6 Prinsip Dasar Implementasi ISO 37001 Manajemen Anti Penyuapan

Salah satu bagian mendasar yang perlu dipahami organisasi sebelum mereka menerapkan ISO 37001 adalah memahami prinsip dasar. Ini menjadi landasan utama yang nantinya dapat membantu seluruh pihak untuk memahami sistem manajemen anti penyuapan dan ruang lingkupnya.

Lalu, apa saja prinsip dasar ISO 37001? Simak penjelasan di bawah untuk mendapatkan jawabannya.

6 Prinsip Dasar Penerapan ISO 37001 SMAP

Terdapat setidaknya enam bagian penting yang menjadi pilar implementasi sistem manajemen anti penyuapan. Berikut ini penjelasan lebih lengkap dari setiap prinsip tersebut.

1. Komitmen Manajemen Puncak

Manajemen puncak memiliki peran strategis dalam keberhasilan implementasi SMAP ISO 37001:2016. Komitmen yang kuat dari manajemen puncak harus ditunjukkan melalui kepemimpinan aktif, keterlibatan langsung, serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk menjalankan sistem ini secara efektif.

Komitmen ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menetapkan kebijakan anti-penyuapan, membentuk dewan pengawas, melakukan tinjauan kinerja secara berkala. Termasuk memastikan tindakan korektif diambil terhadap setiap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam penerapan sistem.

Selain itu, manajemen juga harus membangun budaya kepatuhan di seluruh organisasi agar setiap individu memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mendukung upaya pencegahan penyuapan.

2. Identifikasi dan Analisis Risiko Penyuapan

Setiap organisasi perlu melakukan identifikasi dan analisis risiko penyuapan secara sistematis untuk memahami potensi risiko yang mungkin muncul dalam setiap proses bisnisnya.

Identifikasi risiko ini harus mencakup semua aspek operasional, termasuk interaksi dengan pihak ketiga seperti pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis.

Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menerapkan tindakan mitigasi yang efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyuapan.

Tindakan mitigasi ini harus terus dikendalikan, dimonitor, dan dievaluasi agar tetap relevan dengan perkembangan bisnis serta perubahan lingkungan eksternal. Dengan cara ini, organisasi dapat memastikan bahwa sistem yang diterapkan selalu selaras dengan kondisi terkini dan tetap efektif dalam mencegah penyuapan.

3. Uji Kelayakan (Due Diligence)

Uji kelayakan atau due diligence merupakan salah satu persyaratan penting dalam ISO 37001:2016 yang wajib diterapkan oleh organisasi.

Proses ini bertujuan untuk menilai integritas pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi, baik secara internal maupun eksternal, guna memastikan bahwa mereka tidak memiliki rekam jejak yang mencurigakan terkait praktik penyuapan.

Uji kelayakan dilakukan terhadap berbagai pihak, termasuk calon karyawan, pemasok, kontraktor, pelanggan, serta mitra bisnis lainnya.

Selain itu, individu yang menempati posisi strategis dengan tingkat risiko tinggi, seperti manajemen, tim pemasaran, pengadaan, serta fungsi kepatuhan anti-penyuapan (FKAP), juga harus menjalani proses uji kelayakan secara menyeluruh.

Dengan adanya mekanisme ini, organisasi dapat mengurangi risiko keterlibatan dengan pihak yang memiliki potensi melakukan praktik korupsi atau penyuapan.

4. Informasi Terdokumentasi yang Memadai

Dokumentasi yang lengkap dan akurat merupakan elemen krusial dalam penerapan SMAP berbasis ISO 37001:2016.

Setiap organisasi diwajibkan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi dengan jelas, sesuai dengan persyaratan standar serta regulasi yang berlaku.

Dokumen ini mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan anti-penyuapan, prosedur identifikasi risiko, mekanisme uji kelayakan, serta pedoman pelaporan pelanggaran.

Selain sebagai alat kontrol, dokumentasi yang memadai juga berfungsi sebagai bukti kepatuhan organisasi terhadap standar yang ditetapkan.

Dengan memiliki sistem dokumentasi yang baik, organisasi dapat lebih mudah mengelola dan mengawasi implementasi SMAP, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

5. Komunikasi

Efektivitas penerapan SMAP sangat bergantung pada komunikasi yang baik di seluruh organisasi. Kebijakan, prosedur, serta aturan terkait anti-penyuapan harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal.

Mekanisme komunikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan rutin bagi karyawan, sosialisasi melalui media internal (email, website, dan buletin), pemasangan poster dan banner di area kerja, serta penggunaan platform digital untuk penyebaran informasi.

Komunikasi yang jelas dan berkesinambungan akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman semua pihak terhadap pentingnya kepatuhan terhadap sistem anti-penyuapan yang diterapkan organisasi.

6. Monitoring dan Evaluasi

Agar penerapan SMAP ISO 37001:2016 tetap efektif, organisasi harus secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem yang berjalan.

Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan, mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur yang diterapkan, serta memastikan bahwa sistem tetap sesuai dengan perubahan regulasi maupun perkembangan lingkungan bisnis.

Manajemen puncak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan secara sistematis, misalnya melalui audit internal, tinjauan berkala, serta pelaporan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan.

Hasil dari proses ini dapat berupa rekomendasi perbaikan maupun perubahan kebijakan agar SMAP tetap selaras dengan kebutuhan organisasi.

Dengan adanya proses evaluasi yang konsisten, organisasi dapat terus meningkatkan efektivitas sistem manajemen anti-penyuapan dan tetap adaptif terhadap tantangan yang ada.

Ingin Memulai Sertifikasi ISO 37001? Ini Solusinya

Setelah membaca penjelasan di atas, Anda mungkin sudah mulai memahami pentingnya prinsip dasar ISO 37001 untuk mendukung penerapan SMAP. Namun, tidak perlu khawatir Anda dan tim internal bisa mempersiapkannya secara bertahap.

Kreasi Mandiri menyediakan jasa sertifikasi ISO 37001, kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara lebih detail prinsip dasar ISO 37001 dalam penyediaan training awareness.

Selain itu, tim kami juga akan membantu proses dokumentasi, sertifikasi, audit di organisasi. Hubungi kami melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan solusi mengurus sistem manajemen anti penyuapan.

Syarat Mengurus TDG dan Penjelasan Jenis Gudang Usaha

TDG adalah Tanda Daftar Gudang, salah satu PB-UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha) yang diterbitkan melalui OSS. Dokumen ini menjadi bukti yang valid bahwa pemilik usaha mempunyai gudang terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, apakah Anda sudah mengetahui syarat mengurus TDG ini?

Sebagai salah satu dokumen penting dalam operasional usaha, penting bagi pemilik industri atau pabrik untuk mengetahui apa saja persyaratan untuk mendapatkan TDG.

Untuk mencari tahu penjelasan lebih lengkapnya, simak rangkuman berikut.

Syarat Mengurus TDG Tanda Daftar Gudang OSS

Untuk bisa mengajukan perizinan TDG, terlebih dahulu pelaku usaha perlu melengkapi persyaratan ini:

1. Izin Usaha Mendasar

Jika pemohon adalah pemilik bisnis, maka persyaratan yang paling utama adalah izin berusaha. Bagian ini termasuk legalitas menyesuaikan dengan bentuk bisnis baik itu PT atau CV :

Akta Perusahaan dan SK Menkumham
KTP dan NPWP Pengurus
NPWP Perusahaan
NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan KBLI 52101 dan 52109.

