5 Tantangan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Solusinya

5 Tantangan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Solusinya

Sebagai salah satu sektor penting yang berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi dan efisiensi logistik di Indonesia, JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) seringkali menghadapi tantangan dan hambatan dalam kegiatan operasinya.

Penting bagi Anda yang bergerak di bidang ini untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut untuk mencegah risiko yang lebih besar. Dengan begitu maka perusahaan jasa pengurusan transportasi bisa beroperasi dengan baik.

5 Permasalahan yang Bisa Terjadi dalam Jasa Pengurusan Transportasi

Sebagai pemilik usaha di bidang ini, penting bagi Anda untuk memahami berbagai tantangan dan kendala yang bisa muncul dalam kegiatan bisnis jasa pengurusan transportasi.

Berikut sudah kami rangkumkan beberapa poin penting yang mungkin terjadi beserta solusinya.

1. Risiko Terlibat dalam Praktik Monopoli

Setiap perusahaan jasa pengurusan transportasi harus memastikan bahwa usahanya tidak terlibat dalam monopoli jasa. Kondisi seperti ini menyalahi peraturan perundang-undangan dan dapat membuat perusahaan terkena sanksi administratif hingga denda dalam jumlah tertentu.

Kondisi monopoli dalam jasa pengurusan transportasi (JPT) terjadi ketika suatu perusahaan memiliki posisi dominan pada pasar. Mereka menggunakan posisi tersebut untuk menghambat pesaingnya dan mengeksploitasi konsumen dengan menerapkan harga jasa tidak wajar.

Solusi untuk mengatasi risiko praktik monopoli pada jasa pengurusan transportasi meningkatkan persaingan, mengurangi biaya operasional, menegakkan kebijakan dan regulasi yang ada.

2. Kelengkapan Izin Berusaha

Tantangan berikutnya yang dihadapi oleh Jasa Pengurusan Transportasi adalah berusaha melengkapi izin berusaha secara lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengingat sektor ini cukup penting, pemerintah daerah dan pusat tampaknya memang tidak bisa memberikan sembarang izin kepada perusahaan JPT.

Perusahaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan mematuhi ketentuan yang ada untuk mendapatkan izin yang dibutuhkan.

Solusi termudah untuk mengatasi kendala dalam perizinan adalah dengan berkoordinasi dengan konsultan profesional, meminta saran dan rekomendasi mereka untuk menyelesaikan kendala perizinan sampai tuntas. Salah satu konsultan legalitas yang bisa Anda gunakan yaitu PT Adhikari Kreasi Mandiri. Kami menyediakan jasa pengurusan SIUJPT yang banyak dibutuhkan perusahaan di bidang ini.

3. Ketersediaan Tenaga Profesional

Tidak hanya itu, perusahaan JPT juga dihadapi dengan masalah ketersediaan SDM yang memadai. Mereka yang ingin mendirikan usaha di bidang jasa pengurusan transportasi diwajibkan untuk mempunyai tenaga kompeten di bidang yang relevan.

Ketentuan ini tercantum dalam salah satu persyaratan non-dokumen saat mengajukan SIUJPT salah satu izin terpenting dalam kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi.

Disebutkan bahwa perusahaan harus memiliki tenaga ahli WNI dengan ijazah minimal diploma III di bidang pelayaran atau maritim atau penerbangan atau transportasi atau IATA diploma FIATA diploma, sarjana S1 logistik atau sertifikat kompetensi di bidang forwarder atau manajemen supply chain.

Solusi untuk mengatasi tantangan ini yaitu dengan menerapkan sistem rekrutmen yang terfokus pada tenaga kompeten dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan di atas.

Apabila memungkinkan maka lulusan tersebut sebaiknya sudah berpengalaman. Ini akan memangkas waktu untuk keperluan training dan lain sebagainnya.

4. Keberadaan Moda Transportasi

Selain itu, perusahaan di bidang ini juga mungkin mengalami kendala dalam menyediakan moda transportasi. Di dalam persyaratan pendirian usaha JPT, disebutkan bahwa perusahaan harus mempunyai atau menguasai kendaraan operasional minimal roda empat.

Jadi, ada baiknya untuk menyiapkan persyaratan tersebut sebelum mengajukan pendirian usaha. Menurut ketentuannya, moda transportasi operasional bisa kepemilikan sendiri atau sewa.

Metode sewa mungkin lebih sedikit memudahkan jika sekiranya belum ada modal lebih mudah melakukan pembelian unit transportasi tersebut.

Baca juga: Mengapa KBLI Jasa Pengurusan Transportasi Tidak Dapat Digabung?

5. Pembuatan Cabang Baru

Tantangan yang terakhir adalah mengenai pembukaan cabang baru. Melakukan ekspansi bisnis terlebih lagi di bidang jasa pengurusan transportasi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

Anda perlu melakukan riset dan analisis untuk menimbang risiko dan potensi yang bisa didapatkan dari rencana pembukaan cabang baru tersebut. Belum lagi mengenai persoalan perizinan yang dibutuhkan.

Hal seperti ini juga penting untuk diperhatikan agar semuanya tetap sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan. Sebelum membuka kantor cabang jasa pengurusan transportasi, ada baiknya untuk berkonsultasi dengan konsultan perizinan yang sudah Anda percayai.

Secara umum pembukaan kantor cabang tidak membutuhkan NIB baru, namun bukan tidak mungkin Anda perlu melakukan penyesuaian data di sistem OSS apabila ingin melakukan hal tersebut.

Itu dia penjelasan mengenai tantangan yang dihadapi oleh jasa pengurusan transportasi dan solusi sederhananya.

Punya kendala seputar perizinan jasa pengurusan transportasi tapi tidak tahu harus bagaimana? Hubungi tim Kreasi Mandiri dan dapatkan penyelesaian terbaik untuk masalah perizinan Anda.

Konstruksi Pertambangan, Definisi dan Tahapan Terpentingnya

Konstruksi Pertambangan, Definisi dan Tahapan Terpentingnya

Konstruksi pertambangan adalah salah satu bagian penting dalam kegiatan pertambangan. Adapun cakupan pekerjaan bidang ini yaitu merancang, memasok, dan melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur pabrik lokasi tambang.

Perusahaan di bidang ini diwajibkan untuk memiliki perizinan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan.

Apa saja langkah-langkah dalam konstruksi pertambangan serta apa saja jenis perizinan yang dibutuhkan? Berikut ini pembahasan lebih lengkapnya.

Langkah-langkah dalam Konstruksi Pertambangan

Konstruksi pertambangan melibatkan proses panjang dan dirancang secara terstruktur oleh tenaga profesional di bidangnya. Berikut ini gambaran umum mengenai pekerjaan konstruksi bidang fasilitas tambang.

1. Penyelidikan dan Perencanaan

Tahapan pertama adalah melakukan analisis dan pengecekan area yang akan dibangun fasilitas pertambangan. Selain itu, perencanaan lainnya juga perlu disiapkan untuk menjamin pekerjaan konstruksi yang terencana dan lancar.

