Prosedur Mendaftarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing

Prosedur Mendaftarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing

Usaha jasa konstruksi asing yang berada di Indonesia bisa saja dalam bentuk modal lokal yang semua dimiliki oleh WNI. Namun adapula usaha tersebut yang modalnya dimiliki asing dan menjadi PT PMA atau Penanaman Modal Asing yang banyak dilakukan. Kedua jenis usaha ini legal asalkan perusahaan tersebut sama-sama didaftarkan secara resmi dan memiliki SIUJK.

Jika Anda memilik usaha atau ingin membuka usaha di bidang konstruksi lalu bekerja sama dengan pemodal asing, maka Anda perlu mendaftarkan IUJK Asing.

Baca : Jenis-jenis Usaha Konstruksi Yang Perlu Diketahui

Bagaimana Prosedur Untuk Pendaftaran Ijin Usaha Jasa Konstruksi Asing?

Sebelum Anda melakukan pendaftaran ijin usaha jasa konstruksi asing, Anda perlu ketahui terlebih dahulu bahwa ada berbagai syarat yang arus dipernuhi. Meski secara umum pengurusan SIUJK untuk PT biasa maupun PT PMA sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu terdiri dari:

  1. Izin penanaman modal secara umum harus mengacu pada aturan pendirian PT PMA yang sudah dibuat seperti Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing.
  2. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, kepemilikan modal atau saham asing maksimal sekitar 67% saja. Sisanya dimiliki oleh pemodal dalam negeri atau WNI.
  3. Modal untuk perencana dan pengawas konstruksi minimal Rp2,5 miliar dan pelaksana konstruksi Rp50 miliar.
  4. Punya pengalaman kerja minimal Rp250 miliar dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang.

Bagaimana Langkah Pengurusannya?

Berikut adalah prosedur yang bisa Anda lakukan untuk

  1. Mengetahui Kualifikasi Usaha yang Dimiliki

Ketika akan mengurus SIUJK, Anda perlu ketahui terlebih dahulu klasifikasi jenis usaha yang dimiliki. Klasifikasi ini akan menentukan apakah usaha termasuk kecil, menengah, atau besar. Klasifikasi-klasifikasi tersebut memiliki kriteria sendiri-sendiri mulai dari nilai proyek, subbidang usaha, dan jenis usahanya.

Hal ini dikarenakan sebuah usaha termasuk PT.PMA, jenis usaha yang bisa masuk dalam kategori ini adalah B2 atau usaha besar dengan nilai proyek di atas 250 miliar atau tidak dibatasi. Perusahaan tersebut harus dalam bentuk perseroan terbatas sesuai dengan aturan tentang penanaman modal asing yang sudah ada dalam bentuk undang-undang.

  1. Membuat SKA atau SKT

Selanjutnya, perusahaan juga memerlukan SKA atau SKT. Adanya SKA atau SKT diberikan untuk melihat kemampuan seseorang dalam bidang konstruksi. Biasanya akan ada tes tertentu untuk menentukan apakah mereka layak mendapatkan SKA atau SKT. Sebab, sebuah perusahaan yang wajib masuk dalam klasifikasi B2, minimal harus miliki 2 ahli madya. Jika tidak memiliki ahli madya, perusahaan tidak bisa didaftarkan SBU.

  1. Membuat SBU

Setelah SKA atau SKT telah selesai, selanjutnya perusahaan harus mengurus SBU atau Sertifikat Badan Usaha. Sertifikat ini dibutuhkan untuk memperlihatkan apakah perusahaan benar-benar mampu dalam bidangnya atau tidak. Adanya SBU tersebut juga akan membantu perusahaan dalam hal perpajakan. Dengan SBU, perusahaan bisa membayarkan pajak dengan besaran yang jauh lebih kecil dari perusahaan yang tidak memilikinya.

  1. Mengurus Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK

Setelah prosedur diatas telah diselesaikan dengan baik, SIUJK mulai bisa diurus oleh perusahaan jasa konstruksi. Waktu pengurusan dari SIUJK ini sendiri sekitar 2 bulan. Jadi, lebih cepat mengurus akan lebih baik agar usaha konstruksi bisa beroperasi dengan legal.

Itulah prosedur yang bisa dilakukan untuk melakukan pengurusan SIUJK Asing. Jika Anda menemui kendala Anda bisa langsung konsultasikan kepada Kami.

Izin yang Diperlukan bagi Usaha Jasa Konstruksi

Izin yang Diperlukan bagi Usaha Jasa Konstruksi

Di Indonesia tingkat pembangunan semakin meningkat dari tahun ke tahun, ini tentu saja sangat lekat dengan bidang konstruksi. Dengan hal ini, tentu kesempatan yang besar bagi usaha di Indonesia untuk membuka peluang usaha di bidang industri. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa ada izin usaha yang harus dipenuhi.

Hal ini seperti yang diketahui, izin usaha bagi perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi adalah IUJK atau Izin Usaha Jasa Konstruksi. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.

Baca : Cara Mendapatkan SIUJK Paling Mudah

Apa Saja Yang Termasuk Jasa Konstruksi?

Jasa Konstruksi sendiri meliputi layanan konsultansi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi yang berarti layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan. Dapat meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan serta keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Lalu bagaimana dengan perusahaan yang tidak melakukan kegiatan tersebut namun hanya menjual bahan-bahan bangunan?

