Ini Dia 5 Manfaat SKK Konstruksi Bagi Pekerja, Apa Saja?

Ini Dia 5 Manfaat SKK Konstruksi Bagi Pekerja, Apa Saja?

Kami sudah cukup sering membahas mengenai SKK konstruksi, tapi tampaknya masih banyak tenaga kerja yang masih bimbang apakah sertifikat kompetensi ini benar-benar penting? Untuk membuktikannya kepada Anda, di sini kami akan jelaskan secara lebih lengkap manfaat memiliki SKK konstruksi dari berbagai sisi.

Harapannya setelah membaca penjelasan ini Anda tidak lagi ragu untuk segera mengurus Sertifikat Kompetensi Konstruksi demi kelancaran proyek dan juga pemenuhan syarat perundang-undangan.

5 Manfaat SKK Konstruksi yang Bisa Membuat Anda Menyesal Tidak Mengurusnya

Ada banyak benefit yang bisa diperoleh tenaga kerja dan ahli konstruksi apabila sudah mempunyai SKK. Beberapa di antaranya sebagai berikut, jangan sampai Anda terlambat menyadari pentingnya sertifikat ini dalam pekerjaan.

1. Membuktikan Bahwa Anda “Kompeten”

Pertama, SKK konstruksi dapat membuktikan secara valid bahwa Anda adalah tenaga profesional yang kompeten di bidangnya. Umpamanya seperti ini, perusahaan ingin menunjuk tenaga ahli dalam bidang pemeriksa kelaikan fungsi struktur bangunan gedung.

Jika tidak ada SKK, bagaimana mereka bisa tahu bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk pekerjaan/jabatan tersebut?

Namun, dengan adanya SKK jauh lebih mudah untuk membuktikannya. Mereka yang ahli di bidang pemeriksa kelaikan fungsi struktur bangunan gedung setidaknya sudah memiliki SKK klasifikasi Sipil.

Selain itu, sub klasifikasinya adalah “Gedung”, kualifikasinya “Ahli” dan jenjang 9.

Itu adalah contoh sederhananya pentingnya SKK konstruksi sebagai pembuktian bahwa Anda “Kompeten” di bidangnya.

2. Pemenuhan Tanggung Jawab Sebagai Tenaga Konstruksi

Ketentuan pengurusan SKK sudah menjadi kewajiban bagi tenaga konstruksi. Dasar hukumnya juga sudah jelas ada di undang-undang berikut:

  • PP No.5 Tahun 2021 terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.9 Tahun 2020
  • Permen PUPR No.6 Tahun 2021
  • Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  • Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2020

Memiliki SKK konstruksi bukanlah sesuatu yang sifatnya boleh iya dan tidak, melainkan sudah wajib. Apabila Anda bergerak di bidang profesi ini tapi tidak mempunyai SKK maka artinya tidak ada kesungguhan dan tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan pemerintah.

3. Meningkatkan Keselamatan Kerja di Bidang Konstruksi

Segala sesuatu haruslah dilakukan oleh ahlinya, terlebih lagi untuk proyek konstruksi yang sifatnya krusial. Kepemilikan SKK membuat perusahaan mampu mempercayakan pekerjaan pada orang yang tepat.

Hasilnya, risiko kecelakaan kerja berkurang, proyek berlangsung dengan lancar dan aman karena tenaga ahli sudah berpengalaman dan kompeten di bidangnya.

Tidak bisa dibayangkan apabila suatu bagian proyek diserahkan kepada mereka yang belum ahli. Ada begitu banyak risiko yang bisa muncul mulai dari kekeliruan prosedur hingga kegagalan konstruksi yang bisa mengancam keselamatan banyak orang.

4. Portofolio untuk Mempermudah Permohonan Kerja

Sama seperti bidang lainnya, seorang tenaga ahli konstruksi juga memerlukan portofolio agar bisa diterima di perusahaan yang kredibel dengan jenjang karir menjanjikan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengantongi SKK konstruksi sebagai portofolio kemampuan dan kompetensi.

Dokumen copy SKK bisa dilampirkan untuk membuktikan bahwa Anda siap menjadi tenaga kerja profesional sesuai dengan bidang yang sudah dikuasai.

5. Persyaratan untuk Ikut Bergabung dalam Proyek Tender

Proyek konstruksi dengan nilai mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah hanya dipercayakan kepada tenaga konstruksi yang sudah memiliki SKK Konstruksi.

Ini sejalan dengan persyaratan dari segi badan usaha yang wajib memiliki SBU Konstruksi (SBUJK) dengan tenaga ahli kompeten.

Ada banyak kesempatan untuk menjadi bagian dari tim pelaksanaan proyek tender yang mungkin sudah lama Anda nantikan.

Baca juga: Cek! Jasa Pengurusan SKK Konstruksi Klasifikasi Bidang Sipil

Kerugian Jika Tidak Memiliki SKK Konstruksi

  • Sulit membuktikan kompetensi dan keahlian di bidang tertentu
  • Pelanggaran terhadap undang-undang menunjukkan ketidakpatuhan
  • Memperbesar risiko kecelakaan kerja
  • Tidak bisa mengikuti proyek tender
  • Kesulitan membuktikan portofolio, mempersempit jenjang karir

Jadi, bagaimana apakah Anda masih mau menunda pengurusan SKK konstruksi setelah menyimak manfaat dan penjelasan di atas?

Kami rasa sudah tidak ada lagi hal yang perlu Anda ragukan mengenai pentingnya SKK Konstruksi. Lagipula dalam sekali urus, sertifikat ini bisa digunakan untuk jangka panjang berlaku hingga 5 tahun ke depan dan dapat diperpanjang.

Jika memang kendalanya ada di prosedur permohonan yang rumit karena belum paham alurnya, Anda bisa menggunakan jasa pembuatan SKK konstruksi dari PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Kami siap membantu urus SKK dengan proses yang mudah, cepat, dan biaya yang terjangkau. Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai layanan ini.

Pembuatan SKK Mekanikal Lengkap dengan Sub Klasifikasinya

Pembuatan SKK Mekanikal Lengkap dengan Sub Klasifikasinya

Bagi Anda tenaga ahli proyek di bagian alat berat, lifting, plumbing dan sebagainya pastikan sudah memiliki SKK Konstruksi mekanikal agar semakin terpercaya dan kredibel

Dasar hukum Sertifikat Kompetensi Konstruksi tercantum di dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri berikut:

  • Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.6 Tahun 2021
  • Undang-Undang No.2 Tahun 2017 terkait Jasa konstruksi
  • Dan sebagainya

Namun, sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai jasa pengurusan SKK konstruksi mekanikal, kami ingin jelaskan terlebih dahulu sub bidang dan klasifikasinya.

