Pembuatan SBUJPTL untuk Jasa Pemeliharaan Tenaga Listrik

Pembuatan SBUJPTL untuk Jasa Pemeliharaan Tenaga Listrik

Apakah perusahaan Anda bergerak di bidang jasa pemeliharaan tenaga listrik? Dalam ketentuan resminya, setiap badan usaha ketenagalistrikan yang bergerak di lingkup ini memerlukan SBUJPTL sebagai salah satu persyaratan utama operasional ketenagalistrikan.

Secara sederhana pemeliharaan listrik sendiri adalah suatu bidang profesional yang mempunyai tugas memastikan setiap peralatan listrik dalam keadaan baik. Mulai dari segi pemeriksaan, pengujian, dan perbaikan  peralatan listrik yang bertujuan untuk menghindari masalah pemicu kecelakaan di suatu bangunan atau tempat.

Jasa pemeliharaan tenaga listrik banyak dibutuhkan oleh perusahaan di bidang pertambangan minerba, tambang migas, konstruksi, dan sebagainya. Terutama kebutuhan pengecekan dan pemeliharaan alat kelistrikan Tegangan Tinggi (High Voltage), Tegangan Rendah (Low Voltage).

Memahami KBLI dan Persyaratan SBUJPTL untuk Jasa Pemeliharaan Tenaga Listrik

Sebelum mengurus SBUJPTL, kami ingin memastikan Anda sudah mengetahui persyaratan mendasarnya.

Dimulai dari penyesuaian KBLI, jika kita mengacu pada sistem OSS RBA, kegiatan usaha pemeliharaan instalasi tenaga listrik tergolong ke dalam KBLI 43211.

Anda diwajibkan untuk mempunyai NIB dan Sertifikat Standar. Berikut ini persyaratan lengkap pengurusan SBUJPTL untuk bidang ini:

  • Akta pendirian dan perubahannya
  • SK Kemenkumham
  • KTP pendiri
  • NIB
  • NPWP badan
  • Sertifikat Standar
  • Neraca perusahaan dua tahun terakhir
  • Profil badan usaha
  • Struktur organisasi badan usaha
  • Dokumen SMM (Standar Manajemen Mutu)
  • SOP ketenagalistrikan
  • Dokumen keselamatan kerja ketenagalistrikan

Selain pemenuhan syarat dokumen, badan usaha juga diwajibkan untuk mempunyai sertifikat kompetensi ketenagalistrikan (SKTTK/Serkom Listrik) jumlahnya dan klasifikasinya disesuaikan dengan bidang pemeliharaan instalasi listrik.

Kewajiban yang Harus Dipenuhi Oleh Perusahaan Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Secara umum bidang pemeliharaan instalasi tenaga listrik masih satu bagian dengan Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Setiap pemegang SBUJPTL mempunyai kewajiban sebagai berikut:

  • Melengkapi ketentuan syarat dan standar izin berusaha
  • Dapat memenuhi tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu. Selain itu, termasuk
  • juga menetapkan pedoman standar pelayanan, dokumentasi, dan sebagainya.
  • Mengutamakan produk dan potensi yang ada di dalam negeri
  • Menggunakan tenaga teknik yang sudah bersertifikat sesuai dengan bidang keahliannya
  • Memastikan sertifikat badan usaha tetap berlaku atau tidak habis masa berlakunya
  • Melaporkan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik secara berkala lewat Kementerian ESDM melalui Dirjen atau Gubernur sesuai daerahnya

Catatan: Penjelasan lebih lengkap mengenai kewajiban badan usaha pemeliharaan tenaga listrik tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Menteri ESDM No.5 Tahun 2021. Informasi pada artikel ini semata-mata sebagai bentuk edukasi dan bersifat umum.

Apakah SBUJPTL Saja Cukup untuk Izin Jasa Penunjang Tenaga Listrik?

Tidak, setelah Anda mengurus SBUJPTL, maka langkah berikutnya adalah mempersiapkan proses pengajuan IUJPTL yang salah satu persyaratan utamanya adalah SBUJPTL.

SBUJPTL dan IUJPTL adalah dokumen ketenagalistrikan yang berbeda. SBUJPTL berguna sebagai bukti bahwa badan usaha memenuhi kualifikasi tertentu meliputi syarat keahlian, teknis, dan standar untuk menyediakan jasa penunjang tenaga listrik.

Sementara itu, IUJPTL adalah izin yang dikeluarkan kepada badan usaha yang telah memenuhi kualifikasi SBU guna menjalankan kegiatan bisnisnya pada bidang jasa penunjang tenaga listrik.

Mengapa SBUJPTL ini penting? Karena secara sederhana Anda tidak bisa mengurus IUJPTL tanpa Sertifikat Badan Usaha tersebut.

Konsultan untuk Pengurusan SBUJPTL dan IUJPTL Pemeliharaan Instalasi Listrik

Badan usaha Anda menghadapi tantangan serius dalam pengurusan dokumen ketenagalistrikan di atas? Jika iya, sepertinya kami dapat membantu. Kreasi Mandiri adalah perusahaan berbadan hukum yang telah membantu perusahaan ketenagalistrikan memenuhi sertifikat dan perizinan penting.

Berpengalaman sejak 2012 sampai sekarang, kami siap memberikan kemudahan dan solusi untuk menyelesaikan pengurusan sertifikat dan izin ketenagalistrikan termasuk SBUJPTL dan IUJPTL. Bersama dengan konsultan yang kompeten di bidangnya, permohonan sertifikasi dan perizinan menjadi lebih mudah, cepat, dan terencana.

Sistem penggunaan layanan bisa secara online tidak perlu datang langsung ke kantor kami untuk menggunakan layanan ini. Informasi lebih lengkap mengenai pengurusan SBUJPTL dan IUJPTL pemeliharaan tenaga listrik dapat Anda peroleh dengan berkonsultasi dengan admin Kreasi Mandiri melalui Whatsapp.

Perbedaan SBUJPTL dan IUJPTL, Ini yang Perlu Dipahami!

Perbedaan SBUJPTL dan IUJPTL, Ini yang Perlu Dipahami!

Pada beberapa waktu yang lalu, kami pernah membahas mengenai SBUJPTL untuk jasa pemeliharaan tenaga listrik. Bagi yang melewatkannya, di sana sempat kami bahas secara sekilas bahwa SBUJPTL dan IUJPTL itu berbeda tapi keduanya saling berkaitan.

Untuk mendapatkan IUJPTL, badan usaha perlu mengurus SBUJPTL terlebih dahulu. Sementara itu, untuk memperoleh SBU maka Sertifikat Kompetensi (SKTTK DJK) menjadi salah satu syarat utamanya.

Setiap sertifikat dan perizinan di bidang ketenagalistrikan punya keterkaitan. Lantas, sebenarnya apa yang membuat SBUJPTL dan IUJPTL berbeda? Anda akan segera mengetahui jawabannya. Silahkan simak informasi lebih lengkap di bawah.

Perbedaan SBUJPTL dan IUJPTL dalam Bidang Ketenagalistrikan

Pertama mari kita ingat kembali definisi dari keduanya, ini akan sangat membantu saat membedakan antara SBUJPTL dan IUJPTL.

SBUJPTL adalah kepanjangan dari Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Sertifikat ini diterbitkan oleh Kementerian ESDM RI kepada badan usaha. Sertifikasi ini berfungsi sebagai syarat pemenuhan standar dan kualifikasi.