Apakah perlu IUJK?

Untuk kegiatan perdagangan bahan bangunan yang diperlukan untuk konstruksi, maka hanya membutuhkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk izin usahanya. Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tercantum jenis kegiatan usaha pada kode usaha nomor 4663 (Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan).

Kegiatan tersebut mencakup pula beberapa usaha sebagai berikut :

  1. Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan, Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, Perdagangan besar kaca;
  2. Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
  3. Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu, Perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen;
  4. Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu;
  5. Perdagangan besar cat, Perdagangan besar berbagai macam material bangunan;
  6. Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya.

Jadi jika Anda bergerak di bidang industri, termasuk jenis apa usaha Anda? Apakah klasifikasi jasa atau perdagangan? Jangan sampai Anda salah memilih, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap jenis ijin usaha yang akan Anda urus.

Rekomendasi :

Syarat Dan Prosedur Pengurusan SIUJK

Syarat Pengurusan Sbu Kontraktor Terbaru

Syarat Pengurusan Sbu Kontraktor Terbaru

Berencana mengurus sbu kontraktor tapi masih bingung syarat yang diperlukan untuk pengurusannya? Jika Anda ingin tahu apa saja syarat dokumen yang diperlukan, maka Anda perlu simak informasi dari Kami. Kami menawarkan kemudahan kepada Anda dengan memberikan informasi berupa syarat bagaimana melakukan penggurusan SBU kontraktor agar lebih mudah dan untuk Anda lengkapi.

Namun sebelumnya, apakah Anda tahu tentang SBU kontraktor?

SBU atau Sertifikat Badan Usaha merupakan dokumen yang penting dan wajib dimiliki oleh setiap badan usaha. Ataupun perusahaan jasa konstruksi baik perusahaan nasional atau perusahaan dalam rangka menanam modal asing atau PMA.  Adanya dokumen SBU maka dapat digunakan sebagai sertifikat tanda bukti kualifikasi perusahaan atau badan usaha atas kompetensi dan kemampuan dari kegiatan usaha.

Untuk memperole Sertifikat Badan usaha tentunya Anda perlu mempelajari cara pengurusan SBU Kontraktor untuk mendapatkan SBU yang dibutuhkan. Anda juga perlu mencari informasi dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengurusan sbu kontraktor.

Baca : Cara Pengurusan SBU Kontraktor

Syarat Untuk Mengurus Sertifikat Badan Usaha Kontraktor

Sebelum mengetahui cara pengurusan SBU Kontraktor Anda perlu menyiapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

  1. Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir serta SK Menteri Kehakiman
  2. NPWP
  3. SKT
  4. SPPKP
  5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  6. SIUP
  7. TDP
  8. KTP & NPWP Pengurus Perusahaan
  9. Pajak Tahun Terakhir
  10. SKA/ SKT Tenaga Ahli dan dilampirkan ijazah, NPWP, KTP, dan Daftar Riwayat Hidup
  11. Pas Foto 6 Lembar ukuran 3 x 4 Penanggung Jawab Perusahaan
  12. Ijazah terakhir penanggung jawab perusahaan
  13. Daftar Riwayat Hidup penanggung jawab perusahaan

Baca : Tips Memilih Biro Pengurusan SBU

Setelah syarat pengurusan SBU selesai disiapkan lalu bagaimana cara membuat SBU kontraktor agar prosesnya lebih cepat?

Bagi Anda yang tidak pernah berurusan untuk mengurus dokumen seperti  SBU, tentu mengurus SBU adalah suatu hal yang tidak mudah. Karena pemahaman mengenai proses pembuatan SBU dan cara pengurusannya yang benar. Solusi terbaik untuk membantu Anda adalah dengan mempercayakan kepada Kami. Kami Kreasi Mandiri adalah perusahaan yang sudah sangat berpengalaman untuk membantu proses pembuatan SBU menjadi lebih cepat.

Saat ini Kami telah banyak melayani pengurusan pembuatan SBU untuk semua perusahaan, baik untuk yang di Jakarta maupun daerah lainnya. Jadi jangan tunda lagi untuk seger menghubungi nomor Kami. Hubungi Kami untuk informasi lebih lanjut.

Syarat Dan Cara Pembuatan CV Perusahaan Lebih Mudah

Syarat Dan Cara Pembuatan CV Perusahaan Lebih Mudah

Buat, bikin CV untuk perusahaan pasti Anda pernah bertanya apa sih syarat dan juga cara bikin CV perusahaan? Hal ini memang kerap menjadi kesulitan terutama bagi pengusaha baru yang hendak mendirikan perusahaan. Meskipun akan dengan mudah Anda temukan di internet. Tapi banyak pula yang tidak memberikan ulasan secara lengkap mengenai syarat yang diperlukan untuk pembuatan CV ini.

Maka dari itu, melalui tulisan ini Kami memberikan kemudahan kepada Anda yang membutuhkan informasi mengenai syarat dan cara pembuatan CV Perusahaan. Kami akan memberikan ulasan secara detail dan gambaran proses pembuatan CV Perusahaan. Tapi sebelumnya apakah Anda tahu apa itu CV?