Persiapan ini termasuk proses kompleks menstabilkan lokasi, tanah, dan pembuatan fondasi bangunan.

2. Pembukaan Akses

Selanjutnya, adalah memulai pembukaan akses ke area proyek guna memudahkan mobilitas alat berat, pekerja konstruksi, dan lain sebagainnya.Proses ini juga termasuk persiapan membuat jalur dari area pertambangan ke tempat tertentu supaya nantinya bisa memudahkan proses pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran.

3. Tahap Konstruksi Inti

Setelah keperluan akses ke area tambang sudah dibuat, para tenaga konstruksi memulai pembangunan fasilitas dan infrastruktur sesuai dengan rancangan awal dan kesepakatan dengan owner proyek.

Bangunan industri tambang dibuat dengan standar yang tepat untuk memastikan kelayakan konstruksi jangka panjang, mencegah risiko kegagalan konstruksi, dan lain sebagainnya.

4. Pengujian Konstruksi

Setelah bangunan gedung dibangun dilakukan juga pengujian untuk memastikan semuanya aman sampai fasilitas dan infrastruktur yang ada siap beroperasi.

Bangunan pertambangan harus dipastikan aman dan memenuhi standar yang ada sebelum diperbolehkan beroperasi. Hal ini sangat penting untuk mencegah risiko bahaya yang tidak diinginkan karena masalah struktur konstruksi.

Izin Apa yang Dibutuhkan Perusahaan Konstruksi Pertambangan?

Untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi pertambangan maka ketentuannya merujuk pada Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko.

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 80 ayat (1) PP 5/2021 mengatur: Perizinan berusaha pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat terdiri dari subsektor jasa konstruksi, sumber daya air, dan bina marga.

Selain itu, konstruksi bangunan sipil pertambangan dengan kode KBLI 42916

Kelompok usaha pada KBLI tersebut mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

Dengan mengetahui kode KBLI tersebut, kita bisa mengetahui bahwa sektor konstruksi pertambangan termasuk ke dalam usaha risiko menengah tinggi. Izin yang dibutuhkan yaitu NIB dan Sertifikat Standar. Ketentuan ini sesuai dengan penerapan sistem perizinan terintegrasi OSS RBA.

Meskipun berkaitan dengan sektor pertambangan, perusahaan konstruksi di bidang ini tidak memerlukan IUJP. Karena perizinan yang sesuai dengan bidangnya menyesuaikan dengan ketentuan perusahaan jasa konstruksi bukan kegiatan tambang secara langsung.

Izin dan Sertifikat Lainnya untuk Perusahaan Jasa Konstruksi Pertambangan

Selain NIB dan Sertifikat Standar, perusahaan konstruksi pertambangan juga diwajibkan untuk mengurus dua sertifikat lainnya, yaitu SBUJK dan SKK Konstruksi. Adapun penjelasan mengenai keduanya lebih kurang sebagai berikut:

SBUJK

Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi atau biasa dikenal sebagai SBU. Sertifikat ini merupakan bukti kompetensi dan profesionalisme dari perusahaan jasa konstruksi. Setiap badan usaha di bidang ini wajib mempunyai SBU sebelum diperbolehkan menerima atau mengerjakan suatu proyek. Dalam ketentuannya SBU dibagi menjadi beberapa bagian kualifikasi dan klasifikasi menurut dengan besaran nilai proyek, skala pekerjaan konstruksi, dan faktor lainnya.

SKK Konstruksi

SKK Konstruksi adalah sertifikat kompetensi untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, termasuk untuk pekerjaan pembuatan area tambang. Sertifikat ini bertujuan untuk menilai kompeten atau tidaknya tenaga kerja untuk mempermudah penentuan jabatan dan jenjang pekerjaan sesuai dengan keahliannya. SKK terbagi menjadi tiga level atau tingkatan yaitu operator, teknis/analis, dan yang tertinggi ahli.

Sertifikat ISO

Merupakan standar internasional dengan lingkup tertentu yang diterapkan sebagai acuan dan pedoman bagi perusahaan. Salah satu standar ISO yang diwajibkan untuk perusahaan jasa konstruksi khususnya skala menengah dan besar yaitu ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).

Itu dia penjelasan mengenai perusahaan konstruksi pertambangan. Semoga bisa bermanfaat. Apabila Anda mempunyai kendala dalam pengurusan izin atau sertifikasi, mungkin bisa berkonsultasi langsung dengan tim Kreasi Mandiri.

Kami menyediakan kemudahan dan solusi untuk mempermudah pengurusan sertifikasi dan izin berusaha.

 

Mengapa KBLI Jasa Pengurusan Transportasi Tidak Dapat Digabung dengan Usaha Lain?

Mengapa KBLI Jasa Pengurusan Transportasi Tidak Dapat Digabung dengan Usaha Lain?

KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah sistem untuk mengklasifikasikan jenis-jenis usaha di Indonesia. Salah satunya adalah KBLI JPT (Jasa Pengurusan Transportasi). KBLI ini sangat penting karena menentukan jenis usaha dari suatu perusahaan.

Namun, ada ketentuan khusus yang menyatakan bahwa KBLI Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) tidak boleh digabung dengan usaha lain. Mengapa demikian? Artikel ini akan menjelaskan alasan-alasan utama di balik ketentuan tersebut.

Alasan Utama Kenapa Usaha JPT Tidak Bisa Digabung dengan Usaha Lainnya

KBLI jasa pengurusan transportasi (JPT) termasuk ke dalam KBLI single purpose. Artinya, kode klasifikasi lapangan usaha Indonesia ini hanya dapat digunakan untuk satu jenis kegiatan usaha.

Aktivitas usaha yang memiliki KBLI single purpose tidak boleh melakukan kegiatan usaha lain selain yang tercantum dalam kode KBLI tersebut. Apabila tetap melakukannya maka dianggap melanggar ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum KBLI Single Purpose

Ketentuan mengenai KBLI single purpose diatur pada Pasal 15 ayat (1) huruf f Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Memahami Alasan Kenapa KBLI JPT Tidak Dapat Digabung

Menurut kami, ada beberapa alasan yang membuat usaha tertentu seperti JPT (jasa pengurusan transportasi) tidak boleh digabung:

1. Untuk Memastikan Kegiatan Usaha Tetap Fokus Optimal

Dengan menetapkan KBLI single purpose, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka tetap fokus pada satu jenis kegiatan usaha. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan efisiensi operasional.

Ketika perusahaan fokus pada satu bidang, mereka dapat mengalokasikan sumber daya dan tenaga kerja secara optimal.

Akibatnya, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih profesional kepada pelanggan. Oleh karena itu, fokus yang terjaga ini membantu perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar yang semakin ketat.

2. Menghindari Kendala yang Bisa Menghambat Kegiatan Usaha

Menggabungkan berbagai jenis usaha dalam satu perusahaan dapat menimbulkan berbagai kendala. Misalnya, perbedaan regulasi dan persyaratan perizinan untuk setiap jenis usaha dapat menjadi hambatan besar.

