujuan penetapan WIUP

4. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah serta pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam

5. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat

6. Surat yang menyatakan pemenuhan tenaga ahli di bidang pertambangan atau geologi dengan pengalaman paling singkat 1 tahun beserta daftar riwayat hidup

7. Bukti pembayaran PNBP pencetakan peta WIUP sesuai perundang-undangan

8. Data digital dokumen pemohon dalam bentuk pdf

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Galian C

Setelah melengkapi persyaratan yang ada, pastikan untuk memenuhi kewajiban agar hak-hak Anda juga bisa dilakukan. Berikut ini beberapa kewajiban bagi pemilik izin pertambangan galian C sesuai dengan undang-undang:

1. Hanya Menjalankan Kegiatan Usaha Sesuai Komoditasnya

Pembagian golongan tambang bertujuan untuk memastikan setiap perusahaan tertib dan menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi pertambangan mineral batuan bukan logam sesuai dengan klasifikasinya dan tidak menyimpang.

Sebagai contoh, pemilik izin galian C tidak diperbolehkan untuk menambang material tambang dari galian A seperti nikel atau galian B seperti platina.

2. Tidak Melakukan Eksploitasi Berlebihan

Meskipun bisa untuk melakukan kegiatan pertambangan, pengelola tambang dilarang mengeksploitasi secara berlebihan apa pun jenis materialnya. Tindakan eksploitasi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial masyarakat merugikan banyak pihak.

Baca juga: Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan, Sudahkah Anda Memenuhinya?

3. Melengkapi Operasional Tambang dengan Alat Kerja dan Standar K3

Tidak hanya itu, pemilik izin usaha pertambangan bukan logam dan batuan juga perlu menyiapkan alat operasional sesuai dengan kebutuhan dan standar. Alat tersebut juga harus sesuai dengan mutu keselamatan dan pengecekan secara berkala.

Selain itu, kelengkapan alat-alat kerja dan juga seragam khusus juga harus terpenuhi sebagai bagian dari implementasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang baik.

Demikian penjelasan mengenai izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Semoga penjelasan di atas bisa bermanfaat untuk pembaca.

Apabila Anda mengalami kendala dalam mengurus izin di atas, jangan ragu untuk menggunakan bantuan dari konsultan seperti PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Kami menyediakan jasa pengurusan IUP OPK, izin pengangkutan dan penjualan, serta IUJP untuk kategori galian C dan lainnya. Untuk informasi lebih lengkap mengenai solusi layanan ini, silahkan hubungi tim kami. Sekian dan terima kasih, mari wujudkan sektor pertambangan yang berkelanjutan dengan menerapkan standar lingkungan dan pemenuhan izin yang sesuai.

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan, Sudahkah Anda Memenuhinya?

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan, Sudahkah Anda Memenuhinya?

Izin pertambangan belakangan ini semakin banyak disorot oleh masyarakat, pemenuhan izin ini seharusnya menjadi syarat mutlak tapi implementasinya tidak.

Banyak oknum yang semena-mena menjalankan kegiatan tambang tanpa izin, menghasilkan pundi-pundi rupiah hingga miliaran tanpa memikirkan dampak lingkungan, kerugian negara, dan sebagainya.

Hal semacam ini membuat kita bertanya-tanya apa sebenarnya hak dan kewajiban dari pemegang izin pertambangan? Bagaimana sanksi jika menjalankan tambang tanpa izin?

Kami akan mencoba memberikan jawaban untuk dua pertanyaan tersebut. Jika Anda ingin berinvestasi di bidang pertambangan atau sekadar penasaran dengan skema izin pertambangan, silahkan lanjutkan membacanya.

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan,Perhatikan!

Hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkaitan, untuk mendapatkan hak maka Anda perlu memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Hal serupa juga bisa kita terapkan dalam lingkup perizinan tambang di Indonesia.

Kewajiban Pemilik Izin Tambang

Berikut ini penjelasan mengenai kewajiban, sesuatu yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh badan usaha untuk memperoleh hak di bidang pengolahan sumber daya pertambangan.

1. Menerapkan Kaidah Pertambangan yang Baik

Definisi dari kaidah pertambangan yang baik secara umum upaya untuk melakukan operasional tambang dengan memperhatikan aspek-aspek terpenting seperti keselamatan lingkungan, pengelolaan limbah yang tepat, standar K3 yang terstruktur dan disiplin, serta hal lainnya.

Utamanya untuk keselamatan lingkungan, karena tidak bisa kita tolak pengaruh kegiatan pertambangan bisa berdampak besar terhadap kondisi alam sekitar.

Perlu adanya kepatuhan terhadap standar tertentu seperti AMDAL atau standardisasi lingkungan untuk mengurangi dampak tersebut.

Selain itu, pengelolaan limbah juga bertujuan agar tidak merugikan dan mengganggu masyarakat sekitar dan makhluk hidup lainnya. Lalu, kepatuhan terhadap Kesehatan dan Keselamatan kerja bertujuan untuk meminimalisir risiko kecelakaan di tempat kerja.

2. Mengutamakan Produk dan Kepentingan Dalam Negeri

Dalam hal pembelian alat-alat dan penyediaan tenaga kerja, perusahaan haruslah mengutamakan sisi dalam negeri terlebih dahulu dibandingkan luar negeri.

Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan SDM dan juga potensi SDA yang ada di Indonesia untuk pertumbuhan nasional. Penjelasan ini juga tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010.

3. Menjalankan Usaha Sesuai dengan Izin yang Diberikan

Setiap badan usaha yang telah memperoleh izin hanya diperbolehkan untuk menjalankan kegiatan berusaha sesuai dengan perizinan yang telah diterima.