Berbicara mengenai CV maka tidak akan jauh dari yang namanya perusahaan. CV merupakan akronim dari Commanditaire Vennootschap. Lebih detailnya, CV ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang namanya Perseroan Terbatas Atau PT. Tapi ada hal yang membedakan, secara menejemen sama tetapi dalam masalah modal awal yang digunakan sangat kecil.

Lebih jelasnya bila PT Anda harus memiliki modal paling tidak 50 juta, maka untuk pembuatan CV perusahaan tidak ada batasan minimal modal yang harus dipersiapkan. Pokoknya, kalau isnis trebut menemukan modal emudian diajukan menjadi badan usaha maka perusahaan tersebut dapat diberi Label CV.

Bagaimana Cara bikin CV Perusahaan Dan Apa Hal Yang Harus Dipersiapkan?

Untuk dapat mendirikan perusahaan dengan label CV, maka Anda perlu mempersiapkan nama untuk penyebutan perusahaan Anda. Hal ini akan mejadi tahapan awal untuk pembuatan CV Perusahaan. Namun, secara resmi Anda belum bisa dikatakan pemilik sah dari perusahaan tersebut. Anda harus memayungi perusahaan CV Anda dengan label hukum yang jelas.

Hal ini bertujuan untuk menunjukan legalitas dari bisnis yang sedang Anda jalankan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan namun nada harus memenuhi beberapa syarat guna mendapat kejelasan dari CV perusahaan yang dibangun.

Lantas apa syarat yang harus dipenuhi?

Berikut ini adalah beberapa syarat dalam pembuatan sebuah perubahan CV.

  1. Akta Pendirian

Saat pembuatan CV,d diperlukan Akta dalam pendirian sebuah CV yang bisa Anda dapatkan dengan melalui notaris. Caranya dengan datang membawa persyaratan dan mendaftarkan pembuatan akta perusahaan.

  1. Surat Domisili Usaha

Kedua, diperlukan surat domisili usaha yang bisa Anda dapatkan dari pemerintahan yang bersedia di lingkungan tempat perusahaan CV didirikan. Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen sebagai persiapan.

Lebih Lengkapnya Baca :

  1. NPWP

Nomor pokok wajib pajak atau NPWP perlu dipersiapkan, Anda bisa mendapatkannya dengan mengajukan pada kantor pajak di lingkungan perusahaan Anda. Jika sudah mendaftar maka Anda akan dapat karti wajib pajak.

  1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP)

Ketika Anda mengajukan NPWP maka anda bisa sekaligus mengajukan SP-PKP ini. Prosesnya secara bertahap setelah mendapatkan NPWP.

  1. Mendaftar Pengadilan Negeri

Terakhir Anda perlu mengajukan pendaftaran ke pengadilan negeri. Agar secara legal persiapan Anda dicatat dalam dokumen pemerintahan.

Itulah cara dan syarat bikin CV perusahaan. Jika Anda menemui kendala, Anda bisa langsung tanyakan kepada Kami.

Mengenal Jenis-Jenis SIUP Berdasarkan UUD

Mengenal Jenis-Jenis SIUP Berdasarkan UUD

SIUP atau surat ijin usaha perdagangan wajib dimiliki oleh semua badan usaha yang bergerak di kegiatan usaha perdagangan. Tapi apa saja jenis-jenis SIUP itu? Mungkin anda bertanya demikian ketika anda akan mengurusnya. Karena SIUP memang memiliki jenis yang berbeda-beda dan digolongan menjadi 3. Namun sebelum mengetahui jenis-jenis SIUP sebaiknya anda perlu ketahui terlebih dahulu tentang SIUP lebih dalam.

Buat anda Pelaku usaha atau bisnis pasti sudah familiar dengan SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Karena semua badan usaha, baik milik pribadi maupun kelompok (UD, CV, PT, Firma, Koperasi, BUMN, dan lainnya) diwajibkan memiliki SIUP sebagai bukti pengesahan dari bisnis yang dijalankan. Jika anda tak memiliki SIUP, maka usaha perdagangan anda dianggap sebagai usaha yang ilegal. Anda tidak mau hal demikian terjadi pada anda bukan?

Pengertian SIUP Menurut Undang-Undang

Didalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag 36/2007). Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP yaitu Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP.

Pads penggunaannya, SIUP tersebut digunakan sebagai surat izin perdagangan dan usaha diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pelaku usaha. Pada penggunaannya digunakan untuk bukti pengesahan bahwa suatu usaha yang sedang dijalankan adalah sah dan legal serta sudah diakui oleh pemerintah.

Perusahaan-perusahaan yang wajib memiliki SIUP adalah usaha yang dikelolaperorangan maupun firma, PT, CV, Koperasi, BUMN dan sebagainya. Karena SIUP tidak hanya untuk bisnis besar saja, namun pada usaha skala kecil pun wajib memiliki SIUP.

Jenis-Jenis SIUP Dibedakan Menjadi 4

Seperti yang telah disebutkan diatas, SIUP ini memiliki jenis berbeda-beda. SIUP itu sendiri dibedakan menjadi 3 jenis yaitu :

  1. SIUP Mikro

SIUP mikro adalah SIUP yang diberikan kepada pemilik badan usaha yang memiliki modal atau kekayaan dengan netto lebih dari Rp50 juta dan maksimal Rp 500juta.

