Pada beberapa waktu yang lalu, kami pernah membahas mengenai SBUJPTL untuk jasa pemeliharaan tenaga listrik. Bagi yang melewatkannya, di sana sempat kami bahas secara sekilas bahwa SBUJPTL dan IUJPTL itu berbeda tapi keduanya saling berkaitan.

Untuk mendapatkan IUJPTL, badan usaha perlu mengurus SBUJPTL terlebih dahulu. Sementara itu, untuk memperoleh SBU maka Sertifikat Kompetensi (SKTTK DJK) menjadi salah satu syarat utamanya.

Setiap sertifikat dan perizinan di bidang ketenagalistrikan punya keterkaitan. Lantas, sebenarnya apa yang membuat SBUJPTL dan IUJPTL berbeda? Anda akan segera mengetahui jawabannya. Silahkan simak informasi lebih lengkap di bawah.

Perbedaan SBUJPTL dan IUJPTL dalam Bidang Ketenagalistrikan

Pertama mari kita ingat kembali definisi dari keduanya, ini akan sangat membantu saat membedakan antara SBUJPTL dan IUJPTL.

SBUJPTL adalah kepanjangan dari Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Sertifikat ini diterbitkan oleh Kementerian ESDM RI kepada badan usaha. Sertifikasi ini berfungsi sebagai syarat pemenuhan standar dan kualifikasi.

Di sisi lain IUJPTL Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah bukti bahwa badan usaha memenuhi izin yang legal untuk menjalankan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Kalau kita pahami dari segi definisinya saja sudah bisa kita ketahui bahwa SBUJPTL berfokus pada penerbitan otorisasi guna penyediaan usaha, sedangkan IUJPTL secara langsung menyangkut pemberian izin untukk melakukan kegiatan usaha tersebut.

SBUJPTL:

• Bersifat sertifikat dan pengakuan kompetensi dan penetapan kualifikasi bukan surat izin berusaha
• Dikeluarkan oleh LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) atas persetujuan dari Kementerian ESDM
• Diurus melalui portal perizinan Kementerian ESDM
• Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2021 Pasal 18 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013

IUJPTL

• Merupakan surat izin usaha, pemberian izin bahwa badan usaha dapat menjalankan kegiatan bisnis di bidangnya
• Dikeluarkan langsung oleh Kementerian ESDM tanpa melalui LSBU
• Pengurusannya melalui portal OSS RBA terintegrasi dengan sistem Kementerian ESDM
• Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

Jika ingin dibandingkan dari bentuk dokumennya sendiri, SBUJPTL biasanya berbentuk sertifikat warna kertas hijau di dalamnya terdapat lembaga akreditasi, lembaga yang menerbitkan sertifikat, dan logo kementerian ESDM.

Semetara itu, dokumen IUJPTL berbentuk kertas putih lebih kurang mirip seperti dokumen OSS, terdapat lambang burung garuda di bagian atas tengah dan informasi bahwa IUJPTL adalah bagian dari Perizinan Berbasis Risiko.

Jadi, singkatnya badan usaha tidak bisa menjalankan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan jika hanya memiliki SBUJPTL. Mereka juga perlu menyelesaikan permohonan IUJPTL untuk mendapatkan izin yang dibutuhkan.

Lebih Penting Mana, SBUJPTL atau IUJPTL?

Keduanya penting, tidak bisa dibandingkan dari salah satu sisi saja. Perusahaan di bidang ketenagalistrikan membutuhkan keduanya untuk menjalankan kegiatan usaha. Dasar hukumnya sudah jelas, kami cantumkan keduanya di atas.