Di sisi lain IUJPTL Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah bukti bahwa badan usaha memenuhi izin yang legal untuk menjalankan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Kalau kita pahami dari segi definisinya saja sudah bisa kita ketahui bahwa SBUJPTL berfokus pada penerbitan otorisasi guna penyediaan usaha, sedangkan IUJPTL secara langsung menyangkut pemberian izin untukk melakukan kegiatan usaha tersebut.

SBUJPTL:

  • Bersifat sertifikat dan pengakuan kompetensi dan penetapan kualifikasi bukan surat izin berusaha
  • Dikeluarkan oleh LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) atas persetujuan dari Kementerian ESDM
  • Diurus melalui portal perizinan Kementerian ESDM
  • Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2021 Pasal 18 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013

IUJPTL

  • Merupakan surat izin usaha, pemberian izin bahwa badan usaha dapat menjalankan kegiatan bisnis di bidangnya
  • Dikeluarkan langsung oleh Kementerian ESDM tanpa melalui LSBU
  • Pengurusannya melalui portal OSS RBA terintegrasi dengan sistem Kementerian ESDM
  • Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

Jika ingin dibandingkan dari bentuk dokumennya sendiri, SBUJPTL biasanya berbentuk sertifikat warna kertas hijau di dalamnya terdapat lembaga akreditasi, lembaga yang menerbitkan sertifikat, dan logo kementerian ESDM.

Semetara itu, dokumen IUJPTL berbentuk kertas putih lebih kurang mirip seperti dokumen OSS, terdapat lambang burung garuda di bagian atas tengah dan informasi bahwa IUJPTL adalah bagian dari Perizinan Berbasis Risiko.

Jadi, singkatnya badan usaha tidak bisa menjalankan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan jika hanya memiliki SBUJPTL. Mereka juga perlu menyelesaikan permohonan IUJPTL untuk mendapatkan izin yang dibutuhkan.

Lebih Penting Mana, SBUJPTL atau IUJPTL?

Keduanya penting, tidak bisa dibandingkan dari salah satu sisi saja. Perusahaan di bidang ketenagalistrikan membutuhkan keduanya untuk menjalankan kegiatan usaha. Dasar hukumnya sudah jelas, kami cantumkan keduanya di atas.

Ini menunjukkan bahwa urgensi pengurusan SBUJPTL dan IUJPTL merupakan hal yang tidak bisa disepelekan. Lebih dari itu, berikut ini manfaat pengurusan SBUJPTL dan IUJPTL menyesuaikan dengan lingkupnya:

SBUJPTL:

  • Meningkatkan kredibilitas badan usaha kepada klien atau mitra bisnis
  • Memberikan rasa aman karena memastikan pekerjaan dilakukan oleh tim yang berkompeten
  • Memberikan hasil kerja yang lebih baik karena pemenuhan kualifikasi sesuai rekomendasi Kementerian ESDM
  • Pemenuhan standar Keselamatan Ketenagalistrikan

IUJPTL:

  • Menjamin kelancaran kegiatan operasional bisnis, mencegah masalah legalitas yang bisa membuat Anda terkena sanksi dari pemerintah
  • Bentuk kepatuhan kepada negara dan menjamin bahwa kegiatan usahanya legal dan resmi
  • Bukti tanggung jawab badan usaha dalam kepemilikan izin berusaha dan menjalankan kegiatan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan persyaratan yang ada

Itu dia penjelasan mengenai perbedaan SBUJPTL dan IUJPTL. Bagaimana menurut Anda apakah informasi ini cukup bermanfaat? Semoga dengan membaca penjelasan di atas kebingungan mengenai kedua dokumen ketenagalistrikan ini bisa berkurang.

Sebagai informasi tambahan jika badan usaha Anda belum mempunyai salah satu atau kedua dokumen di atas maka bisa mempermudah prosesnya dengan bantuan jasa profesional dari tim Kreasi Mandiri.

Kami siap membantu pengurusan SBUJPTL dan IUJPTL di Indonesia. Dapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi admin. Sekian dan terima kasih, sukses selalu untuk proyek yang Anda kerjakan.

Mengapa Sertifikasi ISO 37001 Wajib untuk Usaha Konstruksi?

Mengapa Sertifikasi ISO 37001 Wajib untuk Usaha Konstruksi?

Semenjak muncul peraturan terbaru, badan usaha konstruksi sempat dibuat bingung dengan persyaratan ISO 37001.

Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengulas tuntas sebenarnya apa kaitan antara pekerjaan konstruksi dengan ISO 37001 dan alasan kewajiban sertifikasinya.

Jika Anda pemilik usaha konstruksi baru atau sudah lama tapi belum memperoleh sertifikasi ISO 37001, maka kami sarankan untuk menyimak penjelasan ini sampai selesai.

Dasar Hukum Sertifikasi ISO 37001 Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Secara sederhana pernyataan kewajiban sertifikasi ISO untuk usaha konstruksi merupakan hal yang benar.

Dasar hukumnya tercantum pada Surat Edaran Menteri PUPR No.21/SE/M/2021 di sana tercantum bahwa ISO 37001 wajib dimiliki oleh badan usaha di bidang konstruksi khususnya mereka yang membutuhkan SBU (Sertifikat Badan Usaha).

ISO 37001 yang selanjutnya dikenal dengan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) semakin dikenal oleh perusahaan konstruksi sejak diterbitkannya peraturan tersebut.

Dasar hukum lainnya yang membahas mengenai kewajiban sertifikasi ISO 37001 untuk perusahaan konstruksi yaitu Permen No.8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi.

Memahami Keterkaitan ISO 37001 dengan Bidang Konstruksi

Terlepas dari kebijakan di atas, sebenarnya apa yang membuat pemerintah mewajibkan sertifikasi SMAP? Padahal di tahun sebelum-sebelumnya hal ini belum diwajibkan.

Ada beberapa alasan yang mendasari kewajiban ISO 37001. Menurut pendapat kami, bidang usaha konstruksi adalah kegiatan bisnis dengan nilai proyek yang tidak sedikit.

Dalam pelaksanaan tender bahkan nilai tersebut bisa mencapai miliaran rupiah bahkan lebih. Risiko penyuapan dan korupsi menjadi cukup tinggi, pengawasan minim, manajemen yang buruk bisa meningkatkan risiko penggunaan anggaran yang tidak tepat dan merugikan berbagai pihak.

Oleh karena itu, SMAP hadir sebagai upaya pencegahan penyuapan. Dengan regulasi dan peraturan khusus, sistem manajemen ini dapat meminimalisir risiko dalam lingkup korupsi dan sejenisnya. Meskipun efektivitas dari standar tersebut juga tentunya kembali lagi dari kesiapan internal dan tim perusahaan.

Manfaat Utama ISO 37001 untuk Jasa Konstruksi

Secara garis besar kebijakan sertifikasi bisa memberikan pengaruh yang baik untuk perusahaan. Namun, perlu kami jelaskan bahwa pencapaian manfaat ini tidaklah instan.