Sebagai contoh, badan usaha boleh melakukan kegiatan tambang batubara karena izin yang terbit hanya mencakup hal tersebut.

Perusahaan tidak diperbolehkan untuk mengambil mineral logam seperti emas, selagi belum mengantongi izin pertambangan untuk pengangkutan material tersebut.

Selain itu, badan usaha juga wajib untuk menyediakan tenaga kerja profesional yang memenuhi kualifikasi pekerjaan.

Baca juga: Urus Izin Pengangkutan dan Penjualan Semakin Mudah Bersama Konsultan

Hak yang Diperoleh Pemegang Izin Pertambangan

Apabila perusahaan mampu memenuhi kewajiban yang ada, maka mereka bisa memperoleh beberapa hak untuk menjalankan kegiatan pertambangan beserta support dari pemerintah. Sejumlah hak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Kegiatan pertambangan secara resmi, memenuhi setiap kewajiban yang ada dan tidak melakukan tindakan yang menyimpang semestinya berhak mendapatkan payung hukum. Dengan begitu, para pemilik usaha di bidang ini merasa aman dan terlindungi tidak was-was dalam menjalankan usaha pertambangannya.

2. Kemudahan Birokrasi dan Perizinan Penunjang

Selain itu, badan usaha juga berhak untuk mendapatkan akses kemudahan birokrasi dan perizinan untuk izin penunjang di bidang pertambangan. Mereka semestinya tidak kesulitan untuk berinvestasi di bidang ini selagi memenuhi kewajiban dan persyaratan yang berlaku. Hal ini juga termasuk kemudahan untuk perpanjangan izin apabila sudah habis masa berlakunya.

3. Menjalankan Kegiatan Pertambangan dengan Aman

Karena telah memenuhi kewajiban yang ada, pemegang izin pertambangan berhak untuk melakukan kegiatan pertambangan baik itu pengangkutan, penjualan, atau pemurnian dengan aman sesuai dengan prosedur yang ada.

Baca juga: 5 Hal Fatal Ini Bisa Membuat Izin Pertambangan Anda Dicabut!

Sanksi Bagi yang Tidak Memenuhi Kewajiban Izin Pertambangan

Ada dua kategori penyelewengan, pertama mereka yang sudah punya izin  pertambangan tapi tidak memenuhi kewajiban yang ada. Kedua, adalah perusahaan yang tidak mempunyai izin sama sekali tapi tetap menjalankan kegiatan di bidang tersebut.

Keduanya sama-sama buruk dan tidak pantas untuk diikuti. Untuk memberantas hal semacam ini, negara sudah menyiapkan Undang-Undang No.3 Tahun 2021 tentang Pertambangan Minerba menggantikan UU No.4 Tahun 2009. Menurut pasal 158 pada UU tersebut tercantum secara jelas bahwa:

“Pihak yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000”

Untuk mereka yang mempunyai izin tambang tapi tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka bisa terkena sanksi pembekuan izin pertambangan dan pencabutan izin.

Demikian penjelasan mengenai hak dan kewajiban pemegang izin pertambangan. Semoga bisa menjadi perhatian bersama untuk para pembaca sekalian. Apabila Anda belum mempunyai izin tambang, maka Kreasi Mandiri siap membantu.

Kami menyediakan jasa pengurusan IUJP, IUP OPK, Izin Pengangkutan dan Penjualan. Hubungi admin untuk mendapatkan kemudahan memperoleh izin lengkap untuk persiapan kegiatan berusaha.

5 Hal Fatal Ini Bisa Membuat Izin Pertambangan Anda Dicabut!

5 Hal Fatal Ini Bisa Membuat Izin Pertambangan Anda Dicabut!

Izin pertambangan dicabut – Beberapa tahun yang lalu pemerintah sempat mencabut IUP sektor pertambangan kurang lebih sebanyak 2.078. Tentunya, ini bukanlah angka yang sedikit, tapi mengapa hal seperti ini bisa terjadi?

Untuk memastikan izin pertambangan Anda tidak di cabut, maka penting untuk memahami apa saja kesalahan atau tindakan penyimpangan dari perusahaan, sehingga bisa menghindarinya.

Pemerintah selalu berusaha untuk mencabut izin hanya jika yang bersangkutan memang terbukti melakukan kesalahan atau tidak memenuhi kewajiban sesuai perundang-undangan.

Ini 5 Penyebab Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Catat!

Pada kesempatan kali ini Kreasi Mandiri akan mencoba berbagi informasi kepada pembaca. Berikut ini sejumlah penyebab kenapa izin pertambangan bisa hilang paksa oleh pemerintah.

penyebab izin pertambangan dicabut

1. Tidak Menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAB)

Setiap pemegang IUP pertambangan perlu menyerahkan rencana kerja dan anggaran. RKAB sendiri adalah dokumen yang wajib bagi perusahaan pertambangan setiap tahun dan mengajukannya ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan persetujuan.

Selain itu, pengecekan RKAB juga bisa melalui instansi yang telah mendapat pendelegasian kewenangan dari Kementerian ESDM.

Karena sifatnya yang wajib, apabila yang bersangkutan tidak melakukannya maka ini merupakan wujud pelanggaran. Jika sudah diingatkan berkali-kali tapi tidak kunjung memenuhi dokumen RKAB maka pemerintah berhak mencabut izin pertambangan Anda.

Ketentuan mengenai RKAB ini tercantum jelas di Pasal 66 huruf (i) Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2020. Paling lambat pemegang izin tambang bisa menyerahkan RKAB 60 hari sejak pemberitahuan diberikan.