  1. SIUP Kecil

SIUP kecil adalah SIUP yang diberikan pada pemilik badan usaha dengan kekayaan modalnya mulai dari Rp50 juta hingga maksimal Rp500 juta.

  1. SIUP Menengah

SIUP menengah adalah jenis SIUP yang diberikan kepada pemilik usaha dengan kekayaan modal antara Rp500 juta hingga maksimal Rp10 milyar.

  1. SIUP Besar

SIUP besar adalah jenis SIUP yang diberikan kepada pemilik usaha dengan kekayaan modalnya mencapai lebih dari 10 milyar.

Fungsi SIUP Bagi Pengusaha

Kepemilikan SIUP untuk perusahaan pastinya memberikan banyak manfaat dan fungsi, adapun secara umum fungsi SIUP adalah sebagai berikut:

  • Sebagai alat pengesahan sebuah usaha oleh pemerintah, dengan begitu segala kegiatan usaha dapat dilakukan sesuai dengan SIUP
  • Sebagai syarat untuk dapat mengikuti proses lelang yang diselenggarakan pemerintah
  • Perdanganan ekspor dan import dapat berjalan dengan lancar bila pengusaha telah memiliki SIUP

Manfaat Siup Bagi Pemilik Usaha

Berdasarkan pengertian SIUP seperti yang sudah dijelaskan diatas, terdapat beberapa manfaat memiliki SIUP bagi pemilik usaha antara lain:

  • Sebuah usaha akan diakui pemerintah sehingga secara penuh usaha yang dijalankan akan mendapatkan perlindungan dari hukum. Adanya perlindungan tersebut bertujuan agar usaha Anda terbebas dari penertiban liar. Jika dikemudian hari terjadi sengketa, maka SIUP dapat dijadikan sebagai pegangan legalitasnya.
  • Dengan memiliki SIUP, maka seorang pengusaha akan dimudahkan ketika melakukan peminjaman modal ke bank atau koperasi. Termasuk juga dibutuhkan saat mengikuti lelang atau tender.
  • Bagi bisnis ekspor-impor wajib memiliki SIUP
  • Dari pengertian SIUP menjelaskan legalitas usaha yang Anda jalankan, maka secara otomatis usaha tersbeut memiliki kredibilitas yang terpercaya karena diakui oleh pemerintah. Dengan kredibilitas ini maka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

Nah itulah jenis-jenis SIUP. Jika anda menemukan kesulitan dalam pengurusan SIUP segera konsultasikan kepada Kami.

Dokumen Apa Saja Yang Diperlukan Dalam Pengurusan SITU?

Dokumen Apa Saja Yang Diperlukan Dalam Pengurusan SITU?

Ketika Anda mengurus SITU atau surat ijin tempat tinggal, pasti Anda pernah bertanya apa sih dokumen yang diperlukan? Karena pastinya mengurus SITU diperlukan dokumem yang lengkap agar proses pengurusannya lebih cepat. Jika Anda mencari informasi tersebut, kali ini Kami akan membantu Anda untuk sebutkan dokumen apa saja yang diperlukan dalam pengurusan situ. Kami akan menyebutkan dokumen yang harus Anda siapkan untuk SITU.

Pentingnya Mengurus SITU

Sebelum mengetahui dokumen yang diperlukan untuk mengurus SITU, perlu Anda ketahui terlebih dahulu bahwa surat in merupakan surat yang harus dimiliki oleh pemilik usaha perorangan ataupun badan usaha. Karena surat ijin ini digunakan sebagai bukti izin dan legalitas dari usaha Anda dimana Anda mendirikannya. Dalam kepemilikannya, SITU ini memiliki dasar hukum yang sah dan valid, sehingga suatu keharusan bagi para pengusaha untuk memilikinya.

Masa Berlaku SITU

Ketika Surat ijin tempat usaha selesai dibuat dan dimiliki oleh Anda, Anda juga perlu ketahui masa berlaku dari SITU biasanya selama 3 tahun. Apabila masa berlakunya telah habis maka Anda bisa memperpanjang lagi. Persyaratannya pun kurang lebih sama selama usaha Anda tidak mengalami perubahan.

Dokumen Yang Diperlukan Untuk Pengurusan SITU

Adapun bagi Anda yang akan mengurus SITU baru berikut beberapa dokumen yang diperlukan :

  1. Fotocopy KTP, 1 (satu) lembar
  2. Pas Photo Hitam Putih, ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar
  3. Fotocopy Setifikat Tanah/Surat sewa-menyewa, 1 (satu) rangkap
  4. Fotocopy IMB, 1 (satu) lembar
  5. Akte pendirian Perusahaan 1 (satu) rangkap (bagi usaha yang berbadan hukum)
  6. Bukti lunas PBB tahun berjalan
  7. Sket lokasi (1 lembar)

Dokumen Yang Diperlukan Untuk Perpanjangan SITU

Jika SITU masa berlakunya telah habis, maka Anda wajib untuk melakukan perpanjangan. Adapun syarat dokumen yang diperlukan untuk perpanjangan SITU diantaranya :

  • Melampirkan SITU/HO yang dimiliki
  • Fotocopy KTP, 1 (satu) lembar
  • Pas Photo Hitam Putih, ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar
  • Bukti lunas PBB tahun berjalan
  • NPWP / NPWPD

Itulah dokumen yang diperlukan untuk mengurus SITU baru dan untuk perpanjangan SITU. Jika Anda masih bingung dan ingin konsultasi seputar pengurusan SITU silahkan segera konsultasikan kepada Kami. Kami siap membantu Anda kapanpun Anda menghubungi Kami.