Dibarengi dengan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan manajemen internal, pencegahan penyuapan dan korupsi bisa menjadi lebih kuat:

Memperbaiki dan Memperkuat Manajemen Perusahaan

Manfaat pertama adalah perbaikan manajemen, dari yang tadinya kurang memperhatikan risiko penyuapan menjadi lebih paham dan berkomitmen untuk mencegahnya. Seiring berjalannya waktu, perbaikan tersebut juga akan membantu memperkuat kualitas manajemen internal. Semuanya berjalan secara bertahap. Jika Anda belum merasakan manfaatnya sekarang mungkin beberapa tahun ke depan baru terasa.

Mematuhi Perundang-undangan

Kebijakan sistem manajemen anti penyuapan untuk usaha konstruksi sudah bukan hal yang opsional,melainkan wajib. Bahkan sistem manajemen anti penyuapan ini menjadi syarat utama dalam pengurusan SBU. Jika Anda mengabaikannya dikhawatirkan bisa berpengaruh terhadap kegiatan berusaha ke depannya.

Memantau dan Mengelola Risiko Penyuapan

Sebelum menerapkan ISO 37001, pemantauan dan pengelolaan risiko dilakukan secara manual tanpa standar yang spesifik. Namun, penerapan standar manajemen ini bisa membantu badan usaha dan organisasi untuk memantau progress pencegahan penyuapan dan mengendalikan risiko yang ada dengan lebih baik lagi.

Menilai Komitmen Subkontraktor, Agen, dan Pemasok

Bidang pekerjaan konstruksi tidak bisa berdiri sendiri, perlu adanya agen dan pemasok sebagai mitra kerja sama. ISO 37001 dapat membantu badan usaha dan organisasi untuk menilai komitmen pihak-pihak tersebut. Indikator penilaian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi agar bisa memilih agen dan pemasok kebutuhan konstruksi yang lebih baik dan berkualitas.

Menjaga Reputasi dan Kredibilitas Badan Usaha

Tinggi persaingan membuat Anda perlu meningkatkan kredibilitas usaha konstruksi dari waktu ke waktu. Kepemilikan sertifikasi ISO 37001 bisa menunjang reputasi ini, meyakinkan owner proyek bahwa badan usaha Anda punya komitmen yang kuat, memiliki manajemen yang baik dan siap untuk mencegah segala bentuk tindakan penyuapan.

Demikian penjelasan mengenai pentingnya sertifikasi ISO 37001 untuk bidan usaha jasa konstruksi. Apabila Anda mempunyai kendala mengenai sertifikasi ISO atau permohonan SBU terhambat jangan ragu untuk menghubungi tim PT Adhikari Kreasi Mandiri, kami bersedia membantu Anda.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Pengurusannya

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Pengurusannya

Apakah Anda ingin memulai usaha pertambangan? Sebelum bisa melakukannya penting untuk mengetahui apa saja izin usaha yang dibutuhkan supaya kegiatan tambang nantinya bisa berjalan dengan lancar minim hambatan. Namun, izin usaha pertambangan itu jenisnya berbeda-beda salah satu bagian terpentingnya yaitu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

Apa Itu IUP Eksplorasi?

Menurut Peraturan Menteri ESDM izin usaha pertambangan eksplorasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan atau suatu pihak tertentu untuk melakukan tahapan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di suatu wilayah.

Selain IUP eksplorasi umum, ada juga IUP eksplorasi khusus yang secara spesifik hanya diberikan oleh pihak tertentu dengan wilayah pertambangan khusus.

Dalam alurnya kegiatan pertambangan bisa dilakukan setelah Anda memperoleh IUP Operasi Produksi, namun untuk memperoleh izin tersebut badan usaha perlu menyelesaikan dulu tahapan eksplorasi dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Syarat untuk Permohonan IUP Eksplorasi di Indonesia

Untuk mendapatkan IUP eksplorasi, pemohon perlu melengkapi beberapa persyaratan yang sifatnya dokumen dan non-dokumen. Berikut ini kami berikan beberapa di antaranya

Syarat dokumen/berkas:

  • Profil badan usaha
  • Akta pendirian badan usaha
  • NPWP badan
  • Susunan direksi dan daftar pemegang saham
  • Surat keterangan domisili
  • Peta WIUP lengkap dengan batas geografis sesuai dengan ketentuan
  • Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi
  • Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP sesuai dengan komoditas tambangnya
  • Dan sebagainya

Syarat Non-dokumen:

  • Menyediakan tenaga kerja kompeten dengan kebutuhan usaha pertambangan
  • Melengkapi kebutuhan alat pertambangan
  • Penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
  • Dan lain-lain

Untuk pendaftaran IUP Eksplorasi bisa mengunjungi situs perizinan.esdm.go.id, Anda bisa melakukan pengurusan izin secara mandiri atau menggunakan bantuan jasa pengurusan IUP dari konsultan pihak ketiga.

Sub Bidang Eksplorasi Pertambangan

Sebelum menyelesaikan pengurusan IUP Eksplorasi Anda bisa cek terlebih dahulu sub bidang eksplorasi yang terdiri dari beberapa bagian, antara lain sebagai berikut:

Sub Bidang

1. Manajemen Eksplorasi

2. Penentuan Posisi

3. Pemetaan Topografi

4. Pemetaan Geologi

5. Geokimia

6. Geofisika

7. Survei Bawah Permukaan

8. Geoteknik

9. Pemboran Eksplorasi

11. Perhitungan Sumber Daya dan Cadangan

Penyesuaian sub bidang menjadi hal yang cukup penting saat Anda melakukan pengisian data dan informasi di portal perizinan usaha pertambangan Minerba.

Pastikan sub bidang-nya tidak salah dan sesuai dengan bidang pekerjaan atau aktivitas eksplorasi pertambangan yang Anda kerjakan.

 Manfaat Mengurus IUP Eksplorasi yang Belum Banyak Diketahui

Izin pertambangan eksplorasi punya tujuan penting untuk memastikan bahwa badan usaha atau organisasi terkait dapat memenuhi syarat utama seperti penyelidikan dan studi kelayakan wilayah.

Dengan demikian risiko dampak negatif yang disebabkan karena usaha pertambangan bisa dicegah.

Eksplorasi yang dilakukan haruslah memperhatikan aspek keselamatan lingkungan dan kondisi sosial masyarakat di area pertambangan. Ini sudah menjadi tanggung jawab setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang tersebut.

Selain itu, pemenuhan IUP eksplorasi juga menunjukkan bahwa badan usaha patuh dan memenuhi ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, usaha pertambangan bisa lebih mudah dikembangkan dan tidak terkendala di bagian operasional atau hal lainnya.

Sanksi Menjalankan Usaha Tanpa Izin Pertambangan Eksplorasi

Sanksi bagi pelanggar tetaplah ada, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP bisa dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Jadi, kami rasa sebagai pembaca Anda sudah bisa memahami bahwa IUP Eksplorasi ini punya peran yang sangat penting dalam keberlangsungan usaha pertambangan.

Namun, bagaimana jika terdapat kendala dalam permohonan IUP? Atau mungkin tidak tahu prosedur-prosedurnya?

Apabila hal ini terjadi, Anda bisa mempelajari alur pengurusan IUP melalui web resmi Perizinan Kementerian ESDM. Namun, jika sudah menyimak panduan yang ada tetap masih ragu maka saran kami lebih aman menggunakan bantuan konsultan yang sudah berpengalaman.