2. Memiliki Akun OSS

Selanjutnya, pengajuan Tanda Daftar Gudang diproses secara online melalui sistem OSS. Oleh karena itu, pemohon wajib mempunyai akun OSS yang masih aktif dengan data perusahaan yang relevan dengan permohonan PB-UMKU Tanda Daftar Gudang.

3. Bukti Kepemilikan Gudang

Kemudian, persyaratan lainnya yang harus terpenuhi yaitu bukti pemilikan Gudang berupa :

3.1. Surat Hak Milik (SHM), jika gudang Milik Sendiri

3.2. Surat Sewat, jika gudang milik orang lain. Serta dilampirkan Surat Hak Milik (SHM) pemilik gudang.

4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Kemudian, pemohon juga perlu menyiapkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB ini sebagai lampiran bahwa gudang sudah berdiri bangunan.

5. Mengisi Formulir Permohonan TDG

Terakhir, pemohon akan diminta untuk melengkapi informasi dan data dalam bentuk formulir atau kolom kosong di sistem OSS. Pastikan setiap data yang Anda masukkan benar dan sesuai dengan aslinya. Kesalahan dalam mengisi formulir bisa membuat permohonan TDG tertolak karena belum memenuhi persyaratan.

5 Jenis Gudang untuk Usaha yang Wajib Menyertakan TDG

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan, gudang dikategorikan menjadi lima:

1. Gudang Tertutup Golongan A

Gudang golongan ini umumnya berguna untuk menyimpan barang-barang dalam jumlah kecil hingga menengah, seperti barang konsumen dan produk industri.

Luas: 100 meter persegi (m²) sampai dengan 1.000 m².
Kapasitas Penyimpanan: antara 360 meter kubik (m³) sampai dengan 3.600 m³

2. Gudang Tertutup Golongan B

Selanjutnya, ada gudang golongan B kegunaannya untuk menyimpan barang dalam jumlah yang lebih besar, termasuk produk-produk yang memerlukan ruang penyimpanan lebih luas.

Luas: di atas 1.000 m² sampai dengan 2.500 m²
Kapasitas Penyimpanan: di atas 3.600 m³ sampai dengan 9.000 m³

3. Gudang Tertutup Golongan C

Gudang ini biasanya berfungsi untuk penyimpanan barang dalam skala besar, seperti bahan baku industri atau produk jadi yang memerlukan pengelolaan logistik yang kompleks.

Luas: di atas 2.500 m²
Kapasitas Penyimpanan: di atas 9.000 m³

4. Gudang Tertutup Golongan D

Gudang golongan D biasanya berguna untuk menyimpan bahan-bahan cair atau granular, seperti bahan kimia, makanan, atau bahan bakar.

Bentuk: Gudang berbentuk silo atau tangki
Kapasitas Penyimpanan: paling sedikit 762 m³ atau 400 ton

5. Gudang Terbuka

Gudang terbuka berfungsi untuk menyimpan barang-barang yang tidak memerlukan perlindungan dari cuaca, seperti material konstruksi, kendaraan, atau barang-barang besar lainnya.

Luas: paling sedikit 1.000 m²

Penggolongan gudang ini penting untuk memastikan bahwa fasilitas penyimpanan sesuai dengan jenis dan volume barang yang tersimpan, serta memenuhi standar keselamatan dan efisiensi operasional.

Pengecualian untuk Ketentuan TDG di Indonesia

Walaupun pemilik gudang wajib untuk mendaftarkan gudangnya agar mendapatkan TDG, ada beberapa jenis gudang yang tidak termasuk dalam ketentuan pendaftaran ini, yaitu:

Gudang yang terletak di tempat penimbunan berikat.
Gudang yang berada di lokasi penimbunan yang diawasi oleh direktorat jenderal yang menangani kepabeanan.
Gudang yang terintegrasi dengan usaha ritel/eceran dan digunakan sebagai lokasi penyimpanan sementara untuk barang dagangan eceran, atau gudang yang terkait dengan tempat produksi.

Itu dia penjelasan mengenai syarat mengurus TDG dan jenis-jenis gudangnya. Apakah Anda sudah mempunyai Tanda Daftar Gudang? Jika belum, hubungi jasa pengurusan TDG dari Kreasi Mandiri. Kami siap bantu proses izin Anda dengan mudah, cepat, dan aman.

Klasifikasi Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, Bidang dan Sub-bidang

Klasifikasi badan usaha tenaga listrik adalah sistem pengelompokan badan usaha yang beroperasi dalam bidang jasa penunjang sektor ketenagalistrikan. Sangat penting untuk memahami hal ini, terutama jika Anda ingin mengurus SBUJPTL melalui situs resmi pemerintah.

Dengan memahami jenis usaha, bidang, dan sub bidang maka Anda bisa mengisi informasi pada formulir persyaratan permohonan SBU Kelistrikan dengan lebih mudah.

Memahami Jenis Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Sumber: Kementerian ESDM

Jenis usaha atau pengelompokan usaha dalam bidang ketenagalistrikan lebih kurang terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Pemeliharaan Pengoperasian

Jenis usaha pemeliharaan dan pengoperasian dalam konteks ketenagalistrikan adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dan instalasi tenaga listrik berfungsi dengan baik, aman, dan efisien.

Usaha ini meliputi berbagai aktivitas yang dilakukan untuk menjaga performa dan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan. Terdapat setidaknya tiga sub bidang yang berkaitan dengan pemeliharaan kelistrikan yaitu pembangkit,distribusi,dan transmisi.

Sementara itu, pengoperasian merujuk pada jenis usaha instalasi tenaga listrik yang dilakukan untuk mengendalikan dan mengawasi sistem tenaga listrik agar berfungsi sesuai kebutuhan.

Pengoperasian melibatkan pengaturan aliran listrik dari pembangkit hingga ke konsumen akhir dengan memanfaatkan teknologi kontrol dan monitoring. Sub bidang pengoperasian juga terbagi menjadi tiga yaitu pembangkit, distribusi, dan transmisi.

2. Konsultansi Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeriksaan dan Pengujian

Selain itu, ada juga jenis usaha ketenagalistrikan berikut

Konsultansi: Konsultansi pembangunan dalam konteks ketenagalistrikan adalah layanan profesional yang bertujuan untuk memberikan arahan, rekomendasi, dan analisis terkait rencana pembangunan instalasi listrik.

Pemanfaatan: Pemanfaatan dalam konteks ketenagalistrikan merujuk pada penggunaan tenaga listrik untuk berbagai keperluan, mulai dari industri, komersial, hingga rumah tangga. Jenis usaha ini mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan energi secara efisien dan aman.

Pemeriksaan dan Pengujian: Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem kelistrikan berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku. Kegiatan ini penting untuk menjamin keselamatan operasional dan keandalan sistem tenaga listrik.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dalam ketenagalistrikan adalah jenis usaha dengan menyediakan pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang kelistrikan.

Kegiatan ini mencakup teori dan praktik terkait sistem tenaga listrik, seperti pembangkitan, transmisi, distribusi, serta instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

Tujuannya adalah untuk memastikan tenaga kerja memiliki pengetahuan teknis, kemampuan operasional, serta pemahaman terhadap regulasi dan standar keselamatan kerja.

