Bidang Sub Bidang SBU / Klasifikasi dan Subklasifikasi SBU

Bidang Sub Bidang SBU / Klasifikasi dan Subklasifikasi SBU

Mengurus sertifikat badan usaha atau SBU adalah sebuah kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor. Namun ketika Anda akan mengurus SBU, Anda perlu mengetahui bidang sub bidang yang terdapat dalam SBU atau klasifikas dan subklasifikasinya. Bertujuan agar Anda tidak salah klasifikasi SBU yang akan Anda urus. Berbeda jenis usaha tentu berbeda klasifikasi SBU yang akan diurus.

Untuk itu, Kami akan memberikan informasi kepada Anda bidang sub bidang SBU atau klasifikasi subklasifikasi SBU yang saat ini berlaku. Sesuai dengan perlem LPJK no. 3 tahun 2017 tentang jasa pelaksana konstruksi, klasifikasi SBU yang berlaku adalah sebagai berikut :

  1. Klasifikasi SBU Bangunan Gedung (dulunya Arsitektur)

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • BG001 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan dan Hunian Tunggal dan Kopel
  • BG002 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian
  • BG003 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri
  • BG004 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial
  • BG005 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik
  • BG006 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya
  • BG007 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan
  • BG008 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan
  • BG009 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
  1. Klasifikasi Bangunan Sipil (dulunya Sipil)

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • SI001 Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya
  • SI002 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pengolahan Sampah, Bangunan Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
  • SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
  • SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
  • SI005 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh
  • SI006 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh
  • SI007 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh
  • SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
  • SI009 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
  • SI010 Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Lokal
  • SI011 Jasa Pelaksana Pekerjaan Bangunan Stadion untuk Olah Raga Outdoor
  • SI012 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
  1. Klasifikasi Instalasi Mekanikal dan Elektrikal (dulunya Mekanikal Elektrikal)

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • MK001 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas dan Ventilasi
  • MK002 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan dan Salurannya
  • MK003 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan
  • MK004 Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan
  • MK005 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan
  • MK006 Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur
  • MK007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal (Pekerjaan Rekayasa)
  • MK008 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat
  • MK009 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa)
  • MK010 Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)
  • EL001 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya
  • EL002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Litrik Daya Maksimum 10 MW
  • EL003 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru Dan Terbarukan
  • EL004 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi
  • EL005 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon
  • EL006 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah
  • EL007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah
  • EL008 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon
  • EL009 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi
  • EL010 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik
  • EL011 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya
  1. Klasifikasi Jasa Pelaksana Lainnya (bidang baru, sebelumnya tidak ada)

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • PL001 Jasa Penyewaan Alat Konstruksi dan Pembongkaran Bangunan atau Pekerjaan Sipil Lainnya dengan Operator
  • PL002 Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung
  • PL003 Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api
  • PL004 Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungaian, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator)
  1. Klasifikasi Jasa Pelaksana Spesialis (dulunya kebanyakan dari sub bidang Arsitek dan Sipil)

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • SP001 Pekerjaan Penyelidikan Lapangan
  • SP002 Pekerjaan Pembongkaran
  • SP003 Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi
  • SP004 Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan
  • SP005 Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Pertambangan
  • SP006 Pekerjaan Perancah
  • SP007 Pekerjaan Pondasi, Termasuk Pemancangannya
  • SP008 Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam
  • SP009 Pekerjaan Atap dan Kedap Air (waterproofing)
  • SP010 Pekerjaan Beton
  • SP011 Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, Termasuk Pengelasan
  • SP012 Pekerjaan Pemasangan Batu
  • SP013 Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya
  • SP014 Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus
  • SP015 Pekerjaan Lansekap /Pertamanan
  • SP016 Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung

Khusus untuk yang ini adalah pelaksana untuk perorangan, bukan untuk badan usaha dengan kode KT

