Cara Membuat Surat Izin Usaha Rental Mobil Terbaru

Cara Membuat Surat Izin Usaha Rental Mobil Terbaru

Sudahkah Anda tahu cara mengurus izin usaha rental mobil? Bisnis penyewaan mobil banyak peminatnya, terutama di area perkotaan seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya dan banyak lagi.

Untuk memastikan usaha Anda legal dan mendapatkan payung hukum, maka perizinan haruslah menjadi hal yang utama. Istilah kata ini menjadi fondasi sebelum Anda mempromosikan usaha dan membangun branding, legalitas itu wajib terpenuhi.

Namun, tampaknya sejak berubahnya sistem perizinan banyak pemilik bisnis yang kebingungan, apa saja surat izin usaha untuk rental sewa mobil?

Tidak perlu khawatir, kami akan kupas tuntas mengenai hal tersebut. Jadi, jika Anda pemilik rental mobil yang sudah berdiri tapi tidak ada legalitas atau baru mau merintis bisnis di bidang ini, bisa membaca panduan berikut.

Izin Usaha Apa Saja yang Dibutuhkan untuk Buka Rental Mobil?

Ada beberapa izin yang perlu kita lengkapi untuk membangun bisnis penyewaan mobil. Mulai dari menentukan bentuk usaha hingga kepemilikan kendaraan. Mari kita mulai dari bagian yang mendasar.

Bentuk Usaha Terdaftar

Bentuk usaha adalah adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Singkatnya sebelum memulai bisnis Anda perlu menentukan nantinya usaha ini akan berbentuk apa.

Di Indonesia ada setidaknya tiga opsi bentuk usaha terdaftar yaitu PT Perorangan, CV (Persekutuan Komanditer), dan PT Persero. Ketiganya perlu Anda pahami secara lengkap agar bisa lebih mudah menentukannya, tapi secara umum perbedaan paling mencolok ada di sistem pemodalan dan pengelolaan bisnis. Berikut ringkasannya:

  • PT Perorangan: di dirikan satu orang, modal maksimal pendiriannya adalah 5 miliar. Kategorinya di bagi menjadi dua yaitu PT Perorangan Mikro (modal di bawah 1 Milyar) maksimal omzet adalah Rp. 5.000.000.000. PT Perorangan Kecil (modal di bawah 5 Milyar) maksimal omzet adalah Rp. 15.000.000.000.
  • CV (Persekutuan Komanditer): pendiriannya oleh sekutu aktif dan pasif, sekutu pasif tidak terjun langsung mengelola usaha berbeda dengan sekutu aktif. Tidak ada ketentuan spesifik modal minimum , batasan keuntungan tidak mengingkat
  • PT Umum: pendiriannya oleh minimal 2 orang, minimal modanya adalah Rp 50 juta dengan maksimal keuntungan tanpa ketentuan spesifik

Jadi, kalau diamati bisnis rental mobil posisi yang cukup aman ada di CV atau PT umum, mengingat usaha ini bukanlah skala mikro ada potensi keuntungan yang cukup besar. Namun penting untuk berkonsultasi dengan konsultan legalitas jika Anda merasa ragu.

NIB, Izin Domisili, dan Sebagainya

Selanjutnya, adalah izin usaha yang berkaitan dengan OSS (Online Single Submission), ada beberapa izin yang perlu kita peroleh dari sistem terintegrasi ini.

  • NIB (Nomor Induk Berusaha): berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dan bukti bahwa Anda adalah pemilik bisnis yang sah di Indonesia
  • Izin lokasi/domisili: memastikan tempat usaha yang Anda miliki kepemilikannya sesuai dan mempunyai lokasi alamat yang jelas

Pengurusan izin di OSS berlangsung secara online, Anda perlu membuat akun OSS dan menyelesaikan pengurusan izinnya di sana.

Baca juga: Apa Saja yang Bisa Diurus di OSS? Ini Daftar Lengkapnya

Kepemilikan Kendaraan dan Izin Penunjang

Terakhir, bagian yang tidak kalah penting adalah kepemilikan kendaraan. Apakah mobil yang Anda sediakan milik sendiri atau ada kerja sama lagi dengan pihak lain, ini harus jelas tujuannya agar memastikan mobil yang digunakan untuk bisnis rental bukan kendaraan bodong yang tidak terdaftar di database Polri. Surat kepemilikan kendaraan ini berupa STNK dan BPKB.

Adapun jika bisnis rental Anda mempekerjakan sopir, maka pastikan juga mereka sudah mengantongi SIM A atau sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan.

Memahami Kategori Risiko dan KBLI Bisnis Rental Mobil

Di poin nomor dua (coba dicek lagi ke atas), kita sempat membahas soal perizinan OSS. Namun, sepertinya ada yang terlewat yaitu mengenai penentuan analisis risiko dan juga KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

Menurut data OSS KBLI penyewaan mobil/rental mobil adalah 77100 dengan judul “Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya.”

KBLI ini mencakup beberapa bidang penyewaan alat transportasi darat tanpa operator (sopir) seperti mobil, truk, dan mobil derek. KBLI utamanya mengacu pada 771.

Di sana terdapat opsi untuk menentukan KBLI penyewaan mobil dengan atau tanpa sopir, sehingga dapat Anda sesuaikan.

Kemudian, berkaitan dengan klasifikasi risiko usaha rental mobil termasuk ke dalam risiko rendah hingga sedang (menengah) menyesuaikan dengan kondisi usaha.

Apabila Anda ingin mengurus surat izin usaha rental mobil dengan lebih mudah, bisa menghubungi Kreasi mandiri. Kami bisa membantu Anda untuk mengurus pendirian bentuk usaha hingga menyelesaikan urusan NIB di OSS.

Proses pengurusan izin usaha menjadi lebih cepat, mudah, dan tepat bersama PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Cara Lengkapi Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan Mudah

Cara Lengkapi Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan Mudah

Penyedia kursus adalah salah satu lembaga pendidikan non-formal untuk mengajar, memberikan ilmu atau pembekalan mengenai ilmu tertentu kepada individu atau beberapa orang.

Meskipun tergolong sebagai lembaga pendidikan non-formal, tetap saja untuk membuka kursus seperti ini maka Anda perlu persetujuan dari pemerintah untuk memastikan bimbel tersebut legal dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Salah satu izin yang Anda butuhkan adalah izin operasional, adapun ketentuan mengenai pendirian LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) tertera pada Permendikbud 81/2023.

Apabila merasa kesulitan memenuhi perizinannya, kami akan coba menjelaskan legalitas apa saja yang kita butuhkan untuk membuka kursus atau bimbel. Untuk lebih lengkapnya silahkan simak penjelasan di bawah.

Izin Usaha Bimbel Penyedia Layanan Pendidikan

Secara umum pembukaan les privat, kursus, atau bimbel termasuk ke dalam sektor usaha pendidikan.

Izin yang Anda butuhkan tidak tersedia melalui OSS seperti sektor bisnis lainnya, melainkan harus melalui Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kebijakan ini diperjelas melalui SE Kemendikbud Ristek 26/2021.

Meskipun legalitasnya tidak diurus sepenuhnya di OSS, namun pemilik kursus atau privat ini perlu mengantongi NIB karena ada KBLI yang sudah disesuaikan untuk bidang tersebut.

Kode klasifikasi tersebut adalah KBLI 85485 dengan judul “Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta” bisa berbentuk perorangan atau badan usaha.