Daftar Sub Klasifikasi, Jabatan Kerja, dan Jenjang SKK Mekanikal

Jabatan KerjaSub KlasifikasiJenjang SKK
Ahli Perencanaan Sistem Tata UdaraTeknik Tata Udara dan Refrigerasi9
Ahli Pelaksana Teknik PlambingPlambing dan Pompa Mekanik9
Tukang PlambingPlambing dan Pompa Mekanik2
Pengkaji Teknis Proteksi KebakaranProteksi Kebakaran9
Teknisi Fire AlarmProteksi Kebakaran4
Ahli Muda Pesawat Lift dan EskalatorTransportasi Dalam Gedung7
Ahli Madya Pesawat Lift dan Eskalator  Transportasi Dalam Gedung8
Ahli Utama Pesawat Lift dan EskalatorTransportasi Dalam Gedung9
Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung BertingkatTeknik Mekanikal9
Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan GedungTeknik Mekanikal9
Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik MekanikalTeknik Mekanikal7
Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik MekanikalTeknik Mekanikal8
Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik MekanikalTeknik Mekanikal9
Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan GedungTeknik Mekanikal9
Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan MekanikalTeknik Mekanikal6
Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan GedungTeknik Mekanikal6
Mekanik Heating,Ventilation, dan Air Condition (HVAC)Teknik Mekanikal3
Manajer Alat BeratAlat Berat8
Teknisi Prestressing EquipmentAlat Berat4
Teknisi ScaffoldingAlat Berat4
Pengawas ScaffoldingAlat Berat4
Mekanik Engine Tingkat DasarAlat Berat3
Mekanik Kapal KerukAlat Berat3
Mekanik Hidrolik Alat Berat YuniorAlat Berat2
Mekanik Hidrolik Alat Berat SeniorAlat Berat3
Mekanik Asphalt Mixing Plant (Asphalt Mixing Plant Mechanic)Alat Berat3
Operator Gondola Pada Bangunan GedungAlat Berat2
Operator ForkliftAlat Berat2
Operator Mesin Pencampur AspalAlat Berat3
Operator Mesin Penggelar AspalAlat Berat3
Operator Dump TruckAlat Berat2
Operator Backhoe LoaderAlat Berat2
Operator Wheel Excavator YuniorAlat Berat2
Operator Wheel Excavator SeniorAlat Berat3
Operator ScaffoldingAlat Berat2
Operator Pompa BetonAlat Berat3
Operator Bore PileAlat Berat2
Operator Launching GirderAlat Berat3
Operator Hydraulic Hammer BreakerAlat Berat2
Operator Pile Drive HammerAlat Berat2
Operator Ripper TractorAlat Berat2
Operator Vibrator RollerAlat Berat2
Operator Pneumatic Tire RollerAlat Berat2
Operator Tandem RollerAlat Berat2
Operator Crane MobilAlat Berat2
Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata UdaraTeknik Tata Udara dan Refrigerasi7
Ahli Madya Perencanaan Sistem Tata Udara  Teknik8
Ahli Muda Pelaksana Teknik PlambingPlumbing dan Pompa Mekanik7
Ahli Madya Pelaksana Teknik PlambingPlambing dan Pompa Mekanik8
Pengkaji Muda Teknis Proteksi KebakaranProteksi Kebakaran7
Pengkaji Madya Teknis Proteksi KebakaranProteksi Kebakaran8
Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan GedungTeknik Mekanikal8
Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan GedungTeknik Mekanikal7
Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan GedungTeknik Mekanikal8
Mekanik Engine Tingkat Dasar (Level_2)Alat Berat2
Operator Rough Terrain CraneAlat Berat3
Operator Truck Mounted CraneAlat Berat3
Operator Mobile Crane Kapasitas di atas 50 TonAlat Berat3
Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung BertingkatTeknik Mekanikal8

Keterangan Mengenai Bidang SKK Mekanikal

Terdapat setidaknya 7 bidang SKK konstruksi mekanikal, Anda bisa sesuaikan dengan bidang profesi masing-masing sebelum mengajukan permohonan untuk sertifikasi.

  • Teknik tata udara, adalah profesi yang bergerak di bidang pengaturan temperatur udara sesuai dengan kebutuhannya.
  • Mulai dari pengawetan bahan pangan, pelayanan produksi, pemeliharaan maintenance, dan sebagainya.
  • Plumbing dan pompa mekanik, bidang keahlian yang mengurusi seputar proses instalasi pipa-pipa gedung dan bangunan. Bagian ini juga termasuk mereka yang menguasai kemampuan instalasi dan maintenance pompa mekanik.
  • Proteksi kebakaran, tenaga profesional merencanakan upaya pencegahan terhadap kebakaran. Termasuk pemasangan alat pemadam, teknis fire alarm, dan sebagainya
  • Transportasi dalam gedung, tenaga mekanikal ahli di bidang maintenance dan instalasi lift dan eskalator
  • Teknik mekanikal, pekerjaan utama yang kompleks berkaitan dengan elektrikal konstruksi bangunan, kelaikan fungsi dan lain sebagainya
  • Alat berat, mekanikal konstruksi pengoperasian dan penggunaan alat-alat berat seperti dump truck, mesin aspal, scaffolding, bore pile, dan sebagainya (sesuai dengan jabatan kerja)
  • Teknik lifting, bidang spesifik untuk pengoperasian gondola, forklift, slinging, dan rigging.

Persyaratan untuk Mengajukan SKK

Setelah mengetahui bidang, klasifikasi, dan jenjang SKK mekanikal. Selanjutnya pemohon perlu memperhatikan persyaratan berikut sebelum mengajukan Sertifikat Kompetensi Konstruksi.

Silahkan Anda bisa siapkan lebih awal supaya nantinya tidak bingung lagi saat proses pengajuan:

  • KTP yang masih aktif
  • NPWP pribadi
  • Pas Foto
  • Ijazah terakhir yang dilegalisir
  • Referensi kerja
  • Nomor telepon aktif
  • Email

Jasa Pengurusan SKK Mekanikal Proses Cepat dan Aman

Selanjutnya, bagi Anda yang kesulitan mengurus SKK secara mandiri bisa menggunakan bantuan dari PT Adhikari Kreasi Mandiri. Karena, kami siap membantu Anda menyelesaikan pembuatan SKK mekanikal sesuai dengan bidang, jabatan, dan jenjang Anda.

Sebagai pengingat, SKK mekanikal ini dulunya SKA mekanikal tidak hanya berganti nama namun SKK sendiri adalah penggabungan dari SKA dan SKT.

Jadi, apabila Anda belum mempunyai sertifikat ini atau sebelumnya hanya memiliki SKA bisa menghubungi kami agar bisa segera memulai proses SKK melalui Kementerian PUPR dan LPJK.

Mengapa Menggunakan Layanan dari Kami?

  • Pertama, proses SKK yang lebih cepat (estimasi 7 hari kerja)
  • Free konsultasi bersama dengan tim profesional
  • Biaya permohonan SKK yang terjangkau
  • Bisa sesuaikan jabatan, jenjang, dan klasifikasi SKK mekanikal
  • Lebih aman minim kendala
  • Garansi pengurusan SKK sampai terbit sesuai kesepakatan
Cek! Jasa Pengurusan SKK Konstruksi Klasifikasi Bidang Sipil

Cek! Jasa Pengurusan SKK Konstruksi Klasifikasi Bidang Sipil

Banyak tenaga konstruksi yang bersemangat kita bisa menjadi bagian dari proyek besar. Namun, di sisi lain sebagian dari tenaga konstruksi tidak mampu meraih pencapaian tersebut, salah satunya terkendala karena belum punya SKK konstruksi sipil.

Perlu Anda ketahui bahwa saat ini setiap tenaga konstruksi yang mengikuti proyek kecil atau besar di Indonesia wajib memiliki SKK konstruksi sebagai pembuktian atas kredibilitas dan kompetensi.

Tanpa adanya sertifikat ini kecil kemungkinan perusahaan akan melirik Anda untuk mengerjakan proyek besar seperti tender BUMN, BUMS, dan sebagainya karena dianggap belum kompeten.

Siapa yang Membutuhkan SKK Konstruksi Klasifikasi Sipil?