Baca juga: Pengurusan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

PT Adhikari Kreasi Mandiri menyediakan solusi dan kemudahan untuk pengurusan IUP Eksplorasi yang sedang Anda butuhkan. Hubungi kami dan dapatkan layanan konsultasi bersama ahlinya serta proses permohonan IUP yang lebih aman dan cepat.

Izin Usaha Bisnis Agen Properti dan Real Estat, Ini yang Harus Diketahui

Izin Usaha Bisnis Agen Properti dan Real Estat, Ini yang Harus Diketahui

Tingginya permintaan untuk kebutuhan tempat tinggal membuat bisnis properti dan real estat seakan tidak pernah sepi.

Setiap tahunnya usaha ini bisa terus relevan tak peduli dengan perkembangan zaman atau kemajuan teknologi, kebutuhan rumah, apartemen, dan tempat tinggal akan terus meningkat.

Bagi Anda yang ingin mencoba mengembangkan bisnis di bidang ini, pastikan untuk melengkapi izin usaha bisnis properti dan real estat dengan benar.

Bagaimanapun juga jual beli properti nilainya tidak sedikit. Untuk memastikan Anda adalah agen properti yang terpercaya maka semestinya legalitas menjadi pertimbangan utama.

Seberapa Penting Izin Usaha Properti dan Real Estat?

Izin usaha punya peran penting yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan juga kredibilitas bisnis.

Tanpa izin usaha, maka kegiatan bisnis yang Anda jalankan adalah ilegal menyalahi ketentuan undang-undang dan bisa dikenakan sanksi.

Bisnis agen properti yang legal saja kadang bisa kurang dipercaya karena faktor lainnya apalagi yang tidak berizin sama sekali, tentunya ini merupakan kekurangan tersendiri yang harus dibenahi.

Adanya izin berusaha untuk bisnis properti dan real estat memberikan manfaat sebagai berikut:

  • Membuat usaha Anda terdaftar di data pemerintah
  • Kepatuhan terhadap undang-undang
  • Meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen

Penjelasan Spesifik Bisnis Properti dan Real Estat dan Kode KBLI

Saat ini bisnis properti dan real estat yang sedang populer adalah agen properti penjualan rumah, menawarkan apartemen sewa, dan lain sebagainnya.

Jika ini adalah jenis usaha yang ingin Anda coba, maka kita tentukan secara pasti kategori usaha di bidang ini.

Melihat dari deskripsinya, kegiatan properti di atas termasuk ke dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 68111 dengan judul “Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa.”

Uraian KBLI 68111

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa.

Seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya).

Selain itu, termasuk juga penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan.

Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk di operasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa di pindah-pindah.

Izin Apa Saja yang Dibutuhkan untuk Bisnis Properti Ini?

Persyaratan izin berusaha menyesuaikan dengan skala bisnisnya. Karena jika kita melihat di situs OSS KBLI 68111 bisa termasuk ke dalam empat kategori.

Beberapa di antaranya yaitu: mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Di sana tidak diatur berapa luas lahan yang dibutuhkan.

Namun, dengan memperhatikan penjelasan di atas bisa Anda pahami izin yang di butuhkan antara lain:

  1. Legalitas dasar, yang bisa di peroleh setelah pendirian usaha berbentuk PT Perorangan, CV atau PT seperti SK Kementerian, NPWP, dan lain-lain
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  3. Sertifikat Standar
  4. Tanda registrasi pada Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) dalam transisi menuju Sertifikat Usaha Real Estat (SURE)
  5. Perizinan khusus: PBG, Sertifikat jual beli, KKPR
  6. Dan perizinan penunjang lainnya

Kewajiban Perizinan Berusaha Menurut OSS

Berdasarkan ketentuan OSS, usaha yang termasuk ke dalam KBLI 68111 mempunyai kewajiban untuk melakukan hal berikut.

1. Membuat rencana tapak (untuk pembangunan rumah tapak) dan atau rencana pemanfaatan lantai (apabila rumah susun) yang di sahkan sebelum permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan badan usaha

Selain itu, secara tidak tertulis agen properti juga wajib memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan informasi yang transparan kepada konsumen termasuk pembiayaan, status tanah, dan syarat ketentuan lainnya apabila ada.

Agen properti tentunya juga siap bertanggung jawab apabila terbukti melakukan tindak penipuan atau kegiatan merugikan lainnya.

Jasa Pengurusan Izin Usaha Agen Properti di Indonesia

Kesulitan dalam mengurus izin usaha properti dan real estat? Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Hubungi konsultan untuk membantu prosesnya menjadi lebih cepat dan mudah.

Kami adalah perusahaan PT Kreasi Mandiri yang bisa membantu pengurusan izin usaha bisnis agen properti. Anda bisa sesuaikan bentuk usaha yang ingin di dirikan lengkap dengan perizinan OSS seperti NIB, Sertifikat Standar, dan lain sebagainya.

Mendirikan bisnis menjadi jauh lebih mudah jika proses pengurusan izin usahanya menggunakan bantuan konsultan. Tidak percaya? Langsung saja konsultasi bersama tim kami dan nikmati kemudahannya.

Jasa Urus Izin Usaha Event Organizer Lengkap UMK dan Non-UMK

Jasa Urus Izin Usaha Event Organizer Lengkap UMK dan Non-UMK

Ada banyak klien yang membutuhkan bantuan Anda dan team untuk merencanakan event dengan baik agar berjalan lancar sesuai harapan. Namun, jangan sampai abaikan pentingnya izin usaha event organizer untuk menunjukkan kalau bisnis Anda kredibel dan sudah terpercaya.

Pemenuhan izin berusaha sudah menjadi kewajiban pebisnis. Jika Anda mengabaikannya maka ini bisa menjadi kekurangan tersendiri yang perlu segera diperbaiki.

Namun, tidak bisa terhindarkan mengurus izin antara gampang-gampang susah. Beberapa kendalanya sebagai berikut:

  • Belum paham prosedur pengurusan izinnya
  • Kesulitan melengkapi persyaratannya
  • Tidak tahu kode KBLI bisnisnya
  • Kesulitan memahami perizinan online

Kalau sudah begini bagaimana solusinya? Tidak sulit, Anda bisa menghubungi tim Kreasi Mandiri untuk mengurus izin usaha event organizer.

Izin Usaha Event Organizer Berlaku untuk Siapa Saja?

Layanan ini kami sediakan untuk semua pelanggan yang bergerak di bidang Event Organizer (EO) termasuk:

  • Wedding Organizer (WO)
  • Birthday Party Organizer (BPO)
  • Corporate Event
  • Marketing Event
  • Sport Event
  • Government Event
  • Social Event

Pengurusan Izin Usaha Event Organizer yang Bisa Kami Bantu

Di bawah ini merupakan beberapa jenis perizinan berusaha yang bisa kami selesaikan. Beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. Pendirian PT Perorangan Lengkap

Kami membantu Anda mengurus izin usaha PT Perorangan biasanya diperlukan untuk pemilik bisnis event organizer skala UMKM.

Kepemilikannya perorangan cocok untuk bisnis anak-anak muda yang tidak membutuhkan persyaratan yang rumit dan manajemen yang sederhana.

Kreasi Mandiri akan bantu selesaikan izin usaha PT Perorangan lengkap dengan pengurusan OSS utamanya NIB. Jadi, sudah termasuk penyesuaian kode KBLI dan lain-lain terima beres bisa langsung menjalankan bisnis.