  1. Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Keterampilan

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • KT001 Pekerjaan Kaca dan Pemasangan Kaca Jendela
  • KT002 Pekerjaan Plesteran
  • KT003 Pekerjaan Pengecatan
  • KT004 Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai dan Dinding
  • KT005 Pekerjaan Pemasangan Lantai Lain, Penutupan Dinding dan Pemasangan Wallpaper
  • KT006 Pekerjaan Kayu dan atau penyambungan Kayu dan Material Lain
  • KT007 Pekerjaan Dekorasi dan Pemasangan Interior
  • KT008 Pekerjaan Pemasangan Ornamen
  • KT009 Pekerjaan Pemasangan Gypsum
  • KT010 Pekerjaan Pemasangan plafon akustik (acoustic ceiling)
  • KT011 Pemasangan curtain wall

Dengan memahami klasifikasi dan sub klasifikasi tersebut, tentu saja akan dapat memudahkan Anda dalam melakukan pengurusan SBU. Karena dengan mengetahui klasifikasi atau subklasifikasinya, maka Anda akan dengan mudah mengetahui syarat yang diperlukan untuk kebutuhan pengurusan SBU.

Nah untuk Anda yang akan mengurus SBU namun kesulitan dalam melakukan pengurusannya, Anda bisa mengkonsultasikannya kepada Kami. Kami CV.Adhikari Kreasi Mandiri siap membantu Anda untuk mengurus segala keperluan pengurusan SBU yang Anda perlukan. Hubungi Kami untuk konsultasi lebih lanjut.

Prosedur Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha

Prosedur Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha

Anda berencana untuk melakukan pengurusan pembuatan surat izin tempat usaha? Sudahkah Anda tahu cara, syarat dan prosedur pengurusannya? Ingin mengetahui lebih jelas mengenai bagaimana prosedur pembuatan surat izin tempat usaha yang akan Anda urus? Kami akan sedikit menjelaskan untuk memudahkan Anda. Kami akan berbagi informasi mengenai pengurusan surat izin tempat usaha yang diperlukan.

Namun sebelum Anda mengetahui bagaimana prosedur pengurusan SITU, Anda perlu tahu surat izin tempat usaha adalah izin yang sangat diperlukan. Terutama untuk mendirikan tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan. Adanya surat izin tempat usaha ini tentu saja sangat penting, karena digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen perusahaan lainnya dalam rangka pendirian. Disamping itu SITU juga berfungsi sebagai dokumen legalisasi yang menunjukan bahwa Tempat yang Anda gunakan sebagai tempat usaha sememangnya telah mendapatkan izin untuk berdiri sebagai tempat usaha.

Lalu Apa Syarat Membuat Surat Izin Tempat Usaha?

Berdasarkan informasi yang berlaku sekarang, bagi Anda yang akan mengurus SITU, maka Anda perlu mengumpulkan berbagai dokumen berikut :

  • Surat Permohonan yang bersangkutan;
  • Surat Keterangan Rekomendasi Kepala Desa / Lurah;
  • Rekomendasi Camat;
  • Surat Izin Gangguan (HO);
  • Denah Situasi/ Sketsa Lokasi;
  • Berita Acara Pemeriksaan Lokasi;
  • Foto Copy Setoran Retribusi Izin Gangguan ;
  • Foto Copy Pajak Reklame;
  • Foto Copy lunas PBB ;
  • Surat Keterangan Fiskal Daerah (Dispenda);
  • Akte Sertifikat Tanah, Surat Bukti Pemilik;
  • Surat Kuasa / Sewa Bangunan / Kontrak ;
  • Akte Pendirian Perusahaan ;
  • Rekomendasi dari instansi teknis yang berhubungan dengan bidang usaha;
  • Foto Copy IMB;
  • Foto Copy KTP yang dilegalisir dari Camat;dan
  • Pas fhoto 4 lembar ukuran 2 x 3 cm (warna);

Namun perlu diketahui, di masing-masing daerah memiliki peraturan daerah yang berbeda-beda sehingga tiap daerah memiliki persyaratan tersendiri. Namun yang perlu Anda ingat adalah di beberapa daerah ada Perda yang mengatur penerbitan SITU, bisa lebih ataupun kurang dari daftar persyaratan yang disebutkan di atas. Sehingga ketelitian Anda dalam memeriksa Peraturan Daerah di tempat Perusahaan Anda berada sangat diperlukan disini.