Selain itu, manajemen yang harus menangani berbagai jenis usaha mungkin akan kesulitan dalam mengelola operasional sehari-hari.

Akibatnya, perusahaan bisa mengalami penurunan kinerja dan efisiensi. Dengan memisahkan jenis usaha berdasarkan KBLI, perusahaan dapat menghindari kendala-kendala ini dan menjalankan operasional dengan lebih lancar.

Baca juga: Pentingnya Tenaga Ahli Kompeten dalam Jasa Pengurusan Transportasi

Jasa Pengurusan NIB KBLI JPT dan Izin Usaha Lainnya

Kreasimandiri.co.id bisa melayani permohonan NIB KBLI JPT dan pengurusan IUJPT di Jakarta untuk usaha jasa pengurusan transportasi. Dengan bantuan profesional, proses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien, memastikan bahwa perusahaan Anda mematuhi semua regulasi yang berlaku.

Berikut adalah beberapa keunggulan dari Kreasimandiri.co.id:

Terpercaya

Kreasimandiri.co.id telah membangun reputasi yang solid dalam industri jasa pengurusan transportasi.

Dengan pengalaman bertahun-tahun, mereka telah membantu banyak perusahaan mendapatkan izin usaha. Kepercayaan ini di dasarkan pada rekam jejak yang konsisten dalam memberikan layanan berkualitas tinggi dan hasil yang memuaskan.

Berintegritas

Integritas adalah salah satu nilai utama dari Kreasimandiri.co.id. Konsultan selalu beroperasi dengan transparansi dan kejujuran, memastikan bahwa semua proses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, klien dapat merasa tenang karena mengetahui bahwa mereka bekerja dengan mitra yang jujur.

Aman

Keamanan data dan informasi klien adalah prioritas utama bagi Kreasimandiri.co.id. Kami menggunakan sistem yang baik untuk melindungi data sensitif dan memastikan bahwa semua informasi klien tetap aman dan terjaga kerahasiaannya.

Dengan sistem keamanan yang kuat, klien dapat mempercayakan proses perizinan mereka tanpa khawatir tentang risiko kebocoran data.

Dengan keunggulan-keunggulan ini, Kreasimandiri.co.id menjadi pilihan yang tepat bagi perusahaan yang membutuhkan layanan pengurusan izin usaha yang profesional dan terpercaya.

Pentingnya Tenaga Ahli Kompeten dalam Jasa Pengurusan Transportasi

Pentingnya Tenaga Ahli Kompeten dalam Jasa Pengurusan Transportasi

Saat mendirikan usaha jasa pengurusan transportasi, terdapat salah satu persyaratan penting berupa tersedianya tenaga kerja berkompeten di bidangnya.

Sesuai dengan Permenhub No PM 12 Tahun 2021 disebutkan bahwa syarat mendirikan usaha JPT lebih spesifik pengurusan Sertifikat Standar salah satunya sebagai berikut:

“Memiliki tenaga kerja ahli WNI berijazah minimum D-III Pelayaran/ Maritim / Penerbangan/ Transportasi/ IATA Diploma/ FIATA Diploma, S-l Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabeanan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif) dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang jasa pengurusan transportasi”

Hal ini berarti perusahaan tidak bisa mendirikan usaha JPT apabila tidak mempunyai tenaga kompeten di bidangnya.

Mengapa demikian? Silahkan simak penjelasan di bawah, mari kita pahami bersama-sama peran penting tenaga kerja berkompeten dalam kelancaran usaha jasa pengurusan transportasi.

3 Peran Penting Tenaga Kerja Kompeten di Jasa Pengurusan Transportasi

Keberadaan tenaga kerja dengan kompetensi yang baik menjadi salah satu bagian yang krusial dalam mendirikan usaha jasa pengurusan transportasi.

jasa pengurusan transportasiMereka yang telah berpengalaman atau mendalami bidang tersebut mampu mengerjakan tugasnya dengan baik dan meningkatkan kelancaran operasional bisnis.

Berikut ini sejumlah poin penting lainnya mengapa Anda butuh tenaga kerja kompeten untuk membuka usaha di bidang JPT.

1. Meningkatkan Produktivitas Perusahaan

 Mereka yang berkompeten paham dengan bidang keahliannya mampu menunjang produktivitas perusahaan dengan lebih baik.

Terlebih di awal-awal pembukaan jasa pengurusan transportasi ada banyak hal yang perlu dipersiapkan dari awal supaya ke depannya bisnis Anda tidak salah langkah.

Sebagai contoh dalam konteks manajemen supply chain atau rantai pasok, mereka yang berkompeten dapat membuat keputusan dengan lebih bijak dengan perhitungan yang matang.

Mulai dari melakukan kontrol dan visibilitas operasional, pengelolaan data yang baik, penggunaan biaya yang optimal, dan lain sebagainnya.

2. Meningkatkan Efisiensi dan Mengurangi Risiko

Sebagai perusahaan dengan klasifikasi risiko menengah rendah hingga menengah tinggi, jasa pengurusan transportasi sebaiknya mempunyai efisiensi yang baik.

Selain itu, mereka juga dapat mengendalikan risiko dengan tepat sehingga perusahaan bisa bertahan untuk jangka panjang dan terus berkembang. Efisiensi dalam bisnis bisa tercipta karena banyak faktor, salah satunya adalah keahlian dan kompetensi dari tenaga kerja profesional di lingkungan bisnis.

Pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih tepat minim kendala, tentunya hal seperti ini banyak diinginkan oleh para pemilik perusahaan. Tidak hanya itu, kompetensi tenaga kerja juga bisa memperkecil risiko, kekeliruan prosedur, dan berbagai potensi masalah lainnya yang bisa menjadi penghambat.

3. Kredibilitas Usaha dan Manajemen yang Baik

Poin yang terakhir, adanya tenaga ahli dalam usaha jasa pengurusan transportasi dapat ikut meningkatkan kredibilitas atau value dari perusahaan itu sendiri. Konsumen dan mitra bisnis lebih tertarik untuk bekerja sama atau menggunakan layanan dari perusahaan yang sudah terpercaya.

Bagaimana cara mengukur kepercayaan dan kredibilitas? Ya, salah satunya dengan melihat seberapa profesional atau kompeten tenaga ahli yang menghandle layanan jasa pengurusan transportasi tersebut.

Selain itu, kredibilitas yang bagus juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa corporate tersebut mempunyai manajemen yang berkualitas.

Baca juga: Perizinan Bongkar Muat Barang, Bagaimana Ketentuannya?

Bagaimana Cara Menilai Kompetensi Tenaga Kerja untuk JPT?

Seperti yang sudah dicantumkan dalam persyaratan Sertifikat Standar OSS, tenaga kerja dengan berkompeten dapat ditentukan dari beberapa aspek.