Apa saja yang diperoleh?

  • Cek nama
  • Pernyataan pendaftaran
  • NPWP
  • NIB
  • Sertifikat Standar (jika perlu)
  • SK Kementerian

2. Pendirian CV (Persekutuan Komanditer)

Untuk bisnis event organizer skala menengah dan ingin lebih berkembang lagi bisa memilih jasa pendirian CV dari kami. Bentuk usaha ini cenderung lebih fleksibel dan memungkinkan untuk terus berkembang ke depannya.

Karena sistemnya adalah menggunakan skema persekutuan aktif dan pasif, aturan di CV tidak terlalu ketat seperti PT. Baik dari segi penentuan nama usaha, modal usaha, dan lain sebagainya.

Apa saja yang diperoleh?

  • Akta notaris
  • SK Kemenkumham
  • Pernyataan pemenuhan dokumen lingkungan
  • NPWP
  • NIB
  • Sertifikat Standar

Izin CV sudah siap, Anda bisa langsung menjalankan kegiatan usaha event organizer tanpa harus khawatir memikirkan urusan perizinan lagi.

Baca juga: Apa Saja yang Bisa Diurus di OSS? Ini Daftar Lengkapnya

3. PT Persero

Selain PT Perorangan dan CV, Kreasi Mandiri juga bisa membantu pengurusan izin usaha event organizer dalam pendirian PT Persero. Umumnya bentuk usaha ini kami rekomendasikan untuk bisnis EO yang tingkatannya usahanya sudah berkembang pesat.

Nilai aset mencapai jutaan bahkan miliaran rupiah, tidak banyak usaha EO yang termasuk ke dalam bagian ini. Namun, sebagai konsultan perizinan usaha sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan pelanggan.

Dengan menggunakan layanan ini , Anda akan mendapatkan dokumen perizinan terlengkap berupa:

  • SK Kemenkumham
  • Akta notaris
  • Pengecekan nama PT
  • NIB
  • Sertifikat Standar
  • Dokumen lingkungan
  • Penyesuaian KBLI
  • Akun OSS
  • Dan lain sebagainya

Untuk mengetahui detail lebih lengkap mengenai masing-masing penawaran kami, Anda bisa langsung menghubungi admin Kreasi Mandiri melalui kontak yang sudah tersedia.

Berapa Lama Waktu Pengurusan Izin Usaha Event Organizer?

Pengurusan izin usaha PT Perorangan membutuhkan waktu yang lebih singkat sekitar 5-7 hari. Sementara itu, untuk pendirian CV dan PT bisa mencapai 14 hari hingga maks 1 bulan menyesuaikan dengan kelengkapan dokumen, persiapan izin, dan lain sebagainya.

Keunggulan Memilih Layanan Kreasi Mandiri

Dengan menggunakan jasa dari Kreasi Mandiri, Anda bisa mendapatkan berbagai benefit dari segi kemudahan dan kecepatan pengurusan izin usaha event organizer. Beberapa di antaranya seperti:

  • Proses yang cepat, pengurusan izin usaha tidak membutuhkan waktu yang lama. Kami bekerja dengan cepat menyelesaikan setiap persyaratan yang ada
  • Biaya yang terjangkau, layanan profesional dengan biaya yang kompetitif tidak memberatkan pemilik usaha
  • Garansi pengurusan izin, setiap proses yang dilalui kami berikan garansi penerbitan izin sampai benar-benar terbit
  • Free konsultasi, bebas berkonsultasi dengan team kami untuk membicarakan prosedur perizinan dan lain sebagainya

Punya pertanyaan lebih lanjut mengenai jasa izin berusaha event organizer? Hubungi kami melalui kontak yang tersedia, semoga penjelasan di atas bisa bermanfaat.

Tidak Sampai Sebulan, Ini Cara Mengurus Izin Usaha Bisnis Furniture dan Mebel

Tidak Sampai Sebulan, Ini Cara Mengurus Izin Usaha Bisnis Furniture dan Mebel

Ingin merintis usaha baru di bidang furniture dan mebel? Sebaiknya lengkapi dulu izin usaha Anda. Perlu diketahui saat ini semua bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mempunyai legalitas usaha.

Tanpa bagian ini maka bisnis Anda tidak terdaftar secara resmi di pemerintah dan cenderung berisiko untuk pengembangan jangka panjang. Izinkan kami untuk menjelaskan bagaimana alur pengurusan izin usaha furniture.

Karena sepertinya masih banyak pemilik usaha yang sepertinya pusing duluan saat membahas soal legalitas. Mereka menganggap prosesnya rumit butuh waktu sampai bertahun-tahun untuk bisa terbit.

Padahal dalam kenyataannya tidak begitu, Anda bisa memiliki izin usaha bidang furniture atau penjualan mebel kurang dari 1 bulan. Kami akan jelaskan tahapan-tahapannya.

Panduan Urus Izin Usaha Produksi Furniture dan Penjualan Mebel (Terbaru)

Dalam dunia perizinan ada yang namanya kategori bisnis. Setidaknya saat ini terdapat tiga kategori bisnis yang populer yaitu PT Perorangan, CV, dan PT besar.

Gambar: Ilustrasi produk bisnis furniture

Asumsinya Anda adalah produsen atau penjual yang memiliki toko mebel atau furniture, maka perizinan yang dibutuhkan sebenarnya cukup PT Perorangan saja. Berikut ini alur untuk mengurusnya.

1. Mendaftar di Situs Resmi AHU

Pertama, silahkan kunjungi situs ptp.ahu.go.id bisa lewat HP atau lebih mudah kami sarankan menggunakan laptop. Kemudian, klik pada bagian “Daftar”, karena di sini Anda belum mempunyai akun.

Nantinya akan muncul form singkat mengenai data yang harus dilengkapi seperti:

  • NIK (Nomor KTP)
  • Nama Lengkap (Harus sesuai dengan KTP)
  • Tanggal lahir
  • NPWP (jika belum punya bisa mengurusnya terlebih dahulu)
  • Email aktif

Setelah itu, akan ada proses verifikasi untuk memastikan pengajuan pendirian PT Perorangan memang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Anda bisa login dan mengikuti alur setelahnya sesuai dengan arahan situs resmi AHU.

2. Menyelesaikan Perizinan di OSS

Setelah selesai mengurus izin dasar dan mendapatkan dokumen yang dibutuhkan seperti SK Kementerian, dan sebagainya Anda bisa lanjut ke bagian pengurusan izin usaha furniture dan mebel di OSS.

Bagaimana cara melakukannya?

Pertama, silahkan kunjungi situs resmi oss.go.id lalu lanjutkan ke pembuatan akun baru. Proses ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Klik pada bagian “Daftar” lalu sesuaikan data yang dibutuhkan.

Apabila di sini bisnis furniture dan mebel modal usahanya kurang dari Rp 5 miliar, maka pilih bagian “UMK.”

Kemudian, verifikasi data OSS. Centang pada bagian “Jenis pelaku usaha perseorangan” lalu isi NIK dan nomor ponsel Anda. Selebihnya atur kata sandi dan isi profil usaha sampai semuanya lengkap.