SKK konstruksi sipil ditujukkan untuk Anda yang bekerja di bagian-bagian berikut:

  • Pembangunan gedung
  • Material
  • Jalan
  • Jembatan
  • Bendungan
  • Terowongan
  • Irigasi dan rawa
  • Sungai dan pantai
  • Air tanah dan air baku
  • Bangunan air limbah
  • Bangunan persampahan
  • Drainase perkotaan
  • Geodesi
  • Jalan rel
  • Bangunan pelabuhan
  • Pembongkaran bangunan

Selain itu, terdapat tiga kualifikasi tenaga konstruksi sipil yaitu operator, teknis/analis, dan ahli. Adapun untuk lingkup jenjang SKK cukup menyeluruh dari jenjang 1 sampai 9 sesuai dengan bagiannya.

Terdapat lebih dari 30 jabatan kerja untuk konstruksi sipil yang bisa Anda cek pada lampiran REV LPJK No.5/SE/SLJPJ/2021.

Beberapa di antaranya seperti: tukang kayu konstruksi, pelaksana lapangan pekerjaan gedung, mandor pemasangan atap baja ringan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan sebagainya.

Manfaat Memiliki Sertifikat Konstruksi Sipil

Dengan adanya sertifikat kompetensi konstruksi sipil (SKK Sipil), Anda akan lebih profesional dan kemampuannya diakui oleh pemerintah. Sertifikat SKK ini penerbitannya langsung dari Kementerian PUPR dan LPJK.

pembuatan skk konstruksi sipil

Apabila Anda mampu membuktikan kompetensi tersebut, tentunya ini juga bisa memberikan pengaruh positif untuk karir dan profesi yang Anda jalankan.

  • Menjadi lebih terpercaya: untuk bidang pekerjaan yang butuh keahlian teknis seperti mandor, pelaksana,dan pemelihara konstruksi sipil tentunya dibutuhkan tenaga kontraktor yang sudah profesional. Karena sudah memiliki SKK sipil, Anda menjadi lebih dipercaya daripada sebelumnya.
  • Pembuktian portofolio: Saat Anda pernah menjadi bagian dari proyek konstruksi untuk infrastruktur atau gedung besar ini bisa menjadi portofolio pembuktian bahwa keahlian Anda di bidangnya sudah sesuai dengan standar.
  • Keselamatan dan kualitas pekerjaan: kepemilikan SKK konstruksi sipil juga bisa meningkatkan keselamatan dalam pengerjaan proyek. Selain itu, sertifikat kompetensi ini juga dapat menjadi salah satu bagian penting hasil kualitas pekerjaan konstruksi yang Anda rancang

Jasa Pengurusan SKK Konstruksi Sipil di Indonesia

Jadi bagaimana,apakah Anda memerlukan sertifikat konstruksi ini secepatnya? Daripada mengajukan permohonan sendiri lebih mudah dan cepat melalui tim Kreasi Mandiri. Kami memberikan solusi untuk tenaga konstruksi yang kesulitan mengurus SKK manajemen konstruksi, SKK konstruksi sipil.

Proses jauh lebih cepat, persyaratan lengkap, dokumen dikirimkan dalam bentuk elektronik yang bisa Anda print sesuai dengan kebutuhan. Sertifikat diterbitkan oleh Kementerian PUPR secara legal dan resmi.

Lengkap di sana ada nama Anda dan tandatangan penerbit sertifikat dari pusat bisa digunakan untuk berbagai keperluan proyek dan syarat untuk pengajuan kerja.

Barangkali Anda penasaran mengapa lebih baik menggunakan layanan jasa daripada urus sendiri, berikut kami jelaskan lagi:

  • Kecepatan proses sertifikat, banyak yang ingin segera memiliki sertifikat konstruksi sipil untuk syarat proyek. Tanpa bantuan konsultan dan tenaga profesional mungkin akan sedikit sulit untuk melakukannya kecuali Anda memang terbiasa dengan sistem pengurusan sertifikatnya
  • Jaminan sertifikat terbit, SKK konstruksi teknik sipil tidak selalunya bisa langsung terbit. Bisa jadi ada kendala di persyaratan, pemenuhan ketentuan, pengisian form, dan sebagainya.Bersama Kreasimandiri kami tidak akan membiarkan hal semacam ini terjadi.
  • Kemudahan dan kepraktisan, mengurus sertifikat sendiri membuat Anda harus memikirkan semuanya satu persatu. Ini bisa membuat siapa saja yang tidak terbiasa merasa pusing dan bingung. Namun berkat bantuan konsultan SKK konstruksi sipil Anda bisa keluar lebih mudah

Bagaimana Proses Sertifikat Konstruksi dengan Bantuan Jasa?

Pertama, Ana bisa menghubungi kami melalui kontak yang sudah tersedia di website ini.Lalu, konsultasikan kebutuhan Anda mengenai pengurusan SKK konstruksi untuk bidang sipil.

Setelah itu, lengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Lalu, selesaikan pembayaran jasa sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, kami akan segera proses sertifikat Anda secara online.

Umumnya ini membutuhkan waktu 7 hari kerja, tapi bisa lebih lama tergantung kondisi dan respons dari pusat. Jangan lupa untuk cek keaslian SKK Anda menggunakan scan barcode aplikasi cek keaslian SKK konstruksi yang tersedia di Google Play Store dan App Store.

Permudah untuk pembuatan SKK konstruksi sipil bersama konsultan Kreasi Mandiri di Indonesia.

SKK Ahli Madya Manajemen Konstruksi Pengurusan Sampai Beres

SKK Ahli Madya Manajemen Konstruksi Pengurusan Sampai Beres

Banyak tenaga kerja yang membutuhkan jasa pengurusan SKK manajemen konstruksi.

Biasanya mereka yang membutuhkan sertifikat kompetensi jenis ini menjadi pelaksana manajemen di bagian keselamatan konstruksi, proyek, dan sebagainya.

Jika Anda adalah salah satunya, maka kami punya kabar baik. Sekarang pengurusan SKA/SKT manajemen konstruksi digabung menjadi satu sebagai. 

Sertifikat tersebut bisa Anda urus dengan mudah melalui bantuan konsultan profesional seperti Kreasimandiri.co.id.

Kami siap membantu Anda untuk mempermudah penerbitan sertifikat kompetensi manajemen konstruksi ahli madya untuk kebutuhan tender proyek.

Proses permohonan lebih cepat estimasi selesai dalam 7 hari kerja. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai layanan ini, silahkan simak penjelasan berikut.

Apa Saja Jabatan Kerja dalam SKK Manajemen Konstruksi?

Terdapat banyak jabatan kerja di klasifikasi utama SKK konstruksi manajemen. Posisi tersebut terbagi menjadi tiga kualifikasi yaitu ahli, teknisi/analis, dan juga operator.

Di bawah ini merupakan beberapa informasi mengenai jabatan kerja sesuai dengan REV LPJK No.05/SE/SLPJ/2021:

1. K3 konstruksi

2. Keselamatan konstruksi

3. Supervisor k3 konstruksi

4. Manajer logistik proyek

5. Keahlian manajemen konstruksi

6. Fasilitator teknis dalam pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat

7. Quality engineer

8. Estimator surveyor utama

9. Pengendali mutu pekerjaan jalan

10. Asesor badan usaha

Jabatan kerja Anda belum tercantum? Tidak masalah, nanti bisa sampaikan ke konsultan kami supaya bisa bantu cek sebelum proses pengurusan SKK manajemen konstruksi.

Baca juga: Memahami Klasifikasi SKK Konstruksi Sebelum Mengikuti Proyek

Nanti bisa disesuaikan untuk jenjang konstruksinya terdapat tingkatan jenjang 1 hingga tertingginya jenjang 9.

Persyaratan untuk Ajukan SKK Manajemen Konstruksi

Penting bagi tenaga kerja untuk memahami apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk urus SKK manajemen konstruksi agar nantinya tidak terjadi masalah dalam pengajuannya.