Privat atau bimbel saat ini sedang banyak dibutuhkan oleh anak-anak dan para remaja. Mereka mungkin saja membutuhkan jam belajar tambahan untuk persiapan masuk ke sekolah impian atau universitas, mengejar ketertinggalan di materi tertentu, dan lain sebagainya.

Syarat untuk Mengajukan Izin Buka Kursus, Bimbel, Privat

Persyaratan untuk membuka kursus dan sejenisnya di bagi menjadi dua yaitu administratif dan teknis. Keduanya perlu dilengkapi oleh pemohon agar usaha yang dijalankan mendapatkan persetujuan dan legal:

Persyaratan administratif:

  • Fotokopi KTP
  • Struktur pengurus dan rincian tugas
  • Surat keterangan domisili
  • Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat belajar selama 3 tahun
  • Apabila pendiri adalah usaha perorangan atau badan usaha maka perlu melampirkan legalitas dasar seperti SK Kemenkumham, NIB, dan sebagainya

Syarat teknis

  • Dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan

Apabila pemohon tidak mempunyai izin atau mendirikan privat secara ilegal maka mereka bisa mendapatkan sanksi berupa teguran untuk segera melengkapi perizinannya.

Secara umum, pemenuhan legalitas ini juga bertujuan baik agar kursus bisa lebih berkembang dan dipercaya oleh masyarakat dengan lebih baik lagi.

Alasan Mengapa Sebaiknya Segera Urus Izin Kursus dan Lembaga Pelatihan

Di era modern seperti sekarang ini, legalitas menjadi perhatian lebih bagi masyarakat. Mereka akan cenderung ragu dan skeptis dengan lembaga pelatihan atau bimbel yang sekiranya tidak mempunyai identitas yang jelas, lokasi sulit ditemukan, dan belum berizin.

Namun, dengan adanya kepemilikan izin bisa membuat Anda lebih optimis lagi untuk mempromosikan layanan tersebut kepada masyarakat. Berikut ini sejumlah pertimbangan mengapa perizinan bimbel, privat, dan kursus adalah hal yang penting.

Kredibilitas dan Kualitas

Jika usaha pembelajaran non-formal ini ingin Anda kembangkan menjadi lebih besar, maka legalitas itu adalah hal yang utama. Sehebat apapun promosi yang Anda lakukan, tanpa adanya legalitas maka ini akan memberikan dampak yang cukup buruk untuk pengembangan usaha Anda.

Orang tua sudah lebih cerdas, mereka melihat dengan teliti kredibilitas dan kualitas dari penyedia layanan pendidikan non-formal.

Pemenuhan Kewajiban Sesuai Peraturan yang Berlaku

Penentuan regulasi izin layanan pendidikan non-formal sudah tercantum dalam Permendikbud, ini menandakan sebagai salah satu hal yang penting dan tidak bisa dengan mudah untuk diabaikan.

Sejak dulu, perizinan berusaha di sektor apa pun tentunya perlu untuk mengurus legalitas sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini bertujuan untuk kepatuhan warga negara terhadap kebijakan yang telah ada dalam undang-undang untuk kebaikan bersama.

Ingin Mendirikan Kursus atau Bimbel Berlegalitas? Ini Solusi Termudahnya

Apabila Anda membutuhkan bantuan untuk mengurus perizinan penyedia lembaga pendidikan non-formal, maka bisa menggunakan bantuan konsultan dari Kreasi Mandiri.

Kami bisa membantu Anda untuk menyelesaikan pembuatan PT, CV, maupun PT Perorangan. Ingin sekalian pengurusan NIB? Kami siap membantu Anda bisa bisa menyampaikannya langsung bersama konsultan sesuai kesepakatan.

Untuk biaya menyesuaikan dengan perizinan yang diurus. Untuk informasi lebih lengkap mengenai izin lembaga kursus dan pelatihan silahkan hubungi kami melalui kontak yang tersedia. Sekian dan terima kasih, sukses selalu untuk usaha kursus, privat, maupun bimbel yang Anda jalankan.

Panduan Urus Izin Usaha Service HP dan Komputer, Mudah!

Panduan Urus Izin Usaha Service HP dan Komputer, Mudah!

Apakah kalian sudah tahu, buka jasa service HP atau laptop juga butuh yang namanya perizinan atau legalitas?

“Setiap bisnis, kegiatan usaha baik itu penjualan produk atau jasa di Indonesia wajib mengurus izin usaha”

Bagaimana sudah ingat? Oke lanjut, bisnis service HP dan laptop termasuk jasa. Di Indonesia peluang bisnis seperti ini banyak dicari dan peluangnya tinggi.

Kalau mau bicara data boleh saja, menurut data yang dikutip dari BPS (Badan Pusat Statistik) sekitar 67% masyarakat di Indonesia menggunakan smartphone atau HP.

Untuk laptop mungkin tidak sebanyak HP, tapi tetap saja produk elektronik penunjang produktivitas dan hiburan ini digunakan oleh jutaan orang. Cukup masuk akal jika banyak yang ingin mencari peluang bisnis di bidang service-nya.

Memahami Bentuk Usaha Service HP dan Laptop

Pertama bicara soal perizinan mendasar, terlebih dahulu Anda perlu menentukan bentuk usaha. Sejauh ini opsi yang paling populer ada tiga:

  • PT Persero: pilih bentuk usaha ini jika bisnis Anda berskala besar dengan modal sekurang-kurangnya 50 juta
  • CV: alternatifnya, pilih bentuk usaha ini apabila bisnis Anda berskala menengah dengan modal yang tidak ditentukan
  • PT Perorangan: terakhir, pilih bentuk usaha ini jika bisnis Anda skala kecil dengan modal awal yang minim

Penentuan bentuk usaha ini berlaku untuk pendirian jasa service HP, laptop, atau komputer. Silahkan pahami lagi seperti apa bisnis yang nantinya akan Anda dirikan, kami sudah memberikan gambaran umumnya secara sekilas di atas.

Dengan asumsi modal service HP dan komputer mungkin di bawah 50 juta, kami lebih menyarankan PT Perorangan. Bentuk usaha ini cukup relevan untuk usaha mikro.

Izin OSS untuk Usaha Service HP dan Komputer di Indonesia

Ya, izin OSS ini berlaku untuk seluruh daerah. Tidak peduli kalian dari Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang atau daerah lain. Perizinan OSS berlaku universal alias menyeluruh secara umum di Republik Indonesia. Ada dua hal yang perlu kita bahas di sini yaitu KBLI dan jenis izin usahanya.

izin usaha service hp

KBLI untuk Service HP dan Komputer

Meskipun sama-sama produk elektronik yang populer, kedua bisnis ini ternyata dipisahkan dengan kode KBLI yang berbeda.

KBLI Service HP, Smartphone, Reparasi Ponsel

Pertama untuk service HP termasuk ke dalam KBLI 95120 dengan judul “Reparasi Peralatan Komunikasi”, ini adalah penggolongan umum.

Menurut Laman Permenperin No. Tahun 2021, kategori reparasi peralatan komunikasi ini terbagi lagi menjadi beberapa poin:

  • Perbaikan dan perawatan peralatan komunikasi, seperti reparasi perangkat telekomunikasi tanpa kabel (telepon seluler, RFID, komputer tablet, komputer genggam, modem nirkabel, alat pelacak kendaraan);
  • Reparasi perangkat telekomunikasi kabel (mesin FAX, pesawat telepon analog, ADSL/HDSL, PABX, modem, router, bridges);
  • Reparasi peralatan transmisi berbasis kabel (sentral telepon analog);
  • Reparasi perangkat transmisi radio (microwave link, Studio To Transmitter Link/STL, Trans Horizon Link/Troposcatter);
  • Reparasi radio dua arah (komunikasi radio trunking, komunikasi radio konvensional, walky talky); dan
  • Reparasi perangkat pengirim dan/atau penerima radio/transceiver (perangkat pemancar TV siaran, pesawat TV/smart TV, radio siaran, perangkat pemancar dan penerima jaringan bergerak seluler, dan kamera video).