Lalu, Anda sekarang bisa login ke dashboard OSS untuk mengurus beberapa bagian sebagai berikut:

Setelah memperoleh NIB, Anda bisa langsung menjalankan kegiatan usaha bisnis furniture dan mebel. Sekarang bisnis yang kalian miliki sudah resmi dan terdaftar di pemerintah dan berlaku sepanjang kegiatan bisnis tersebut terus beroperasi tanpa ada perpanjangan.

Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua tahapan di atas yaitu sekitar 3 hari sampai dengan 1 minggu. Cukup cepat bukan?

KBLI untuk Usaha Furniture dan Mebel

Dalam pengurusan izin usaha di OSS, pemilik bisnis perlu memahami kategori KBLI (Klasifikasi Besar Lapangan Usaha Indonesia). Ini merupakan penggolongan spesifik mengenai jenis usaha yang ada di negara kita.

Menurut pengamatan kami, izin usaha furniture dan mebel termasuk ke dalam jenis KBLI berikut

  • KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) : kelompok ini meliputi usaha pembuatan furniture dari kayu unuk rumah tangga dan kantor. Produknya seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan, dan sejenisnya
  • KBLI 31003 (Industri Furniture dari Plastik): Bagian ini termasuk furnitur yang bahannya terbuat dari plastik seperti meja kursi, rak, dan lain-lain
  • KBLI 31002 (Industri Furniture dari Rotan): Lebih kurang mirip seperti sebelumnya kelompok pembuatan furniture dari bahan rotan baik itu meja, kursi, dan bagian interior lainnya

Katakanlah Anda punya bisnis furniture yang terbuat dari ketiga bahan di atas, apakah perlu mengurus 3 NIB?

Jawabannya tidak, 1 orang hanya boleh 1 NIB. Namun, untuk jumlah KBLI memang boleh lebih dari satu apalagi sifatnya masih saling berkaitan seperti di atas. Saat mengurus izin di OSS Anda bisa memilih ketiganya, dengan ini tidak akan terjadi masalah.

Jika Anda punya kendala dalam mengurus izin usaha furniture dan mebel maka solusinya bisa pakai jasa pihak ketiga seperti Kreasi Mandiri. Kami akan membantu Anda menerbitkan PT Perorangan sekaligus urus tuntas izin di OSS dengan cepat dan mudah.

Apa Itu Penapisan Dokumen Lingkungan? Ini Penjelasan Lengkapnya

Apa Itu Penapisan Dokumen Lingkungan? Ini Penjelasan Lengkapnya

Dalam mendirikan perusahaan atau pabrik industri, persyaratan dokumen lingkungan menjadi salah satu hal yang wajib.

Namun tampaknya masih banyak pebisnis di Indonesia yang belum memahami prosedur pengurusan dokumen yang satu ini. Misalnya, sebagian besar bingung dengan proses penapisan dokumen lingkungan.

Apakah Anda salah satunya? Tidak masalah, kami akan bantu jelaskan semua yang perlu diketahui seputar prosedur ini lengkap dengan hal penting lainnya.

Definisi Penapisan Dokumen Lingkungan

Penapisan adalah proses penentuan jenis dokumen yang wajib dilengkapi oleh pelaku usaha menyesuaikan dengan skala dan rencana kegiatan usaha.

Selain itu, penapisan atau screening juga bisa diartikan sebagai proses menentukan kewenangan penilaian dokumen lingkungan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati daerah.

Hal tersebut sesuai dengan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sederhananya seperti ini saja, misal Anda ingin mendirikan perusahaan A bidang manufaktur produksi elektronik.

Tentu Anda ingin tahu dari sekian banyaknya izin lingkungan mana yang relevan dan sesuai? Seperti itulah lebih kurang proses penapisan dokumen lingkungan.

Tujuan Penapisan dalam Proses Dokumen Lingkungan

Setelah mengetahui definisinya, izinkan kami lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai tujuan dari tahapan ini. Secara singkat, penapisan dalam proses dokumen lingkungan bertujuan untuk memastikan pelaku usaha memenuhi persyaratan yang benar dan sesuai dengan kategori atau skala bisnisnya.

  • Dokumen yang tepat bisa menjaga kelancaran kegiatan berusaha
  • Mempermudah penentuan berkas yang dilengkapi
  • Pemenuhan syarat sesuai dengan perundang-undangan

Pada intinya tahapan ini penting dan sebaiknya tidak Anda lewatkan. Adapun cara melakukannya bisa secara mandiri atau dengan bantuan konsultan yang sudah berpengalaman di bidang penerbitan izin lingkungan.

Dokumen Lingkungan Terdiri dari Apa Saja?

Dokumen yang berkaitan dengan lingkungan hidup cukup banyak. Tidak semuanya dibutuhkan oleh perusahaan, dan biasanya memang berbeda-beda. Berikut ini sejumlah dokumen lingkungan yang menjadi kewajiban pelaku usaha.

  • AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup)
  • Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
  • Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Sekilas mengenai setiap dokumen yang ada, AMDAL biasanya menjadi syarat utama bagi perusahaan skala besar dengan kategori risiko tinggi. Misalnya seperti pertambangan, pengeboran minyak bumi, petrokimia,dan lain sebagainya.

Sementara itu, UKL-UPL biasanya diperlukan untuk perusahaan dengan skala yang lebih kecil. Terakhir, SPPL biasanya untuk bisnis yang kegiatan usahanya tidak terlalu memberikan dampak besar terhadap kondisi lingkungan.

Cara Melakukan Penapisan Dokumen Lingkungan untuk Semua Jenis Usaha

Setelah memahami basic dari penapisan dokumen lingkungan, selanjutnya mari kita coba simak seperti apa prosedur melakukannya sesuai dengan anjuran pemerintah.

Dengan memahami penjelasan di bawah di harapkan nantinya Anda tidak bingung lagi dalam menentukan izin lingkungan mana yang seharusnya disiapkan.

1. Penapisan Awal Melalui Sistem OSS RBA

Pertama, penapisan awal bisa dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan fitur yang sudah disediakan oleh OSS. Buka halaman “Persyaratan Dasar”, lalu ketik jenis usaha Anda di sana.

penapisan dokumen lingkungan oss

Nantinya, akan muncul berbagai daftar usaha sesuai dengan input kata yang sudah Anda masukkan. Sebagai contoh kode KBLI 05100 masuk ke dalam kategori pertambangan batu bara.

Tahap kegiatannya “Operasi Produksi”, membutuhkan dokumen lingkungan berupa Amdal.

2. Screening Manual dengan Memahami Regulasi Undang-Undang

Buka data undang-undang yang berkaitan dengan izin lingkungan, lebih tepatnya Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.4 Tahun 2021.

Anda bisa menyimak setiap bagian pasal yang ada untuk menentukan secara spesifik izin lingkungan mana yang sekiranya sesuai dengan usaha Anda.

Metode ini terbilang cukup rumit, bagi Anda tidak tidak punya waktu membaca teks sebanyak itu, sepertinya akan sulit untuk melakukannya.

Baca juga: Apa Saja yang Bisa Diurus di OSS? Ini Daftar Lengkapnya

3. Penapisan Izin Lingkungan Melalui Amdalnet

Apabila berkas lingkungan yang Anda butuhkan adalah Amdal, maka bersiap untuk melakukan kategori secara lebih spesifik. Karena dokumen AMDAL ini cukup kompleks dan terbagi lagi menjadi beberapa aspek. Anda bisa mengunjungi situs Amdalnet, lalu melengkapi bagian di bawah:

  • Kode KBLI
  • Surat Kesesuaian Tata Ruang (PKKPR)
  • Data SHP
  • Peta Lokasi kegiatan

Sistem Amdalnet cukup canggih dan mempermudah, dapat melakukan penapisan untuk penyusunan dokumen Amdal baru dan adendum terhadap Amdal yang sudah ada.