  • E-KTP
  • Pas foto
  • NPWP pribadi
  • Scan ijazah terakhir
  • Referensi kerja
  • Email aktif dari pemohon
  • Nomor telepon aktif

Secara umum hanya dokumen tersebut yang dibutuhkan.

Namun, jika nanti ada syarat lain konsultan akan sampaikan kepada Anda supaya bisa segera melengkapinya sebelum permohonan dilakukan.

Masa berlaku SKK manajemen konstruksi pada umumnya yaitu 5 tahun. Dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

Pemegang sertifikat wajib memenuhi kewajiban yang telah ditentukan, dari pihak pemerintah pusat bisa melakukan tindakan pencabutan sertifikat apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau  tindakan menyimpang lainnya.

Manfaat Memiliki SKK Manajemen Konstruksi

Masih ragu dengan urgensi pengurusan sertifikat kompetensi manajemen konstruksi? Menurut pendapat kami jika Anda memang bergerak di bidang ini, maka keberadaan SKK konstruksi sangatlah penting. Untuk membuktikannya berikut ini penjelasannya:

Meningkatkan Kepercayaan

Tenaga kerja yang telah memiliki SKK konstruksi cenderung lebih profesional dan mampu membuat perusahaan yakin untuk mempercayakan suatu pekerjaan kepada mereka.

Ini karena, pekerja dengan SKK berarti telah lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga terkait termasuk Kementerian PUPR dan LPJK.

Dalam dunia karir, kepercayaan atau trust merupakan hal yang penting. Jika Anda ingin menjadi kontraktor yang diakui pada bidang manajemen konstruksi maka mengurus sertifikat ini semestinya sangat urgent.

Mempermudah Penerimaan Kerja

Saat memutuskan untuk berpindah kerja, seorang kontraktor di bidang manajemen bisa membuktikan keahliannya dengan SKK.

Badan usaha konstruksi sudah memahami pentingnya SKK, sehingga ini bisa membuat Anda lebih mudah dalam proses seleksi dan penerimaan kerja daripada mengajukan permohonan tanpa SKK.

Pemenuhan Tanggung Jawab Sebagai Kontraktor

Ketentuan mengurus SKK adalah wajib bagi tenaga kerja yang bergerak di bidang tertentu. Tanpa adanya sertifikat kompetensi, maka ini menunjukkan bahwa Anda mengabaikan saran dari pemerintah dan tidak mementingkan pemenuhan syarat pengerjaan proyek dari sisi perusahaan.

Berapa Biaya Pengurusan SKK Manajemen Konstruksi?

Biaya pengurusan SKK tidak seperti menjual produk. Kami bisa menentukan biaya setelah mengetahui klasifikasi, jenjang, dan informasi lebih lengkap mengenai Sertifikat Kompetensi Kerja yang akan Anda urus.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi lebih lengkap bisa langsung menghubungi admin PT Adhikari Kreasi Mandiri melalui nomor yang sudah tersedia di website ini.

Selain itu, pengurusan SKK manajemen konstruksi ahli madya, ahli muda, dan ahli utama bisa dilakukan secara online. Anda tidak perlu repot mengunjungi kantor kami, kami siap untuk mengurus SKK di kota Anda seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Bandung, dan sebagainya.

Proses SBU Konstruksi Bangunan Gedung, Perhatikan Hal Ini

Proses SBU Konstruksi Bangunan Gedung, Perhatikan Hal Ini

SBU konstruksi bangunan umum adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha untuk menjalankan kegiatan konstruksi perancangan dan pembangunan gedung-gedung umum.

Di Indonesia SBU ini paling banyak dicari dan terbilang cukup mudah untuk didapatkan daripada sertifikat badan usaha lainnya. Karena ada penggolongan SBU untuk kualifikasi kecil, menengah, dan besar.

Untuk kualifikasi SBU kecil kemampuan keuangannya terbilang tidak terlalu besar mulai dari Rp 300 juta. Ini bisa mempermudah tenaga konstruksi skala kecil untuk terus berkembang dan berpartisipasi dalam pengerjaan proyek pembangunan gedung umum.

Apa Saja Persyaratan untuk Mengurus SBU Konstruksi Bangunan Gedung?

Persyaratan SBU konstruksi bangunan gedung umum di bagi menjadi dua. Yaitu pemenuhan dokumen, ketentuan untuk tenaga konstruksi, dan hal yang sifatnya teknis seperti ketersediaan alat konstruksi, dan lain-lain.

Untuk penjelasan lebih lengkapnya Anda bisa menyimak informasi pada tabel berikut:

Syarat Kualifikasi SBU Umum

KUALIFIKASIKECILMENENGAH
Nilai penjualan TahunanMax 2.5 MilyarMin 2.5 Milyar
Kemampuan finansialMin 300 JutaMin 2 Milyar
Nilai aset
Sistem laporan keuanganOleh BUAkuntan Publik
Syarat Tenaga Kerja Konstruksi (PJBU)1 orang
Jumlah Penanggung Jawab Teknis BU 1 org Jenjang 61 org Jenjang 7
Penanggung Jawab Sub Klasifikasi BU1 org Jenjang 51 org Jenjang 6
Peralatan Utama Konstruksi1/subklasifikasi2/subklasifikasi
Sistem Manajemen Mutu (SMM)Dokumen/SertifikatDokumen/Sertifikat
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)Dokumen/SertifikatDokumen/Sertifikat

Syarat Dokumen

Selain pemenuhan syarat kualifikasi untuk pengurusan SBU. Badan usaha juga perlu melengkapi dokumen data penting untuk memperoleh sertifikat badan usaha. Berikut ini beberapa di antaranya:

  • SKK konstruksi dengan jumlah tenaga kerja yang disesuaikan
  • Legalitas usaha secara lengkap termasuk akta pendirian, NIB, dan lain-lain
  • Berkas penjualan tahunan
  • Data kemampuan keuangan neraca keuangan 2 tahun terakhir
  • Dokumen pendukung peralatan konstruksi
  • Dan sebagainya

Pengajuan SBU konstruksi bangunan gedung umum diajukan secara online melalui sistem terintegrasi OSS RBA dan portal perizinan PUPR serta LPJK.

Sub Klasifikasi SBU Konstruksi Bangunan Gedung Umum

Setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan, badan usaha bisa memilih sub klasifikasi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Terdapat lebih dari 5 kategori gedung umum yang termasuk ke dalam proyek pemegang SBU ini.

  1. Gedung hunian, seperti rumah tinggal, rumah susun, apartemen
  2. Gedung perkantoran, seperti gedung kantor, rumah kantor
  3. Gedung industri, termasuk pabrik, workshop, bengkel kerja, dan sebagainya
  4. Gedung perbelanjaan, termasuk mall, toserba, ruko, warung
  5. Gedung kesehatan, meliputi rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan
  6. Gedung pendidikan, meliputi sekolah, laboratorium, tempat kursus
  7. Gedung penginapan, termasuk hotel, losmen, villa
  8. Gedung hiburan dan olahraga, seperti stadiun, bioskop, GOR, gedung kebudayaan, dan lain-lain

Kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh pemegang SBU pada gedung-gedung di atas antara lain seperti pembangunan, perombakan,renovasi, perbaikan, dan lain sebagainya menyesuaikan dengan kebutuhan proyek.

Jasa Pengurusan SBU Konstruksi Bangunan Gedung Profesional

Pada umumnya permohonan SBU perlu Anda lakukan sendiri. Selain membutuhkan waktu yang tidak sebentar, terkadang dalam prosesnya bisa saja terjadi kendala.