2. Melakukan Pelanggaran Lingkungan

Selain itu, izin tambang juga bisa dibekukan atau dicabut apabila perusahaan melanggar ketentuan keselamatan lingkungan, mencemari lingkungan, dan mengabaikan aspek lainnya sehingga membahayakan alam dan makhluk hidup sekitar area tambang.

Sudah tercantum bahwasannya pemegang izin pertambangan wajib menerapkan kegiatan usaha dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan lingkungan.

Apabila terjadi pelanggaran, umumnya badan usaha akan mendapatkan teguran dan peringatan. Jika sanksi ini tidak membuat jera, maka izin bisa dibekukan sementara hingga pencabutan jika sama sekali tidak ada upaya perbaikan atau evaluasi.

3. Kelalaian Terhadap K3

Kesehatan dan Keselamatan Kerja menjadi faktor yang sangat krusial dalam operasi pertambangan. Tidak hanya soal produktivitas ini menyangkut nyawa dari tenaga kerja tersebut saat bekerja sesuai dengan bidangnya.

Perusahaan wajib menyediakan alat kerja aman dan lengkap sesuai standar, menerapkan SMK3 dengan tepat, serta upaya kepatuhan lainnya untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Apabila badan usaha tidak memenuhinya atau terbukti ada kelalaian yang bisa mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah tertentu maka bukan tidak mungkin pemerintah juga akan mencabut izin pertambangan dari yang bersangkutan. Jika sudah bicara soal nyawa, maka ini bukan lagi hal yang pantas kita abaikan.

4. Tidak Menjalankan Kegiatan Usaha

Salah satu penyebab utama yang membuat IUP pertambangan dicabut oleh pemerintah adalah izin sudah terbit tapi proyek tidak jalan. Ini menunjukkan bahwa izin pertambangan tidak efektif, sehingga perlu adanya tindakan.

Dalam ketentuannya badan usaha yang sudah memperoleh izin pertambangan wajib menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Jika tidak maka ini termasuk salah satu bentuk pelanggaran. Pencabutan izin bisa terjadi karena yang bersangkutan tidak menjalankan kewajibannya.

Fenomena ini cukup menarik, ada banyak perusahaan tambang di luar sana yang sudah siap untuk melakukan kegiatan produksi.

Namun terkendala karena IUP belum terbit, di sisi lain badan usaha yang sudah mengantongi izinnya malah tidak kunjung memulai proyeknya.

Baca juga: Inilah Jasa Pengurusan IUJP Izin Usaha Jasa Pertambangan Tercepat

5. Tidak Memenuhi Kewajiban Lainnya

Selain keempat alasan di atas, bukan tidak mungkin pemilik usaha juga belum melengkapi kewajiban. Beberapa hal tersebut antara lain sebagai berikut:

  • Belum mempunyai tenaga profesional yang bersertifikat di bidang tambang
  • Tidak mengangkat penanggung jawab operasional
  • Mengabaikan pembelanjaan dalam negeri dan penggunaan tenaga kerja dalam negeri
  • Izin Usaha Pertambangan terbit secara tidak resmi

Itu dia sejumlah bagian penting yang berkaitan dengan penyebab pencabutan izin pertambangan, semoga Anda tidak melakukan kesalahan seperti di atas.

Mengalami kendala dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan, IUJP, serta izin pengangkutan dan penjualan?

Hubungi Kreasi Mandiri, kami adalah konsultan yang siap mempermudah pengurusan izin tambang di Indonesia. Proses yang cepat dan pengurusan secara resmi langsung ke Kementerian ESDM.

Kami siap memastikan setiap izin pertambangan dari konsultan adalah valid dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Solusi Mudah Pengurusan Izin Pengangkutan dan Penjualan Pertambangan Dengan Jasa Konsultan

Solusi Mudah Pengurusan Izin Pengangkutan dan Penjualan Pertambangan Dengan Jasa Konsultan

Layanan jasa pengurusan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin pertambangan yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas pertambangan Mineral dan Batubara.

Definisi mengenai izin tersebut tercantum di dalam Pasal 1 angka 13c dalam Undang-Undang Minerba 2020 yang masih berlaku sampai sekarang.

Seperti yang kita ketahui sektor pertambangan menjadi salah satu bidang yang krusial di Indonesia. Tentunya pemerintah tidak bisa asal memberikan izin kepada perusahaan yang ingin mendirikan usaha di bidang ini.

Ada uji kelayakan , pemenuhan dokumen, dan juga tahap lainnya yang harus terpenuhi sebelum akhirnya badan usaha bisa menerima izin pengangkutan dan penjualan hasil tambang.

Syarat untuk Mengurus Izin Pengangkutan dan Penjualan Tambang

Untuk memperoleh izin pengangkutan dan penjualan baik mengurus sendiri maupun jasa, maka pemohon perlu memenuhi persyaratan di bawah ini:

1. Menyiapkan surat permohonan

2. Nomor Induk Berusaha dengan KBLI yang sesuai

3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat

4. Salinan nota kesepahaman kerja sama pengangkutan dan penjualan minerba, meliputi: IUP, IUP OPK, IUPK, IPR, SIPB, PKP2B, dan sebagainya sesuai syarat perundang-undangan

5. Data digital lengkap dari pemohon

Anda bisa memproses perizinan pengangkutan dan penjualan ini melalui situs resmi Kementerian ESDM. Namun, apabila sekiranya tidak sempat melakukannya sendiri maka menggunakan bantuan jasa pengurusan IPP (izin pengangkutan dan penjualan) profesional juga bisa menjadi solusi untuk mempermudahnya.