Sekian penjelasan mengenai penapisan dalam proses pengurusan izin lingkungan, semoga informasi di atas bisa membantu Anda memahami topik terkait.

Punya kendala dalam pengurusan dokumen lingkungan atau perizinan lainnya? Konsultasi saja bersama tim Kreasi Mandiri kami akan membantu meringankan proses pengurusan dokumen dengan lebih cepat dan mudah.

Ini Dia 5 Manfaat SKK Konstruksi Bagi Pekerja, Apa Saja?

Ini Dia 5 Manfaat SKK Konstruksi Bagi Pekerja, Apa Saja?

Kami sudah cukup sering membahas mengenai SKK konstruksi, tapi tampaknya masih banyak tenaga kerja yang masih bimbang apakah sertifikat kompetensi ini benar-benar penting? Untuk membuktikannya kepada Anda, di sini kami akan jelaskan secara lebih lengkap manfaat memiliki SKK konstruksi dari berbagai sisi.

Harapannya setelah membaca penjelasan ini Anda tidak lagi ragu untuk segera mengurus Sertifikat Kompetensi Konstruksi demi kelancaran proyek dan juga pemenuhan syarat perundang-undangan.

5 Manfaat SKK Konstruksi yang Bisa Membuat Anda Menyesal Tidak Mengurusnya

Ada banyak benefit yang bisa diperoleh tenaga kerja dan ahli konstruksi apabila sudah mempunyai SKK. Beberapa di antaranya sebagai berikut, jangan sampai Anda terlambat menyadari pentingnya sertifikat ini dalam pekerjaan.

1. Membuktikan Bahwa Anda “Kompeten”

Pertama, SKK konstruksi dapat membuktikan secara valid bahwa Anda adalah tenaga profesional yang kompeten di bidangnya. Umpamanya seperti ini, perusahaan ingin menunjuk tenaga ahli dalam bidang pemeriksa kelaikan fungsi struktur bangunan gedung.

Jika tidak ada SKK, bagaimana mereka bisa tahu bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk pekerjaan/jabatan tersebut?

Namun, dengan adanya SKK jauh lebih mudah untuk membuktikannya. Mereka yang ahli di bidang pemeriksa kelaikan fungsi struktur bangunan gedung setidaknya sudah memiliki SKK klasifikasi Sipil.

Selain itu, sub klasifikasinya adalah “Gedung”, kualifikasinya “Ahli” dan jenjang 9.

Itu adalah contoh sederhananya pentingnya SKK konstruksi sebagai pembuktian bahwa Anda “Kompeten” di bidangnya.

2. Pemenuhan Tanggung Jawab Sebagai Tenaga Konstruksi

Ketentuan pengurusan SKK sudah menjadi kewajiban bagi tenaga konstruksi. Dasar hukumnya juga sudah jelas ada di undang-undang berikut:

  • PP No.5 Tahun 2021 terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.9 Tahun 2020
  • Permen PUPR No.6 Tahun 2021
  • Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  • Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2020

Memiliki SKK konstruksi bukanlah sesuatu yang sifatnya boleh iya dan tidak, melainkan sudah wajib. Apabila Anda bergerak di bidang profesi ini tapi tidak mempunyai SKK maka artinya tidak ada kesungguhan dan tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan pemerintah.

3. Meningkatkan Keselamatan Kerja di Bidang Konstruksi

Segala sesuatu haruslah dilakukan oleh ahlinya, terlebih lagi untuk proyek konstruksi yang sifatnya krusial. Kepemilikan SKK membuat perusahaan mampu mempercayakan pekerjaan pada orang yang tepat.

Hasilnya, risiko kecelakaan kerja berkurang, proyek berlangsung dengan lancar dan aman karena tenaga ahli sudah berpengalaman dan kompeten di bidangnya.

Tidak bisa dibayangkan apabila suatu bagian proyek diserahkan kepada mereka yang belum ahli. Ada begitu banyak risiko yang bisa muncul mulai dari kekeliruan prosedur hingga kegagalan konstruksi yang bisa mengancam keselamatan banyak orang.

4. Portofolio untuk Mempermudah Permohonan Kerja

Sama seperti bidang lainnya, seorang tenaga ahli konstruksi juga memerlukan portofolio agar bisa diterima di perusahaan yang kredibel dengan jenjang karir menjanjikan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengantongi SKK konstruksi sebagai portofolio kemampuan dan kompetensi.

Dokumen copy SKK bisa dilampirkan untuk membuktikan bahwa Anda siap menjadi tenaga kerja profesional sesuai dengan bidang yang sudah dikuasai.

5. Persyaratan untuk Ikut Bergabung dalam Proyek Tender

Proyek konstruksi dengan nilai mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah hanya dipercayakan kepada tenaga konstruksi yang sudah memiliki SKK Konstruksi.

Ini sejalan dengan persyaratan dari segi badan usaha yang wajib memiliki SBU Konstruksi (SBUJK) dengan tenaga ahli kompeten.

Ada banyak kesempatan untuk menjadi bagian dari tim pelaksanaan proyek tender yang mungkin sudah lama Anda nantikan.

Baca juga: Cek! Jasa Pengurusan SKK Konstruksi Klasifikasi Bidang Sipil

Kerugian Jika Tidak Memiliki SKK Konstruksi

  • Sulit membuktikan kompetensi dan keahlian di bidang tertentu
  • Pelanggaran terhadap undang-undang menunjukkan ketidakpatuhan
  • Memperbesar risiko kecelakaan kerja
  • Tidak bisa mengikuti proyek tender
  • Kesulitan membuktikan portofolio, mempersempit jenjang karir

Jadi, bagaimana apakah Anda masih mau menunda pengurusan SKK konstruksi setelah menyimak manfaat dan penjelasan di atas?

Kami rasa sudah tidak ada lagi hal yang perlu Anda ragukan mengenai pentingnya SKK Konstruksi. Lagipula dalam sekali urus, sertifikat ini bisa digunakan untuk jangka panjang berlaku hingga 5 tahun ke depan dan dapat diperpanjang.

Jika memang kendalanya ada di prosedur permohonan yang rumit karena belum paham alurnya, Anda bisa menggunakan jasa pembuatan SKK konstruksi dari PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Kami siap membantu urus SKK dengan proses yang mudah, cepat, dan biaya yang terjangkau. Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai layanan ini.

Pembuatan SKK Mekanikal Lengkap dengan Sub Klasifikasinya

Pembuatan SKK Mekanikal Lengkap dengan Sub Klasifikasinya

Bagi Anda tenaga ahli proyek di bagian alat berat, lifting, plumbing dan sebagainya pastikan sudah memiliki SKK Konstruksi mekanikal agar semakin terpercaya dan kredibel

Dasar hukum Sertifikat Kompetensi Konstruksi tercantum di dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri berikut:

  • Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.6 Tahun 2021
  • Undang-Undang No.2 Tahun 2017 terkait Jasa konstruksi
  • Dan sebagainya

Namun, sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai jasa pengurusan SKK konstruksi mekanikal, kami ingin jelaskan terlebih dahulu sub bidang dan klasifikasinya.