Oleh karena itu, di sini PT Adhikari Kreasi Mandiri ingin memberikan solusi dan kemudahan untuk badan usaha. Kami bersedia untuk mengurus SBU konstruksi gedung bangunan umum untuk kualifikasi kecil, menengah, atau besar.

Tidak hanya membantu pengurusannya saja, tetapi juga kami akan cek kelengkapan persyaratan dan juga memantau progres permohonan untuk mengurangi risiko kegagalan penerbitan SBU.

Sejauh ini Sertifikat Badan Usaha yang di urus oleh tim Kreasi Mandiri selalu terbit dan dapat berlaku sebagaimana mestinya. Karena konsultan kami menggunakan metode pengurusan yang resmi tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Manfaat Mengurus SBU dengan Bantuan Jasa Konsultan

Ada beberapa manfaat yang bisa Anda peroleh dengan menggunakan layanan dari tim kami. Pertama, proses pengurusan yang terjamin lebih cepat. Sebagai konsultan tentunya kami sudah memahami betul alur permohonan SBU dan perubahan-perubahannya sesuai undang-undang terbaru.

Selain itu, Anda juga bisa menghemat waktu dan tenaga daripada harus mengurusnya secara mandiri. Meskipun prosesnya secara online, bagi yang belum terbiasa tentu ini bisa menjadi tantangan tersendiri.

Sebagai konsultan kami berkomitmen untuk terus bisa diandalkan oleh pelanggan. Kapan pun Anda membutuhkan layanan dari konsultan Adhikari Kreasi Mandiri, kami akan hadir untuk membantu.

Dapatkan informasi lebih lengkap beserta penawaran terbaik kami untuk menyelesaikan pengurusan SBU konstruksi bangunan gedung melalui kontak yang sudah tersedia di website.

Ini SBU Konstruksi Terintegrasi, Kualifikasi dan Persyaratannya

Ini SBU Konstruksi Terintegrasi, Kualifikasi dan Persyaratannya

Jasa konstruksi terintegrasi merupakan gabungan pekerjaan konstruksi dengan konsultansi. Perusahaan yang bergerak di bidang ini harus memiliki Sertifikat Standar OSS pengganti IUJK beserta SBU khusus konstruksi terintegrasi.

Lebih lanjut penjelasan mengenai bidang spesifik tertera pada Peraturan Menteri PUPR No.6

Jasa konstruksi terintegrasi (EPC/Engineering Procurement Construction) adalah pekerjaan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan konstruksi (design, build).

Selain itu, perusahaan yang bergerak di bidang ini juga diharuskan apabila mengurus NIB beserta penyesuaian KBLI sesuai dengan bidang konstruksi terintegrasi.

Apa Saja yang Termasuk Bagian Konstruksi Terintegrasi?

Aktivitas konstruksi terintegrasi antara lain meliputi dua bagian utama yaitu bangunan gedung dan bangunan sipil. Diperjelas juga dalam aturan yang berlaku bahwa badan usaha yang bergerak di bidang ini wajib mempunyai tenaga kerja konstruksi yang sudah mengantongi SKK Konstruksi sesuai dengan kualifikasi dan bidangnya masing-masing.

Tidak lupa juga, badan usaha juga perlu terdaftar dalam asosiasi konstruksi dan mempunyai KTA (Kartu Tanda Anggota) contohnya seperti GAPEKSINDO, ASKONAS, GABPEKNAS, dan sebagainya.

Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi

Apabila memastikan badan usaha bisa mengurus SBU dengan bidang yang sesuai, berikut ini kami sertakan beberapa klasifikasi pekerjaan jasa konstruksi terintegrasi beserta kualifikasinya:

NOKlasifikasi Bidang UsahaKualifikasiKeterangan
1Jasa Terintegrasi Infrastruktur TransportasiB1 
B2
Permintaan baru menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA). 
Apabila perubahan/perpanjangan menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA).
2Jasa Terintegrasi Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan SanitasiB1 
B2
Permintaan baru menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA). 
Apabila perubahan/perpanjangan menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA).
3Jasa Terintegrasi Apabila Konstruksi ManufakturB1 
B2
Permintaan baru menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA). 
Apabila perubahan/perpanjangan menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA).
4Jasa Terintegrasi Konstruksi Fasilitas Minyak dan GasB1 
B2
Permintaan baru menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA). 
Apabila perubahan/perpanjangan menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA).
5Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung.B1 
B2
Permintaan baru menyesuaikan Kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA). 
Apabila perubahan/perpanjangan menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA).

Catatan: Pastikan SBU konstruksi terintegrasi yang Anda ajukan sesuai dengan subklasifikasi pekerjaan proyek yang dijalankan.

Ketentuan dan Persyaratan SBU Konstruksi Terintegrasi

Di bawah ini kami sertakan juga persyaratan kualifikasi usaha Jasa konstruksi terintrgasi untuk pengajuan baru, perubahan, pembaruan atau perpanjangan.

Secara umum persyaratan ini di bagi menjadi tiga yaitu kekayaan bersih, persyaratan tenaga kerja, dan pengalaman kerja.

Kualifikasi Besar B1

Badan usaha yang termasuk ke dalam kualifikasi ini dapat mempunyai maksimal 14 sub klasifikasi usaha dalam 4 klasifikasi yang berbeda.

Beberapa di antaranya adalah jasa konstruksi terintegrasi dan pelaksana konstruksi. Adapun untuk kapasitas nilai proyek untuk bagian ini perusahaan bisa menerima pekerjaan dengan nilai hingga Rp 250 miliar.

  • Persyaratan Tenaga Ahli, 1 orang sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan 4 orang lainnya memegang posisi Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) untuk setiap sub klasifikasi. Ketentuan lainnya setiap tenaga ahli wajib mempunyai SKK (dulunya SKA) dengan kualifikasi Ahli Madya (A.md, pendidikan minimal D3).
  • Pemenuhan Syarat Kekayaan Bersih, Badan usaha harus mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah)
  • Persyaratan Pengalaman kerja, badan usaha harus mempunyai pengalaman menangani proyek dengan nilai total kumulatif perolehan paling  sedikit Rp 50.000.000.000 yang didapatkan dalam waktu 10 tahun. Hal ini juga bisa disamakan dengan pengalaman tertinggi Rp16.600.000.000 (enam belas miliar enam ratus juta rupiah) yang didapatkan selama 10 tahun.

Kualifikasi Besar B2

Selain itu, ada juga kualifikasi besar B2 yang ditujukkan untuk badan usaha yang mempunyai sub klasifikasi tidak terbatas dalam 4 bagian berbeda yaitu pelaksana konstruksi dan jasa konstruksi terintegrasi.

Badan usaha yang termasuk ke dalam kategori in bisa menjalankan proyek dengan nilai yang tidak terhingga (tanpa pembatasan spesifik).

  • Syarat untuk kekayaan bersih, badan usaha wajib mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp50 miliar rupiah
  • Syarat tenaga kerja, mempunyai setidaknya 1 orang tenaga ahli sebagai PJT dan 4 orang sebagai PJK menyesuaikan sub klasifikasi. Setiap tenaga ahli juga wajib mempunyai SKK konstruksi dengan bidang yang relevan dengan syarat minimal Ahli Madya
  • Persyaratan pengalaman kerja, mempunyai pengalaman menerima nilai proyek kumulatif paling sedikit Rp 250 miliar dalam waktu 10 tahun. Selain itu, bisa juga setara dengan nilai pengalaman tertinggi Rp 83.330.000.000 yang diperoleh dalam waktu 10 tahun

Apakah perusahaan Anda membutuhkan bantuan untuk mengurus SBU Konstruksi Terintegrasi? Hubungi tim Adhikari Kreasi Mandiri, kami menyediakan jasa pengurusan SBU sesuai dengan kebutuhan Anda. Proses lebih cepat, konsultasi gratis, biaya jasa yang terjangkau langsung dari konsultan yang berpengalaman.