Cara Cek Keaslian SKA/ SKT

Cara Cek Keaslian SKA/ SKT

Memiliki SKA atau SKT dapat digunakan sebagai bukti bahwa Anda memiliki keterampilan ataupun keahlian tertentu sesuai dengan jenisnya. Namun taukah Anda bahwa saat ini ada begitu banyak SKA dan SKT palsu yang diterbitkan? Apalagi jika Anda membuat SKA dan SKT tersebut dengan harga yang dibawah standar, maka Anda wajib untuk mengecek keaslian dari SKA dan SKT tersebut.

Bagaimana cara mengecek keaslian SKA atau SKT?

Jika Anda akan mengecek keaslian SK atau SKT Anda bisa lakukan dengan cara berikut:

  1. Cara Cek SKA :

  • Masuk ke link LPJK ini : Klik disini
  • Perhatikan kolom sebelah kiri
  • Ketik nama yang akan di cek di kolom nama sebelah kiri (sesuai dgn nama di blanko SKA)
  • Klik “Proses” atau “Enter”.
  • Setelah itu namanya akan tayang beserta biodatanya.
  1. Cara Cek SKT :

  • Masuk Link LPJK ini : Klik disini
  • Perhatikan kolom sebelah kiri
  • Pilih Provinsi tempat regisrasi SKT yang mau di cek
  • Ketik nama yang akan di cek di kolom nama sebelah kiri (sesuai dengan nama di blanko SKT)
  • Klik “Proses” atau “Enter”.
  • Setelah itu namanya akan tayang beserta biodatanya.

Itulah cara yang bisa Anda lakukan untuk mengecek keaslian SKA dan SKT.

Cara Mendapatkan SKA dan SKT yang Asli

Anda tentu tidak ingin SKA dan SKT yang Anda miliki palsu bukan? Daripada harus mengecek dan Anda mengetahui bahwa SKA tersebut palsu, maka sebaiknya Anda mencegah dengan membuat SKA dan SKT di pihak penyedia pengurusan SKA dan SKT yang terbaik. Di Indonesia sendiri ada begitu banyak biro jasa pengurusan SKA dan pengurusan SKT. Namun yang terbaik adalah dengan menggunakan layanan Kami.

Kami Adhikari Kreasi Mandiri adalah biro jasa yang siap membantu pengurusan untuk pembuatan Sertifikat Keahlian Dan Sertifikat Keterampilan. Dengan jasa Kami, maka Anda yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi bisa mempercayakan pembuatan SKA dan SKT. Pastinya yang Kami buat adalah ASLI. Jadi hubungi Kami untuk informasi lebih lanjut.

Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultansi

Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultansi

Sertifikat badan usaha tidak hanya wajib dimiliki oleh perusahaan jasa konstruksi dan jasa kelistrikan saja. Namun bagi perusahaan yang melayani jasa konsultasi juga diwajibkan untuk mengurus pembuatan SBU. Jika Anda bergerak di bidang jasa konsultasi, aka sebaiknya Anda perlu memahami badan usaha dilihat dari Kualifikasi berapa dan melakukan pekerjaan dengan kode klasifikasi berapa. Hal ini bertujuan agar Anda bisa dengan cepat untuk memproses pembuatan SBU.

Bidang Pekerjaan Konsultan

Jenis Usaha Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi atau biasa disebut dengan Konsultan , yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi bidang yang meliputi Perencanaan arsitektur; Perencanaan Rekayasa (engineering); Perencanaan Penataan Ruang; Pengawasan Arsitektur; Pengawasan Rekayasa (engineering); Pengawasan Penataan Ruang; Konsultansi Spesialis; dan Jasa Konsultansi lainnya.

Bentuk Badan Usaha KONSULTAN

Pada umumnya, perusahaan konsultan atau jasa konsultasi dapat berbentuk CV, Koperasi, Firma, PT, PT PMA, dan BUJKA.

Kualifikasi Jasa Konsultan

Untuk mempercepat proses pembuatan SBU jasa konsultasi, ada beberapa kualifikasi pada jasa konsultan. Kualifikasi disini merupakan tingkatan kemampuan perusahaan Anda yang disesuaikan berdasarkan “Modal Disetor” yang tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan, atau nilai kekayaan perusahaan yang tercantum dalam SIUP/Izin Usaha. Setiap tingkat kualifikasi perusahaan tersebut membedakan nilai pekerjaan yang bisa dijalankan, serta tingkatan sertifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan. Adapun untuk lebih lengkapnya Anda bisa lihat kualifikasinya berikut :