Ya, service HP ada di poin pertama “Peralatan telekomunikasi tanpa kabel” bagian yang bercetak tebal. Adapun informasi lainnya menyangkut usaha ini sebagai berikut:

  • Kategori risiko usaha: rendah
  • Izin yang perlu: NIB dan pernyataan mandiri (pengganti Sertifikat Standar)

Baca juga: Konsekuensi Jika Perusahaan Tidak Memiliki NIB

KBLI Komputer dan Laptop

Mirip tapi tak sama, KBLI service laptop termasuk ke dalam 95110 berjudul “Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya”, beda dengan yang pertama KBLI ini tampaknya sudah spesifik merujuk pada komputer baik itu yang portable maupun non-portabel.

Uraian yang muncul untuk KBLI 95110 adalah reparasi dan perawatannya meliputi:

  • Komputer desktop
  • Laptop
  • Disk drive magnetik
  • Joysticks dan trackball
  • Modem komputer internal dan eksternal
  • Terminal komputer
  • Printer
  • Monitor
  • Keyboard
  • Pembaca smart card
  • Virtual reality helmet
  • Proyektor komputer
  • Mouse
  • Server komputer
  • Scanner bar code
  • Flash drive dan media penyimpanan lain
  • Disk drive optik (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)

Adapun persyaratan izin usaha dan informasi mengenai bisnis ini antara lain:

  • Kategori risiko usaha: rendah, menengah, tinggi
  • Izin usaha yang sesuai: NIB dan Sertifikat Standar atau pernyataan mandiri sesuai dengan kategori risiko

NIB adalah Nomor Induk Berusaha berguna sebagai KTP-nya pelaku usaha, mempunyai peran yang penting. Sementara itu, Sertifikat Standar atau pernyataan mandiri adalah izin yang berfungsi sebagai pemenuhan komitmen dan syarat umum pengelolaan usaha.

Selain itu, Sertifikat Standar terbit dan terverifikasi atas persetujuan dari pemerintah daerah setempat.

Bagaimana tertarik untuk mengurus izin usaha service HP atau komputer? Kreasi Mandiri bisa membantu pengurusan izin usaha Anda dengan aman dan cepat. Hubungi kami untuk mendapatkan layanan terbaik dari konsultan.

Surat Izin Usaha Penyewaan Alat Berat, Simak Persyaratannya

Surat Izin Usaha Penyewaan Alat Berat, Simak Persyaratannya

Berencana membangun usaha penyewaan alat berat di Indonesia? Lebih baik lengkapi dulu surat izin usaha alat berat agar tidak kena denda dan sanksi dari pemerintah.

Penyewaan alat berat bukanlah sesuatu yang sepele, selain harga unit yang bisa mencapai miliaran fungsi dari alat berat sendiri juga sangat penting untuk menunjang  kegiatan konstruksi sampai pertambangan.

Jadi, tidak semua orang bisa menyewanya dengan mudah harus ada izin dan ketentuan lainnya. Seperti yang kita ketahui saat ini Indonesia sedang banyak melakukan pembangunan, sebagai akibatnya banyak perusahaan dan pihak yang membutuhkan alat berat untuk pekerjaan konstruksi.

Lantas, bagaimana agar usaha penyewaan alat berat bisa beroperasi dengan normal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia?

Memahami Dokumen dan Surat Izin Usaha Penyewaan Alat Berat

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah punya sistem perizinan terintegrasi bernama OSS yang bisa mempermudah berbagai keperluan izin. Surat Izin usaha penyewaan alat berat juga mengacu pada sistem tersebut.

izin usaha penyewaan alat berat di indonesia

Namun, sebelum itu pastikan Anda sudah mempunyai bentuk usaha yang umum di Indonesia. Karena ini usaha yang cukup besar maka opsinya ada dua CV atau PT silahkan diurus terlebih dahulu sampai selesai legalitas dasar tersebut. Baru setelah itu kita bicara soal analisis risiko sesuai OSS.

Usaha Anda sudah berlegalitas PT/CV? Langkah berikutnya adalah memahami definisi usaha dan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Definisi dari bisnis penyewaan alat berat rupanya telah tercantum di dalam Permen PUPR 6/2021.

Berikutnya adalah KBLI, menurut OSS bisnis penyewaan alat berat termasuk ke dalam KBLI 43905 tercantum dengan judul besar “Penyewaan Alat Berat Konstruksi dengan Kontraktor.”

Ini berarti usaha Anda menyewakan alat berat dan menyediakan dan operator (orang yang menggunakan alat berat tersebut). Adapun untuk skala risikonya menengah tinggi dengan dokumen wajib NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi.

Uraian KBLI 43905 sesuai OSS:

Bagian ini meliputi usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393.

Sertifikat Penunjang untuk Kontraktor Alat Berat

Apabila usaha yang akan Anda dirikan persis sesuai dengan apa yang tertera pada KBLI 43905, maka perlu menyiapkan sertifikat penunjang dan ini bersifat wajib.

Di sinilah semuanya mulai terasa lebih kompleks, mempekerjakan tenaga profesional haruslah ada bukti atas kompetensi dan keahlian. Hal ini bertujuan agar proyek yang dilakukan kualitasnya bagus dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sertifikat penunjang ini disebut sebagai SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi), penjelasan mengenai persyaratan dan ketentuan ada di lampiran Permen PUPR 8/2022:

1. Memiliki aset sekurang-kurangnya Rp 5 miliar;

2. Mempunyai 1 orang Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);

3. Mempunyai 1 orang Penanggung Jawab Teknis BUJK (PJTBU) dengan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dengan jenjang paling rendah jenjang 8

4. Mempunyai 1 orang Penanggung Jawab Subkualifikasi BUJK (PJSBU) per subkualifikasi terendah jenjang 7

Permohonan SBUJK ini kompleks, Anda bisa mengurusnya sendiri melalui situs resmi Kementerian PUPR atau menggunakan bantuan jasa pengurusan SBU.

Jadi, kalau kita sederhanakan pembahasan ini pemilik usaha jasa penyewaan alat berat dan kontraktor membutuhkan:

  • Legalitas dasar berupa PT/CV lengkap dengan akta pendirian
  • NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Standar dengan KBLI yang sesuai
  • SBUJK
  • SKK

Sebagai catatan, SBUJK dan SKK bukan legalitas, namun keberadaannya wajib untuk bidang usaha ini.

Baca juga: Jasa Pengurusan Sertifikat Badan Usaha Konstruksi

Apakah Usaha Penyewaan Alat Berat Harus Dalam Negeri atau Bisa PMA?

Usaha penyewaan alat berat bisa dilakukan secara penuh oleh pihak dalam negeri atau ada kerja sama dengan badan usaha asing. Menurut ketentuannya BUJK Penanaman Modal Asing wajib memenuhi struktur pemodalan:

  • BUJK asing Non-ASEAN paling banyak 67% atau;
  • BUJK asing ASEAN paling banyak 70%

Regulasi ini diatur sebagaimana yang tertera pada Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada lampiran PUPR.