Bidang dan Sub Bidang Badan Usaha Tenaga Listrik

Selain jenis usaha, penggolongan lainnya yang berkaitan dengan badan usaha tenaga listrik adalah bidang dan sub bidangnya. Jika dijelaskan berurutan seperti sebelumnya maka berikut ini informasi umum mengenai bidang dan sub bidang ketenagalistrikan.

1. Bidang Pembangkit, Distribusi, Transmisi

Bidang dalam usaha Pengoperasian dan Pemeliharaan ini terbagi menjadi tiga yang biasanya disingkat sebagai P (Pembangkit, T (Transmisi), dan D (Distribusi).

Pembangkit: Pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit melibatkan perawatan generator, turbin, serta sistem kontrol untuk memastikan pembangkitan listrik berjalan efisien dan aman.
Transmisi: Transmisi adalah proses penghantaran tenaga listrik dari pembangkit menuju gardu induk utama melalui jaringan bertegangan tinggi (30–500 kV atau lebih).
Distribusi: Distribusi adalah tahap akhir penyaluran listrik dari gardu induk ke konsumen akhir, baik residensial, komersial, maupun industri. Sistem distribusi menggunakan jaringan tegangan menengah (20 kV) dan rendah (220–380 V).

Sub Bidang

Sub bidang dari klasifikasi ini antara lain seperti penggolongan jenis pembangkit: PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTMH, PLTD, PLTN, PLTS, PLTB, PLTBm, PLTBg, PLTSa, BESS, PLT EBT.

Kemudian, untuk penggolongan tegangannya dibagi menjadi lima:

TT: Tegangan Tinggi
TET: Tegangan Ekstra Tinggi
TM: Tegangan Menengah
GI: Gardu Induk
TR: Tegangan Rendah

2. Instalasi Pemanfaatan

Jika melihat pada diagram sebelumnya, jenis usaha konsultansi pembangunan, pemanfaatan, dan pengujian hanya memiliki satu sub bidang yaitu “Instalasi Pemanfaatan”

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah instalasi yang digunakan untuk mengalirkan dan mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen akhir. Instalasi ini mencakup berbagai jenis tegangan (sub bidang):

Tegangan Tinggi: Instalasi yang untuk aplikasi tertentu yang memerlukan daya besar.
Tegangan Menengah: Instalasi dalam industri dan kawasan komersial.
Tegangan Rendah: Instalasi yang umum di rumah tangga dan gedung kecil.

Penggolongan jenis tegangan ini juga menjadi sub bidang dari instalasi pemanfaatan untuk usaha konsultansi pembangunan, pemanfaatan, dan pengujian ketenagalistrikan.

3. Asesor dan Industri Penunjang

Terakhir, bidang usaha untuk Pendidikan dan Pelatihan juga dapat terbagi lagi menjadi dua yaitu Asesor dan Industri Penunjang:

Asesor: Asesor dalam bidang ketenagalistrikan adalah tenaga profesional yang bertugas menilai kompetensi individu atau organisasi berdasarkan standar tertentu. Mereka memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai kebutuhan industri kelistrikan.

Industri Penunjang: Industri penunjang ketenagalistrikan mencakup layanan dan kegiatan yang mendukung operasional sistem tenaga listrik, seperti konsultasi, pemasangan, pemeliharaan, dan pengembangan teknologi. Industri ini berperan dalam memastikan keandalan dan efisiensi sistem kelistrikan.

Sub bidang untuk bagian Pendidikan dan Pelatihan ketenagalistrikan antara lain penggolongan tegangan kelistrikan termasuk TT, TM, TR, instalasi pemanfaatan, dan peralatan pemanfaat.

Demikian penjelasan mengenai klasifikasi badan usaha penunjang tenaga listrik. Ingin mengurus SBUJPTL dengan mudah? Hubungi konsultan Kreasi Mandiri, kami siap membantu Anda.

5 Manfaat Mengurus IUJP untuk Keberlangsungan Usaha Tambang

Sudahkah Anda mengetahui manfaat mengurus IUJP? Izin Usaha Jasa Pertambangan adalah salah satu izin terpenting untuk menjalankan jasa pertambangan di wilayah Republik Indonesia.

Tanpa mengantongi izin ini, maka Anda tidak diperbolehkan untuk eksplorasi, konstruksi pertambangan, dan kegiatan usaha lainnya yang termasuk ke dalam lingkup ini.

Namun, terlepas dari hal itu kebijakan pemerintah untuk mewajibkan perusahaan jasa pertambangan untuk mengurus IUJP adalah hal yang bagus. Ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dengan menyelesaikan pembuatan IUJP.

Untuk mengetahui detail lebih lengkap silakan simak penjelasan berikut!

5 Manfaat Mengurus IUJP yang Tidak Disadari Pemilik Usaha

Ya, ketentuan mengurus Izin Usaha Jasa Pertambangan bukanlah formalitas belaka, ada beberapa manfaat yang bisa Anda peroleh jika mematuhi ketentuan tersebut.

1. Menjalankan Kegiatan Usaha dengan Aman

Pertama, IUJP memberikan legitimasi memastikan bahwa usaha pertambangan yang Anda jalankan resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tentunya ini memberikan rasa aman, tidak perlu khawatir dengan risiko sanksi atau denda selagi operasional jasa pertambangan berjalan sesuai dengan regulasi.

2. Meningkatkan Kredibilitas Usaha

Dalam beberapa kondisi, perusahaan jasa pertambangan sering kali bermitra dan membutuhkan dukungan dari investor. Salah satu cara untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik adalah dengan meningkatkan kredibilitas.

Kepemilikan IUJP menjadi bukti yang valid bahwa perusahaan Anda mempunyai value yang bagus. Mitra maupun investor akan lebih yakin untuk bekerja sama dengan perusahaan yang sudah legal dan terdaftar di pemerintah.

3. Keberlangsungan Usaha Jangka Panjang

Mengurus IUJP bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga memastikan bahwa bisnis Anda bisa bertahan dalam jangka panjang.

Tanpa izin yang sah, perusahaan berisiko terkena sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional, yang tentu dapat menghambat kelangsungan usaha.

Dengan memiliki IUJP, Anda dapat menghindari berbagai risiko hukum yang bisa berdampak besar terhadap operasional bisnis.

Selain itu, izin ini juga menjadi bukti bahwa perusahaan telah memenuhi standar regulasi, sehingga lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari mitra dan pelanggan untuk terus berkembang dalam industri pertambangan.

4. Memenuhi Persyaratan Kontrak Seperti Tender

Banyak proyek pertambangan, terutama yang berskala besar, memerlukan dokumen perizinan lengkap sebagai syarat utama untuk mengikuti tender atau mendapatkan kontrak kerja sama.

Tanpa IUJP, perusahaan Anda bisa kehilangan kesempatan untuk memenangkan proyek potensial. Pemerintah dan perusahaan besar biasanya hanya bekerja sama dengan penyedia jasa pertambangan yang telah memenuhi semua regulasi yang berlaku.

Oleh karena itu, kepemilikan IUJP dapat membuka lebih banyak peluang bisnis dan memperkuat posisi perusahaan Anda di industri, memungkinkan Anda bersaing dengan lebih percaya diri dalam berbagai proyek.

5. Kemudahan Mengurus Izin Pertambangan Lainnya

Memiliki IUJP juga dapat mempermudah proses perizinan lainnya yang berkaitan dengan sektor pertambangan.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, perusahaan yang telah memiliki IUJP akan lebih cepat dan mudah mengurus izin tambahan seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Hal ini karena perusahaan Anda sudah dianggap memenuhi standar awal yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya IUJP, perusahaan juga dapat lebih fleksibel dalam melakukan ekspansi atau diversifikasi usaha tanpa harus menghadapi hambatan birokrasi yang terlalu rumit.