Kualifikasi Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi

  1. Kualifikasi K1

  • Persyaratan Tenaga Ahli : Setiap Klasifikasi Usaha yang diajukan harus ada 1 orang tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) ahli muda sebagai Penaggung Jawab Klasifikasi (PJK). Salah satu PJK boleh merangkap sebagai Peanggung Jawab Teknik (PJT).
  • Persyaratan Kekayaan Bersih : Sub kualifikasi K1 harus memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  • Persyaratan Pengalaman Kerja : Tidak dipersyaratkan
  1. Kualifikasi K2

  • Persyaratan Tenaga Ahli : Setiap Klasifikasi Usaha yang diajukan harus ada 1 orang tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) ahli muda sebagai Penaggung Jawab Klasifikasi (PJK). Salah satu PJK boleh merangkap sebagai Peanggung Jawab Teknik (PJT)
  • Persyaratan Kekayaan Bersih : Sub kualifikasi K2 harus memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  • Persyaratan Pengalaman Kerja : Harus memiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifikasi K1 selama 4 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp. 500 juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki.
  1. Kualifikasi M1

  • Persyaratan Tenaga Ahli : Setiap Sub Klasifikasi Usaha yang diajukan harus ada tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) ahli madya dan bisa merangkap untuk maksimum 2 sub klasifikasi. Tenaga ahli tersebut juga bisa merangkap sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau sebagai Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK).
  • Persyaratan Kekayaan Bersih : Sub kualifikasi M1 harus memilki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
  • Persyaratan Pengalaman Kerja : sub kualifikasi M1 harus memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sub kualifikasi K2 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau bagi badan usaha baru memiliki nilai kumulatif pekerjaan pengalaman PJT/PJK paling sedikit Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
  1. Kualifikasi M2

  • Persyaratan Tenaga Ahli : Setiap Sub Klasifikasi Usaha yang diajukan harus ada tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) ahli madya 1 orang yang berbeda sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan 1 orang sebagai Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) untuk setiap Klasifikasi,
  • Persyaratan Kekayaan Bersih : Sub kualifikasi M2 harus memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah.
  • Persyaratan Pengalaman Kerja : Sub kualifikasi M2, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
  1. Kualifikasi B

  • Persyaratan Tenaga Ahli : Setiap Sub Klasifikasi Usaha yang diajukan harus ada tenaga ahli yang memiliki Sertifikat keahlian (SKA) ahli madya dan bisa merangkap untuk maksimum 2 sub klasifikasi. Serta memiliki tenaga ahli 1 orang yang berbeda sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan 1 orang sebagai Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) untuk setiap Klasifikasi.
  • Persyaratan Kekayaan Bersih : Sub kualifikasi B, memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  • Persyaratan Pengalaman Kerja : Sub kualifikasi B harus memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Klasifikasi Dan Subklasifikasi Jasa Konsultasi

Setelah mengetahui kualifikasinya, selanjutnya Anda perlu menentukan bidang sub bidang atau Klasifikasi yang akan Anda jalankan. Setiap klasifikasi akan mempengaruhi berapa jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan. Adapun untuk bidang dan sub bidangnya adalah sebagai berikut :

  1. Klasifikasi Perencanaan Arsitektur

  • Kode Sub AR101 subklasifikasi Jasa Nasihat dan Pradesain Arsitektural
  • Kode Sub AR102 subklasifikasi Jasa Desain Arsitektural
  • Kode Sub AR103 subklasifikasi Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan
  • Kode Sub AR104 subklasifikasi Jasa Desain Interior
  • Kode Sub AR105 subklasifikasi Jasa Arsitektural Lainnya
  1. Klasifikasi Perencanaan Rekayasa

  • Kode Sub RE101 subklasifikasi Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
  • Kode Sub RE102 subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
  • Kode Sub RE103 subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
  • Kode Sub RE104 subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
  • Kode Sub RE105 subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan
  • Kode Sub RE106 subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
  • Kode Sub RE107 subklasifikasi Jasa Nasehat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi
  • Kode Sub RE108 subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa Lainnya
  1. Klasifikasi Perencanaan Penataan Ruang

  • Kode PR101 subklasifikasi Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
  • Kode PR102 subklasifikasi Jasa Perencanaan Wilayah
  • Kode PR103 subklasifikasi Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Lansekap
  • Kode PR104 subklasifikasi Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang
  1. Klasifikasi Pengawasan Arsitektur

  • Kode AR201 Subkualifikasi Jasa Pengawas Administrasi Kontrak
  1. Klasifikasi Pengawas Rekayasa

  • Kode RE201 subklasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
  • Kode RE202 subklasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
  • Kode RE203 subklasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
  • Kode RE204 subklasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
  1. Klasifikasi Pengawasan Penataan Ruang

  • Kode PR201 Subkualifikasi Jasa Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang
  1. Klasifikasi Konsultasi Spesialis

  • Kode SP301 subklasifikasi Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
  • Kode SP302 subklasifikasi Jasa Survey Bawah Tanah
  • Kode SP303 subklasifikasi Jasa Survey Permukaan Tanah
  • Kode SP304 subklasifikasi Jasa Pembuatan Peta
  • Kode SP305 subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
  • Kode SP306 subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
  • Kode SP307 subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
  • Kode SP308 subklasifikasi Jasa Inspeksi Teknikal
  1. Klasifikasi Konsultasi Lainnya

  • Kode KL401 Subkualifikasi Jasa Konsultansi Lingkungan
  • Kode KL402 Subkualifikasi Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
  • Kode KL403 Subkualifikasi Jasa manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
  • Kode KL404 Subkualifikasi Jasa manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
  • Kode KL405 Subkualifikasi Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
  • Kode KL406 Subkualifikasi Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
  • Kode KL407 Subkualifikasi Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial
  • Kode KL408 Subkualifikasi Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas

Nah setelah mengetahui kualifikasi dan klasifikasinya selanjutnya adalah Anda melakukan pengurusan SBU. Anda bisa serahkan kepada Kami Adhikari Kreasi Mandiri sebagai penyedia layanan pengurus pembuatan sertifikat badan usaha. Informasi lebih lanjut hubungi Kami sekarang juga !