Ini menunjukkan bahwa urgensi pengurusan SBUJPTL dan IUJPTL merupakan hal yang tidak bisa disepelekan. Lebih dari itu, berikut ini manfaat pengurusan SBUJPTL dan IUJPTL menyesuaikan dengan lingkupnya:

SBUJPTL:

• Meningkatkan kredibilitas badan usaha kepada klien atau mitra bisnis
• Memberikan rasa aman karena memastikan pekerjaan dilakukan oleh tim yang berkompeten
• Memberikan hasil kerja yang lebih baik karena pemenuhan kualifikasi sesuai rekomendasi Kementerian ESDM
• Pemenuhan standar Keselamatan Ketenagalistrikan

IUJPTL:

• Menjamin kelancaran kegiatan operasional bisnis, mencegah masalah legalitas yang bisa membuat Anda terkena sanksi dari pemerintah
• Bentuk kepatuhan kepada negara dan menjamin bahwa kegiatan usahanya legal dan resmi
• Bukti tanggung jawab badan usaha dalam kepemilikan izin berusaha dan menjalankan kegiatan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan persyaratan yang ada

Itu dia penjelasan mengenai perbedaan SBUJPTL dan IUJPTL. Bagaimana menurut Anda apakah informasi ini cukup bermanfaat? Semoga dengan membaca penjelasan di atas kebingungan mengenai kedua dokumen ketenagalistrikan ini bisa berkurang.

Sebagai informasi tambahan jika badan usaha Anda belum mempunyai salah satu atau kedua dokumen di atas maka bisa mempermudah prosesnya dengan bantuan jasa profesional dari tim Kreasi Mandiri.

Kami siap membantu pengurusan SBUJPTL dan IUJPTL di Indonesia. Dapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi admin. Sekian dan terima kasih, sukses selalu untuk proyek yang Anda kerjakan.

Apakah Anda ingin memulai usaha pertambangan? Sebelum bisa melakukannya penting untuk mengetahui apa saja izin usaha yang dibutuhkan supaya kegiatan tambang nantinya bisa berjalan dengan lancar minim hambatan. Namun, izin usaha pertambangan itu jenisnya berbeda-beda salah satu bagian terpentingnya yaitu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

Apa Itu IUP Eksplorasi?

Menurut Peraturan Menteri ESDM izin usaha pertambangan eksplorasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan atau suatu pihak tertentu untuk melakukan tahapan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di suatu wilayah.

Selain IUP eksplorasi umum, ada juga IUP eksplorasi khusus yang secara spesifik hanya diberikan oleh pihak tertentu dengan wilayah pertambangan khusus.

Dalam alurnya kegiatan pertambangan bisa dilakukan setelah Anda memperoleh IUP Operasi Produksi, namun untuk memperoleh izin tersebut badan usaha perlu menyelesaikan dulu tahapan eksplorasi dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Syarat untuk Permohonan IUP Eksplorasi di Indonesia

Untuk mendapatkan IUP eksplorasi, pemohon perlu melengkapi beberapa persyaratan yang sifatnya dokumen dan non-dokumen. Berikut ini kami berikan beberapa di antaranya

Syarat dokumen/berkas:

• Profil badan usaha
• Akta pendirian badan usaha
• NPWP badan
• Susunan direksi dan daftar pemegang saham
• Surat keterangan domisili
• Peta WIUP lengkap dengan batas geografis sesuai dengan ketentuan
• Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi
• Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP sesuai dengan komoditas tambangnya
• Dan sebagainya

Syarat Non-dokumen:

• Menyediakan tenaga kerja kompeten dengan kebutuhan usaha pertambangan
• Melengkapi kebutuhan alat pertambangan
• Penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
• Dan lain-lain

Untuk pendaftaran IUP Eksplorasi bisa mengunjungi situs perizinan.esdm.go.id, Anda bisa melakukan pengurusan izin secara mandiri atau menggunakan bantuan jasa pengurusan IUP dari konsultan pihak ketiga.

Sub Bidang Eksplorasi Pertambangan

Sebelum menyelesaikan pengurusan IUP Eksplorasi Anda bisa cek terlebih dahulu sub bidang eksplorasi yang terdiri dari beberapa bagian, antara lain sebagai berikut:

Sub Bidang

1. Manajemen Eksplorasi

2. Penentuan Posisi

3. Pemetaan Topografi

4. Pemetaan Geologi

5. Geokimia

6. Geofisika

7. Survei Bawah Permukaan

8. Geoteknik

9. Pemboran Eksplorasi

11. Perhitungan Sumber Daya dan Cadangan

Penyesuaian sub bidang menjadi hal yang cukup penting saat Anda melakukan pengisian data dan informasi di portal perizinan usaha pertambangan Minerba.