Bagaimana Prosedur Pengurusan Pembuatan SITU ?

Setelah Anda mengumpulkan dokumen pengurusan SITU, selanjutnya Anda bisa mengurus SITU. Berikut prosedur penerbitan SITU:

  • Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten dengan melampirkan seluruh dokumen di atas,
  • Selanjutnya Permohonan Izin yang diterima dilakukan pencatatan secara administratif dan apabila dipandang perlu dilakukan peninjauan lokasi tempat usaha oleh suatu tim;
  • Hasil peninjauan dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan bersama dengan berkas persyarataan izin yang diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  • Untuk usaha tertentu sebelum SITU diterbitkan wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang berhubungan dengan bidang usaha pemohon;
  • Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapaan persyarataan permohonan izin, peninjauan lokasi tempat usaha, dan menganggap tidak ada permasalaan segera menerbitkan izin yang diajukan oleh pemohon;
  • Permohonan izin dikabulkan dengan penerbitan SITU apabila semua Persyarataan telah dipenuhi.

Berapa Lama Proses Pengurusan SITU dibuat?

Dalam pembuatan SITU, tidak ada standar jangka waktu tertentu untuk prosesnya. Namun dalam prakteknya SITU akan diterbitkan dalam jangka waktu 4-6 hari setelah permohonan lengkap diterima.

Berapa Biaya Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha ?

Ketika Anda akan mengurus SITU, Anda perlu ketahui bahwa masing-masing daerah memberikan biaya berbeda-beda.  Namun rata-rata menarik biaya Per meter sebesar Rp. 5000.

Nah jika Anda sudah mengetahui tentang SITU, dokumen yang diperlukan untuk SITU dan jumlah biaya yang diperlukan namun Anda masih menemui kendala. Maka Anda bisa mengkonsultasikannya kepada Kami Adhikari Kreasi Mandiri. Kami akan bantu Anda untu mengurus berbagai keperluan SITU dengan cepat dan mudah. Hubungi Kami sekarang juga !

Pentingnya Izin Usaha Bagi Para Pelaku UMKM

Pentingnya Izin Usaha Bagi Para Pelaku UMKM

Apakah Anda pemilik usaha kecil atau UMKM? Sudah tahu pentingnya izin usaha untuk pelaku usaha? Tentu Anda tahu bahwa setiap usaha pasti memerlukan ijin usaha bukan? Ya, setiap perusahaan terutama usaha mikro kecil dan menengah, karena memiliki ijin usaha tentu saja akan memberikan banyak keuntungan bagi pemilik usaha tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa dewasa ini, banyak pelaku UMKM yang mengesampingkan hal yang satu ini. Kebanyakan dari mereka, berpendapat perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu. Padahal ijin usaha mikro kecil bisa didapatkan dngan mudah hanya perlu melengkapi berbagai dokumen yang diperlukan. Jika dapat mengurusnya, maka keuntungan pun akan dengan mudah diraih.

Apa Sih Pentingnya Izin Usaha Untuk UMKM?

Jika Anda pelaku UMKM, Anda perlu simak informasi pentingnya izin usaha untuk perusahaan Anda agar dapat berjalan dengan baik. Berikut pentingnya pelaku UMKM memiliki ijin usaha :

  • Mendapatkan Jaminan Perlindungan Hukum

Dengan memiliki izin usaha, Anda dapat menjalankan operasional bisnis Anda secara aman dan nyaman. Anda jadi tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. Seperti penertiban maupun pembongkaran.