  • Jenjang pendidikan: Tingkat pendidikan minimal yang dipersyaratkan adalah D3 atau S1 sesuai dengan bidangnya.
  • Pemenuhan sertifikat kompetensi: Tenaga kerja yang berkompeten juga bisa dibuktikan lewat sertifikat yang mereka miliki seperti sertifikat kompetensi di bidang supply chain atau kepelabuhan
  • Pengalaman kerja: Bagian yang termudah untuk memastikan kompetensi tenaga kerja adalah dengan melihat pengalamannya di bidang yang relevan. Pengalaman 5 tahun di bidang jasa pengurusan transportasi menjadi salah satu hal yang layak untuk dipertimbangkan

Siapkah Anda Mendirikan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi?

Mendirikan perusahaan jasa pengurusan transportasi mungkin terkesan rumit. Terlepas dari persoalan teknis, Anda juga tentunya perlu memikirkan bagaimana izin usaha dan persyaratan dokumen-dokumen penting yang perlu diurus segera.

Oleh karena itu, PT Adhikari Kreasi Mandiri menyediakan jasa pengurusan IUJPT di Jakarta, solusi yang memberikan kemudahan bagi para pemilik bisnis jasa pengurusan transportasi untuk menyelesaikan persoalan perizinannya.

Kami siap membantu perusahaan Anda mengurus izin dari nol sampai semuanya selesai. Dapatkan layanan konsultasi secara lebih mendalam bersama tenaga profesional dengan menghubungi admin kami melalui kontak yang sudah tersedia di website kreasimandiri.co.id, semoga pengurusan izin Anda berjalan lancar.

Solusi Jasa Pembuatan SIUJPT Jakarta Pusat Terdekat

Solusi Jasa Pembuatan SIUJPT Jakarta Pusat Terdekat

Sudahkah Anda melengkapi perizinan untuk mendirikan usaha jasa pengurusan transportasi. Singkatnya setiap bisnis yang berkaitan dengan logistik, menyediakan armada transportasi untuk pengiriman barang, dan sebagainya diwajibkan untuk mengurus SIUJPT di Jakarta Pusat.

Jika Anda belum memilikinya, maka ini adalah waktu yang tepat untuk mengurus izin tersebut dengan lebih mudah lewat bantuan konsultan pihak ketiga seperti Adhikari Kreasi Mandiri.

Pada umumnya izin ini perlu diurus melalui sistem OSS. Anda membutuhkan akun OSS dan melengkapi persyaratan seperti menyertakan NIB dan berbagai persyaratan lainnya.

Mengapa Jasa Pengurusan Transportasi Diharuskan Memiliki SIUJPT?

Hal ini bertujuan agar operasional logistik yang berlangsung di perusahan tersebut sudah memenuhi standar. Terlebih lagi untuk bisnis logistik yang mengoperasikan armada transportasi dalam jumlah yang cukup banyak tentu penting untuk memastikan kelengkapan berkasnya.

Selain itu, pengurusan SIUJPT di Jakarta Pusat juga bertujuan untuk memastikan bahwa layanan tersebut mempunyai kantor yang jelas, berdiri secara legal dan mempunyai legalitas-legalitas yang lengkap.

Keberadaan SIUJPT juga merupakan bukti tanggung jawab dan kepatuhan badan usaha jasa pengurusan transportasi terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dasar Hukum Pengurusan SIUJPT di Indonesia

Landasan hukum yang membahas mengenai pentingnya SIUJPT serta ketentuan-ketentuan mendasar bisa Anda cek pada peraturan berikut:

  • Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  • Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
  • Peraturan Menteri Perhubungan No 49 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Dengan adanya dasar hukum yang kuat, sepertinya tidak ada alasan lagi bagi pemilik usaha logistik atau sebagainya untuk mengabaikan pembuatan SIUJPT di Jakarta Pusat.

Persyaratan Ini Dibutuhkan Saat Mengajukan IUJPT

Jadi, sampai sini Anda mungkin sudah paham bahwa perusahaan logistik yang beroperasi di Indonesia membutuhkan SIUJPT sebagai perizinan mendasar. Berikut ini kami bantu sebutkan beberapa persyaratan yang perlu Anda siapkan untuk mengajukan SIUJPT lewat OSS:

pembuatan siujpt jakarta pusat
  • Akta perusahaan (pendirian dan perubahan) & SK Kemenkumham KBLI tunggal 52291
  • KTP & NPWP pengurus dan pemegang saham
  • NPWP Badan
  • Nomor Induk Berusaha (NIB)
  • Akun OSS
  • Keanggotan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
  • Struktur organisasi perusahaan (berikut nama direksi dan staff)
  • Foto kendaraan beserta STNK
  • Tangkapan layar (capture) aplikasi perangkat lunak
  • Kop surat dan stempel perusahaan
  • Bukti kepemilikan lokasi usaha Sertifikat Hak Milik jika milik sendiri atau bukti sewa gedung paling sedikit 3 (tiga) tahun
  • Foto lokasi kantor (depan, ruang kerja karyawan, ruang direksi, gudang dan papan nama perusahaan)

Punya pertanyaan lebih spesifik soal persyaratan di atas? Jangan ragu untuk menghubungi admin Adhikari Kreasi Mandiri melalui kontak di website kami.

Lama Pengurusan SIUJPT dan Apakah Ada Biayanya?

Estimasi lama waktu pengurusan Izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi yaitu sekitar 15-20 hari kerja. Adapun untuk biayanya tergantung ketentuan dari pemerintah biasanya ada beberapa izin yang diperlukan untuk membayar biaya retribusi.

Namun, jika Anda menggunakan bantuan konsultan mungkin biayanya bisa berbeda. Cara termudah untuk mengetahui besaran biaya pembuatan SIUJPT di Jakarta Pusat yaitu dengan bertanya langsung kepada konsultannya.

Waspadai layanan jasa yang tidak jelas untuk menghindari penipuan, cek dan pastikan konsultan yang Anda pilih memenuhi ketentuan berikut:

  • Berlegalitas dan mempunyai izin yang jelas
  • Memiliki kantor yang bisa didatangi langsung
  • Berpengalaman di bidangnya
  • Mudah dihubungi dan responsnya cepat
  • Bertanggung jawab

Kreasi Mandiri, Pilihan yang Tepat untuk Pembuatan SIUJPT di Jakarta Pusat

Perusahaan kami berbadan hukum dan mempunyai lokasi kantor yang jelas. Kami telah berpengalaman di bidang perizinan terhitung sejak 2012. Tidak hanya membantu pengurusan SIUJPT di Jakarta Pusat tetapi juga kami melayani pengurusan SIUJPT di Jakarta dan wilayah Jabodetabek lainnya.

Konsultan kami sudah kompeten di bidangnya dan mengetahui persyaratan apa saja yang perlu Anda siapkan untuk memproses perizinan ini. Mereka siap membantu perusahaan Anda untuk menyelesaikan permohonan SIUJPT dari awal sampai selesai.

Wilayah Jakarta Pusat:

  • Cempaka Putih
  • Gambir
  • Johar Baru
  • Kemayoran
  • Menteng
  • Sawah Besar
  • Senen
  • Tanah Abang

Baca juga: Syarat dan Pengurusan SIUJPT Izin Usaha Jasa Transportasi

Dengan memberikan biaya yang cukup terjangkau, pembuatan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Alur proses sesuai dengan anjuran OSS RBA dan tidak menyalahi ketentuan apapun.