Sertifikat Badan Usaha SBU Konstruksi Spesialis Pelaksana Proyek Bagian Tertentu

Sertifikat Badan Usaha SBU Konstruksi Spesialis Pelaksana Proyek Bagian Tertentu

Kami membawa informasi penting bagi badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi kategori pekerjaan spesialis. Sebelumnya apakah perusahaan Anda sudah mempunyai SBU spesialis? Jika belum, maka ini adalah panduan sekaligus solusi yang bisa membantu Anda untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha tersebut sesuai dengan kebutuhan proyek.

Sekilas mengenai pekerjaan konstruksi spesialis, adalah perusahaan yang mengurusi bagian persiapan, konstruksi khusus, pra pabrikasi, penyewaan peralatan, instalasi, dan penyelesaian bangunan.

Klasifikasi di atas nanti dibagi lagi menjadi beberapa sub klasifikasi. Karena pekerjaanya cukup spesifik, badan usaha yang bergerak di bidang ini punya peranan yang penting untuk memastikan proyek berjalan lancar sesuai dengan rancangan awal.

Sub Klasifikasi dan Kode SBU Spesialis, Perhatikan Sebelum Mengurusnya

Dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha, penting bagi Anda untuk memahami kategori klasifikasi usaha. Hal ini bertujuan agar nantinya SBU spesialis yang terbit relevan dengan bidang pekerjaan dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

sbu spesialis konstruksi

Konstruksi Pra-Pabrikasi

KODEKLASIFIKASI USAHA
KP001Pekerjaan konstruksi Pra Pabrikasi Bangunan Gedung Meliputi  aktivitas  pemasangan  bahan hasil  produksi  pabrik  seperti  beton  pracetak,  baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan gedung.
KP002Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air  Pekerjaan Konstruksi Pra-pabrikasi bangunan sipil Pembangkit Listrik Tenaga Air Meliputi  aktivitas  pemasangan  bahan hasil  produksi  pabrik seperti  beton  pracetak,  baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan sipil.

Klasifikasi Instalasi

KODEKLASIFIKASI USAHA
IN001Instalasi Mekanikal Meliputi aktivitas pekerjaan pemasangan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan(conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.
IN002Instalasi Telekomunikasi Meliputi aktivitas pekerjaan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga meliputi aktivitas pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf.

Penyelesaian Bangunan

KODEKLASIFIKASI USAHA
PB001Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium Termasuk pekerjaan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam, dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.
PB003Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon Termasuk pekerjaan pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil.

Prosedur Pengurusan SBU Spesialis

Menurut ketentuan terbaru SBU spesialis (Sertifikat Badan Usaha) termasuk ke dalam PB-UMKU untuk perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi.

Permohonan SBU dilakukan secara online melalui sistem terintegrasi OSS, pengisian beberapa data nantinya juga akan dialihkan ke situs Kementerian PUPR. Berikut ini alur singkat pengurusan SBU spesialis sebagai penjelasan umum:

  • Pertama, badan usaha wajib memiliki akun OSS RBA lalu mengunjungi halaman PB-UMKU
  • Kemudian, mengisi informasi dan data pada form permohonan mulai dari jenis usaha, nomor KBLI, sifat badan usaha, LSBU, klasifikasi
  • Setelah itu, mengisi formulir da mengunggah dokumen SPTJM
  • Lalu, menginputseluruh data di form informasi dan upload akta perusahaan dokumen AHU
  • Selanjutnya, mengisi informasi penting mengenai data pemegang saham dan pengurus perusahaan, dan persyaratan lainnya
  • Pusat akan melakukan verifikasi berkas, apabila data lengkap dan semuanya clear maka Anda bisa lanjut ke tahap berikutnya sampai SBU terbit sesuai dengan yang tercantum di permohonan

Baca juga: SBU Konstruksi Bangunan Gedung, Ini Sub Klasifikasi dan Persyaratan Lengkap!

Jasa Pengurusan SBU Konstruksi Spesialis

Meskipun semuanya sudah bisa secara online. Tetap saja tidak semua badan usaha mempunyai waktu yang luang untuk mengurus SBU spesialis secara mandiri.

Oleh karena itu, di sini Kreasi Mandiri ingin memberikan solusi dan kemudahan yang sedang Anda cari. Kami akan mengurus SBUJK spesialis sesuai dengan klasifikasi dan perusahaan Anda.

Berpengalaman sejak 2012, kami telah membantu badan usaha di bidang konstruksi untuk memenuhi keperluan sertifikat dan perizinan mereka.

Dengan bantuan konsultan Anda bisa terhindar dari masalah dan kendala selama pembuatan SBU. Tentunya ini adalah solusi yang sangat memudahkan. Perusahaan bisa berfokus pada persiapan teknis mengenai SBU bisa dipercayakan kepada tim Kreasi Mandiri.

Informasi mengenai jasa pengurusan SBU bisa Anda dapatkan dengan menghubungi kami melalui kontak yang tersedia. Tidak perlu terburu-buru, sebaiknya Anda konsultasi dulu dan jelaskan kondisi perusahaan agar kami bisa memberikan solusi dan layanan yang tepat.

Sertifikat Badan Usaha yang diurus oleh Kreasi Mandiri diterbitkan secara resmi oleh Kementerian PUPR. Prosesnya lewat OSS RBA sebagai dokumen penunjang PB-UMKU.

Segera lengkapi SBU spesialis untuk perusahaan Anda dan bersiaplah untuk menerima proyek dengan nilai yang lebih besar ke depannya.

Izin Usaha Pertambangan Galian C, Termasuk Apa Saja?

Izin Usaha Pertambangan Galian C, Termasuk Apa Saja?

Ingin mendirikan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan? Pastikan untuk melengkapi izin usaha pertambangan galian C sesuai dengan perundang-undangan agar nantinya operasi tambang tidak bermasalah.

Material tambang non logam dan batuan biasanya banyak digunakan untuk kebutuhan produksi industri. Peminatnya cukup tinggi, Indonesia sendiri banyak mengekspor material mentah tersebut ke berbagai negara.

Tidak mengherankan jika banyak pebisnis yang ingin berinvestasi di bidang pertambangan bukan logam dan batuan.

Sebelum menjelaskan persyaratan perizinannya, kami ingin memperjelas terlebih dahulu apa saja material yang termasuk ke dalam bidang pertambangan ini sebagai gambaran nantinya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Material Pertambangan yang Termasuk Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia, objek mineral bukan logam dan batuan ini meliputi:

Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, halite, grafit, granit, andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, marmer, nitrat, obsidian, pasir kerikil, pasir kuarsa, zeolit, dan sebagainya.

Meskipun bukan termasuk logam maupun batuan, komoditas tambang di atas mempunyai nilai jual yang cukup tinggi seperti batu permata.

Material bahan di atas termasuk ke dalam bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A(strategis) dan galian B (vital), melainkan termasuk galian C.

Umumnya golongan tambang galian C bisa dikelola oleh masyarakat dan pemerintah daerah dan tidak memerlukan pasaran internasional.

Syarat Urus Izin Usaha Pertambangan Galian C Bukan Logam dan Batuan

Untuk mendapatkan izin pertambangan di bidang ini, terlebih dahulu Anda perlu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

Menurut ketentuan yang berlaku, berikut ini sejumlah syarat untuk mengajukan permohonan izin tambang mineral bukan logam dan batuan:

1. Surat Permohonan: WIUP komoditas batuan hanya bisa diajukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, dan Perusahaan perorangan.