Pastikan sub bidang-nya tidak salah dan sesuai dengan bidang pekerjaan atau aktivitas eksplorasi pertambangan yang Anda kerjakan.

 Manfaat Mengurus IUP Eksplorasi yang Belum Banyak Diketahui

Izin pertambangan eksplorasi punya tujuan penting untuk memastikan bahwa badan usaha atau organisasi terkait dapat memenuhi syarat utama seperti penyelidikan dan studi kelayakan wilayah.

Dengan demikian risiko dampak negatif yang disebabkan karena usaha pertambangan bisa dicegah.

Eksplorasi yang dilakukan haruslah memperhatikan aspek keselamatan lingkungan dan kondisi sosial masyarakat di area pertambangan. Ini sudah menjadi tanggung jawab setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang tersebut.

Selain itu, pemenuhan IUP eksplorasi juga menunjukkan bahwa badan usaha patuh dan memenuhi ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, usaha pertambangan bisa lebih mudah dikembangkan dan tidak terkendala di bagian operasional atau hal lainnya.

Sanksi Menjalankan Usaha Tanpa Izin Pertambangan Eksplorasi

Sanksi bagi pelanggar tetaplah ada, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP bisa dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Jadi, kami rasa sebagai pembaca Anda sudah bisa memahami bahwa IUP Eksplorasi ini punya peran yang sangat penting dalam keberlangsungan usaha pertambangan.

Namun, bagaimana jika terdapat kendala dalam permohonan IUP? Atau mungkin tidak tahu prosedur-prosedurnya?

Apabila hal ini terjadi, Anda bisa mempelajari alur pengurusan IUP melalui web resmi Perizinan Kementerian ESDM. Namun, jika sudah menyimak panduan yang ada tetap masih ragu maka saran kami lebih aman menggunakan bantuan konsultan yang sudah berpengalaman.

Baca juga: Pengurusan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

PT Adhikari Kreasi Mandiri menyediakan solusi dan kemudahan untuk pengurusan IUP Eksplorasi yang sedang Anda butuhkan. Hubungi kami dan dapatkan layanan konsultasi bersama ahlinya serta proses permohonan IUP yang lebih aman dan cepat.

Tingginya permintaan untuk kebutuhan tempat tinggal membuat bisnis properti dan real estat seakan tidak pernah sepi.

Setiap tahunnya usaha ini bisa terus relevan tak peduli dengan perkembangan zaman atau kemajuan teknologi, kebutuhan rumah, apartemen, dan tempat tinggal akan terus meningkat.

Bagi Anda yang ingin mencoba mengembangkan bisnis di bidang ini, pastikan untuk melengkapi izin usaha bisnis properti dan real estat dengan benar.

Bagaimanapun juga jual beli properti nilainya tidak sedikit. Untuk memastikan Anda adalah agen properti yang terpercaya maka semestinya legalitas menjadi pertimbangan utama.

Seberapa Penting Izin Usaha Properti dan Real Estat?

Izin usaha punya peran penting yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan juga kredibilitas bisnis.

Tanpa izin usaha, maka kegiatan bisnis yang Anda jalankan adalah ilegal menyalahi ketentuan undang-undang dan bisa dikenakan sanksi.

Bisnis agen properti yang legal saja kadang bisa kurang dipercaya karena faktor lainnya apalagi yang tidak berizin sama sekali, tentunya ini merupakan kekurangan tersendiri yang harus dibenahi.

Adanya izin berusaha untuk bisnis properti dan real estat memberikan manfaat sebagai berikut:

• Membuat usaha Anda terdaftar di data pemerintah
• Kepatuhan terhadap undang-undang
• Meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen

Penjelasan Spesifik Bisnis Properti dan Real Estat dan Kode KBLI

Saat ini bisnis properti dan real estat yang sedang populer adalah agen properti penjualan rumah, menawarkan apartemen sewa, dan lain sebagainnya.

Jika ini adalah jenis usaha yang ingin Anda coba, maka kita tentukan secara pasti kategori usaha di bidang ini.

Melihat dari deskripsinya, kegiatan properti di atas termasuk ke dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 68111 dengan judul “Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa.”

Uraian KBLI 68111

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa.

Seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya).

Selain itu, termasuk juga penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan.

Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk di operasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa di pindah-pindah.

Izin Apa Saja yang Dibutuhkan untuk Bisnis Properti Ini?

Persyaratan izin berusaha menyesuaikan dengan skala bisnisnya. Karena jika kita melihat di situs OSS KBLI 68111 bisa termasuk ke dalam empat kategori.

Beberapa di antaranya yaitu: mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Di sana tidak diatur berapa luas lahan yang dibutuhkan.

Namun, dengan memperhatikan penjelasan di atas bisa Anda pahami izin yang di butuhkan antara lain:

1. Legalitas dasar, yang bisa di peroleh setelah pendirian usaha berbentuk PT Perorangan, CV atau PT seperti SK Kementerian, NPWP, dan lain-lain
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Sertifikat Standar
4. Tanda registrasi pada Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) dalam transisi menuju Sertifikat Usaha Real Estat (SURE)
5. Perizinan khusus: PBG, Sertifikat jual beli, KKPR
6. Dan perizinan penunjang lainnya

Kewajiban Perizinan Berusaha Menurut OSS

Berdasarkan ketentuan OSS, usaha yang termasuk ke dalam KBLI 68111 mempunyai kewajiban untuk melakukan hal berikut.

1. Membuat rencana tapak (untuk pembangunan rumah tapak) dan atau rencana pemanfaatan lantai (apabila rumah susun) yang di sahkan sebelum permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan badan usaha

Selain itu, secara tidak tertulis agen properti juga wajib memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan informasi yang transparan kepada konsumen termasuk pembiayaan, status tanah, dan syarat ketentuan lainnya apabila ada.

Agen properti tentunya juga siap bertanggung jawab apabila terbukti melakukan tindak penipuan atau kegiatan merugikan lainnya.

Jasa Pengurusan Izin Usaha Agen Properti di Indonesia

Kesulitan dalam mengurus izin usaha properti dan real estat? Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Hubungi konsultan untuk membantu prosesnya menjadi lebih cepat dan mudah.

Kami adalah perusahaan PT Kreasi Mandiri yang bisa membantu pengurusan izin usaha bisnis agen properti. Anda bisa sesuaikan bentuk usaha yang ingin di dirikan lengkap dengan perizinan OSS seperti NIB, Sertifikat Standar, dan lain sebagainya.

Mendirikan bisnis menjadi jauh lebih mudah jika proses pengurusan izin usahanya menggunakan bantuan konsultan. Tidak percaya? Langsung saja konsultasi bersama tim kami dan nikmati kemudahannya.

Kami sudah cukup sering membahas mengenai SKK konstruksi, tapi tampaknya masih banyak tenaga kerja yang masih bimbang apakah sertifikat kompetensi ini benar-benar penting? Untuk membuktikannya kepada Anda, di sini kami akan jelaskan secara lebih lengkap manfaat memiliki SKK konstruksi dari berbagai sisi.

Harapannya setelah membaca penjelasan ini Anda tidak lagi ragu untuk segera mengurus Sertifikat Kompetensi Konstruksi demi kelancaran proyek dan juga pemenuhan syarat perundang-undangan.

5 Manfaat SKK Konstruksi yang Bisa Membuat Anda Menyesal Tidak Mengurusnya

Ada banyak benefit yang bisa diperoleh tenaga kerja dan ahli konstruksi apabila sudah mempunyai SKK. Beberapa di antaranya sebagai berikut, jangan sampai Anda terlambat menyadari pentingnya sertifikat ini dalam pekerjaan.

1. Membuktikan Bahwa Anda “Kompeten”

Pertama, SKK konstruksi dapat membuktikan secara valid bahwa Anda adalah tenaga profesional yang kompeten di bidangnya. Umpamanya seperti ini, perusahaan ingin menunjuk tenaga ahli dalam bidang pemeriksa kelaikan fungsi struktur bangunan gedung.

Jika tidak ada SKK, bagaimana mereka bisa tahu bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk pekerjaan/jabatan tersebut?

Namun, dengan adanya SKK jauh lebih mudah untuk membuktikannya. Mereka yang ahli di bidang pemeriksa kelaikan fungsi struktur bangunan gedung setidaknya sudah memiliki SKK klasifikasi Sipil.