Persyaratan Lengkap

NOURAIANKETERANGAN
1.Surat PermohonanDitandatangani oleh direksi/ pengurus sesuai profil badan usaha/ koperasi /perusahaan perseorangan Tanggal surat permohonan tidak melebihi 7 hari kalender sebelum tanggal permohonan diajukan
2.Salinan Nomor Induk BerusahaMemiliki   KBLI     yang    relevan    dengan permohonanuntuk komoditas batubara di dalam NIB terdapat KBLI 46610untuk komoditas mineral logam di dalam NIB terdapat KBLI 46620komoditas mineral bukan logam dan batuan dalam NIB terdapat KBLI 46634 dan 46641tidak memiliki KBLI sub-sektor pertambangan mineral dan batubara lain yang terkait dengan pemberian IUP/IUPK, IUJP, IPR, SIPB (KBLI 05, 07, 08 dan 09)alamat surat elektronik (e-mail) dalam form isian serta pengajuan permohonan wajib sama dengan yang tercantum dalam NIB
3.Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari badan usaha pemohonSesuai format pada laman minerba.esdm.go.id serta melampirkan identitas serta NPWP/Tax Identity
4.Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: IUP;IUPK Operasi Produksi;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/PerjanjianIPR;SIPB;KK;PKP2B; dan/atauIzin Pengangkutan dan Penjualan lainnya Yang telah memenuhi ketentuan peraturan             perundang-undangan sebagai            sumber                        komoditas pengangkutan dan penjualanDitandatangani oleh direksi/ pengurus para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Sumber komoditas yang telah terdaftar dalam MODI
5.Data digital dokumen permohonan secara lengkapDalam bentuk pdf., untuk masing-masing persyaratan sesuai urutan dalam checklist termasuk surat dan form isian (tidak digabung dalam satu berkas pdf.)

Sumber: Kementerian ESDM

Jasa Pengurusan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dan Lainnya

PT Adhikari Kreasi Mandiri memberikan kemudahan bagi badan usaha PT, CV, dan sebagainya untuk memperoleh izin ini.

contoh izin pengangkutan dan penjualan

Selama lebih dari 8 tahun berpengalaman di bidangnya, kami telah membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk menyelesaikan izin pertambangan.

Apa saja yang bisa kami bantu?

  • Melengkapi dokumen persyaratan untuk memperoleh izin
  • Konsultasi selama proses perizinan
  • Membantu proses penerbitan izin sampai tuntas

Anda bisa menggunakan Jasa pengurusan Izin pengangkutan dan penjualan tambang kami secara online, prosesnya lebih mudah Anda tidak perlu bepergian kemana-mana. Aplikasi dan permohonan kami ajukan ke situs kementerian ESDM langsung tanpa perantara lagi.

Anda bisa dengan mudah mengecek progress pengurusan izin tersebut melalui bantuan admin kami. Dengan begitu pengajuan lebih aman, pelanggan tidak perlu khawatir lagi.

Beberapa izin pengangkutan dan penjualan meliputi: batubara, mineral tambang logam timah hitam, mangaan, seng, emas, pasir besi, nikel, mineral non logam kuarsa, yodium, belerang, fosfat, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit.

Baca juga: Inilah Jasa Pengurusan IUJP Tercepat

Keunggulan Mengurus Izin Pengangkutan dan Penjualan Bersama Konsultan

Dengan menggunakan konsultan tentu ada berbagai keunggulan yang bisa Anda peroleh. Beberapa di antaranya sebagai berikut:

Proses yang Lebih Cepat

Mengurus izin tambang menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, kemudahan seperti inilah yang penting bagi perusahaan, terhindar dari kerumitan birokrasi dan bisa fokus terhadap rencana pengembangan usaha.

Terhindar dari Kendala

Apabila terjadi masalah dalam proses pengajuan izinnya, maka Anda tidak perlu khawatir karena problem tersebut akan diselesaikan langsung oleh konsultan yang sudah berpengalaman di bidangnya. Kurangnya persyaratan dan kendala lainnya bisa dicegah. Pengurusan sekali jalan, jauh lebih praktis tidak berbelit-belit.

Konsultasi dengan Profesional

Apabila Anda mempunyai sesuatu untuk dibicarakan mengenai izin pengangkutan dan penjualan, maka bisa langsung berkonsultasi dengan tim kami.

Anda tidak perlu lagi mencari informasi manual atau menghubungi call center pusat yang seringkali sibuk. Konsultan tersedia secara pribadi siap membantu Anda kapan pun Anda membutuhkannya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai urus izin pengangkutan dan penjualan hasil tambang bisa hubungi admin Kreasi Mandiri.

Marak Klinik Ilegal, Bagaimana Izin Usaha yang Sesuai?

Marak Klinik Ilegal, Bagaimana Izin Usaha yang Sesuai?

Di Indonesia sepertinya cukup banyak hal yang ilegal mulai dari pinjol, cafe, sampai layanan medis seperti klinik juga rupanya ada yang ilegal. Kami tidak habis pikir bagaimana mungkin ada yang membuka praktik di bidang kesehatan padahal tidak punya izin sesuai dengan anjuran pemerintah?

Parahnya lagi masyarakat terkadang kurang teliti, banyak yang asal pergi ke klinik tanpa repot-repot mengecek legalitas dan kejelasan praktik yang ada di tempat tersebut.

Sebagai informasi klinik ilegal adalah fasilitas layanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan spesialistik. Dalam ketentuan yang ada usaha ini wajib punya izin usaha dan tidak bisa semudah membuka toko kelontong.

Ya, perizinannya kompleks tapi hal ini juga bertujuan untuk memastikan klinik yang ada di tengah masyarakat memang kredibel dan sesuai dengan fungsinya.