Masalah yang Dihadapi dalam Memproses IUJP dan Solusinya

Meskipun mampu memberikan banyak manfaat, terkadang tidak sedikit perusahaan yang masih mengalami kendala dalam melakukan pengurusan izin ini. Beberapa alasannya bisa jadi karena hal berikut:

Tidak mengetahui prosedur: Badan usaha yang tidak memahami prosedur IUJP akan menganggap prosesnya rumit dan membingungkan. Inilah pentingnya bagi tim internal perusahaan untuk memahami bagaimana cara kerja pengurusan izin pertambangan terbaru terutama secara online melalui website yang disediakan pemerintah
Kurang persyaratan: Meskipun sudah memahami prosedurnya kendala bisa muncul kembali jika persyaratan tidak lengkap. Dokumen yang tidak sesuai ini bisa membuat permohonan IUJP terhambat yang pada akhirnya tidak bisa diterbitkan

Apakah perusahaan Anda mengalami salah satu masalah di atas sat mengurus IUJP? Jangan abaikan. Apabila memang ada kesulitan sebaiknya Anda bisa menghubungi call center dari perizinan ESDM.

Alternatif lainnya bisa juga menggunakan bantuan konsultan pihak ketiga seperti Kreasi Mandiri.

Kami menyediakan jasa pengurusan IUJP di Indonesia, dengan tim yang berpengalaman di bidangnya proses permohonan izin usaha jasa pertambangan menjadi lebih mudah dan cepat.

Layanan ini tersedia untuk seluruh Indonesia, izin terbit secara online. Tidak hanya itu, Anda juga bisa mendapatkan konsultasi gratis langsung bersama tim kami .

Jadi, apabila punya pertanyaan lebih lanjut mengenai persyaratan atau prosedur pengurusan IUJP maka bisa langsung menghubungi kami. Dapatkan berbagai manfaat dengan memiliki IUJP untuk keberlangsungan usaha Anda di masa mendatang!

Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan Batubara dan Persyaratannya

Industri pertambangan batubara memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk dalam pengangkutan dan penjualan batubara yang sesuai standar untuk mendukung energi dan pendapatan negara.

Namun, untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan, pemerintah mewajibkan pelaku usaha di sektor ini untuk memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara.

Pada kesempatan kali ini kami akan membahas definisi izin tersebut, persyaratan yang harus di penuhi, serta proses pengajuan izin secara online. Silakan simak penjelasan di bawah untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya.

Apa Itu Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara?

Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha yang ingin menjalankan kegiatan pengangkutan serta penjualan batubara.

Ketentuan terkait izin ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, di dalamnya membahas prosedur pemberian wilayah, perizinan, serta pelaporan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara.

Tujuan utama dari pemberian izin ini adalah untuk memastikan bahwa aktivitas pengangkutan serta penjualan batubara di lakukan sesuai dengan standar yang berlaku, guna menjaga kepatuhan hukum sekaligus melindungi lingkungan.

Alasan Mengapa Operasi Pertambangan Mewajibkan IPP Batubara

Ada beberapa alasan yang membuat perusahaan yang melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Batubara di wajibkan untuk memiliki izin seperti ini, beberapa di antaranya yaitu:

Menjamin Legalitas Kegiatan Usaha

Peraturan yang berlaku mewajibkan setiap badan usaha yang melakukan pengangkutan dan penjualan batubara memiliki izin resmi. Tanpa IPP Batubara, perusahaan dapat di kenakan sanksi, mulai dari denda administratif hingga pencabutan izin usaha.

Menghindari Praktik Perdagangan Ilegal

Izin ini membantu pemerintah dalam mengontrol dan mengawasi distribusi batubara agar tidak terjadi penyalahgunaan atau perdagangan ilegal yang dapat merugikan negara. Dengan adanya regulasi yang jelas, setiap transaksi dapat dipantau dan dilaporkan secara transparan.

Mendukung Kepatuhan terhadap Regulasi Lingkungan

Pengangkutan dan penjualan batubara yang dilakukan tanpa izin berisiko tidak memperhatikan aspek lingkungan, seperti polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan jalan akibat aktivitas transportasi. Dengan adanya izin ini, perusahaan diwajibkan mematuhi standar operasional yang ramah lingkungan.

Persyaratan Pengajuan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara

Untuk memperoleh izin ini, pemohon harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan teknis. Berikut adalah tabel yang merangkum persyaratan yang di perlukan:

No	Uraian	Keterangan
1	Surat Permohonan	– Ditandatangani oleh direksi atau pengurus sesuai dengan profil badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan. – Tanggal surat permohonan tidak boleh lebih dari 7 hari kalender sebelum tanggal pengajuan permohonan.
2	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)	– Memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan permohonan: – Untuk komoditas batubara: KBLI 46610 – Untuk komoditas mineral logam: KBLI 46620 – Untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan: KBLI 46634 dan 46641 – Tidak memiliki KBLI yang terkait dengan sub-sektor pertambangan mineral dan batubara yang berhubungan dengan pemberian IUP/IUPK, IUJP, IPR, SIPB (KBLI 05, 07, 08, dan 09). – Alamat email yang digunakan dalam formulir permohonan harus sama dengan yang tertera dalam NIB.
3	Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari badan usaha pemohon	– Harus sesuai dengan format yang tersedia di laman minerba.esdm.go.id. – Wajib melampirkan identitas serta NPWP/Tax Identity.
4	Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan batubara dengan pemegang izin terkait	– Harus ditandatangani oleh direksi atau pengurus dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. – Sumber komoditas yang diajukan harus telah terdaftar di dalam sistem MODI.
5	Data digital dokumen permohonan secara lengkap	– Harus berbentuk PDF, dengan setiap dokumen diunggah secara terpisah sesuai dengan daftar persyaratan. Semua surat serta formulir yang telah diisi harus sesuai urutan dalam checklist dan tidak boleh digabung dalam satu file PDF.

Proses Pengajuan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara Secara Daring

Untuk mempermudah pengurusan izin, pemerintah telah menyediakan sistem perizinan berbasis online. Berikut ini langkah-langkah yang harus di lakukan untuk mengajukan izin:

Membuat Akun Perizinan Minerba: Kunjungi laman perizinan minerba dan lakukan pendaftaran dengan mengisi informasi yang diperlukan.
Melengkapi Profil Perusahaan: Setelah akun dibuat, isi profil perusahaan secara lengkap, termasuk mengunggah dokumen persyaratan seperti NIB, daftar pengurus, dan dokumen perjanjian kerja sama.
Menyetujui Surat Pernyataan: Pemohon harus membaca serta menyetujui surat pernyataan yang menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen yang di sertakan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan.
Mengajukan Izin: Pilih jenis perizinan yang ingin di urus, dalam hal ini Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara ( IPP Batubara ).
Mengisi Data yang Dibutuhkan: Pemohon harus mengisi formulir permohonan dengan informasi yang diminta sesuai dengan instruksi yang tersedia di sistem.
Mengirimkan Permohonan: Setelah semua data dan dokumen yang di perlukan telah di lengkapi, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk di proses lebih lanjut.
Menunggu Verifikasi: Pihak berwenang akan melakukan verifikasi atas dokumen dan informasi yang diajukan. Status permohonan dapat dipantau melalui akun yang telah dibuat.
Memantau Berkas dan Mengunduh Dokumen Izin: Jika permohonan disetujui, izin akan diterbitkan dalam bentuk digital dan dapat diunduh melalui sistem yang sama.