Hal ini terbilang cukup masuk akal, penyewaan alat berat membutuhkan modal yang tidak sedikit dan usaha ini juga berkaitan dengan sektor konstruksi, pertambangan, dan industri prioritas lainnya. Demikian penjelasan mengenai izin usaha di bidang ini, semoga bisa menjawab pertanyaan Anda.

Mengalami kendala dalam pengurusan surat izin usaha penyewaan alat berat? Gunakan bantuan konsultan profesional Kreasi Mandiri kami siap bantu pengurusan izinnya menjadi lebih mudah dan cepat.

Siap Urus Izin Usaha Jasa Pengiriman Barang Ekspedisi!

Siap Urus Izin Usaha Jasa Pengiriman Barang Ekspedisi!

Apakah Anda ingin merintis bisnis ekspedisi? Pastikan untuk mengantongi izin usaha jasa pengiriman barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melihat dari potensinya, bisnis pengiriman barang memang cukup potensial di Indonesia.

Anda bisa memulai usaha pengiriman domestik atau bisa juga export untuk pengiriman ke luar negeri. Namun, untuk memastikan bisnis Anda kredibel dan dapat dipercaya maka wajib memiliki legalitas dulu agar lebih mudah mengembangkan usaha ke depannya.

Jika Anda belum tahu apa saja perizinan yang dibutuhkan dalam izin usaha jasa pengiriman barang, silahkan simak dulu panduan singkat berikut.

Izin Usaha yang Dibutuhkan untuk Membuka Bisnis Ekspedisi

Untuk mendirikan usaha pengiriman barang baik domestik maupun internasional, Anda membutuhkan legalitas dasar menentukan bentuk usaha. Selanjutnya, menyesuaikan data izin pada sistem terintegrasi OSS RBA dan melengkapi dokumen pelengkap.

izin usaha jasa pengiriman barang

Untuk mengetahui penjelasan lebih lengkap mengenai setiap bagian tersebut yaitu sebagai berikut:

Bentuk Usaha Sebagai Legalitas Dasar

Pertama, Anda perlu menentukan bentuk usaha yang nantinya menjadi acuan untuk kategori skala bisnis. Saat ini ada tiga bentuk usaha umum yang bisa Anda pilih sesuai dengan pengembangan bisnis.

  • PT Perorangan, usaha skala mikro cocok untuk Anda yang ingin mendirikan bisnis kecil-kecilan dengan manajemen bisnis terpusat pada Anda sendiri. Dalam ketentuannya, bisnis mikro mempunyai pendapatan tahunan maksimal Rp 300 juta
  • CV, bentuk usaha dengan sistem persekutuan aktif dan pasif memungkinkan permodalan yang lebih fleksibel. Bentuk usaha ini cocok untuk bisnis berkembang usaha kecil dan menengah. Potensi keuntungan yang bisa dicapai lebih dari Rp 300 juta maksimal 2,5 miliar
  • PT Persero, usaha besar dengan sistem yang lebih kompleks. Bentuk usaha ini hanya cocok untuk bisnis skala besar potensi keuntungan lebih dari 2,5 miliar bahkan bisa memungkinkan kolaborasi dengan permodalan asing

Baca juga: Bagaimana Cara Mengurus Izin Usaha Freight Forwarding?

Melengkapi Izin di OSS

Setelah menentukan bentuk usaha, Anda bisa mulai memikirkan data-data perizinan di sistem terintegrasi OSS RBA. Kunci utamanya adalah memperoleh NIB  dan Sertifikat Standar agar usaha Anda bisa segera beroperasi.

Dalam sistem OSS, ada yang namanya KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) ini bisa mempermudah pemilik bisnis untuk mengetahui penggolongan usahanya.

Kami contohkan biar lebih mudah, usaha ekspedisi atau jasa pengiriman barang itu bisa termasuk ke beberapa kategori.

Pertama, coba pikirkan kembali apakah usaha ekspedisi yang nantinya akan Anda dirikan menyediakan transportasi sendiri atau ada kerja sama dengan vendor.

Kita asumsikan usaha yang akan didirikan di sini berfokus ke pengiriman paket atau barangnya (kurir), maka KBLI yang sesuai untuk definisi adalah KBLI 53201.

Apabila menyediakan moda transportasinya maka termasuk ke JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) kode KBLI yang relevan adalah 52291.

Masih bingung? Jika iya, silahkan buka situs oss.go.id, lalu arahkan ke bagian “Informasi” lalu klik bagian “KBLI”

Silahkan salin atau ketik ulang kode KBLI di atas untuk mengetahui informasi detail mengenai klasifikasi usaha tersebut.

Baca juga: Apa Itu KBLI OSS? Pemilik Usaha Wajib Tahu Penjelasan Ini

Jasa Pengurusan Izin Usaha Pengiriman Barang Ekspedisi

Mengalami kendala atau masih bingung dengan prosedur pengurusan izin? Anda bisa menggunakan jasa konsultan dari PT Adhikari Kreasi Mandiri. Kami melayani pengurusan izin usaha jasa pengiriman barang, termasuk:

  • Pembuatan PT
  • Pendirian CV
  • Pembuatan PT Perorangan
  • Menyelesaikan izin OSS (NIB dan Sertifikat Standar)

Anda bisa menggunakan salah satu atau paket layanan kami untuk mendapatkan kemudahan dan penawaran harga yang lebih kompetitif.

Sebagai konsultan kami telah berpengalaman sejak 2012 mempunyai kantor resmi di Jakarta Timur Anda tidak perlu ragu untuk menggunakan bantuan kami.

Untuk mendapatkan informasi mengenai paket penawaran services kami bisa langsung menghubungi admin. Kami bisa kirimkan company profile dan juga proposal penawaran untuk layanan yang Anda butuhkan.

Mengapa Memilih Kreasi Mandiri untuk Urus Izin Ekspedisi?

Merasa ragu karena belum mengenal perusahaan kami? Berikut ini sejumlah benefit yang siap kami berikan kepada klien.

Paket Layanan yang Lengkap

Bayangkan, Anda bisa mengurus izin usaha jasa pengiriman barang dalam satu tempat. Meskipun Anda masih belum paham mengenai legalitas usaha, kami bisa bantu menjelaskannya.

Sebagai contoh, Anda bisa mendirikan usaha pengiriman untuk UMKM bekerja sama dengan vendor. Perizinan PT Perorangan lengkap dengan NIB dan Sertifikat Standar sudah lebih dari cukup.

Kredibilitas yang Lebih Terjamin

Untuk mengurus perizinan usaha dengan bantuan konsultan, maka kredibilitas penyedia layanan adalah hal yang sangat penting. Kreasi Mandiri berdiri sebagai PT (Perseroan Terbatas) usaha berbadan hukum lengkap dengan akta pendirian, NIB, dan mematuhi wajib pajak. Kami siap memberikan layanan yang lebih baik kepada Anda.

Free Konsultasi

Selesaikan solusi izin usaha pengiriman barang dengan bantuan konsultan, dapatkan free konsultasi bersama dengan ahlinya agar semua urusan legalitas bisa terselesaikan dengan baik. Untuk mendapatkan proposal penawaran atau info harga layanan dari Kreasi Mandiri, silahkan hubungi kami.