Sertifikat Badan Usaha Pengadaan Barang

Sertifikat Badan Usaha Pengadaan Barang

Seperti halnya pperusahaan yang bergerak di bidang konsultasi, bagi badan usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang atau KADIN juga perlu memiliki sertifikasi badan usaha. Hal ini mengingat ada begitu banyak pemasokan barang atau jasa yang dienderkan secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah maupun swasta. Tentu saja hal tersebut memberi kesempatan luas bagi para supplier untuk bisa ikut andil didalamnya dengan lebih mudah dan bersaing.

Daya saing inilah yang mewajibkan bagi Anda sebagai supplier/distributor barang dan jasa untuk memiliki kompetensi kerja yang diakui secara formal. Yaitu dengan memiliki Sertifikat Kompetensi KADIN atau dulu menyebutnya SBU. Sertifikat Kompetensi ini dikeluarkan oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN).  Anda yang bergerak di bidang tersebut dan akan membuat SBU, Kami siap membantu Registrasi & Sertifikasi Kompetensi KADIN untuk perusahaan Penyedia Barang & Jasa (Supplier), siap ikut tender proyek di berbagai sektor.

Namun sebelum mengurus SBU, Anda perlu menjadi anggota dari KADIN hingga diterbitkannya KTA Kadin. Ini adalah syarat utama mendapatkan Sertifikat Kompetensi KADIN.

Bagaimana Cara Masuk Keanggotaan KADIN Dan Apa Manfaatnya ?

Pada dasarnya sangatlah mudah, perusahaan akan dinilai dari tingkat kualifikasinya apakah masuk dalam kualifikasi kecil, menengah, atau besar. Hal ini disesuaikan dengan nilai kekayaan yang dimiliki perusahaan melalui laporan keuangan dan SIUP. Lalu melampirkan seluruh legalitas perusahaan Anda dan identitas penanggung jawab perusahaan serta dokumen administrasi lain. Dokumen ini harus dilengkapi yang akan dipandu oleh staff marketing kami. Nah untuk proses KTA Kadin itu sendiri hanya membutuhkan waktu 2-3 hari kerja saja setelah dokumen lengkap.

Tahap Kualifikasi Keanggotaan Kadin

Untuk tingkat kualifikasi keanggotaan kadit itu sendiri dibedakan berdasarkan Modal Disetor dalam AKTA atau Nilai Kekayaan Perusahaan. Adapun kualifikasinya adalah sebagai berikut :

  1. Kualifikasi K2 Modal Disetor / nilai kekayaan perusahaan adalah Rp 50 Juta s.d. Rp 250 Juta
  2. Kualifikasi K1 Modal Disetor / nilai kekayaan perusahaan adalah Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta
  3. Kualifikasi M1 Modal Disetor / nilai kekayaan perusahaan adalah Rp. 500 Juta s.d. Rp. 5 Milyar
  4. Kualifikasi M2 Modal Disetor / nilai kekayaan perusahaan adalah Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar
  5. Kualifikasi B Modal Disetor / nilai kekayaan perusahaan adalah Lebih dari Rp. 10 Milyar
  6. Kualifikasi PMDN Modal Disetor / nilai kekayaan perusahaan adalah Sesuai Bidang & Ketentuan BKPM
  7. Kualifikasi PMA Modal Disetor / nilai kekayaan perusahaan adalah Sesuai Bidang & Ketentuan BKPM

Manfaat menjadi Anggota KADIN

Berbagai manfaat bisa dirasakan oleh perusahaan Anda apabila Anda menjadikan perusahaan Anda sebagai anggota KADIN. Adapun 10 manfaat yang didapatkan adalah sebagai berikut :

  1. Anda bisa dapatkan informasi mengenaipeluang-peluang bisnis di dalam dan luar negeri
  2. Bisa mendapatkan informasi tentang data perusahaan/bidang usaha anggota KADIN lainnya
  3. Berkesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, pameran, misi dagang, seminar/diskusi panel/lokakarya, kontak bisnis dll.
  4. Mendapatkan Bimbingan, bantuan dan perlindungan hukum.
  5. Mendapatkan surat keterangan yang berguna bagi kelancaran usaha, misalnya : Surat Keterangan Kinerja Baik, Surat Rekomendasi untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan, dan Surat Keterngan lainnya yang berkaitan dengan keanggotaan KADIN
  6. Hubungan bisnis nasional dan internasional.
  7. Bisa dapatkan pelayanan penerbitan rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (Certificate of Origin), dan legalisasi dokumen-dokumen kegiatan usaha luar negeri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
  8. Diinformasikan data perusahaannya pada website KADIN atau dalam bentuk Jakarta Business Directory (JBD)
  9. Memperoleh penyuluhan tentang perpajakan melalui klinik pajak
  10. Berkesempatan untuk mendapatkan layanan melalui media SMS/milis INFOKOM KADIN Provinsi DKI Jakarta

Jika bisnis Anda sudah menjadi anggota KADIN, selanjutnya untuk memperoleh SBU Anda perlu mempersiapkan berbagai dokumen yang disyaratkan untuk pengurusan SBU.