SIUJPT di Jakarta Pusat terbit secara legal dan aman, sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai layanan kami silahkan hubungi konsultan PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Jasa Pengurusan SIUJPT DKI Jakarta KBLI 52291 OSS RBA

Jasa Pengurusan SIUJPT DKI Jakarta KBLI 52291 OSS RBA

Untuk memastikan perusahaan logistik bisa beroperasi dengan baik dan tidak terhambat di bagian perizinannya, maka Anda perlu menggunakan jasa pengurusan SIUJPT di Jakarta.

SIUJPT adalah kepanjangan dari Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi. Izin spesifik yang ditujukkan untuk bisnis yang tergolong pada KBLI 52291.

  • Uraian KBLI 52291: Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara

Selain itu, bisa dipahami perusahaan logistik yang menyediakan transportasi atau armada untuk menunjang pengiriman barang atau komoditas sepertinya diwajibkan untuk mengurus SIUJPT sebagai perizinan utama.

Hal ini bertujuan agar alat transportasi dan tenaga kerja profesional yang bertugas di bidang ini memang kompeten di bidangnya. Dengan begitu proses logistik juga lebih lancar dan minim terjadi hambatan.

Pengurusan SIUJPT dapat dilakukan sendiri, namun prosesnya akan lebih cepat dan mudah dengan bantuan jasa konsultan. Untuk detail penjelasan lebih lengkapnya silahkan cek penjelasan di bawah.

Baca juga: Apa Itu KBLI OSS? Pemilik Usaha Wajib Tahu Penjelasan Ini

Perusahaan Jasa Pengurusan SIUJPT di Jakarta Terdekat

PT Adhikari Kreasi Mandiri menyediakan layanan pengurusan SIUJPT yang sedang Anda butuhkan. Berpengalaman selama lebih kurang 8 tahun di bidangnya kami telah membantu perusahaan untuk menyelesaikan pengurusan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.

Saat ini SIUJPT proses permohonannya secara online melalui sistem terintegrasi OSS RBA. Jika Anda belum mempunyai akun OSS atau kesulitan dalam pengurusan izin tersebut jangan ragu untuk menggunakan layanan dari Kreasi Mandiri.

Kami siap membantu pengurusan SIUJPT untuk seluruh wilayah di Jakarta termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Dalam waktu lebih kurang 15-20 hari izin Anda sudah terbit dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Persyaratan untuk Permohonan IUJPT

Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai layanan kami. Silahkan Anda cek dan pastikan bahwa persyaratan yang dibutuhkan sudah Anda miliki.

  • Akta perusahaan (pendirian dan perubahan) & SK Kemenkumham KBLI tunggal 52291
  • KTP & NPWP pengurus dan pemegang saham
  • NPWP Badan
  • Nomor Induk Berusaha (NIB)
  • Akun OSS
  • Bukti kepemilikan lokasi usaha Sertifikat Hak Milik jika milik sendiri atau bukti sewa gedung paling sedikit 3 (tiga) tahun
  • Foto lokasi kantor (depan, ruang kerja karyawan, ruang direksi, gudang dan papan nama perusahaan);
  • Keanggotan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
  • Struktur organisasi perusahaan (berikut nama direksi dan staff)
  • Foto kendaraan beserta STNK
  • Tangkapan layar (capture) aplikasi perangkat lunak
  • Kop surat dan stempel perusahaan

Manfaat Mengurus SIUJPT di Indonesia

Dengan mengurus SIUJPT, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh badan usaha. Beberapa di antaranya yaitu:

  • Meningkatkan kredibilitas bisnis logistik Anda
  • Memberikan perlindungan hukum
  • Wujud kepatuhan terhadap undang-undang dan mencegah terkena sanksi
  • Menunjang kelancaran operasional usaha
  • Pemenuhan dokumen legalitas penting bagi badan usaha

Pada intinya Anda bisa memberikan manfaat besar dengan menyelesaikan pengurusan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi. Terlebih lagi jika kita bicara soal perkembangan usaha jangka panjang.

Tentunya, bisnis transportasi dan logistik Anda menjadi lebih mudah untuk berkembang dan bersaing dengan layanan serupa.

Keunggulan Memilih Kreasi Mandiri Sebagai Konsultan Anda

Banyaknya jasa pengurusan SIUJPT di Jakarta mungkin membuat Anda kebingungan saat akan menggunakan layanan konsultan. Oleh karena itu, di sini kami jelaskan juga beberapa nilai lebih yang mampu diberikan oleh tim Kreasi Mandiri kepada pelanggan.

1. Proses Pengurusan yang Lebih Cepat

Lama waktu pengurusan SIUJPT yaitu sekitar 15-20 hari kerja, estimasi ini berlaku apabila dalam pengajuannya tidak terjadi kendala atau masalah teknis lainnya. Kami juga berusaha untuk menyelesaikan pengurusan izin secara tepat waktu sesuai dengan harapan pelanggan.

2. Biaya yang Kompetitif

Bukan mengutamakan murah, di ini kami memberikan biaya yang terjangkau tapi tetap fokus pada pemberian kualitas layanan terbaik. SIUJPT terbit secara resmi melalui sistem OSS RBA dan dapat dipertanggung jawabkan. Berhati-hati jika Anda menggunakan jasa serupa dengan biaya yang murah, lebih baik tetap waspada daripada menyesal nantinya.

3. Sesi Konsultasi Bersama Ahlinya

Manfaatkan sesi konsultasi yang ada untuk berbicara dengan konsultan Kreasi Mandiri. Anda bisa bertanya langsung mengenai progres pengurusan IUJPT dan beberapa hal lainnya mengenai perizinan jasa pengurusan transportasi seperti ini.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai jasa pengurusan SIUJPT silahkan hubungi admin kami melalui nomor yang sudah tersedia.

Pembuatan SBUJPTL untuk Jasa Pemeliharaan Tenaga Listrik

Pembuatan SBUJPTL untuk Jasa Pemeliharaan Tenaga Listrik

Apakah perusahaan Anda bergerak di bidang jasa pemeliharaan tenaga listrik? Dalam ketentuan resminya, setiap badan usaha ketenagalistrikan yang bergerak di lingkup ini memerlukan SBUJPTL sebagai salah satu persyaratan utama operasional ketenagalistrikan.

Secara sederhana pemeliharaan listrik sendiri adalah suatu bidang profesional yang mempunyai tugas memastikan setiap peralatan listrik dalam keadaan baik. Mulai dari segi pemeriksaan, pengujian, dan perbaikan  peralatan listrik yang bertujuan untuk menghindari masalah pemicu kecelakaan di suatu bangunan atau tempat.

Jasa pemeliharaan tenaga listrik banyak dibutuhkan oleh perusahaan di bidang pertambangan minerba, tambang migas, konstruksi, dan sebagainya. Terutama kebutuhan pengecekan dan pemeliharaan alat kelistrikan Tegangan Tinggi (High Voltage), Tegangan Rendah (Low Voltage).