Selain itu, surat permohonan juga tidak melampaui 10 hari kerja setelah tanggal penetapan persetujuan WIUP, dengan melampirkan nomor surat persetujuan pemberian WIUP dan tandatangan direksi.

2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI yang sesuai

3. Dokumen copy persetujuan penetapan WIUP

4. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah serta pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam

5. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat

6. Surat yang menyatakan pemenuhan tenaga ahli di bidang pertambangan atau geologi dengan pengalaman paling singkat 1 tahun beserta daftar riwayat hidup

7. Bukti pembayaran PNBP pencetakan peta WIUP sesuai perundang-undangan

8. Data digital dokumen pemohon dalam bentuk pdf

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Galian C

Setelah melengkapi persyaratan yang ada, pastikan untuk memenuhi kewajiban agar hak-hak Anda juga bisa dilakukan. Berikut ini beberapa kewajiban bagi pemilik izin pertambangan galian C sesuai dengan undang-undang:

1. Hanya Menjalankan Kegiatan Usaha Sesuai Komoditasnya

Pembagian golongan tambang bertujuan untuk memastikan setiap perusahaan tertib dan menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi pertambangan mineral batuan bukan logam sesuai dengan klasifikasinya dan tidak menyimpang.

Sebagai contoh, pemilik izin galian C tidak diperbolehkan untuk menambang material tambang dari galian A seperti nikel atau galian B seperti platina.

2. Tidak Melakukan Eksploitasi Berlebihan

Meskipun bisa untuk melakukan kegiatan pertambangan, pengelola tambang dilarang mengeksploitasi secara berlebihan apa pun jenis materialnya. Tindakan eksploitasi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial masyarakat merugikan banyak pihak.

Baca juga: Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan, Sudahkah Anda Memenuhinya?

3. Melengkapi Operasional Tambang dengan Alat Kerja dan Standar K3

Tidak hanya itu, pemilik izin usaha pertambangan bukan logam dan batuan juga perlu menyiapkan alat operasional sesuai dengan kebutuhan dan standar. Alat tersebut juga harus sesuai dengan mutu keselamatan dan pengecekan secara berkala.

Selain itu, kelengkapan alat-alat kerja dan juga seragam khusus juga harus terpenuhi sebagai bagian dari implementasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang baik.

Demikian penjelasan mengenai izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Semoga penjelasan di atas bisa bermanfaat untuk pembaca.

Apabila Anda mengalami kendala dalam mengurus izin di atas, jangan ragu untuk menggunakan bantuan dari konsultan seperti PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Kami menyediakan jasa pengurusan IUP OPK, izin pengangkutan dan penjualan, serta IUJP untuk kategori galian C dan lainnya. Untuk informasi lebih lengkap mengenai solusi layanan ini, silahkan hubungi tim kami. Sekian dan terima kasih, mari wujudkan sektor pertambangan yang berkelanjutan dengan menerapkan standar lingkungan dan pemenuhan izin yang sesuai.

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan, Sudahkah Anda Memenuhinya?

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan, Sudahkah Anda Memenuhinya?

Izin pertambangan belakangan ini semakin banyak disorot oleh masyarakat, pemenuhan izin ini seharusnya menjadi syarat mutlak tapi implementasinya tidak.

Banyak oknum yang semena-mena menjalankan kegiatan tambang tanpa izin, menghasilkan pundi-pundi rupiah hingga miliaran tanpa memikirkan dampak lingkungan, kerugian negara, dan sebagainya.

Hal semacam ini membuat kita bertanya-tanya apa sebenarnya hak dan kewajiban dari pemegang izin pertambangan? Bagaimana sanksi jika menjalankan tambang tanpa izin?

Kami akan mencoba memberikan jawaban untuk dua pertanyaan tersebut. Jika Anda ingin berinvestasi di bidang pertambangan atau sekadar penasaran dengan skema izin pertambangan, silahkan lanjutkan membacanya.

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan,Perhatikan!

Hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkaitan, untuk mendapatkan hak maka Anda perlu memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Hal serupa juga bisa kita terapkan dalam lingkup perizinan tambang di Indonesia.

Kewajiban Pemilik Izin Tambang

Berikut ini penjelasan mengenai kewajiban, sesuatu yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh badan usaha untuk memperoleh hak di bidang pengolahan sumber daya pertambangan.

1. Menerapkan Kaidah Pertambangan yang Baik

Definisi dari kaidah pertambangan yang baik secara umum upaya untuk melakukan operasional tambang dengan memperhatikan aspek-aspek terpenting seperti keselamatan lingkungan, pengelolaan limbah yang tepat, standar K3 yang terstruktur dan disiplin, serta hal lainnya.

Utamanya untuk keselamatan lingkungan, karena tidak bisa kita tolak pengaruh kegiatan pertambangan bisa berdampak besar terhadap kondisi alam sekitar.

Perlu adanya kepatuhan terhadap standar tertentu seperti AMDAL atau standardisasi lingkungan untuk mengurangi dampak tersebut.

Selain itu, pengelolaan limbah juga bertujuan agar tidak merugikan dan mengganggu masyarakat sekitar dan makhluk hidup lainnya. Lalu, kepatuhan terhadap Kesehatan dan Keselamatan kerja bertujuan untuk meminimalisir risiko kecelakaan di tempat kerja.

2. Mengutamakan Produk dan Kepentingan Dalam Negeri

Dalam hal pembelian alat-alat dan penyediaan tenaga kerja, perusahaan haruslah mengutamakan sisi dalam negeri terlebih dahulu dibandingkan luar negeri.

Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan SDM dan juga potensi SDA yang ada di Indonesia untuk pertumbuhan nasional. Penjelasan ini juga tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010.

3. Menjalankan Usaha Sesuai dengan Izin yang Diberikan

Setiap badan usaha yang telah memperoleh izin hanya diperbolehkan untuk menjalankan kegiatan berusaha sesuai dengan perizinan yang telah diterima.

Sebagai contoh, badan usaha boleh melakukan kegiatan tambang batubara karena izin yang terbit hanya mencakup hal tersebut.

Perusahaan tidak diperbolehkan untuk mengambil mineral logam seperti emas, selagi belum mengantongi izin pertambangan untuk pengangkutan material tersebut.

Selain itu, badan usaha juga wajib untuk menyediakan tenaga kerja profesional yang memenuhi kualifikasi pekerjaan.

Baca juga: Urus Izin Pengangkutan dan Penjualan Semakin Mudah Bersama Konsultan

Hak yang Diperoleh Pemegang Izin Pertambangan

Apabila perusahaan mampu memenuhi kewajiban yang ada, maka mereka bisa memperoleh beberapa hak untuk menjalankan kegiatan pertambangan beserta support dari pemerintah. Sejumlah hak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Kegiatan pertambangan secara resmi, memenuhi setiap kewajiban yang ada dan tidak melakukan tindakan yang menyimpang semestinya berhak mendapatkan payung hukum. Dengan begitu, para pemilik usaha di bidang ini merasa aman dan terlindungi tidak was-was dalam menjalankan usaha pertambangannya.

2. Kemudahan Birokrasi dan Perizinan Penunjang

Selain itu, badan usaha juga berhak untuk mendapatkan akses kemudahan birokrasi dan perizinan untuk izin penunjang di bidang pertambangan. Mereka semestinya tidak kesulitan untuk berinvestasi di bidang ini selagi memenuhi kewajiban dan persyaratan yang berlaku. Hal ini juga termasuk kemudahan untuk perpanjangan izin apabila sudah habis masa berlakunya.