Inilah Jasa Pengurusan IUJP Izin Usaha Jasa Pertambangan Tercepat

Inilah Jasa Pengurusan IUJP Izin Usaha Jasa Pertambangan Tercepat

Izin Usaha Jasa Pertambangan  merupakan salah satu syarat supaya bisa menjalankan usaha di bidang tambang. Anda bisa mengurusnya secara mandiri atau dengan bantuan jasa pengurusan IUJP sebagai alternatif mudahnya. Seperti yang Anda ketahui di Indonesia sektor ini menjadi salah satu bidang bisnis yang cukup menjanjikan.

Menurut Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lana Saria. Beliau mengatakan bahwa ada penambahan IUJP dari tahun ke tahun per tahun 2020 setidaknya ada sekitar 695 hingga terhitung hingga kuartal ketiga.

Meskipun demikian, setiap pelaku usaha perlu memahami bahwa bidang pertambangan harus diurus menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serangkaian proses panjang perlu dilalui supaya usaha yang Anda jalankan resmi dan diakui oleh nasional.

Artikel ini akan membahas dengan lengkap mengenai pentingnya mengurus izin tambang, persyaratan pembuatan IUJP,  KBLI izin usaha pertambangan, prosedur pengurusan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan perizinan tersebut.

Mengapa Perlu Mengurus Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Pertambangan adalah pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDM) tidak terbarukan. Bahan tambang seperti mineral, emas, besi, intan, minyak bumi, batu bara adalah sumber daya yang sangat berharga sehingga sudah semestinya pengelolaan juga harus dilakukan dengan etika dan aturan.

Masalah eksploitasi dan pertambangan ilegal telah menjadi  kendala nasional selama bertahun-tahun. Keberadaan IUJP berperan sebagai acuan untuk memastikan pelaku usaha yang bergerak di bidang tambang benar-benar mampu bertanggungjawab dengan sektor bisnis mereka. Adanya pelanggaran maka akan diperingati, jika masih bertindak seenaknya maka izin bisa dicabut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI.

Ya, keberadaan Izin Usaha Jasa Pertambangan sangat penting. Jika Anda memang serius ingin berbisnis di sektor ini, pastikan untuk melengkapi persyaratan di bawah!

Persyaratan dan Kode KBLI IUJP yang Perlu Diketahui

Kode KBLI Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya termasuk dalam 09900, pengajuannya melalui oss.go.id hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri BPKM Nomor 17 Tahun 2021 bahwa Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)  dialihkan pengurusannya ke sistem OSS RBA.

Informasi lebih lengkapnya bisa Anda cek pada pernyataan  berikut.

Untuk mengurus IUJP Anda perlu memenuhi syarat administratif dan teknis. Berikut ini penjelasan dari kedua persyaratan yang ada.

1. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif berkaitan dengan dokumen, data, dan informasi dari pemohon. Berkas harus lengkap apabila ada yang kurang maka pengajuan akan ditolak Anda akan diminta untuk melakukan pemenuhan data dan mengirimkannya kembali. Proses ini membutuhkan waktu yang lama, oleh karena itu sebisa mungkin sebelum dokumen disubmit ke OSS pastikan semuanya lengkap sesuai dengan peraturan yang ada.

a. Informasi kontak dan email yang aktif

b. Surat keterangan domisili

c. Lampiran syrat pernyataan permohonan IUJP

d. Data pemegang saham

e. Company profile, susunan perusahaan, NPWP

f. Akta pendirian

2. Syarat Teknis

Selain persyaratan dokumen, Anda juga diminta untuk melengkapi hal teknis sebelum bisa mendapatkan izin usaha jasa pertambangan BPKM. Bagian teknis ini berkaitan dengan adanya tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi, pembuatan tabel daftar peralatan, pemenuhan standar K3, kebutuhan infrastruktur dan lain sebagainya.

Rekomendasi Jasa Pengurusan IUJP Terbaik

PT Adhikari Kreasimandiri didirikan tahun 2012, kami menyediakan pembuatan Izin Usaha Jasa Pertambangan diurus secara resmi sesuai dengan kebijakan yang berlaku, apabila belum ada akun OSS RBA tidak perlu khawatir kami bisa bantu buatkan.

Anda bisa fokus pada menyiapkan team dan merancang planning terbaik untuk mengembangkan usaha jasa pertambangan. Pengajuan dokumen akan diurus oleh tim konsultan jasa pengurusan izin usaha jasa pertambangan dengan profesional dan proses yang cepat.

Kami  akan cek berulang memastikan persyaratan administratif dan teknis terpenuhi sehingga pengajuan izin usaha jasa pertambangan online ini bisa berjalan dengan lancar dan segera terbit dalam waktu yang telah ditentukan.

Alasan Memilih Jasa Pengurusan IUJP Kreasi Mandiri

Sebagai jasa pembuatan IUJP kami memegang komitmen yang teguh untuk mempermudah semua klien dalam hal perizinan. Berikut ini beberapa nilai lebih yang siap kami berikan kepada Anda.

1. Menjamin Resmi dan Pengurusan Dokumen Aman

Kemudahan urus izin secara online melalui konsultan merupakan hal yang luar biasa. Namun usahakan Anda tetap cerdas dalam memilih layanan yang tepat, Kreasimandiri mempunyai adalah badan usaha yang sudah terdaftar mempunyai akta pendirian, NIB, dan memenuhi ketentuan pengurusan IUJP. Menjamin perizinan yang aman dan legal.

2. Biaya yang Kompetitif

Layanan jasa pengurusan IUJP menawarkan biaya kompetitif dan tetap masuk akal, untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai hal ini nanti bisa didiskusikan langsung bersama admin.

3. Support Mengatasi Kendala Selama Pengurusan

Saat mengajukan permohonan izin usaha jasa pertambangan bisa saja ada sejumlah hal yang menjadi kendala baik itu dalam bagian administratif atau teknis. Tidak perlu khawatir, kami akan menyelesaikan semua persoalan tersebut sampai masalah teratasi dengan baik, sehingga IUJP siap digunakan.

Tertarik menggunakan layanan dari kami?

Tidak hanya melayani jasa pengurusan IUJP Kreasimandiri juga menyediakan layanan jasa pengurusan skttk esdm, dan beberapa sertifikasi dan dokumen perusahaan lainnya.

Hubungi admin kami sekarang jika Anda membutuhkan layanan jasa pengurusan izin usaha jasa pertambangan dan dapatkan layanan terbaik kami dengan biaya yang terjangkau!

Awas Kena Sanksi, Segera Urus Izin Usaha Kost kosan Agar Aman!

Awas Kena Sanksi, Segera Urus Izin Usaha Kost kosan Agar Aman!

Punya usaha rumah kost? Wajib kantongi izin usaha kost. Berlaku untuk wilayah Jakarta dan kota-kota lainnya. Perizinan utama yang Anda butuhkan adalah NIB dan Sertifikat Standar untuk skala yang lebih besar.

Sebelum menjelaskan persoalan teknis seputar perizinan mari kita pahami kembali definisi dan lingkup bisnis ini. Di Indonesia rumah kost atau indekos seringkali kita artikan sebagai bangunan yang disewakan kepada beberapa orang untuk periode waktu yang telah ditentukan.

Pada kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi usaha seperti ini sangat potensial dan bisa menjadi passive income yang cukup bagus. Namun, seperti usaha lainnya penyewaan tempat kost juga butuh izin usaha.

Melihat kurangnya kesadaran mengenai legalitas bisnis di bidang ini, kami berminat untuk menjelaskan lebih lengkap mengapa perizinan penting, sanksi jika tidak patuh, sampai alur pengurusan izinnya.