Klinik Ilegal Banyak Disalahgunakan untuk Praktik Aborsi

Karena tidak punya izin, praktiknya juga tidak dipantau maka dokter atau pemilik klinik tersebut bisa saja melakukan sesuatu yang tidak semestinya.

Sebagai contoh, di bagian plang depan tertulis “Klinik kecantikan”, padahal layanan gelapnya bisa membantu aborsi ilegal dengan tarif yang terbilang tidak wajar.

Dalam ketentuan medis praktik aborsi tidak bisa dilakukan semudah itu. Ada banyak pertimbangan dari sisi medis maupun faktor lainnya, sehingga pemerintah tentu akan bertindak jika ada klinik ilegal yang melakukan praktik aborsi.

Jenis Klinik Swasta yang Boleh Beroperasi di Indonesia

Sebenarnya kebijakan mengenai klinik kesehatan sudah ada regulasinya di dalam Permenkes No.14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Menurut Permenkes, klinik swasta bisa di bagi menjadi dua menurut kemampuan pelayanannya.

1. Klinik pratama: klinik yang melakukan pelayanan medis dasar

2. Klinik utama: klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialistik atau medis dasar (contohnya: klinik bersalin, klinik kulit kecantikan, dan lain-lain).

Selain itu, klinik juga bisa kita bedakan menurut penyelenggaraan pelayanan, seperti klinik rawat jalan dan rawat inap. Terakhir, menurut kepemilikan modalnya antara PMDN dalam negeri dan PMA asing.

Izin Usaha Klinik Legal dan Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah

Setelah memahami jenis klinik swasta, berikutnya mari kita bahas juga mengenai izin usaha yang diperlukan untuk membuka klinik. Pertama, terlebih dahulu Anda perlu menentukan bentuk usaha dan sistem pemodalan.

Saat ini klinik hanya bisa didirikan untuk usaha CV dan PT umum. Setelah itu, melengkapi izin di OSS RBA untuk mengurus NIB dengan KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha ini.

Berdasarkan ketentuan KBLI terbaru aktivitas klinik swasta termasuk ke dalam kode KBLI 86105. Selain itu, Anda juga perlu mengantongi Sertifikat Standar mengingat usaha ini termasuk kategori risiko menengah tinggi.

Jadi, kalau disederhanakan maka izin usaha yang perlu Anda miliki antara lain:

  • PT/CV beserta akta pendirian, SK Kemenkumham, dan sebagainya
  • NIB
  • Sertifikat Standar

Khusus untuk klinik swasta dengan pelayanan rawat jalan bisa didirikan menggunakan bentuk usaha perorangan, namun untuk layanan rawat inap wajib berbentuk badan usaha.

Baca juga: Apa Itu KBLI OSS Pemilik Usaha Baru Wajib Paham Penjelasan Ini

Persyaratan Lengkap untuk Mendirikan Klinik Swasta di Indonesia

Sebagai salah satu usaha dengan risiko menengah tinggi, tentunya persyaratan untuk mengurus izin usaha klinik tidaklah mudah.

Berikut ini beberapa persyaratan yang Anda perlukan menurut sistem OSS terbaru:

1. Surat keterangan dari Dinkes kabupaten/Kota mengenai persetujuan pembukaan klinik

2. Surat Izin Praktik (SIP) untuk semua tenaga kesehatan yang bekerja di klinik

3. Sertifikat Standar usaha klinik atau surat operasional yang masih berlaku

4. Self-assessment klinik

5. Profil dan informasi lengkap mengenai klinik

6. Adanya perjanjian kerja sama pembuangan limbah berbahaya dan beracun (B3)

7. Dokumen NIB

8. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) apabila ada tenaga kesehatan dari luar negeri

9. Daftar obat-obatan

10.Daftar nama sumber daya manusia (SDM) di klinik

11. Surat pernyataan penggantian nama klinik, badan hukum, kepemilikan modal, jenis klinik, alamat klinik sudah ditandatangani pemilik klinik

Karena membutuhkan tempat, maka pastikan juga untuk mengurus izin pendirian bangunan IMB atau sekarang menjadi PBG.

Mengalami Kendala dalam Pengurusan Izin Usaha Klinik? Ini Solusi Mudahnya

Apabila Anda tidak tahu prosedur pendirian PT, CV atau perizinan di OSS,maka langkah terbaiknya adalah menggunakan bantuan konsultan yang profesional. Kreasi Mandiri siap membantu Anda untuk selesaikan persoalan perizinan dengan mudah, aman, dan cepat.

Kami bisa membantu Anda untuk pengurusan izin usaha sampai ke tahap perizinan OSS. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai biaya dan penawaran dari konsultan bisa langsung menghubungi admin Kreasi Mandiri, sekian dan terima kasih semoga membantu.

Perizinan Berusaha untuk Bisnis Fotografi dan Videografi

Perizinan Berusaha untuk Bisnis Fotografi dan Videografi

Perizinan berusaha fotografi – Di era seperti sekarang anak-anak muda lebih tertarik dengan pekerjaan yang sejalan dengan hobi mereka. Salah satu bisnis yang mulai banyak diminati oleh generasi muda yaitu aktivitas fotografi dan mengedit video.

Meskipun terkesan mudah, nyatanya profesi seperti ini juga butuh keahlian dan tidak bisa dilakukan oleh semua orang.

Selain itu, perlu juga peralatan yang memadai berupa kamera dan laptop dengan spesifikasi yang bagus untuk melakukan editing.

Terlepas dari hal itu, apakah kalian sudah tahu mendirikan usaha di bidang aktivitas fotografi dan video juga memerlukan izin berusaha?

Jika belum tahu, silahkan simak penjelasan ini sampai habis. Kami akan bantu jelaskan apa saja perizinan berusaha yang dibutuhkan untuk membuka bisnis di bidang ini.