Memahami KBLI dan Persyaratan SBUJPTL untuk Jasa Pemeliharaan Tenaga Listrik

Sebelum mengurus SBUJPTL, kami ingin memastikan Anda sudah mengetahui persyaratan mendasarnya.

Dimulai dari penyesuaian KBLI, jika kita mengacu pada sistem OSS RBA, kegiatan usaha pemeliharaan instalasi tenaga listrik tergolong ke dalam KBLI 43211.

Anda diwajibkan untuk mempunyai NIB dan Sertifikat Standar. Berikut ini persyaratan lengkap pengurusan SBUJPTL untuk bidang ini:

  • Akta pendirian dan perubahannya
  • SK Kemenkumham
  • KTP pendiri
  • NIB
  • NPWP badan
  • Sertifikat Standar
  • Neraca perusahaan dua tahun terakhir
  • Profil badan usaha
  • Struktur organisasi badan usaha
  • Dokumen SMM (Standar Manajemen Mutu)
  • SOP ketenagalistrikan
  • Dokumen keselamatan kerja ketenagalistrikan

Selain pemenuhan syarat dokumen, badan usaha juga diwajibkan untuk mempunyai sertifikat kompetensi ketenagalistrikan (SKTTK/Serkom Listrik) jumlahnya dan klasifikasinya disesuaikan dengan bidang pemeliharaan instalasi listrik.

Kewajiban yang Harus Dipenuhi Oleh Perusahaan Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Secara umum bidang pemeliharaan instalasi tenaga listrik masih satu bagian dengan Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Setiap pemegang SBUJPTL mempunyai kewajiban sebagai berikut:

  • Melengkapi ketentuan syarat dan standar izin berusaha
  • Dapat memenuhi tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu. Selain itu, termasuk
  • juga menetapkan pedoman standar pelayanan, dokumentasi, dan sebagainya.
  • Mengutamakan produk dan potensi yang ada di dalam negeri
  • Menggunakan tenaga teknik yang sudah bersertifikat sesuai dengan bidang keahliannya
  • Memastikan sertifikat badan usaha tetap berlaku atau tidak habis masa berlakunya
  • Melaporkan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik secara berkala lewat Kementerian ESDM melalui Dirjen atau Gubernur sesuai daerahnya

Catatan: Penjelasan lebih lengkap mengenai kewajiban badan usaha pemeliharaan tenaga listrik tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Menteri ESDM No.5 Tahun 2021. Informasi pada artikel ini semata-mata sebagai bentuk edukasi dan bersifat umum.

Apakah SBUJPTL Saja Cukup untuk Izin Jasa Penunjang Tenaga Listrik?

Tidak, setelah Anda mengurus SBUJPTL, maka langkah berikutnya adalah mempersiapkan proses pengajuan IUJPTL yang salah satu persyaratan utamanya adalah SBUJPTL.

SBUJPTL dan IUJPTL adalah dokumen ketenagalistrikan yang berbeda. SBUJPTL berguna sebagai bukti bahwa badan usaha memenuhi kualifikasi tertentu meliputi syarat keahlian, teknis, dan standar untuk menyediakan jasa penunjang tenaga listrik.

Sementara itu, IUJPTL adalah izin yang dikeluarkan kepada badan usaha yang telah memenuhi kualifikasi SBU guna menjalankan kegiatan bisnisnya pada bidang jasa penunjang tenaga listrik.

Mengapa SBUJPTL ini penting? Karena secara sederhana Anda tidak bisa mengurus IUJPTL tanpa Sertifikat Badan Usaha tersebut.

Konsultan untuk Pengurusan SBUJPTL dan IUJPTL Pemeliharaan Instalasi Listrik

Badan usaha Anda menghadapi tantangan serius dalam pengurusan dokumen ketenagalistrikan di atas? Jika iya, sepertinya kami dapat membantu. Kreasi Mandiri adalah perusahaan berbadan hukum yang telah membantu perusahaan ketenagalistrikan memenuhi sertifikat dan perizinan penting.

Berpengalaman sejak 2012 sampai sekarang, kami siap memberikan kemudahan dan solusi untuk menyelesaikan pengurusan sertifikat dan izin ketenagalistrikan termasuk SBUJPTL dan IUJPTL. Bersama dengan konsultan yang kompeten di bidangnya, permohonan sertifikasi dan perizinan menjadi lebih mudah, cepat, dan terencana.

Sistem penggunaan layanan bisa secara online tidak perlu datang langsung ke kantor kami untuk menggunakan layanan ini. Informasi lebih lengkap mengenai pengurusan SBUJPTL dan IUJPTL pemeliharaan tenaga listrik dapat Anda peroleh dengan berkonsultasi dengan admin Kreasi Mandiri melalui Whatsapp.

Perbedaan SBUJPTL dan IUJPTL, Ini yang Perlu Dipahami!

Perbedaan SBUJPTL dan IUJPTL, Ini yang Perlu Dipahami!

Pada beberapa waktu yang lalu, kami pernah membahas mengenai SBUJPTL untuk jasa pemeliharaan tenaga listrik. Bagi yang melewatkannya, di sana sempat kami bahas secara sekilas bahwa SBUJPTL dan IUJPTL itu berbeda tapi keduanya saling berkaitan.

Untuk mendapatkan IUJPTL, badan usaha perlu mengurus SBUJPTL terlebih dahulu. Sementara itu, untuk memperoleh SBU maka Sertifikat Kompetensi (SKTTK DJK) menjadi salah satu syarat utamanya.

Setiap sertifikat dan perizinan di bidang ketenagalistrikan punya keterkaitan. Lantas, sebenarnya apa yang membuat SBUJPTL dan IUJPTL berbeda? Anda akan segera mengetahui jawabannya. Silahkan simak informasi lebih lengkap di bawah.

Perbedaan SBUJPTL dan IUJPTL dalam Bidang Ketenagalistrikan

Pertama mari kita ingat kembali definisi dari keduanya, ini akan sangat membantu saat membedakan antara SBUJPTL dan IUJPTL.

SBUJPTL adalah kepanjangan dari Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Sertifikat ini diterbitkan oleh Kementerian ESDM RI kepada badan usaha. Sertifikasi ini berfungsi sebagai syarat pemenuhan standar dan kualifikasi.

Di sisi lain IUJPTL Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah bukti bahwa badan usaha memenuhi izin yang legal untuk menjalankan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Kalau kita pahami dari segi definisinya saja sudah bisa kita ketahui bahwa SBUJPTL berfokus pada penerbitan otorisasi guna penyediaan usaha, sedangkan IUJPTL secara langsung menyangkut pemberian izin untukk melakukan kegiatan usaha tersebut.