Selain itu, sub klasifikasinya adalah “Gedung”, kualifikasinya “Ahli” dan jenjang 9.

Itu adalah contoh sederhananya pentingnya SKK konstruksi sebagai pembuktian bahwa Anda “Kompeten” di bidangnya.

2. Pemenuhan Tanggung Jawab Sebagai Tenaga Konstruksi

Ketentuan pengurusan SKK sudah menjadi kewajiban bagi tenaga konstruksi. Dasar hukumnya juga sudah jelas ada di undang-undang berikut:

• PP No.5 Tahun 2021 terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.9 Tahun 2020
• Permen PUPR No.6 Tahun 2021
• Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
• Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2020

Memiliki SKK konstruksi bukanlah sesuatu yang sifatnya boleh iya dan tidak, melainkan sudah wajib. Apabila Anda bergerak di bidang profesi ini tapi tidak mempunyai SKK maka artinya tidak ada kesungguhan dan tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan pemerintah.

3. Meningkatkan Keselamatan Kerja di Bidang Konstruksi

Segala sesuatu haruslah dilakukan oleh ahlinya, terlebih lagi untuk proyek konstruksi yang sifatnya krusial. Kepemilikan SKK membuat perusahaan mampu mempercayakan pekerjaan pada orang yang tepat.

Hasilnya, risiko kecelakaan kerja berkurang, proyek berlangsung dengan lancar dan aman karena tenaga ahli sudah berpengalaman dan kompeten di bidangnya.

Tidak bisa dibayangkan apabila suatu bagian proyek diserahkan kepada mereka yang belum ahli. Ada begitu banyak risiko yang bisa muncul mulai dari kekeliruan prosedur hingga kegagalan konstruksi yang bisa mengancam keselamatan banyak orang.

4. Portofolio untuk Mempermudah Permohonan Kerja

Sama seperti bidang lainnya, seorang tenaga ahli konstruksi juga memerlukan portofolio agar bisa diterima di perusahaan yang kredibel dengan jenjang karir menjanjikan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengantongi SKK konstruksi sebagai portofolio kemampuan dan kompetensi.

Dokumen copy SKK bisa dilampirkan untuk membuktikan bahwa Anda siap menjadi tenaga kerja profesional sesuai dengan bidang yang sudah dikuasai.

5. Persyaratan untuk Ikut Bergabung dalam Proyek Tender

Proyek konstruksi dengan nilai mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah hanya dipercayakan kepada tenaga konstruksi yang sudah memiliki SKK Konstruksi.

Ini sejalan dengan persyaratan dari segi badan usaha yang wajib memiliki SBU Konstruksi (SBUJK) dengan tenaga ahli kompeten.

Ada banyak kesempatan untuk menjadi bagian dari tim pelaksanaan proyek tender yang mungkin sudah lama Anda nantikan.

Baca juga: Cek! Jasa Pengurusan SKK Konstruksi Klasifikasi Bidang Sipil

Kerugian Jika Tidak Memiliki SKK Konstruksi

• Sulit membuktikan kompetensi dan keahlian di bidang tertentu
• Pelanggaran terhadap undang-undang menunjukkan ketidakpatuhan
• Memperbesar risiko kecelakaan kerja
• Tidak bisa mengikuti proyek tender
• Kesulitan membuktikan portofolio, mempersempit jenjang karir

Jadi, bagaimana apakah Anda masih mau menunda pengurusan SKK konstruksi setelah menyimak manfaat dan penjelasan di atas?

Kami rasa sudah tidak ada lagi hal yang perlu Anda ragukan mengenai pentingnya SKK Konstruksi. Lagipula dalam sekali urus, sertifikat ini bisa digunakan untuk jangka panjang berlaku hingga 5 tahun ke depan dan dapat diperpanjang.

Jika memang kendalanya ada di prosedur permohonan yang rumit karena belum paham alurnya, Anda bisa menggunakan jasa pembuatan SKK konstruksi dari PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Kami siap membantu urus SKK dengan proses yang mudah, cepat, dan biaya yang terjangkau. Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai layanan ini.