Legalitas Dasar Usaha Fotografi dan Videografi

Secara umum bisnis fotografi maupun videografi tidak jauh berbeda dengan sektor lainnya. Pertama adalah menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan keinginan dan besaran modal yang Anda miliki.

Apabila Anda ingin mendirikan bisnis sendirian tanpa aturan yang terlalu kompleks, maka pendirian PT Perorangan bisa menjadi awal yang bagus.

perizinan berusaha fotografi

Namun, jika Anda ingin mendirikan bisnis untuk skala yang lebih besar maka Anda bisa memilih CV (Persekutuan Komanditer) atau PT umum.

Adapun legalitas dasar yang kami maksud di sini antara lain: akta pendirian usaha, SK Kemenkumham, NPWP, dan sebagainya. Perizinan dasar ini menjadi modal awal sebelum Anda bisa mengurus izin lanjutan di OSS.

Jadi, pastikan Anda sudah mengurusnya terlebih dahulu. Untuk PT Perorangan bisa melalui ptp.ahu.go.id, sementara itu untuk CV dan PT umum perlu mengajukan dulu ke notaris.

Alternatif lainnya jika Anda sibuk dan tidak punya waktu urus sendiri bisa menghubungi PT Adhikari Kreasi Mandiri untuk mempermudah permohonan izin usaha PT Perorangan, CV, atau PT umum tersebut.

Anda bisa langsung menghubungi kami jika ingin cara praktisnya tapi jika ingin mengetahui penjelasan lebih lengkap silahkan lanjutkan membacanya.

Perizinan OSS untuk Usaha Fotografi dan Videografi

Meskipun ada kesamaan di pengurusan legalitas dasar, namun ada sedikit perbedaan untuk perizinan OSS-nya.

 Apa yang berbeda? Jawabannya adalah KBLI (Klasifikasi Besar Lapangan Usaha Indonesia) ini bagian yang paling mudah untuk diketahui.

KBLI usaha untuk aktivitas fotografi adalah 74201, sedangkan untuk aktivitas videografi beda lagi. Klasifikasi yang ditentukan untuk kegiatan editing dan pengambilan video termasuk ke dalam kategori KBLI 59122.

Baca juga: Cara Lengkapi Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan Mudah

Apa Saja Perizinan Berusaha Fotografi?

Secara teknis keduanya memang berbeda, meskipun beberapa usaha seperti fotografer dan editing video wedding nyatanya memang dilakukan oleh satu tim atau bahkan oleh pemilik usaha sendirian.

Terlepas dari persoalan itu, izin yang perlu kalian urus tetaplah sama:

  1. NIB: Nomor Induk Berusaha sebagai bukti valid bahwa Anda mempunyai usaha yang resmi dan terdaftar
  2. Sertifikat Standar: Tergantung pada kategori risiko, jika usahanya termasuk ke dalam risiko rendah dan menengah rendah sertifikat ini cukup dengan pernyataan mandiri. Namun, apabila risikonya menengah tinggi dan tinggi maka perlu verifikasi dari pemerintah daerah setempat.
  3. NPWP: Untuk usaha skala besar dengan pendapatan di atas 60 juta bisa mengurus NPWP sebagai kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk usaha skala kecil, NIB saja sebenarnya sudah cukup. Jadi, pastikan Anda sudah memahami ketentuan ini sebelum menyelesaikan pengurusan perizinan berusaha fotografi di OSS.

Baca juga: Jasa Pengurusan NIB di Jakarta

Apakah Dibutuhkan PB-UMKU untuk Usaha Fotografi dan Editing Video?

Menurut ketentuan yang berlaku usaha ini tidak memerlukan izin tambahan berupa PB-UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berusaha).

Namun, untuk meningkatkan kredibilitas usaha Anda bisa menjadikan rumah sebagai kantor atau membangun tempat terpisah sebagai kantor/studio.

Dalam ketentuannya, di sini Anda memerlukan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) pengganti IMB yang saat ini sudah tidak berlaku. Pastikan untuk mendaftarkan domisili tersebut di sistem OSS untuk memastikan data sinkron dengan kondisi usaha terbaru.

Adapun untuk prosedur permohonan PBG bisa secara online melalui panduan berikut:

  1. Pemilik usaha mendaftarkan akun melalui situs SIMBG di website simbg.pu.go.id dan melengkapi data persyaratan
  2. Dinas akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dari pemohon
  3. Dinas teknis menugaskan TPA/TPT dan menjadwalkan konsultasi dengan pemohon
  4. Dinas mengeluarkan berita acara hasil konsultasi dan menghitung retribusi
  5. Kepala dinas menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis

Dan seterusnya menyesuaikan dengan prosedur yang ada. Anda bisa memahami lebih lanjut mengenai alur permohonan PBG melalui situs resmi pemerintah SIMBG.

Demikian penjelasan mengenai perizinan berusaha industri fotografi dan editor video. Semoga bisa bermanfaat, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tim Adhikari Kreasi Mandiri jika Anda menjumpai kendala dalam pengurusannya.

Prosedur Impor Barang dan Cara untuk Mendapatkan Perizinannya

Prosedur Impor Barang dan Cara untuk Mendapatkan Perizinannya

Apakah Anda membutuhkan bahan baku dari luar negeri untuk proses produksi? Sebagai pemilik usaha penting bagi Anda untuk memahami prosedur impor agar bisa mendapatkan bahan baku dengan lebih mudah dari berbagai negara di dunia sesuai dengan kebutuhan.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai prosedur tersebut, terlebih dahulu Anda perlu memahami apa saja syarat perizinan dan juga bagaimana cara mendapatkannya.