Mengalami kendala dalam mengurus izin pengangkutan dan penjualan? Hubungi tim Kreasi Mandiri. Konsultan kami siap membantu proses pengurusan IPP Batubara dengan mudah, aman, dan cepat.

SBU Konstruksi Gedung Pendidikan dan Cara Mendapatkannya

SBU konstruksi gedung pendidikan atau kode BG006 adalah sertifikat badan usaha yang diberikan kepada kontraktor yang bertugas merancang dan membangun gedung untuk fasilitas belajar. Mulai dari sekolah, universitas, pusat pelatihan, dan lain sebagainya.

Proyek yang terhitung sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Gedung yang aman membuat proses belajar dan mengajar menjadi lebih nyaman dan berlangsung lancar.

Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai tanggung jawab dalam konstruksi gedung pendidikan mempunyai tanggung jawab besar dan wajib membuktikan mereka kompeten untuk pekerjaan ini, salah satunya yaitu dengan memiliki SBU konstruksi gedung pendidikan.

Cara Mendapatkan SBU Konstruksi Gedung Pendidikan

Untuk mendapatkan SBU, Anda bisa menggunakan dua metode yaitu melakukan pengurusan secara mandiri atau dengan bantuan konsultan profesional.

Di sini kami akan jelaskan salah satu langkah yang lebih mudah yaitu menggunakan layanan pihak ketiga untuk mempermudah prosesnya.

1. Menghubungi Konsultan dan Menyampaikan Kebutuhan

Langkah pertama dalam mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk konstruksi gedung pendidikan adalah menghubungi konsultan yang berpengalaman dalam pengurusan SBU. Dalam tahap ini, Anda perlu menyampaikan beberapa hal penting, seperti:

Jenis kualifikasi yang dibutuhkan: Apakah Anda ingin mendaftar sebagai kontraktor atau konsultan konstruksi?
Jadwal tender yang akan diikuti: Kapan rencana mengikuti tender proyek konstruksi gedung pendidikan?
Jenis tender yang diincar: Apakah proyek yang akan diikuti merupakan tender pemerintah atau swasta?

Konsultan akan membantu mengarahkan Anda dalam pemilihan kualifikasi dan menyesuaikan dengan persyaratan yang berlaku.

2. Mengecek dan Melengkapi Persyaratan

Setelah menentukan kebutuhan, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa semua dokumen persyaratan sudah lengkap. Beberapa dokumen penting yang harus disiapkan meliputi:

Data penjualan tahunan sebagai indikator kapasitas finansial perusahaan.
Data kemampuan keuangan dan nilai aset yang mencerminkan kestabilan perusahaan.
Data ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikasi sesuai bidangnya.
Data kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi yang memadai untuk proyek yang akan dikerjakan.
Dokumen penerapan sistem manajemen anti-penyuapan ISO 37001 sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi antikorupsi.
Bukti keanggotaan asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang terdaftar di LPJK, yang merupakan salah satu syarat utama pengajuan SBU.

Jika ada dokumen yang kurang, maka harus segera dilengkapi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

3. Mengecek Kesiapan Tenaga Ahli, Peralatan, dan Sertifikasi

Sebelum memproses SBU, perusahaan harus memastikan bahwa tenaga ahli, peralatan, dan sertifikasinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa hal yang harus diperiksa antara lain:

Ketersediaan tenaga ahli pendukung konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi (SKK).
Legalitas peralatan yang digunakan, termasuk:
Surat Izin Operator (SIO) untuk tenaga kerja yang mengoperasikan alat berat.
Surat Izin Alat (SIA) yang membuktikan bahwa peralatan memenuhi standar operasional.

Jika ada tenaga kerja atau peralatan yang belum memiliki sertifikasi, perusahaan dapat mengurusnya terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan SBU.

4. Memproses SBU ke Pusat

Setelah semua persyaratan terpenuhi, tahap terakhir adalah mengajukan permohonan SBU ke Lembaga Sertifikat Badan Usaha (LSBU). LSBU merupakan lembaga yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di bawah Kementerian PUPR.

SBU Jasa Konstruksi dapat diajukan oleh berbagai jenis BUJK, yaitu:

BUJK Nasional
BUJK PMA (Penanaman Modal Asing)
BUJK Asing

Proses penerbitan SBU ini memerlukan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tergantung pada kelengkapan dokumen dan kesiapan badan usaha dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berapa Biaya Pengurusan SBU Konstruksi Gedung Pendidikan?

Biaya untuk mengurus SBU tidak bisa ditentukan secara pasti sebelum mengetahui skala perusahaan, kualifikasi, dan hal mendasar lainnya.

Namun, tidak perlu khawatir apabila Anda menggunakan layanan konsultan profesional nantinya mereka bisa membuatkan rincian mengenai biaya tersebut supaya semuanya lebih jelas dan transparan.

Manfaat Memiliki SBU konstruksi gedung pendidikan:

Menjaga kredibilitas dan kualitas layanan
Menjamin profesionalisme tenaga konstruksi
Memastikan proyek dikerjakan sesuai dengan standar keselamatan
Memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Mengurus SBUJK Gedung Pendidikan dengan Bantuan Kreasi Mandiri

PT Adhikari Kreasi Mandiri bisa membantu perusahaan Anda untuk menyelesaikan setiap proses permohonan SBU konstruksi untuk proyek gedung pendidikan seperti sekolah, universitas,laboratorium, pusat pelatihan, dan lain sebagainya.

Dengan pengalaman selama lebih dari 10 tahun di bidangnya, konsultan kami akan memastikan persyaratan dicek dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya itu, konsultan juga akan membantu menyelesaikan kendala yang muncul selama proses pengurusan SBU. Meskipun sejauh ini, kami jarang mendapati adanya kendala tersebut.

Layanan pengurusan SBU ini tersedia untuk berbagai daerah di Indonesia, dengan proses online yang mudah dan cepat Anda bisa mendapatkan sertifikat badan usaha untuk proyek konstruksi gedung pendidikan.

Dapatkan informasi lebih lanjut mengenai jasa pengurusan SBU beserta estimasi biaya, lama waktu pengurusan, dan lain sebagainya dengan berkonsultasi bersama tim kami.

KBLI untuk Developer Perumahan dan Izin Usaha yang Dibutuhkan

Bisnis properti menjadi salah satu sektor usaha sifatnya relevan sepanjang masa. Seperti yang kita pahami bersama bahwa pertumbuhan penduduk yang terus meningkat selalunya berbanding lurus dengan kebutuhan tempat tinggal. Ini membuat usaha developer perumahan semakin banyak diminati. Namun, sebelum melangkah lebih jauh apakah Anda sudah mengetahui izin usaha yang dibutuhkan serta kode KBLI developer perumahan?

Memiliki izin usaha adalah hal yang sangat penting, terlebih lagi untuk sektor properti seperti ini angka transaksinya cukup tinggi. Kredibilitas dan keamanan menjadi hal yang diutamakan para pelanggan, sehingga Anda tidak bisa mengabaikannya begitu saja.