  • Memudahkan Dalam Mengembangkan Usaha

Memiliki izin usaha juga akan memudahkan Anda dalam mengembangkan usaha Anda saat ini. Salah satunya Anda ingin bekerja sama dengan pengusaha yang lain.

  • Membantu Memudahkan Pemasaran Usaha

Baik dalam lingkup nasional maupun internasional atau juga memudahkan dalam elakukan ekspor dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang.

  • Akses Pembiayaan Yang Lebih Mudah

Jika sudah memiliki surat izin usaha, Anda akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman dana pada pihak bank.

  • Memperoleh Pendampingan Usaha Dari Pemerintah

Seringkali pemerintah mengadakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku usaha kecil untuk mengajak mereka mengembangkan inovasi produk serta usahanya. Pendampingan ini bisa berupa workshop, seminar maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha.

Syarat Mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Dalam pelaksanaanya, sebelum mengurus surat IUMK, pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat berikut ini :

  1. Melampirkan surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha.
  2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat.
  3. Memiliki Kartu Keluarga
  4. Melampirkan Pas Photo berwarna ukuran 4×6 cm 2 lembar.
  5. Mengisi formulir IUMK yang telah tersedia.

Jika doumen sudah terpenuhi, selanjutnya Lurah/Camat yang sudah diberikan pendelegasian untuk pengurusan izin usaha oleh Bupati/Walikota melakukan pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat-syarat belum lengkap, maka Lurah/Camat berhak mengembalikan syarat-syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu.

Nah itulah pembahasan mengenai ijin usaha kecil menengah. Untuk Anda yang ingin mengurus ijin tersebut namun merasa kesulitan, Anda bisa mempercayakannya kepada Kami CV.Adhikari Kreasi Mandiri. Kami siap bantu Anda mengurus ijin usaha tersebut hingga tuntas dan biaya yang termurah. Hubungi Kami untuk konsultasi lebih lanjut.

Prosedur Perizinan Usaha Kecil di Indonesia Yang Terbaru

Prosedur Perizinan Usaha Kecil di Indonesia Yang Terbaru

Apakah Anda bergerak di bidang usah kecil atau usaha mikro? Tentu Anda tahu bahwa perizinan usaha sangatlah penting. Maka untuk pengurusannya Anda perlu mengetahui prosedur perizinan usaha yang tepat. Hal ini seperti yang diketahui, usaha kecil-kecilan atau usaha mikro adalah salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan. Usaha ini bisa dilakukan oleh semua kalangan bagi wanita maupun pria. Meskipun demikian, tentu diperlukan ijin usaha agar usaha yang dilakukan dapat lebih legal.

Namun sebelum mengetahui bagaimana prosedur perizinan usaha kecil di Indonesia, perlu Anda ketahui terlebih dahulu mengenai perusahaan kecil atau mikro. Dengan mengetahui apa itu perusahaan kecil, maka Anda akan dengan mudah mengetahui apakah perusahaan yang Anda kelola termasuk perusahaan mikro atau bukan.

Apa Saja yang Termasuk dalam Perusahaan Kecil?

Beberapa bentuk usaha yang dimaksud dengan perusahaan kecil adalah:

  • Bentuk perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi, pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri.
  • Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  • Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

Lalu Apa Saja Ijin Usaha Yang Perlu Diurus Oleh Perusahaan Kecil Tersebut?

Berikut adalah beberapa ijin usaha yang perlu diurus oleh perusahaan kecil :

  1. Perjanjian Sewa

Perjanjian sewa yang dimaksud adalah perjanjian yang dilakukan antara Anda dengan pemilik lahan yang akan dibangun. Walaupun bisa dilakukan dalam bentuk lisan, namun akan lebih baik perjanjian sewa dilakukan dalam bentuk tertulis untuk menghindari kemungkinan terjadi masalah di masa depan.