Kegiatan ekspor dan impor yang berlangsung di Indonesia semuanya membutuhkan legalitas. Tidak sembarang orang bisa melakukannya, berikut ini beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui mengenai prosedur impor dan izinnya.

Persyaratan Angka Pengenal Impor Sebagai Perizinan Utama

Angka Pengenal Impor (API) adalah perizinan badan usaha atau perorangan untuk mengimpor atau memperoleh produk dari luar negeri ke Indonesia.

prosedur impor barang

Sejak berlakunya OSS RBA dan Undang-Undang Cipta Kerja, fungsi API sudah termasuk di dalam NIB (Nomor Induk berusaha). Singkatnya, apabila pemilik usaha sudah mengurus NIB dan menyesuaikan proses perizinannya, maka izin tersebut juga sudah termasuk untuk keperluan impor.

Baca juga: Konsekuensi Tidak Memilki NIB Perusahaan

Adapun syarat untuk memperoleh Angka Pengenal Impor antara lain:

  • Akta perusahaan
  • SK Kemenkumham
  • KTP aktif
  • NPWP
  • Salinan NPWP
  • Alamat
  • Nomor telepon
  • Dan sebagainya

Pengajuannya secara online melalui portal oss.go.id, pastikan untuk mempunyai akun OSS sebelum mengajukan proses perizinannya.

Adapun untuk persyaratan lainnya yang perlu Anda miliki yaitu Nomor Identitas Kepabeanan, Nomor Registrasi Importir dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan perizinan lainnya sebagai penunjang.

Prosedur Impor Barang Sesuai Ketentuan Menteri

Untuk mempermudah badan usaha dan perorangan dalam memperoleh impor barang demi kelancaran usaha. Menteri Perdagangan sudah membuat regulasi mengenai cara impor barang. Berikut ini garis besar alurnya:

  1. Mengawalinya dengan pembuatan kontrak pembelian (sales contract) dengan supplier. Sebagai pemilik usaha Anda bisa menentukan perusahaan mana yang sekiranya cukup kredibel untuk dijadikan mitra pemasok bahan baku atau produk dari luar negeri.
  2. Setelah itu, dari pihak importir membuka L/C di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang yang segera diimpor. Kemudian, bank luar negeri akan menghubungi supplier untuk keperluan perjanjian berdasarkan kesepakatan.
  3. Lalu, supplier akan mengirimkan barang impor ke pelabuhan pemuatan (apabila menggunakan kargo laut)
  4. Selanjutnya, supplier mengirimkan faks ke importir yang di dalamnya berisi packing list, B/W, dan dokumen persyaratan lainnya
  5. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembuatan dokumen pengajuan impor barang (PIB) untuk mengetahui jumlah bea masuk, pajak, dan PPH
  6. Kemudian, importir perlu membayar biaya ke bank devisa sebesar pajak dibebankan serta biaya PNBP. Nantinya bank
  7. akan mengirimkan data ke SKP bea dan cukai melalui pertukaran data elektronik.
  8. Selanjutnya, importir juga perlu menyampaikan data PIB ke SKP (Sistem Komputer Pelayanan) dan data akan memulai tahap validasi
  9. Apabila PIB di-ACC, importir akan mendapatkan respons dan memproses cetak SPPB
  10. Terakhir, barang dapat didistribusikan dari pelabuhan dengan syarat menyertakan dokumen asli dan SPPB

Kelebihan Sistem Perizinan Prosedur Impor Sekarang dengan Dulu

Jika Anda memperhatikannya, ada banyak kelebihan yang bisa ditawarkan dari penerapan prosedur impor seperti ini. Pertama, badan usaha dan pemilik bisnis perorangan dimudahkan karena sekarang API sudah termasuk dengan NIB.

Mereka tidak perlu mengurusnya secara terpisah, tentunya ini merupakan kabar baik untuk menyederhanakan alur perizinan yang ada. Selain itu, informasi mengenai panduan impor juga sudah lebih mudah untuk ditemukan di berbagai sumber.

Semakin banyak pemilik usaha yang bisa melakukan impor untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka. Namun, tentunya hal ini tetap perlu dipatuhi agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan negara mengenai kebijakan impor.

Baca juga: Cara Urus Izin Usaha untuk Waralaba Franchise Agar Kredibel

Apa Saja Produk Impor yang Menunjang Kegiatan Berusaha?

Ada banyak produk yang bisa diimpor untuk menunjang kegiatan usaha, dari data impor RI berikut ini sejumlah komoditas beserta dengan negaranya.

  • Plastik dan produk berbahan plastik: Impor dari Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura
  • Mesin dan peralatan mekanik: Impor dari Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan lain-lain
  • Peralatan elektronik: Impor dari China, Jepang, Korea Selatan, lainnya
  • Kendaraan dan suku cadangnya: Impor dari Inggris, Jerman, Jepang, dan lain-lain

Sebagian besar produk yang kita impor membutuhkan proses teknologi yang canggih dan berkaitan dengan teknologi. Adapun untuk bahan baku mentah dan material seperti karet, kayu, dan produk sejenis justru Indonesia yang sering mengekspornya ke luar negeri.

Demikian penjelasan mengenai prosedur impor dan beberapa hal yang berkaitan. Jika Anda kesulitan mengurus Angka Pengenal Impor, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pengganti IMB, Pahami Lagi

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pengganti IMB, Pahami Lagi

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah izin yang diberikan kepada masyarakat untuk mendirikan gedung untuk hunian, kegiatan berusaha, dan keperluan lainnya.