3. Menjalankan Kegiatan Pertambangan dengan Aman

Karena telah memenuhi kewajiban yang ada, pemegang izin pertambangan berhak untuk melakukan kegiatan pertambangan baik itu pengangkutan, penjualan, atau pemurnian dengan aman sesuai dengan prosedur yang ada.

Baca juga: 5 Hal Fatal Ini Bisa Membuat Izin Pertambangan Anda Dicabut!

Sanksi Bagi yang Tidak Memenuhi Kewajiban Izin Pertambangan

Ada dua kategori penyelewengan, pertama mereka yang sudah punya izin  pertambangan tapi tidak memenuhi kewajiban yang ada. Kedua, adalah perusahaan yang tidak mempunyai izin sama sekali tapi tetap menjalankan kegiatan di bidang tersebut.

Keduanya sama-sama buruk dan tidak pantas untuk diikuti. Untuk memberantas hal semacam ini, negara sudah menyiapkan Undang-Undang No.3 Tahun 2021 tentang Pertambangan Minerba menggantikan UU No.4 Tahun 2009. Menurut pasal 158 pada UU tersebut tercantum secara jelas bahwa:

“Pihak yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000”

Untuk mereka yang mempunyai izin tambang tapi tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka bisa terkena sanksi pembekuan izin pertambangan dan pencabutan izin.

Demikian penjelasan mengenai hak dan kewajiban pemegang izin pertambangan. Semoga bisa menjadi perhatian bersama untuk para pembaca sekalian. Apabila Anda belum mempunyai izin tambang, maka Kreasi Mandiri siap membantu.

Kami menyediakan jasa pengurusan IUJP, IUP OPK, Izin Pengangkutan dan Penjualan. Hubungi admin untuk mendapatkan kemudahan memperoleh izin lengkap untuk persiapan kegiatan berusaha.

5 Hal Fatal Ini Bisa Membuat Izin Pertambangan Anda Dicabut!

5 Hal Fatal Ini Bisa Membuat Izin Pertambangan Anda Dicabut!

Izin pertambangan dicabut – Beberapa tahun yang lalu pemerintah sempat mencabut IUP sektor pertambangan kurang lebih sebanyak 2.078. Tentunya, ini bukanlah angka yang sedikit, tapi mengapa hal seperti ini bisa terjadi?

Untuk memastikan izin pertambangan Anda tidak di cabut, maka penting untuk memahami apa saja kesalahan atau tindakan penyimpangan dari perusahaan, sehingga bisa menghindarinya.

Pemerintah selalu berusaha untuk mencabut izin hanya jika yang bersangkutan memang terbukti melakukan kesalahan atau tidak memenuhi kewajiban sesuai perundang-undangan.

Ini 5 Penyebab Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Catat!

Pada kesempatan kali ini Kreasi Mandiri akan mencoba berbagi informasi kepada pembaca. Berikut ini sejumlah penyebab kenapa izin pertambangan bisa hilang paksa oleh pemerintah.

penyebab izin pertambangan dicabut

1. Tidak Menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAB)

Setiap pemegang IUP pertambangan perlu menyerahkan rencana kerja dan anggaran. RKAB sendiri adalah dokumen yang wajib bagi perusahaan pertambangan setiap tahun dan mengajukannya ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan persetujuan.

Selain itu, pengecekan RKAB juga bisa melalui instansi yang telah mendapat pendelegasian kewenangan dari Kementerian ESDM.

Karena sifatnya yang wajib, apabila yang bersangkutan tidak melakukannya maka ini merupakan wujud pelanggaran. Jika sudah diingatkan berkali-kali tapi tidak kunjung memenuhi dokumen RKAB maka pemerintah berhak mencabut izin pertambangan Anda.

Ketentuan mengenai RKAB ini tercantum jelas di Pasal 66 huruf (i) Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2020. Paling lambat pemegang izin tambang bisa menyerahkan RKAB 60 hari sejak pemberitahuan diberikan.

2. Melakukan Pelanggaran Lingkungan

Selain itu, izin tambang juga bisa dibekukan atau dicabut apabila perusahaan melanggar ketentuan keselamatan lingkungan, mencemari lingkungan, dan mengabaikan aspek lainnya sehingga membahayakan alam dan makhluk hidup sekitar area tambang.

Sudah tercantum bahwasannya pemegang izin pertambangan wajib menerapkan kegiatan usaha dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan lingkungan.

Apabila terjadi pelanggaran, umumnya badan usaha akan mendapatkan teguran dan peringatan. Jika sanksi ini tidak membuat jera, maka izin bisa dibekukan sementara hingga pencabutan jika sama sekali tidak ada upaya perbaikan atau evaluasi.

3. Kelalaian Terhadap K3

Kesehatan dan Keselamatan Kerja menjadi faktor yang sangat krusial dalam operasi pertambangan. Tidak hanya soal produktivitas ini menyangkut nyawa dari tenaga kerja tersebut saat bekerja sesuai dengan bidangnya.

Perusahaan wajib menyediakan alat kerja aman dan lengkap sesuai standar, menerapkan SMK3 dengan tepat, serta upaya kepatuhan lainnya untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Apabila badan usaha tidak memenuhinya atau terbukti ada kelalaian yang bisa mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah tertentu maka bukan tidak mungkin pemerintah juga akan mencabut izin pertambangan dari yang bersangkutan. Jika sudah bicara soal nyawa, maka ini bukan lagi hal yang pantas kita abaikan.

4. Tidak Menjalankan Kegiatan Usaha

Salah satu penyebab utama yang membuat IUP pertambangan dicabut oleh pemerintah adalah izin sudah terbit tapi proyek tidak jalan. Ini menunjukkan bahwa izin pertambangan tidak efektif, sehingga perlu adanya tindakan.

Dalam ketentuannya badan usaha yang sudah memperoleh izin pertambangan wajib menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Jika tidak maka ini termasuk salah satu bentuk pelanggaran. Pencabutan izin bisa terjadi karena yang bersangkutan tidak menjalankan kewajibannya.

Fenomena ini cukup menarik, ada banyak perusahaan tambang di luar sana yang sudah siap untuk melakukan kegiatan produksi.

Namun terkendala karena IUP belum terbit, di sisi lain badan usaha yang sudah mengantongi izinnya malah tidak kunjung memulai proyeknya.

Baca juga: Inilah Jasa Pengurusan IUJP Izin Usaha Jasa Pertambangan Tercepat

5. Tidak Memenuhi Kewajiban Lainnya

Selain keempat alasan di atas, bukan tidak mungkin pemilik usaha juga belum melengkapi kewajiban. Beberapa hal tersebut antara lain sebagai berikut:

  • Belum mempunyai tenaga profesional yang bersertifikat di bidang tambang
  • Tidak mengangkat penanggung jawab operasional
  • Mengabaikan pembelanjaan dalam negeri dan penggunaan tenaga kerja dalam negeri
  • Izin Usaha Pertambangan terbit secara tidak resmi

Itu dia sejumlah bagian penting yang berkaitan dengan penyebab pencabutan izin pertambangan, semoga Anda tidak melakukan kesalahan seperti di atas.

Mengalami kendala dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan, IUJP, serta izin pengangkutan dan penjualan?

Hubungi Kreasi Mandiri, kami adalah konsultan yang siap mempermudah pengurusan izin tambang di Indonesia. Proses yang cepat dan pengurusan secara resmi langsung ke Kementerian ESDM.

Kami siap memastikan setiap izin pertambangan dari konsultan adalah valid dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.