Hal ini seperti yang tertera di dalam Pasal 1554 jo Pasal 1560 KUHPer, pihak penyewa (Anda) wajib menggunakan objek sewa sesuai dengan tujuan yang telah diberi oleh pemberi sewa. Untuk itu, Anda sebagai penyewa juga tidak diperkenankan untuk mengubah wujud maupun tataan objek yang disewa. Jika ketentuan tersebut dilanggar sehingga menimbulkan kerugian bagi pemberi sewa, maka pemberi sewa dapat membatalkan perjanjian sewa dengan Anda.

  1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Bagi pemilik usaha, Anda perlu memiliki ijin mendirikan bangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada, setiap kegiatan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB yang bisa diajukan kepada Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi/Kabupaten.

Permohonan IMB ini dapat dilakukan untuk:

  • Bangunan rumah tinggal
  • Bangunan bukan rumah tinggal
  • Bangunan-bangunan

Namun sebelumnya Anda harus memastikan bahwa lahan yang Anda sewa dapat digunakan sebagai tempat usaha, bukan hanya dapat digunakan sebagai bangunan rumah tinggal saja.

  1. Izin Kegiatan Usaha

Untuk bisa mendapatkan izin usaha secara resmi, Anda harus melengkapi dokumen:

  • Tanda Daftar Perusahaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 3/1982, daftar perusahaan merupakan daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Sementara itu, perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha bersifat tetap dan terus-menerus. Usaha yang dimaksud adalah usaha yang berada di Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh laba. Baik untuk PT, Koperasi, CV, Firma (Fa), perorangan dan bentuk lainnya wajib mendaftarkan perusahaan mereka. Namun demikian, ada terdapat pengecualian untuk perusahaan kecil berdasarkan Pasal 6 UU 3/1982 jo Pasal 4 Permendag 36/2007 dalam pendaftaran tersebut, atau dengan kata lain tidak diwajibkan.

  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pemilikan SIUP untuk setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan. Persyaratan ini dikecualikan terhadap perusahaan kecil dengan kriteria:

  1. Usaha perseorangan atau persekutuan
  2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat
  3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan

Jika perusahaan Anda tak termasuk dalam kriteria tersebut, maka Anda wajib mengajukan permohonan SIUP sesuai dengan persyaratan pada Lampiran II Permendag 36/2007.

  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sebagai pemilik perusahaan, Anda diwajibkan untuk memiliki NPWP perusahaan atas nama Anda.

  • Izin Gangguan

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi/badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Permendagri 27/2009.

Untuk mendapatkan izin ini, beberapa dokumen yang harus Anda lengkapi di antaranya:

  • Formulir Permohonan
  • Fotokopi KTP Pemohon, Surat Izin Lokasi/Domisili, NPWP dan akta perusahaan, PBB, surat kepemilikan tanah dan IMB/IPB/KRK (jika pemohon adalah pemilik tempat usaha)
  • Surat perjanjian sewa dengan pemilik lahan jika pemohon merupakan penyewa tempat usaha
  • Surat persetujuan tetangga yang diketahui RT/RW setempat

Beberapa dasar hukum yang bisa Anda lihat sebagai panduan untuk lebih mengerti tentang syarat dan prosedur izin usaha kecil adalah:

  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)
  • Undang-Undang Gangguan (Hinderordonanntie) S.1926-226
  • Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-Dag/Per/9/2009 tentang Perubahan atas
  • Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
  • Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah
  • Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 tahun 2006 tentang Retribusi Daerah
  • Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Adhikari Kreasi mandiri adalah biro sekaligus perusahaan yang siap membantu untuk mengurus segala keperluan ijin usaha perusahaan Anda. Dengan menggunakan layanan Kami, Anda tidak perlu bingung lagi untuk mengurus ijin usaha yang Anda perlukan. Anda juga bisa lebih fokus untuk menjalani usaha Anda. Konsultasikan pada Kami untuk pembuatan surat ijin usaha yang Anda perlukan sekarang juga !