Dasar hukum pengurusannya ada di Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam penerapannya, PBG perlu kita urus bersamaan dengan SLF (Sertifikat Laik Fungsi), sehingga gedung atau bangunan bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Agaknya Anda lebih akrab dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), mengingat PBG baru berlaku 3 – 4 tahun, belum begitu lama. Namun, menurut ketentuannya PBG sudah sepenuhnya menggantikan IMB.

Lantas apa perbedaan dari keduanya?

Berikut ini penjelasan dasar yang mungkin perlu Anda ketahui mengenai PBG dan IMB.

Perbedaan PBG dan IMB, Simak Dulu Agar Tidak Pusing

Ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai perbedaan PBG dan IMB, berikut ini kami ringkas penjelasannya.

Prosedur Pengurusannya

Pertama, dari cara permohonanya saja sudah berbeda. Izin Mendirikan Bangunan umumnya diurus sebelum atau saat kita akan mendirikan bangunan dengan menyertakan aspek teknis bangunan saat mengajukan izinnya.

Namun, PBG sendiri lebih ke perizinan yang mengatur proses pembangunan. Dalam hal ini pemilik bangunan tidak harus mengajukan izin sebelum memulai pembangunan.

Hal yang Dilaporkan

Beralih ke bagian lainnya, IMB mewajibkan pemilik bangunan untuk melaporkan fungsi bangunan, sedangkan Persetujuan Bangunan Gedung mewajibkan pelaporan yang sedikit lebih lengkap mengenai fungsi bangunan agar mempermudah.

Menurut ketentuannya, apabila gedung telah berdiri dan belum mempunyai PBG maka perlu adanya pengurusan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) untuk mendapatkan PBG.

Persyaratan Dokumen

Selanjutnya, syarat untuk mengruus IMB perlu menyertakan status kepemilikan tanah, kepemilikan bangunan, izin pemanfaatan, dan lain-lain. Sementara itu, PBG mensyaratkan adanya perancangan bangunan menyesuaikan tata bangunan, desain prototipe, dan keandalan.

Meskipun keduanya berbeda, tujuan dari pengurusan izin ini tetaplah sama agar pembangunan gedung bisa berjalan dengan tertib, sesuai dengan skema tata ruang,untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca juga: Mengenal OSS RBA Lebih Jauh Lagi

Syarat untuk Memperoleh PBG  dan Alur Permohonanya

Baik, sekarang kita tahu IMB tidak berlaku dan PBG adalah pengganti resmi dari Izin Mendirikan Bangunan tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan PBG.

Menurut regulasi yang ada PBG bisa kita urus melalui portal perizinan resmi SIMBG, berikut ini persyaratan yang kita perlukan untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung:

  • Dokumen rencana arsitektur: konsep rancangan, gambar denah, gambar rancangan tapak, dan sebagainya
  • Dokumen rencana tertulis: perhitungan air bersih dan listrik, pengelolaan air limbah, jaringan listrik, dan lain-lain
  • Dokumen rencana struktur: gambar rencana struktur atas bawah, rencana basement, dan sebagainya
  • Dokumen rencana spesifikasi teknik bangunan gedung

Cara untuk Memperoleh PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

Setelah mengetahui persyaratan yang ada, selanjutnya adalah memproses pengurusannya secara online melalui SIMBG. Berikut ini alur permohonannya:

1. Registrasi akun

Pertama, Anda bisa membuat akun terlebih dahulu di SIMBG dengan melengkapi persyaratannya. Anda bisa memilih daftar sebagai pemilih PBG/SLF/dan kategorinya. Pastikan untuk menyertakan alamat email dan kata sandi.

2. Pemeriksaan dokumen

Kemudian, melalui tahapan pengisian informasi dan data. Anda mungkin perlu mengunggah dokumen dan berkas sesuai dengan persyaratan yang ada. Formulir dan data diisi secara online pada portal SIMBG, apabila Anda perlu mengurus izin secara mandiri maka pastikan untuk memperhatikan prosedur permohonannya.

3. Persetujuan Bangunan Gedung  Terbit

Setelah menunggu beberapa hari, PBG akan terbit dan Anda sudah membuktikan pembangunan yang resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudahan mengurus PBG secara online diharapkan bisa menyingkat waktu dan mempermudah masyarakat baik pemilik rumah maupun pengusaha yang mendirikan kantor bangunan.

FAQ (Pertanyaan Umum Seputar PBG)

Berikut ini beberapa pertanyaan umum seputar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Barangkali Anda punya pertanyaan dan belum terjawab di atas, mungkin penjelasannya ada di sini.

Apa fungsi PBG?

  • PBG berfungsi untuk memastikan pembangunan gedung berstatus legal, mendata keberadaan rencana bangunan gedung, dan sebagainya

Berapa hari proses pengajuan PBG?

  • Untuk mengurus PBG dibutuhkan waktu sekitar 28 hari. Adapun proses tersebut meliputi pengajuan, pemeriksaan rencana teknis, perhitungan retribusi, dan penerbitan PBG

Bagaimana jika lupa kata sandi login SIMBG?

  • Sama seperti prosedur OSS, Anda bisa menggunakan fitur “Lupa kata sandi”, lalu mengisi username dan email untuk pemulihan akun

Siapa yang menerbitkan PBG?

  • Pihak yang menerbitkan PBG adalah Kementerian PUPR melalui SIMBG sistem terintegrasi untuk permohonan PBG, SLF, dan sebagainya

Apakah pengurusan PBG bisa dilakukan sendiri?

  • Bisa, namun, Anda membutuhkan keahlian untuk memahami setiap data dan informasi. Pengisian data yang salah bisa sedikit menghambat penerbitan PBG.

Itu dia penjelasan mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), semoga bisa bermanfaat.