Penerbitan Sertifikat Badan Usaha

Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan ini adalah Sertifikat Badan Usaha yang di keluarkan oleh Badan Sertifikasi KADIN atau oleh Asosiasi/Gabungan Asosiasi yang telah diberikan akreditasi untuk menerbitkan sertifikat oleh KADIN. SBU itu sendiri dikeluarkan berdasarkan Klasifikasi Penyedia Barang Dan Jasa. Adapun untuk kualifikasinya adalah sebagai berikut ;

  1. Pemborong Non Konstruksi
  2. Konsultan Non Konstruksi
  3. Pemasok Barang

Kualifikasi Usaha Penyedia Barang Dan Jasa

Penetapan kualifikasi yang sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau jumlah modal/kekayaan bersih perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut;

  1. Kualifikasi Kecil

Memiliki SIUP golongan kecil atau modal/kekayaan bersih diatas Rp. 50 juta s.d 500 juta

  1. Kualifikasi Menengah

Memiliki SIUP golongan menengah atau modal/kekayaan bersih diatas Rp. 500 juta s.d 10 milyar

  1. Kualifikasi Besar

Memiliki SIUP golongan besar atau memiliki modal/kekayaan bersih lebih dari Rp. 10 milyar

Proses Mendapatkan Sertifikat Badan Usaha

  • Tentukan Klasifikasi Bidang dan Sub Bidang
  • Daftar Menjadi Anggota Kadin
  • Daftar Sebagai Anggota Asosiasi Lain
  • Proses Sertifikat Kompetensi Kadin

Jika Anda masih menemukan kendala dalam mengurus sertifikat badan Usaha atau KADIN, maka Anda bisa langsung konsultasikan kepada Kami. Kami siap membantu Anda untuk mengurus kebutuhan SBU pengadaan barang dan jasa. Hubungi Kami untuk informasi lebih lanjut.

8 Fungsi Sertifikat Badan Usaha bagi Perusahaan

8 Fungsi Sertifikat Badan Usaha bagi Perusahaan

Bagi sebuah perusahaan, memiliki sertifikat badan usaha adalah hal yang wajib. Selain digunakan sebagai bukti bahwa perusahaan memiliki bukti badan usaha telah terdaftar resmi. Ternyata bagi perusahaan yang memiliki SBU akan memberikan banyak fungsi. Setidaknya ada 8 fungsi SBU yang bisa dirasakan oleh perusahaan ketika memilikinya. Berikut adalah 8 fungsi tersebut :

  1. Digunakan sebagai persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku di sektor Jasa Konstruksi.
  2. Digunakan sebagai bukti bahwa badan usaha jasa konstruksi tersebut telah memiliki kompetensi dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi bidang Jasa Konstruksi.
  3. Bagi yang akan membuat SIUJK, SBU digunakan sebagai persyaratan utama untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK Nasional), Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (IUJK PMA) atau mendapatkan Izin Usaha Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yaitu BUJKA.
  4. Bisa digunakan sebagai persyaratan untuk melakukan kerjasama (Joint Operation) antara Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJK Nasional).
  5. Digunakan untuk memenuhi kriteria pendirian usaha patungan (Joint Venture) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) bagi BUJK Nasional.
  6. Berfungsi sebagai persyaratan pendaftaran sebagai perusahaan jasa penunjang migas
  7. Persyaratan pendaftaran sebagai perusahaan jasa penunjang pertambangan (MINERBA)
  8. Bisa digunakan Sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti Tender/Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah, proyek BUMN atau proyek swasta Lainnya.

Kedelapan fungsi tersebut bisa didapatkan dan dirasakan secara langsung oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut memiliki SBU. Namun tentunya, SBU yang dimaksud adalah yang resmi. Sehingga bagi Anda perusahaan yang memiliki SBU pastikan SBU yang Anda miliki tersebut adalah SBU resmi yang dapat dicek.

Cara Mendapatkan SBU yang Resmi

Untuk Anda perusahaan yang belum memiliki SBU dan berencana untuk mengurus pembuatan SBU tentu menginginkan SBU yang resmi dan berlaku kan? Maka dari itu, Kami Adhikari Kreasi Mandiri hadir dihadapan Anda menyediakan layanan pengurusan untuk pembuatan sertifikat badan usaha. Baik untuk pembuatan sertifikat badan usaha jasa konstruksi, sertifikat badan usaha jasa konsultasi maupun sertifikat badan usaha jasa kelistrikan.

Anda yang akan membuat SBU konsultasikan saja kepada Kami. Kami siap melayani pembuatan SBU ke seluruh wilayah Jabodetabek. Informasi lebih lanjut untuk layanan pengurusan SBU hubungi Kami sekarang juga !