Mengetahui KBLI untuk Developer Perumahan atau Properti

Berbicara soal perizinan, tentunya Anda juga perlu mengetahui KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang sesuai dengan bisnis ini.

Menurut data dari sistem Online Single Submission (OSS) kode KBLI untuk developer properti yang benar yaitu kode 41011 dengan judul “Konstruksi Gedung Hunian.”

Namun, jika kita melihat pada Permen PUPR No.6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyebutkan terdapat dua ruang lingkup terpisah untuk kelompok usaha KBLI 41011, berikut ini penjelasannya:

1. Subklasifikasi Bangunan Gedung Hunian (GT001)

Bagian ini mencakup kegiatan perencanaan dan perancangan konstruksi bangunan hunian, meliputi rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen, dan kondominium. Termasuk juga pembangunan gedung hunian yang dilakukan oleh perusahaan real estate untuk tujuan penjualan.

2. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Hunian (BG001)

Bagian ini mencakup pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, dan/atau rekonstruksi bangunan yang diperuntukkan sebagai hunian, seperti rumah tinggal, rumah susun, apartemen, dan jenis hunian lainnya. Termasuk pula kegiatan pembangunan gedung hunian oleh perusahaan real estate untuk tujuan penjualan, serta pekerjaan perubahan dan renovasi bangunan hunian.

Di antara kedua subklasifikasi tersebut, kegiatan usaha developer perumahan atau properti termasuk ke dalam subklasifikasi konstruksi gedung hunian dengan kode BG001.

Satu lagi, jangan sampai tertukar terdapat satu usaha di sektor ini yang hampir sama dengan konstruksi gedung hunian yaitu usaha degan kode KBLI 68111 dengan judul “Real Estat yang Dimiliki Sendiri dan Disewa.”

Namun, subklasifikasi ini lebih sesuai untuk digunakan bagi agen properti bukan developer. Pastikan untuk memahami detail deskripsi masing-masing KBLI di situs resmi OSS.

Izin Apa yang Dibutuhkan Developer Perumahan?

Apabila ingin mendirikan usaha di bidang ini, pertama Anda perlu menentukan bentuk usaha antara CV (Persekutuan Komanditer) atau PT (Perseroan Terbatas). Setelah melengkapi semua dokumen mendasar seperti akta pendirian dan sebagainya langkah berikutnya adalah mengurus izin di sistem OSS.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, perizinan yang dibutuhkan developer properti antara lain:

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

KKPR adalah izin awal yang memastikan lokasi proyek sesuai dengan rencana tata ruang daerah. Tanpa KKPR, pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena bisa melanggar ketentuan zonasi dan tata guna lahan yang berlaku. Prosesnya diajukan melalui sistem OSS dengan rekomendasi dari pemerintah daerah.

2. Persetujuan Lingkungan

Persetujuan lingkungan wajib bagi developer untuk memastikan proyek tidak merusak ekosistem sekitar. Dokumen penting yang diperlukan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), tergantung skala proyek. Izin ini menjadi syarat sebelum memperoleh persetujuan bangunan.

Bergantung pada skala proyeknya, Anda bisa menggunakan ini sebagai acuan dokumen lingkungan apa yang harus dilengkapi

Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dengan luas lokasi <10.000 m2.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dengan luas lokasi usaha >10.000 m2.

3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan diperlukan sebelum konstruksi dimulai. Setelah pembangunan selesai, developer harus mendapatkan SLF untuk memastikan bangunan aman digunakan. Tanpa SLF, bangunan tidak dapat difungsikan secara resmi, sehingga kepatuhan terhadap standar teknis sangat penting.

4. PB-UMKU (SBU Konstruksi) dan SKK Konstruksi

Selain menyelesaikan pengurusan izin di atas, perusahaan di bidang developer perumahan juga perlu mengantongi SBU konstruksi sebagai bagian dari PB-UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha). Sertifikat Badan Usaha ini diterbitkan melalui OSS terintegrasi dengan portal Kementerian PUPR.

Selain SBU, badan usaha juga perlu memastikan bahwa tenaga konstruksi mereka sudah mempunyai sertifikat kompetensi yang memadai (SKK Konstruksi dengan jenjang dan kualifikasi yang sesuai).

Demikian penjelasan mengenai KBLI untuk developer perumahan dan izin usaha yang perlu Anda lengkapi.

Ingin lebih mudah mengurus izin berusaha dan sertifikasi? Hubungi konsultan profesional seperti Kreasi Mandiri, kami akan membantu Anda melengkapi syarat terpenting pendirian usaha developer properti atau perumahan termasuk KKPR, mengurus izin lingkungan, dan lain-lain.

Ahli Jasa Sertifikasi ISO 37001 Terpercaya

Sertifikasi ISO 37001 menjadi solusi terpercaya dalam membangun sistem manajemen anti-penyuapan yang kredibel dan terukur. Dalam dunia bisnis yang rentan korupsi, penerapan sistem ini sangat penting untuk menjaga integritas perusahaan.

Fenomena penyuapan bukan lagi hal asing, bahkan dalam lembaga pemerintahan. Risiko ini juga menghantui sektor swasta, termasuk perusahaan konstruksi, jasa, hingga manufaktur. Maka, memiliki ISO 37001 menjadi kebutuhan mendesak agar perusahaan lebih tangguh terhadap praktik korupsi.

Apa Itu ISO 37001 dan Mengapa Penting?

Sertifikasi ISO 37001 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Standar ini membantu organisasi merancang sistem pencegahan suap yang komprehensif.

Pemerintah Indonesia bahkan mewajibkan ISO 37001 untuk sektor konstruksi dan industri strategis lainnya. Penerapan standar ini memberi banyak manfaat:

Meningkatkan kepercayaan publik
Mencegah kerugian akibat praktik curang
Memperkuat integritas internal
Mengurangi risiko hukum dan reputasi

Maka dari itu, memilih lembaga sertifikasi ISO 37001 terpercaya menjadi langkah strategis bagi setiap pelaku usaha.

Peran Penting Jasa Sertifikasi ISO 37001 dalam Implementasi SMAP

Mengandalkan jasa ISO 37001 seperti Kreasi Mandiri sangat krusial agar proses berjalan lancar. Mulai dari pemetaan kebutuhan, pelatihan tim, hingga finalisasi audit dilakukan secara terstruktur.

Tim konsultan akan membantu perusahaan memahami seluruh prosedur, termasuk dokumentasi, gap analysis, hingga simulasi audit. Selain itu, mereka juga akan mendampingi proses implementasi agar sesuai dengan ketentuan lembaga audit resmi.

Pilihlah mitra jasa ISO yang memiliki pengalaman, kredibilitas tinggi, dan berkomitmen mendampingi klien hingga sertifikasi berhasil.

Elemen Penting dalam Standar ISO 37001

ISO 37001 terdiri dari berbagai elemen kunci yang saling terintegrasi. Setiap klausul iso 37001 dirancang untuk memastikan sistem anti penyuapan berjalan efektif, yaitu:

Ruang Lingkup: Menetapkan area penerapan anti penyuapan dalam organisasi.
Konteks Organisasi: Mengenali faktor internal dan eksternal yang berisiko.
Kepemimpinan: Komitmen dan peran manajemen puncak sangat diperlukan.
Perencanaan: Identifikasi risiko dan penetapan strategi pengendalian.
Dukungan: Menyediakan sumber daya, pelatihan, dan sistem pelaporan.
Operasional: Prosedur kontrol dan pengawasan transaksi.
Evaluasi Kinerja: Audit dan penilaian berkala terhadap sistem.
Peningkatan Berkelanjutan: Koreksi dan penguatan sistem secara berkala.