Daftar Sub Klasifikasi, Jabatan Kerja, dan Jenjang SKK Mekanikal

Jabatan KerjaSub KlasifikasiJenjang SKK
Ahli Perencanaan Sistem Tata UdaraTeknik Tata Udara dan Refrigerasi9
Ahli Pelaksana Teknik PlambingPlambing dan Pompa Mekanik9
Tukang PlambingPlambing dan Pompa Mekanik2
Pengkaji Teknis Proteksi KebakaranProteksi Kebakaran9
Teknisi Fire AlarmProteksi Kebakaran4
Ahli Muda Pesawat Lift dan EskalatorTransportasi Dalam Gedung7
Ahli Madya Pesawat Lift dan Eskalator  Transportasi Dalam Gedung8
Ahli Utama Pesawat Lift dan EskalatorTransportasi Dalam Gedung9
Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung BertingkatTeknik Mekanikal9
Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan GedungTeknik Mekanikal9
Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik MekanikalTeknik Mekanikal7
Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik MekanikalTeknik Mekanikal8
Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik MekanikalTeknik Mekanikal9
Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan GedungTeknik Mekanikal9
Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan MekanikalTeknik Mekanikal6
Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan GedungTeknik Mekanikal6
Mekanik Heating,Ventilation, dan Air Condition (HVAC)Teknik Mekanikal3
Manajer Alat BeratAlat Berat8
Teknisi Prestressing EquipmentAlat Berat4
Teknisi ScaffoldingAlat Berat4
Pengawas ScaffoldingAlat Berat4
Mekanik Engine Tingkat DasarAlat Berat3
Mekanik Kapal KerukAlat Berat3
Mekanik Hidrolik Alat Berat YuniorAlat Berat2
Mekanik Hidrolik Alat Berat SeniorAlat Berat3
Mekanik Asphalt Mixing Plant (Asphalt Mixing Plant Mechanic)Alat Berat3
Operator Gondola Pada Bangunan GedungAlat Berat2
Operator ForkliftAlat Berat2
Operator Mesin Pencampur AspalAlat Berat3
Operator Mesin Penggelar AspalAlat Berat3
Operator Dump TruckAlat Berat2
Operator Backhoe LoaderAlat Berat2
Operator Wheel Excavator YuniorAlat Berat2
Operator Wheel Excavator SeniorAlat Berat3
Operator ScaffoldingAlat Berat2
Operator Pompa BetonAlat Berat3
Operator Bore PileAlat Berat2
Operator Launching GirderAlat Berat3
Operator Hydraulic Hammer BreakerAlat Berat2
Operator Pile Drive HammerAlat Berat2
Operator Ripper TractorAlat Berat2
Operator Vibrator RollerAlat Berat2
Operator Pneumatic Tire RollerAlat Berat2
Operator Tandem RollerAlat Berat2
Operator Crane MobilAlat Berat2
Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata UdaraTeknik Tata Udara dan Refrigerasi7
Ahli Madya Perencanaan Sistem Tata Udara  Teknik8
Ahli Muda Pelaksana Teknik PlambingPlumbing dan Pompa Mekanik7
Ahli Madya Pelaksana Teknik PlambingPlambing dan Pompa Mekanik8
Pengkaji Muda Teknis Proteksi KebakaranProteksi Kebakaran7
Pengkaji Madya Teknis Proteksi KebakaranProteksi Kebakaran8
Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan GedungTeknik Mekanikal8
Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan GedungTeknik Mekanikal7
Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan GedungTeknik Mekanikal8
Mekanik Engine Tingkat Dasar (Level_2)Alat Berat2
Operator Rough Terrain CraneAlat Berat3
Operator Truck Mounted CraneAlat Berat3
Operator Mobile Crane Kapasitas di atas 50 TonAlat Berat3
Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung BertingkatTeknik Mekanikal8

Keterangan Mengenai Bidang SKK Mekanikal

Terdapat setidaknya 7 bidang SKK konstruksi mekanikal, Anda bisa sesuaikan dengan bidang profesi masing-masing sebelum mengajukan permohonan untuk sertifikasi.

  • Teknik tata udara, adalah profesi yang bergerak di bidang pengaturan temperatur udara sesuai dengan kebutuhannya.
  • Mulai dari pengawetan bahan pangan, pelayanan produksi, pemeliharaan maintenance, dan sebagainya.
  • Plumbing dan pompa mekanik, bidang keahlian yang mengurusi seputar proses instalasi pipa-pipa gedung dan bangunan. Bagian ini juga termasuk mereka yang menguasai kemampuan instalasi dan maintenance pompa mekanik.
  • Proteksi kebakaran, tenaga profesional merencanakan upaya pencegahan terhadap kebakaran. Termasuk pemasangan alat pemadam, teknis fire alarm, dan sebagainya
  • Transportasi dalam gedung, tenaga mekanikal ahli di bidang maintenance dan instalasi lift dan eskalator
  • Teknik mekanikal, pekerjaan utama yang kompleks berkaitan dengan elektrikal konstruksi bangunan, kelaikan fungsi dan lain sebagainya
  • Alat berat, mekanikal konstruksi pengoperasian dan penggunaan alat-alat berat seperti dump truck, mesin aspal, scaffolding, bore pile, dan sebagainya (sesuai dengan jabatan kerja)
  • Teknik lifting, bidang spesifik untuk pengoperasian gondola, forklift, slinging, dan rigging.

Persyaratan untuk Mengajukan SKK

Setelah mengetahui bidang, klasifikasi, dan jenjang SKK mekanikal. Selanjutnya pemohon perlu memperhatikan persyaratan berikut sebelum mengajukan Sertifikat Kompetensi Konstruksi.

Silahkan Anda bisa siapkan lebih awal supaya nantinya tidak bingung lagi saat proses pengajuan:

  • KTP yang masih aktif
  • NPWP pribadi
  • Pas Foto
  • Ijazah terakhir yang dilegalisir
  • Referensi kerja
  • Nomor telepon aktif
  • Email

Jasa Pengurusan SKK Mekanikal Proses Cepat dan Aman

Selanjutnya, bagi Anda yang kesulitan mengurus SKK secara mandiri bisa menggunakan bantuan dari PT Adhikari Kreasi Mandiri. Karena, kami siap membantu Anda menyelesaikan pembuatan SKK mekanikal sesuai dengan bidang, jabatan, dan jenjang Anda.

Sebagai pengingat, SKK mekanikal ini dulunya SKA mekanikal tidak hanya berganti nama namun SKK sendiri adalah penggabungan dari SKA dan SKT.

Jadi, apabila Anda belum mempunyai sertifikat ini atau sebelumnya hanya memiliki SKA bisa menghubungi kami agar bisa segera memulai proses SKK melalui Kementerian PUPR dan LPJK.

Mengapa Menggunakan Layanan dari Kami?

  • Pertama, proses SKK yang lebih cepat (estimasi 7 hari kerja)
  • Free konsultasi bersama dengan tim profesional
  • Biaya permohonan SKK yang terjangkau
  • Bisa sesuaikan jabatan, jenjang, dan klasifikasi SKK mekanikal
  • Lebih aman minim kendala
  • Garansi pengurusan SKK sampai terbit sesuai kesepakatan