SBUJPTL:

  • Bersifat sertifikat dan pengakuan kompetensi dan penetapan kualifikasi bukan surat izin berusaha
  • Dikeluarkan oleh LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) atas persetujuan dari Kementerian ESDM
  • Diurus melalui portal perizinan Kementerian ESDM
  • Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2021 Pasal 18 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013

IUJPTL

  • Merupakan surat izin usaha, pemberian izin bahwa badan usaha dapat menjalankan kegiatan bisnis di bidangnya
  • Dikeluarkan langsung oleh Kementerian ESDM tanpa melalui LSBU
  • Pengurusannya melalui portal OSS RBA terintegrasi dengan sistem Kementerian ESDM
  • Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

Jika ingin dibandingkan dari bentuk dokumennya sendiri, SBUJPTL biasanya berbentuk sertifikat warna kertas hijau di dalamnya terdapat lembaga akreditasi, lembaga yang menerbitkan sertifikat, dan logo kementerian ESDM.

Semetara itu, dokumen IUJPTL berbentuk kertas putih lebih kurang mirip seperti dokumen OSS, terdapat lambang burung garuda di bagian atas tengah dan informasi bahwa IUJPTL adalah bagian dari Perizinan Berbasis Risiko.

Jadi, singkatnya badan usaha tidak bisa menjalankan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan jika hanya memiliki SBUJPTL. Mereka juga perlu menyelesaikan permohonan IUJPTL untuk mendapatkan izin yang dibutuhkan.

Lebih Penting Mana, SBUJPTL atau IUJPTL?

Keduanya penting, tidak bisa dibandingkan dari salah satu sisi saja. Perusahaan di bidang ketenagalistrikan membutuhkan keduanya untuk menjalankan kegiatan usaha. Dasar hukumnya sudah jelas, kami cantumkan keduanya di atas.

Ini menunjukkan bahwa urgensi pengurusan SBUJPTL dan IUJPTL merupakan hal yang tidak bisa disepelekan. Lebih dari itu, berikut ini manfaat pengurusan SBUJPTL dan IUJPTL menyesuaikan dengan lingkupnya:

SBUJPTL:

  • Meningkatkan kredibilitas badan usaha kepada klien atau mitra bisnis
  • Memberikan rasa aman karena memastikan pekerjaan dilakukan oleh tim yang berkompeten
  • Memberikan hasil kerja yang lebih baik karena pemenuhan kualifikasi sesuai rekomendasi Kementerian ESDM
  • Pemenuhan standar Keselamatan Ketenagalistrikan

IUJPTL:

  • Menjamin kelancaran kegiatan operasional bisnis, mencegah masalah legalitas yang bisa membuat Anda terkena sanksi dari pemerintah
  • Bentuk kepatuhan kepada negara dan menjamin bahwa kegiatan usahanya legal dan resmi
  • Bukti tanggung jawab badan usaha dalam kepemilikan izin berusaha dan menjalankan kegiatan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan persyaratan yang ada

Itu dia penjelasan mengenai perbedaan SBUJPTL dan IUJPTL. Bagaimana menurut Anda apakah informasi ini cukup bermanfaat? Semoga dengan membaca penjelasan di atas kebingungan mengenai kedua dokumen ketenagalistrikan ini bisa berkurang.

Sebagai informasi tambahan jika badan usaha Anda belum mempunyai salah satu atau kedua dokumen di atas maka bisa mempermudah prosesnya dengan bantuan jasa profesional dari tim Kreasi Mandiri.

Kami siap membantu pengurusan SBUJPTL dan IUJPTL di Indonesia. Dapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi admin. Sekian dan terima kasih, sukses selalu untuk proyek yang Anda kerjakan.

Mengapa Sertifikasi ISO 37001 Wajib untuk Usaha Konstruksi?

Mengapa Sertifikasi ISO 37001 Wajib untuk Usaha Konstruksi?

Semenjak muncul peraturan terbaru, badan usaha konstruksi sempat dibuat bingung dengan persyaratan ISO 37001.

Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengulas tuntas sebenarnya apa kaitan antara pekerjaan konstruksi dengan ISO 37001 dan alasan kewajiban sertifikasinya.

Jika Anda pemilik usaha konstruksi baru atau sudah lama tapi belum memperoleh sertifikasi ISO 37001, maka kami sarankan untuk menyimak penjelasan ini sampai selesai.

Dasar Hukum Sertifikasi ISO 37001 Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Secara sederhana pernyataan kewajiban sertifikasi ISO untuk usaha konstruksi merupakan hal yang benar.

Dasar hukumnya tercantum pada Surat Edaran Menteri PUPR No.21/SE/M/2021 di sana tercantum bahwa ISO 37001 wajib dimiliki oleh badan usaha di bidang konstruksi khususnya mereka yang membutuhkan SBU (Sertifikat Badan Usaha).

ISO 37001 yang selanjutnya dikenal dengan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) semakin dikenal oleh perusahaan konstruksi sejak diterbitkannya peraturan tersebut.

Dasar hukum lainnya yang membahas mengenai kewajiban sertifikasi ISO 37001 untuk perusahaan konstruksi yaitu Permen No.8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi.

Memahami Keterkaitan ISO 37001 dengan Bidang Konstruksi

Terlepas dari kebijakan di atas, sebenarnya apa yang membuat pemerintah mewajibkan sertifikasi SMAP? Padahal di tahun sebelum-sebelumnya hal ini belum diwajibkan.

Ada beberapa alasan yang mendasari kewajiban ISO 37001. Menurut pendapat kami, bidang usaha konstruksi adalah kegiatan bisnis dengan nilai proyek yang tidak sedikit.

Dalam pelaksanaan tender bahkan nilai tersebut bisa mencapai miliaran rupiah bahkan lebih. Risiko penyuapan dan korupsi menjadi cukup tinggi, pengawasan minim, manajemen yang buruk bisa meningkatkan risiko penggunaan anggaran yang tidak tepat dan merugikan berbagai pihak.

Oleh karena itu, SMAP hadir sebagai upaya pencegahan penyuapan. Dengan regulasi dan peraturan khusus, sistem manajemen ini dapat meminimalisir risiko dalam lingkup korupsi dan sejenisnya. Meskipun efektivitas dari standar tersebut juga tentunya kembali lagi dari kesiapan internal dan tim perusahaan.

Manfaat Utama ISO 37001 untuk Jasa Konstruksi

Secara garis besar kebijakan sertifikasi bisa memberikan pengaruh yang baik untuk perusahaan. Namun, perlu kami jelaskan bahwa pencapaian manfaat ini tidaklah instan.

Dibarengi dengan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan manajemen internal, pencegahan penyuapan dan korupsi bisa menjadi lebih kuat:

Memperbaiki dan Memperkuat Manajemen Perusahaan

Manfaat pertama adalah perbaikan manajemen, dari yang tadinya kurang memperhatikan risiko penyuapan menjadi lebih paham dan berkomitmen untuk mencegahnya. Seiring berjalannya waktu, perbaikan tersebut juga akan membantu memperkuat kualitas manajemen internal. Semuanya berjalan secara bertahap. Jika Anda belum merasakan manfaatnya sekarang mungkin beberapa tahun ke depan baru terasa.