Memahami poin-poin ini akan membantu organisasi lebih siap dalam mengikuti sertifikasi ISO 37001.

Langkah-langkah Sertifikasi ISO 37001 di Indonesia

Jika Anda mempertimbangkan untuk menggunakan jasa sertifikasi ISO 37001, berikut adalah tahapan prosesnya:

1. Konsultasi Awal dan Penilaian Kebutuhan

Perusahaan akan menghubungi konsultan ISO untuk menjelaskan tujuan sertifikasi. Konsultan akan memetakan kebutuhan dan kesiapan organisasi Anda.

2. Pengumpulan Dokumen dan Informasi

Klien diminta menyiapkan dokumen seperti profil perusahaan, legalitas usaha, serta struktur organisasi. Ini membantu konsultan memahami konteks bisnis secara menyeluruh.

3. Sosialisasi dan Pelatihan Tim Internal

Tim konsultan memberikan pelatihan kepada seluruh pihak terkait agar memahami implementasi ISO 37001 secara menyeluruh.

4. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Proses ini meliputi pembuatan SOP, dokumentasi kebijakan, kontrol risiko, hingga audit internal.

5. Audit Eksternal oleh Lembaga Sertifikasi ISO 37001

Setelah sistem berjalan, lembaga resmi akan melakukan audit akhir. Jika lulus, perusahaan akan mendapatkan sertifikat resmi yang diakui secara internasional.

Mengapa Memilih PT Kreasi Mandiri untuk Pengurusan ISO 37001?

PT Kreasi Mandiri adalah mitra terpercaya dalam penyediaan jasa sertifikasi ISO 37001. Kami telah membantu berbagai sektor industri mencapai standar SMAP dengan hasil memuaskan.

Dengan pendekatan berbasis kebutuhan klien, kami tidak hanya fokus pada sertifikasi. Kami membantu perusahaan Anda membangun budaya anti-penyuapan secara menyeluruh.

Keunggulan kami:

Pendampingan penuh dari awal hingga sertifikat terbit
Tim konsultan berpengalaman
Dokumentasi lengkap dan transparan
Terhubung langsung dengan lembaga sertifikasi ISO terpercaya

Jika Anda bergerak di sektor konstruksi, wajib mengetahui pentingnya sertifikasi ISO untuk konstruksi. Industri ini memiliki tingkat risiko suap yang cukup tinggi, terutama dalam pengadaan proyek dan tender pemerintah.

Kini saatnya ambil langkah pasti untuk melindungi bisnis Anda dari praktik penyuapan. Gunakan layanan jasa sertifikasi ISO 37001 dari PT Kreasi Mandiri dan bangun reputasi perusahaan yang jujur, profesional, dan kredibel.

Hubungi kami sekarang untuk konsultasi gratis hari ini!

5 Prinsip Dasar SMK3 yang Sebaiknya Anda Ketahui

Sebelum menerapkannya sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui prinsip dasar SMK3. Dengan memahami hal tersebut, maka tenaga kerja, pimpinan divisi, dan pihak yang bersangkutan di perusahaan bisa lebih baik dalam menerapkan aturan sistem manajemen K3.

Setidaknya terdapat 5 prinsip dasar SMK, berikut ini beberapa di antaranya:

Penetapan kebijakan K3
Perencanaan K3
Pelaksanaan rencana K3
Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

Kami akan membahas masing-masing prinsip di atas satu persatu, Anda bisa menyimak penjelasan lebih lengkapnya di bawah ini.

5 Prinsip Dasar Penerapan SMK3 yang Wajib Dipahami oleh Perusahaan

Prinsip SMK3 menjadi pilar dari sistem manajemen K3. Apabila perusahaan mampu memahami setiap poin yang ada, maka harapannya penerapan standardisasi keselamatan dan kesehatan kerja juga berlangsung efektif.

Berikut ini informasi lebih lanjut mengenai setiap prinsip yang ada:

1. Penetapan Kebijakan K3

Pertama, mulai dari penetapan kebijakan K3 adalah proses penetapan komitmen dan program untuk mencegah kecelakaan di tempat kerja.

Kebijakan tersebut haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain menyangkut K3.

Selain itu, prinsip ini juga menyatakan bahwa pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah diterapkan kepada seluruh tenaga kerja.

Pemilik badan usaha harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:

Mengidentifikasi bahaya, menilai, serta mengendalikan risiko.
Membandingkan pelaksanaan K3 dengan perusahaan atau sektor lain yang lebih unggul.
Mengulas hubungan sebab-akibat dari insiden berbahaya.
Meninjau kompensasi, gangguan, dan hasil evaluasi sebelumnya terkait keselamatan.
Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sumber daya yang telah disediakan.
Memastikan peningkatan berkelanjutan dalam kinerja pengelolaan K3.
Mengakomodasi saran dari pekerja atau serikat pekerja.

Adapun untuk kebijakan K3 sekurang-kurangnya harus memuat: Visi, tujuan perusahaan, komitmen dan tekad menjalankan kebijakan, serta kerangka dan program kerja meliputi kegiatan perusahaan.

2. Perencanaan K3

Prinsip dasar kedua dari SMK3 adalah perencanaan K3 bertujuan untuk menghasilkan rencana penerapan K3. Selanjutnya, rencana tersebut disusun dan diterapkan oleh badan usaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan.

Dalam ketentuannya pembuatan rencana K3 setidaknya perlu melibatkan ahli K3, panitia pembina K3, dan wakil pekerja.

Berikut ini adalah hal yang perlu dicantumkan dalam perencanaan K3 beserta bagian yang dipertimbangkan.

Penyusunan Rencana K3: Aspek yang Dipertimbangkan

Dalam merancang rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengusaha wajib memperhatikan:

Hasil evaluasi awal
Proses identifikasi bahaya, analisis risiko, serta strategi pengendaliannya
Regulasi yang berlaku dan ketentuan lain yang relevan
Ketersediaan sumber daya yang dimiliki

Tahapan Implementasi Sistem Manajemen K3

Isi rencana K3 sekurang-kurangnya meliputi:

Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai
Prioritas utama
Langkah-langkah untuk mengelola bahaya
Alokasi sumber daya yang diperlukan
Tenggat waktu pelaksanaan
Tolak ukur keberhasilan
Mekanisme tanggung jawab

3. Pelaksanaan Rencana K3

Kemudian, ada pelaksanaan rencana K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah langkah konkret dalam menerapkan kebijakan K3 yang telah dirancang.

Tahap ini melibatkan berbagai kegiatan, seperti penyediaan alat pelindung diri (APD), pelatihan bagi karyawan, serta pengawasan rutin di tempat kerja.

Setiap elemen organisasi harus berperan aktif dalam pelaksanaan ini untuk memastikan bahwa semua prosedur keselamatan sudah sesuai.

Penting juga untuk mencatat dan melaporkan setiap insiden yang terjadi, sebagai bagian dari upaya pencegahan kecelakaan di masa depan.

4. Pemantauan dan Evaluasi K3

Pemantauan dan evaluasi K3 bertujuan untuk memastikan bahwa semua prosedur keselamatan dan kesehatan kerja terlaksana dengan baik.