Mengapa Perlu Mengurus Izin Usaha Kos kosan?

Karena ini merupakan bukti dari kepatuhan pemilik usaha terhadap undang-undang, guna memastikan bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung jawab izin usaha bersifat mengikat, jika tidak dipatuhi maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi. Sebagai catatan, setiap daerah punya perda yang berbeda. Di sini kami contohkan beberapa perda di DKI Jakarta mengenai perizinan tempat kost:

izin usaha tempat kost

Dalam Pasal 61 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 pemilik kost yang menjalankan usaha tanpa izin bisa terancam pidana kurungan paling sebentar 30 hari dan paling lama 180 hari dengan denda paling banyak 5 juta.

Lebih lanjut, dalam peraturan yang berbeda Pasal 77A Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang diubah dengan UU Cipta Kerja.

Pelaku usaha risiko rendah dan menengah tidak mendapatkan sanksi pidana , namun tetap terkena sanksi administratif yang dapat menghambat kemajuan usaha dan mengurangi kepercayaan masyarakat.

Memahami Izin Usaha Tempat Kost dan KBLI-nya

Seperti yang sudah kami sampaikan di paragraf pertama artikel ini, izin yang Anda butuhkan adalah NIB dan Sertifikat Standar untuk skala kost yang lebih besar. Acuan skala usaha ditinjau dari analisis risiko terhadap OSS RBA.

Baca juga: Mengenal OSS RBA Lebih Jauh Lagi

Pertama, kita perlu ketahui terlebih dahulu jenis KBLI apa yang pas untuk usaha penyewaan kos kosan.  Setelah melihat informasi KBLI 2020 di OSS, usaha kost termasuk ke dalam KBLI 55900 dengan judul “Penyediaan Akomodasi Lainnya”

Sebagai tambahan, KBLI OSS tersebut membahas mengenai usaha jasa pelayanan penginapan dalam waktu yang tidak singkat, lebih lama, atau sementara untuk pelajar, pekerja, dan sebagainya.

Melihat analisis risiko dari jenis usaha ini, penyewaan tempat kost dikategorikan sebagai usaha menengah rendah mengingat untuk pembukaan usaha ini Anda terlebih dahulu perlu mempunyai tanah dan bangunan yang cukup besar lengkap dengan jumlah kamar yang banyak.

Dalam ketentuannya, izin usaha risiko menengah rendah wajib mengurus NIB dan Sertifikat Standar.

Prosedur Pengurusan NIB

Setelah mengetahui bagian mendasar mengenai KBLI dan definisi usaha, langkah berikutnya adalah mengetahui NIB (Nomor Induk Berusaha) yang seringkali berfungsi sebagai KTP-nya pemilik bisnis.

Untuk memperoleh NIB, maka Anda perlu menyiapkan persyaratan dasar terlebih dahulu. Berikut ini beberapa data yang diperlukan untuk mengurus NIB menurut Peraturan BKPM 4/2021:

  • Nama dan Nomor NIK
  • Alamat tempat tinggal
  • Bidang usaha
  • Besaran rencana penanaman modal
  • Rencana penggunaan tenaga kerja
  • Lokasi penanaman modal
  • Nomor kontak usaha
  • NPWP pelaku usaha perorangan
  • Rencana permintaan fasilitas lainnya

Syarat di atas berlaku apabila Anda memposisikan diri sebagai pemilik usaha perorangan bukan badan usaha. Sebagian besar usaha indekos rata-rata perorangan, jadi lebih kurang Anda bisa mengikuti persyaratan tersebut.

Namun, jika Anda ingin mendirikan usaha sewa kost skala besar dengan perizinan badan usaha PT/CV maka bisa menyesuaikan persyaratannya di bagian OSS.

Cara Membuat Izin Usaha Kost dengan NIB

Setelah mengetahui persyaratan yang dibutuhkan, selanjutnya adalah mengetahui alur permohonan izinnya. Berikut lebih kurang alur pengurusannya:

Pertama, Anda bisa membuka laman OSS resmi

Kemudian, melanjutkan proses pendaftaran dengan menggunakan email dan nomor telepon aktif

Lalu, lakukan verifikasi akun yang masuk ke email untuk mengaktivasi akun

Setelah itu,lakukan login pada laman OSS lalu sampai masuk ke “Dashboard/halaman utama” lalu arahkan ke bagian (NIB)

Selanjutnya, pilih pengajuan baru lalu isi setiap data yang diperlukan

Setelahnya, simpan data dan centang pernyataan mandiri

Terakhir, cek data NIB lalu unduh Nomor Induk Berusaha sudah terbit

Adapun untuk pengajuan Sertifikat Standar agak sedikit lebih rumit, prosesnya sendiri tetap melalui dashboard OSS. Pengajuan membutuhkan persetujuan dari pemerintah daerah. Sertifikat Standar yang terbit belum berlaku efektif dan perlu di verifikasi terlebih dahulu.

Tidak ingin pusing memikirkan prosedur izin usaha kost di Jakarta atau daerah lainnya? Hubungi Kreasi Mandiri, kami siap membantu mempermudah setiap proses di atas dengan cepat dan tentunya aman.

Izin Usaha Industri Persyaratan dan Alur Pengurusannya

Izin Usaha Industri Persyaratan dan Alur Pengurusannya

Apakah Anda pebisnis baru yang ingin mengembangkan usaha di bidang industri pabrik, manufaktur produksi dan sejenisnya? Jika iya, maka informasi Izin Usaha Industri ini cukup relevan untuk dibaca.

Untuk meningkatkan pemahaman pelaku bisnis mengenai legalitas usaha, kami akan menjelaskan ringkasan semua yang berkaitan dengan IUI (Izin Usaha Industri) definisi, landasan hukum, dan prosedur pengurusannya.

Apa Itu Izin Usaha Industri (IUI)?

Izin Usaha industri adalah izin operasional untuk melakukan kegiatan industri yang mengolah bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru.

IUI diberikan kepada setiap pemilik bisnis atau badan usaha di bidang perindustrian bisa berupa tekstil, produksi makanan, otomotif, dan lain sebagainya. Saat diterbitkannya tulisan ini IUI masih berlaku di Indonesia untuk skala usaha menengah maupun besar.

Dasar hukum

Berikutnya pemilik bisnis wajib memahami dasar hukum dari pengurusan IUI. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, IUI mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah:

  1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (IUI)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronika dalam Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan
  4. Permenperin Nomor 15 Tahun 2019 tentang penerbitan izin usaha industri dan izin perluasan dalam kerangka pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Bagaimana Prosedur Pengurusan Izin Usaha Industri?

Ketentuan pengurusan IUI sempat mengalami perubahan di 2019 – sekarang. Beberapa langkah yang nantinya akan Anda lalui untuk memperoleh IUI antara lain sebagai berikut:

izin usaha industri oss

1. Mendapatkan Surat Rekomendasi

Secara umum, pertama Anda perlu menghubungi DPMPTSP daerah setempat untuk memperoleh surat rekomendasi. Ada kemungkinan sebagai pemohon Anda akan diminta untuk mengisi formulir tertentu sesuai kebijakan yang ada.