Mematuhi Perundang-undangan

Kebijakan sistem manajemen anti penyuapan untuk usaha konstruksi sudah bukan hal yang opsional,melainkan wajib. Bahkan sistem manajemen anti penyuapan ini menjadi syarat utama dalam pengurusan SBU. Jika Anda mengabaikannya dikhawatirkan bisa berpengaruh terhadap kegiatan berusaha ke depannya.

Memantau dan Mengelola Risiko Penyuapan

Sebelum menerapkan ISO 37001, pemantauan dan pengelolaan risiko dilakukan secara manual tanpa standar yang spesifik. Namun, penerapan standar manajemen ini bisa membantu badan usaha dan organisasi untuk memantau progress pencegahan penyuapan dan mengendalikan risiko yang ada dengan lebih baik lagi.

Menilai Komitmen Subkontraktor, Agen, dan Pemasok

Bidang pekerjaan konstruksi tidak bisa berdiri sendiri, perlu adanya agen dan pemasok sebagai mitra kerja sama. ISO 37001 dapat membantu badan usaha dan organisasi untuk menilai komitmen pihak-pihak tersebut. Indikator penilaian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi agar bisa memilih agen dan pemasok kebutuhan konstruksi yang lebih baik dan berkualitas.

Menjaga Reputasi dan Kredibilitas Badan Usaha

Tinggi persaingan membuat Anda perlu meningkatkan kredibilitas usaha konstruksi dari waktu ke waktu. Kepemilikan sertifikasi ISO 37001 bisa menunjang reputasi ini, meyakinkan owner proyek bahwa badan usaha Anda punya komitmen yang kuat, memiliki manajemen yang baik dan siap untuk mencegah segala bentuk tindakan penyuapan.

Demikian penjelasan mengenai pentingnya sertifikasi ISO 37001 untuk bidan usaha jasa konstruksi. Apabila Anda mempunyai kendala mengenai sertifikasi ISO atau permohonan SBU terhambat jangan ragu untuk menghubungi tim PT Adhikari Kreasi Mandiri, kami bersedia membantu Anda.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Pengurusannya

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Pengurusannya

Apakah Anda ingin memulai usaha pertambangan? Sebelum bisa melakukannya penting untuk mengetahui apa saja izin usaha yang dibutuhkan supaya kegiatan tambang nantinya bisa berjalan dengan lancar minim hambatan. Namun, izin usaha pertambangan itu jenisnya berbeda-beda salah satu bagian terpentingnya yaitu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

Apa Itu IUP Eksplorasi?

Menurut Peraturan Menteri ESDM izin usaha pertambangan eksplorasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan atau suatu pihak tertentu untuk melakukan tahapan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di suatu wilayah.

Selain IUP eksplorasi umum, ada juga IUP eksplorasi khusus yang secara spesifik hanya diberikan oleh pihak tertentu dengan wilayah pertambangan khusus.

Dalam alurnya kegiatan pertambangan bisa dilakukan setelah Anda memperoleh IUP Operasi Produksi, namun untuk memperoleh izin tersebut badan usaha perlu menyelesaikan dulu tahapan eksplorasi dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Syarat untuk Permohonan IUP Eksplorasi di Indonesia

Untuk mendapatkan IUP eksplorasi, pemohon perlu melengkapi beberapa persyaratan yang sifatnya dokumen dan non-dokumen. Berikut ini kami berikan beberapa di antaranya

Syarat dokumen/berkas:

  • Profil badan usaha
  • Akta pendirian badan usaha
  • NPWP badan
  • Susunan direksi dan daftar pemegang saham
  • Surat keterangan domisili
  • Peta WIUP lengkap dengan batas geografis sesuai dengan ketentuan
  • Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi
  • Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP sesuai dengan komoditas tambangnya
  • Dan sebagainya

Syarat Non-dokumen:

  • Menyediakan tenaga kerja kompeten dengan kebutuhan usaha pertambangan
  • Melengkapi kebutuhan alat pertambangan
  • Penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
  • Dan lain-lain

Untuk pendaftaran IUP Eksplorasi bisa mengunjungi situs perizinan.esdm.go.id, Anda bisa melakukan pengurusan izin secara mandiri atau menggunakan bantuan jasa pengurusan IUP dari konsultan pihak ketiga.

Sub Bidang Eksplorasi Pertambangan

Sebelum menyelesaikan pengurusan IUP Eksplorasi Anda bisa cek terlebih dahulu sub bidang eksplorasi yang terdiri dari beberapa bagian, antara lain sebagai berikut:

Sub Bidang

1. Manajemen Eksplorasi

2. Penentuan Posisi

3. Pemetaan Topografi

4. Pemetaan Geologi

5. Geokimia

6. Geofisika

7. Survei Bawah Permukaan

8. Geoteknik

9. Pemboran Eksplorasi

11. Perhitungan Sumber Daya dan Cadangan

Penyesuaian sub bidang menjadi hal yang cukup penting saat Anda melakukan pengisian data dan informasi di portal perizinan usaha pertambangan Minerba.

Pastikan sub bidang-nya tidak salah dan sesuai dengan bidang pekerjaan atau aktivitas eksplorasi pertambangan yang Anda kerjakan.

 Manfaat Mengurus IUP Eksplorasi yang Belum Banyak Diketahui

Izin pertambangan eksplorasi punya tujuan penting untuk memastikan bahwa badan usaha atau organisasi terkait dapat memenuhi syarat utama seperti penyelidikan dan studi kelayakan wilayah.

Dengan demikian risiko dampak negatif yang disebabkan karena usaha pertambangan bisa dicegah.

Eksplorasi yang dilakukan haruslah memperhatikan aspek keselamatan lingkungan dan kondisi sosial masyarakat di area pertambangan. Ini sudah menjadi tanggung jawab setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang tersebut.

Selain itu, pemenuhan IUP eksplorasi juga menunjukkan bahwa badan usaha patuh dan memenuhi ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, usaha pertambangan bisa lebih mudah dikembangkan dan tidak terkendala di bagian operasional atau hal lainnya.

Sanksi Menjalankan Usaha Tanpa Izin Pertambangan Eksplorasi

Sanksi bagi pelanggar tetaplah ada, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP bisa dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Jadi, kami rasa sebagai pembaca Anda sudah bisa memahami bahwa IUP Eksplorasi ini punya peran yang sangat penting dalam keberlangsungan usaha pertambangan.

Namun, bagaimana jika terdapat kendala dalam permohonan IUP? Atau mungkin tidak tahu prosedur-prosedurnya?

Apabila hal ini terjadi, Anda bisa mempelajari alur pengurusan IUP melalui web resmi Perizinan Kementerian ESDM. Namun, jika sudah menyimak panduan yang ada tetap masih ragu maka saran kami lebih aman menggunakan bantuan konsultan yang sudah berpengalaman.

Baca juga: Pengurusan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

PT Adhikari Kreasi Mandiri menyediakan solusi dan kemudahan untuk pengurusan IUP Eksplorasi yang sedang Anda butuhkan. Hubungi kami dan dapatkan layanan konsultasi bersama ahlinya serta proses permohonan IUP yang lebih aman dan cepat.