Proses ini melibatkan pengumpulan data mengenai kejadian kecelakaan, penilaian risiko, serta efektivitas pelatihan dan program K3 yang sudah berjalan.

Selain itu, evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam sistem K3 juga harus terlaksana. Dengan data yang terkumpul, perusahaan dapat melakukan perbaikan untuk meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

5. Peninjauan dan Peningkatan K3

Peninjauan dan peningkatan K3 adalah tahap di mana perusahaan mengevaluasi kembali kebijakan, prosedur, dan program K3 berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebelumnya.

Tujuannya adalah untuk mengadaptasi dan memperbarui sistem K3 sesuai dengan perkembangan teknologi, perubahan peraturan, atau temuan baru dari lapangan.

Langkah ini memastikan bahwa sistem K3 tetap relevan dan efektif dalam mencegah kecelakaan dan melindungi kesehatan karyawan.

Selain itu, perbaikan dapat mencakup pembaruan prosedur kerja, peningkatan pelatihan, atau investasi dalam teknologi baru untuk keselamatan kerja.

Demikian penjelasan umum mengenai prinsip dasar SMK3. Apabila Anda membutuhkan bantuan untuk mengurus SMK3 dan mempersiapkan penerapannya, maka bisa menghubungi PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Kami adalah konsultan SMK3 yang sudah berpengalaman selama lebih dari 10 tahun di Indonesia. Dapatkan solusi terencana untuk mempersiapkan implementasi K3 di perusahaan Anda hari ini.

Jasa Pengurusan STP Keagenan Terpercaya di Indonesia

Apakah Anda membutuhkan bantuan jasa pengurusan STP?

STP (Surat Tanda Pendaftaran) untuk barang atau jasa merupakan tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai Agen, Agen Tunggal, Sub Agen, Distributor, Distributor Tunggal atau Sub Distributor.

Ketentuan ini tercantum di dalam:

Permendag 11 /M-DAG/PER/3/2006 pada Pasal 1 ayat 13
Permendag No.24 Tahun 2021
Permendag No. 64/2020

STP dapat diurus secara mandiri melalui situs resmi Kementerian Perdagangan. Namun, apabila Anda ingin proses yang lebih mudah maka bisa juga menyelesaikannya dengan bantuan konsultan profesional seperti tim PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Apa Fungsi STP Keagenan Barang atau Jasa?

Secara sederhana, STP distributor atau keagenan berperan sebagai persyaratan penting yang harus di penuhi oleh distributor atau agen untuk mengikuti tender yang di adakan baik oleh swasta maupun pemerintah.

Selain itu, STP dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin keaslian produk yang di distribusikan. Jadi, pada intinya Surat Tanda Pendaftaran ini mempunyai manfaat yang penting dalam kegiatan perdagangan.

Ini menjadi salah satu alasan mengapa distributor atau agen sangat di anjurkan untuk memiliki STP agar mereka lebih kredibel dan di percaya oleh para konsumen. Distributor atau agen bisa mengajukan permohonan surat ini secara mandiri atau dengan menggunakan bantuan jasa pengurusan STP dari pihak ketiga.

Persyaratan yang Dibutuhkan untuk Mengurus STP Keagenan

Persyaratan untuk memperoleh STP terbagi menjadi dua yaitu utama dan syarat dokumen penunjang.

Pastikan untuk melengkapi keduanya supaya Anda bisa mengajukan permohonan STP melalui jasa atau mandiri:

Syarat Utama

Notaris harus mengesahkan Surat Perjanjian atau yang bisa di sebut juga sebagai (Distributorship Agreement) sebagai salah satu persyaratan utama untuk mengurus STP keagenan.

Termasuk juga surat keterangan dari atase Perdagangan Republik Indonesia. Jika prinsipal pemasok melakukan perjanjian keagenan, prinsipal pemasok wajib memberikan kuasa kepada prinsipal produsen.

Sebelum memulai usaha, prinsipal harus menyusun perjanjian tertulis dengan agen atau distributor.

Perjanjian ini harus disusun dalam bahasa Indonesia dan disahkan oleh notaris, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Permendag 24/2021.

Isi perjanjian ini setidaknya harus mencakup poin-poin yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Permendag 24/2021:

Nama dan alamat lengkap para pihak;
Maksud dan tujuan perjanjian;
Hak dan kewajiban para pihak;
Kewenangan;
Jangka waktu perjanjian
Cara pengakhiran perjanjian;
Status keagenan atau kedistributoran;
Jenis barang yang diperjanjikan;
Wilayah pemasaran;

Cara penyelesaian perselisihan;
Hukum yang dipergunakan;
Tenggang waktu penyelesaian.

Kami dapat menyelesaikan perselisihan dalam perjanjian dengan cara pencegahan yang telah di tentukan.

Musyawarah untuk mufakat
Arbitrase
Proses peradilan sesuai hukum yang berlaku

Ketentuan ini tercantum juga pada Pasal 9 Permendag 24/2021.

Syarat Dokumen Penunjang

Setelah melengkapi syarat utama, persyaratan lainnya yang perlu Anda siapkan antara lain sebagai berikut:

NIB (Nomor Induk Berusaha)
NPWP badan
Izin teknis dari instansi terkait, sebagai contoh untuk produk pangan atau sejenisnya biasanya perlu izin BPOM RI
Fotokopi akta pendirian perusahaan
Fotokopi Surat Izin Usaha Tetap atau persetujuan BKPM
Dan lain sebagainnya

Mengapa Memilih Konsultan Kreasi Mandiri untuk Jasa STP Keagenan?

Surat Tanda Pendaftaran merupakan dokumen penting, jadi pastinya Anda tidak ingin menggunakan sembarang biro jasa pengurusan STP untuk membantu proses pengurusannya.

Di sinilah PT Adhikari Kreasi Mandiri mampu memberikan solusi, proses pengurusan STP keagenan dengan aman dan cepat. Berikut ini beberapa keunggulan yang siap kami berikan kepada Anda.

Proses yang Lebih Cepat

Proses pengurusan STP keagenan minim kendala dan hambatan, lebih cepat terbit daripada melakukan pengurusan sendiri. Estimasi STP terbit dalam waktu 7-14 hari kerja. Setelah itu, Anda bisa menggunakan surat tersebut untuk keperluan perdagangan dan bisnis secara efektif.

Pengalaman Lebih dari 10 Tahun

PT Adhikari Kreasi Mandiri adalah perusahaan yang sudah bergerak di bidang legalitas selama lebih dari 10 tahun (berdiri di tahun 2012). Selain itu, kami juga sudah terdaftar dan memiliki izin resmi dari pemerintah, sehingga Anda tidak perlu mengkhawatirkan soal kredibilitas layanan.

Biaya yang Terjangkau dan Kompetitif

Untuk memberikan solusi yang memudahkan, kami tidak membebankan biaya yang terlalu mahal untuk jasa pengurusan STP. Biaya terjangkau dengan layanan profesional, fokus kami membantu pelaku bisnis dan perdagangan dalam negeri dan luar negeri supaya lebih mudah menjalankan usahanya.

Adapun untuk mengetahui secara pasti berapa biaya jasa STP keagenan, maka Anda perlu menghubungi admin kami terlebih dahulu.

Itu dia penjelasan mengenai jasa pengurusan STP di Indonesia, semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Konsultasikan bersama kami supaya pembuatan STP keagenan barang atau jasa menjadi lebih mudah, cepat, dan minim kendala.