2. Diproses Sesuai dengan Persyaratan

Pemohon perlu melengkapi terlebih dahulu persyaratan utama untuk mengurus IUI. Sejumlah dokumen yang bisa Anda siapkan yaitu:

  • Mengisi formulir permohonan
  • KTP direksi dan dewan komisaris (fotokopi)
  • Fotokopi NPWP
  • Akta Pendirian Perusahaan
  • IMB/PBG
  • Izin lokasi/PKKPR
  • Izin lingkungan

Untuk permohonan IUI baru biasanya memang lebih kompleks persyaratannya. Berkas harus dipastikan lengkap dulu sebelum mengajukannya ke DPMPTSP, tujuannya agar tidak bolak-balik melengkapi persyaratan.

3. Tinjauan Lapangan Survey

Kegiatan industri skala menengah hingga besar seringkali memberikan dampak baik dari segi tata letak tempat, persoalan lingkungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dari pihak daerah setempat akan melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan pemohon yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan baik itu legalitas dasar dan sebagainya.

4.Proses Penyelesaian

Pengurusan IUI membutuhkan waktu sekitar 5 hari kerja, bisa lebih lama tergantung banyak faktor. Setelah semua proses selesai,maka IUI akan terbit dan berlaku aktif dengan masa berlaku 3 tahun seterusnya dapat Anda perpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai catatan, alur pengurusan IUI bisa saja berubah menyesuaikan dengan kemajuan birokrasi di Indonesia. Anda bisa juga mempelajari fungsi dan kegunaan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional). Sistem terintegrasi ini disebut bisa juga digunakan untuk melakukan verifikasi teknis IUI.

Manfaat Izin Usaha Industri

Dengan mengurus IUI maka perusahaan Anda telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Manfaatnya tentu bagus untuk berbagai pihak, antara pemilik usaha dan pemerintah sama-sama untung.

Manfaat IUI bagi pemilik usaha:

  • Meningkatkan kredibilitas usaha industri untuk bekerjasama dengan mitra bisnis, vendor, dan sebagainya
  • Membuat operasional usaha semakin lancar minim kendala di perizinan
  • Menyatakan bahwa perusahaan mampu memenuhi ketentuan perundang-undangan

Manfaat IUI untuk pemerintah daerah:

  • Memudahkan pemerintah untuk memastikan industri yang berdiri sudah sesuai ketentuan
  • Menciptakan iklim usaha yang tertib atas kepatuhan terhadap legalitas perindustrian
  • Mempermudah pembinaan dan kemudahan bagi industri kecil dan menengah
  • Mencatat sumber pendapatan daerah terdata dengan jelas

Jasa Pengurusan Izin Usaha Industri

Apakah Anda mengalami kendala dalam pengurusan IUI? Tidak ada salahnya untuk menggunakan bantuan tenaga profesional untuk mempermudah setiap prosesnya. Kemudahan yang Anda dapatkan dengan memakai jasa profesional memastikan persyaratan lengkap, proses yang lebih cepat dan mudah.

PT Adhikari Kreasi Mandiri terus berkomitmen untuk mendukung kemudahan dan kemajuan usaha di Indonesia. Kami memberikan solusi yang Anda cari, hubungi kami dan dapatkan jawaban untuk mengurus izin usaha industri dan legalitas lainnya bersama konsultan profesional.

Apa Itu Pengembangan Perizinan Berusaha dalam OSS RBA?

Apa Itu Pengembangan Perizinan Berusaha dalam OSS RBA?

Apapun skala usaha Anda baik itu mikro,kecil, sedang, ataupun besar sebaiknya sudah memiliki data yang terekam di sistem OSS RBA. Dengan begitu nantinya akan lebih mudah untuk melakukan pengembangan perizinan berusaha.

Namun, tunggu dulu memangnya apa itu pengembangan izin berusaha?
Pengembangan perizinan berusaha adalah fitur yang terdapat dalam OSS, berfungsi untuk mempermudah pemilik bisnis untuk menambah produk layanan, penambahan lokasi usaha, dan penambahan bidang usaha.

Fitur ini dapat kalian akses melalui dashboard OSS. Setiap bagian pengembangan izin ada sejumlah data dan persyaratan yang harus terpenuhi agar proses update data usaha dapat dilakukan dengan sukses.

Kami perjelas lagi, pengembangan perizinan berusaha dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor manapun, sepenuhnya dilakukan via OSS RBA.

Macam-macam Pengembangan Perizinan Berusaha

Ada setidaknya tiga hal penting yang tercantum ke dalam bagian dari pengembangan izin usaha. Bagian tersebut antara lain:

Sumber: oss.go.id, pengembangan izin berusaha
  • Penambahan produk atau jasa
  • Penambahan lokasi usaha
  • Penambahan bidang usaha

Kami akan mencoba membahas satu persatu dari pengembangan izin usaha. Jadi, sebelum beralih ke dashboard, silahkan pahami dulu penjelasan berikut supaya tidak salah isi data.

Penambahan Produk atau Jasa

Adalah fitur yang digunakan jika Anda mempunyai produk baru atau jasa baru dalam usaha yang saat ini sedang dikelola. Sepertinya akan lebih mudah memahami hal ini dengan contoh yang nyata.

Misal, Anda adalah pemilik usaha keripik pisang rumahan. Kalau dilihat dari skala risikonya, tergolong ke dalam usaha risiko rendah masih kategori UMKM.

Setelah melakukan banyak pertimbangan, Anda memutuskan untuk memproduksi produk yang berbeda menimbang potensi dan keuntungannya yaitu produksi sambal dan bumbu dapur untuk diekspor ke mancanegara.

Kedua produk ini pada dasarnya sangat berbeda, hal semacam ini dapat kita katakan sebagai contoh sederhana untuk pengembangan perizinan berusaha bagian penambahan produk atau jasa.

Penambahan Lokasi Usaha

Selanjutnya, ada juga pengembangan izin yang berupa penambahan lokasi bisnis. Dalam konteks ini, pemilik usaha tidak menambah produk baru melainkan membuka tempat usaha di lokasi yang berbeda dari lokasi pertama.

Ya, hal semacam ini juga bisa dikatakan pengembangan karena hal ini bisa saja menjadi tanda bahwa usaha tersebut profitnya bagus, sehingga bisa memperluas jangkauan ke konsumen.

Agak sedikit rumit dari yang pertama, penambahan lokasi usaha nantinya akan disertai dengan pertanyaan yang cukup banyak di opsi OSS.

Anda diminta untuk mencantumkan luas lahan usaha dan satuannya, kejelasan mengenai status lahan apakah sudah menguasai lahan atau hanya sewa, posisi persis usaha melalui titik latitude dan longitude atau file polygon.

Penambahan Bidang Usaha

Terakhir, ada penambahan bidang usaha yang berarti menambahkan jenis usaha baru pada akun OSS Anda. Tidak hanya itu, biasanya ada perbedaan juga dari segi KBLI-nya.

Kami contohkan lagi dengan menggunakan konsep yang sama seperti nomor pertama. Posisikan diri Anda sebagai produsen oleh-oleh dalam kemasan produksi rumahan perorangan bukan badan usaha atau pabrik.

Melihat potensi bisnis yang besar di bidang penjualan souvenir, Anda ingin mencoba mengembangkan usaha di bidang tersebut. Dari sini sudah terlihat bidang usaha yang pertama dan kedua sangatlah jauh perbedaannya.

Pertama masih termasuk kategori olahan makanan, sedangkan yang kedua terhitung benda. Hal semacam inilah yang disebut sebagai penambahan bidang usaha, adapun untuk data yang perlu diisi juga cukup banyak di OSS.