Inilah Daftar Izin Usaha yang Dibutuhkan Perusahaan

Inilah Daftar Izin Usaha yang Dibutuhkan Perusahaan

Memiliki perusahaan berupa membutuhkan ijin usaha yang harus dipenuhi. Hal ini seperti yang diketahui, usaha yang memiliki ijin usaha pastinya memberikan manfaat tersendiri yang bisa dirasakan oleh pemiliki usaha. Daftar ijin usaha tersebut bermacam-macam yang masing-masing harus diurus secara bertahap. Ijin usaha tersebut berbeda-beda tergantung dari jenis usaha yang akan diurus. Namun secara umu, tidak terlalu banyak perbedaan.

Daftar ijin usaha tersebut berbeda hanya pada apakah usaha Anda lokal ataupun asing. Jika usaha yang Anda miliki adalah asing, maka dibutuhkan modal yang lebih besar dan ijin usaha tambahan bagi karyawan yang berwarga negara asing.

Apa Saja Ijin Usaha Yang Biasanya Diperlukan?

Nah adapun beberapa ijin usaha yang diurus untuk perusahaan meliputi :

  • Mendirikan Perusahaan (Lokal/PMDN)
  • Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
  • Akta Pendirian Perusahaan
  • Surat Keterangan Domisili Usaha
  • Nomor Pokok Wajib Pajak
  • Pengesahan Akta Pendirian oleh Dept. Hukum dan HAM
  • Mendirikan PT PMA (Penanaman Modal Asing)
  • Mendirikan Yayasan
  • Mendirikan CV
  • Pengusaha Kena Pajak (dibutuhkan bila omset usaha lebih dari Rp4.8 Miliar per tahun)
  • Izin Gangguan (HO)
  • Izin Jasa Survey (IUJS)
  • Izin Jasa Konstruksi (IUJK)
  • Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  • Izin Prinsip (IP)
  • Tanda Daftar Industri (TDI)
  • Izin Prinsip Perluasan
  • Angka Pengenal Impor
  • Nomor Identitas Kepabeanan

Dari masing-masing daftar ijin tersebut perlu Anda ketahui penggunaan izin usaha dibutuhkan tergantung dari bidang usaha dan bentuk badan usaha. Ada bidang (klasifikasi usaha) yang tidak membutuhkan perizinan lain kecuali dokumen yang standar. Apabila Anda bergerak di bidang perdagangan dan jasa, Anda hanya perlu akta pendirian perusahaan, Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor Pokok Wajib Pengusaha (NPWP), Surat Keputusan Menteri tentang Pengesahan Akta Pendirian, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Sedangkan usaha yang memiliki omset lebih dari Rp4.8 Miliar per tahun, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Masih ada usaha yang membutuhkan izin gangguan (HO) dari pemerintah setempat bagi usaha yang mengundang ketidaknyamanan atau keramaian seperti pabrik atau mini market.

Mengurus Izin Usaha Perusahaan

Untuk Anda yang memiliki usaha dan masih bingung mengenai ijin usaha apa yang perlu Anda urus, solusi terbaik adalah Anda mengkonsultasikannya kepada Kami. Kami adalah biro jasa ijin usaha yang siap membantu untuk berbagai pengurusan ijin usaha terbaik. Kami melayani untuk seluruh wilayah jabodetabek. Anda yang berdomisili di wilayah tersebut bisa menghubungi Kami untuk konsultasi lebih lanjut.

Jenis-Jenis Usaha Jasa Konstruksi Yang Perlu Anda Ketahui

Jenis-Jenis Usaha Jasa Konstruksi Yang Perlu Anda Ketahui

Apakah Anda memiliki usaha di bidang jasa konstruksi? Tahukah Anda bahwa terdapat berbagai jenis usaha jasa konstruksi yang ada di Indonesia? Lebih tepatnya adalah ada 3 jenis usaha jasa konstruksi sesuai yang tertera pada UU No. 18 Tahun 1999. Undang-undang ini berisi mengenai jasa konstruksi terdiri dari tiga jenis usaha, yaitu perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Berikut uraian ketiga jenis usaha tersebut.