Baca juga: Apa Saja yang Bisa Diurus di OSS? Ini Daftar Lengkapnya

Cara Melakukan Pengembangan Perizinan Berusaha

 Setelah mengetahui definisi dan jenis pengembangan usaha, sekarang mari kita bicara soal prosesnya. Agaknya seperti apa cara melakukan pengembangan seperti data usaha di OSS? Berikut penjelasan singkatnya.

pengembangan perizinan oss
Sumber: oss.go.id
  • Pertama, silahkan login menggunakan akun OSS yang sudah terdaftar. Sebaiknya gunakan PC/laptop untuk mempermudah proses pengisian data nantinya
  • Kemudian, arahkan kursor ke bagian “Perizinan Berusaha” lalu klik bagian menu “Pengembangan”
  • Selanjutnya, klik tombol “Tambah bidang usaha” lalu klik kembali “Pilih bidang usaha” sesuai dengan apa yang muncul di OSS
  • Setelah itu, lengkapi data usaha sesuai dengan formulir OSS. Nantinya akan muncul konfirmasi apakah usaha ini termasuk utama atau penunjang, dan berbagai opsi lainnya
  • Anda dapat memilih pengembangan yang ingin dilakukan pada usaha yang saat ini sudah ada apakah ingin menambah produk jasa, tambah lokasi usaha, atau bidang usaha

Demikian penjelasan mengenai pengembangan perizinan berusaha pada sistem OSS RBA. Jika Anda mendapati masalah saat mengurus OSS atau melakukan pengubahan dan penambahan data bisa berkonsultasi dengan tim Adhikari Kreasi Mandiri.

Kami menyediakan berbagai solusi untuk urusan OSS RBA untuk UMKM maupun perusahaan besar. Mulai dari pembuatan NIB, pengurusan sertifikat standar, dan lain-lain. Biaya yang terjangkau, dan proses yang cepat hubungi kami untuk informasi lebih lengkapnya.

Kelebihan dan Kekurangan PT, Bentuk Usaha Paling Diminati

Kelebihan dan Kekurangan PT, Bentuk Usaha Paling Diminati

Perusahaan PT (Perseroan Terbatas) diklaim punya banyak kelebihan. Mayoritas masyarakat di Indonesia sangat akrab dengan bentuk usaha ini. Terlepas dari popularitasnya, apakah benar legalitas ini tepat untuk bisnis Anda?
Ada banyak faktor untuk menentukan bentuk usaha, pebisnis yang hebat sekalipun bukan tidak mungkin akan kebingungan jika sudah berhadapan dan hal semacam ini.

Oleh karena itu, kami selaku konsultan perizinan berinisiatif untuk membantu Anda dengan menjabarkan kelebihan dan kekurangan PT.

Harapannya setelah membaca penjelasan berikut Anda bisa lebih terbuka dan mudah untuk membuat keputusan.

Pada kesempatan sebelumnya, kami sudah menjelaskan perbedaan PT dan CV. Kali ini kita hanya akan fokus ke PT saja. Silahkan cek penjelasan berikut agar tidak bimbang lagi.

Kelebihan Badan Usaha Berbentuk PT

Di bawah ini sejumlah keunggulan usaha PT dilihat dari beberapa aspek, mulai dari kepemilikan saham, keamanan aset, dan lain sebagainya.

1. Aset Pribadi Tidak Terdampak Saat Pailit

Poin pertama kelebihan PT yaitu bentuk usaha berbadan hukum yang diakui secara terpisah dilihat dari status pendiriannya.

Hal ini berarti apabila terjadi kondisi sulit perusahaan mengalami pailit atau kebangkrutan maka kewajiban perusahaan hanya terbatas pada jumlah modal yang disetorkan.

Dalam hal ini aset pribadi Anda tidak bisa digunakan untuk membayar atau melunasi hutang perusahaan tersebut

Persoalan ini dipertegas dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) Di sana tercantum bahwa tanggung jawab pemegang saham sebatas pada jumlah saham yang dimiliki.

Sebagai perbandingan, usaha berbentuk CV tidak menerapkan sistem ini. Jika terjadi pailit, maka tanggung jawab pemilik usaha akan terus berjalan sampai ke aset dan harta pribadinya.

Baca juga: Perbedaan PT dan CV, Ini yang Harus Dicek Sebelum Urus Izin!

2. Jangka Waktu Tanpa Batasan

Masih mengacu pada Undang-Undang tentang PT tertera pada Pasal 6 disebutkan bahwa usaha jenis ini mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas, sebagaimana sudah tercantum dalam anggaran dasar.

Hal ini berarti, jika terjadi sesuatu pada direktur yang membuatnya meninggal dunia maka kepemilikan PT dapat dialihkan kepada orang yang sudah dipercaya. Dengan demikian, usaha dapat terus dijalankan dan kondisinya tetap stabil tidak terlalu terguncang.

Inilah alasan kenapa perusahaan besar rata-rata tanpa ragu memilih bentuk usaha PT sebagai status badan usahanya untuk jangka panjang.

3. Kepemilikan Saham yang Mudah Dialihkan

Kelebihan PT yang terakhir yaitu kemudahan dalam memindahkan kepemilikan saham. Menurut Pasal 31 Ayat (1) UU PT, saham adalah aset tidak berwujud dan statusnya dapat dialihkan kepada pihak lain.

Sebagai contoh, saham dapat dijual kepada pihak ketiga. Kemudian, pembeli saham tersebut nantinya akan menjadi pemegang saham pada PT.

Regulasi mengenai tata cara pengalihan saham juga sudah diatur di dalam undang-undang. Tentunya ini mempermudah setiap proses yang akan Anda lakukan.

Kekurangan PT yang Penting untuk Dipahami

Meskipun dikenal sebagai bentuk usaha yang begitu populer, bukan berarti Perseroan Terbatas tidak memiliki kekurangan. Berikut ini sejumlah rangkuman yang berhasil kami kumpulkan mengenai risiko sekaligus kekurangan badan usaha berbentuk PT.

  • Pengurusannya butuh biaya yang besar
  • Proses permohonan izin yang cukup memakan waktu yang lama
  • Tanggungan pajak yang lumayan tinggi
  • Proses pembubaran yang rumit
  • Modal utama sudah ditentukan sejak awal, sekurang-kurangnya Rp 50 juta
  • Tidak cocok untuk UMKM

Kesimpulan dari Pembahasan

Pada dasarnya setiap bentuk usaha pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, hal ini juga berlaku untuk PT. Jadi, sepertinya cukup wajar untuk mengetahui hal ini.

Semestinya dengan mengetahui kedua sisi dari PT, maka Anda sekarang sudah punya gambaran awal untuk menentukan bentuk usaha yang akan didirikan. Untuk menyederhanakan penjelasan ini, Anda bisa tanyakan kepada diri sendiri apakah usaha yang didirikan termasuk UMK atau non-UMK?

Jika usaha Anda termasuk UMK (Usaha Menengah Kecil) atau bahkan mikro, maka PT tidaklah cocok untuk usaha Anda. Ada baiknya untuk melirik PT Perorangan atau CV (Persekutuan Komanditer sebagai alternatifnya.

Namun, jika usaha Anda modalnya besar minimal Rp 50 juta dan siap dengan segala risiko yang sudah kami paparkan maka silahkan mengurus PT.

Ingin lebih mudah mengurus PT? Hubungi jasa pendirian PT dari Adhikari Kreasi Mandiri. Kami menyediakan solusi pengurusan legalitas yang Anda butuhkan. Perusahaan kami bisa membantu Anda mengurus izin UMK maupun non-UMK.

Untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai layanan kami, silahkan hubungi kami.