Penting sekali untuk Anda mengetahui apa saja jenis ijin usaha jasa konstruksi agar dapat memudahkan Anda yang bergerak di bidang ini. Karena Anda jadi bisa mengetahui izin usaha jasa Anda termasuk kedalam klasifikasi jenis yang sesuai. Nah untuk menambah wawasan Anda, berikut adalah jenis ijin usaha jasa konstruksi :

  1. Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
  2. Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi.
  3. Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir konstruksi.

Setelah mengetahui jenis-jenis ijin usaha tersebut, maka Anda bisa mengurus ijin usaha yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah untuk di Indonesia sendiri, ada 3 jenis izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai bentuk badan usaha jasa konstruksi yang terdiri dari; IUJK Nasional, IUJK PMA dan Izin BUJKA.

Lebih lengkapnya Anda bisa perhatikan informasi lengkap berikut :

  1. IUJK Nasional

Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional atau IUJK Nasional yaitu izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kota/Kabupaten kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJK Nasional) dengan dasar hukum Peraturan Menteri No. 04/PRT/M/2011 Tentang “Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional”

  1. IUJK PMA

Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing atau IUJK PMA yaitu izin usaha yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (BUJK PMA) dengan dasar hukum Peraturan Menteri No. 03/PRT/M/2016 tentang “Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing”

  1. IZIN BUJKA

Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing atau Izin BUJKA (Foreign Construction Representative Office) yaitu izin usaha yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM) kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) “Foreign Construction Representative Office” dengan dasar hukum Peraturan Menteri No. 10/PRT/M/2014 tentang “Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing”

Bagaimana Mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi?

Berikut tahapan proses untuk mendapatkan izin usaha jasa konstruksi;

  1. Mengurus Pembuatan SKA / SKTK
  2. KTA
  3. Pendaftaran Anggota Asosiasi
  4. SBU
  5. IUJK

Jika sudah mengetahui jenis ijin usaha dan urutan bagimana mengurus ijin usaha jasa konstruksi, selanjutnya adalah Anda melakukan pengurusannya. Anda bisa mempercayakan kepada Kami Adhikari Kreasi Mandiri untuk memproses semua keperluan ijin usaha jasa konstruksi yang Anda perlukan. Anda cukup konsultasikannya kepada Kami untuk mengetahui biaya dan prosedur pengurusan IUJK lebih lengkap. Hubungi Kami sekarang juga !

Aturan Terbaru Pendirian Perusahaan dan Izin Usaha di Tahun 2019

Aturan Terbaru Pendirian Perusahaan dan Izin Usaha di Tahun 2019

Mendirikan perusahaan diperlukan ijin usaha untuk membuat perusahaan sah di mata hukum. Namun pastinya diperlukan aturan khusus agar ijin usaha tersebut dapat berlaku. Aturan pendirian perusahaan dan ijin usaha tersebut berbeda-beda setiap tahunnya. Begitu pula untuk 2019 ini, aturan pendirian perusahaan juga pastinya berbeda dengan aturan yang ada pada 2018.

Salah satu yang merevolusi sistem perizinan berusaha di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan dasar berlakunya sistem Online Single Submission (OSS). Dengan sistem ini, dalam sekitar 2 bulan pemerintah telah menerbitkan 38.835 Nomor Induk Berusaha (NIB). Prosesnya menjadi lebih cepat dibandingkan mengurus sendiri ke kantor perusahaan.

Apa saja aturan terbaru seputar pendirian perusahaan dan pengajuan izin usaha di tahun 2019?

Untuk menambah wawasan Anda, berikut adalah aturan terbaru yang berlaku mengenai pendirian perusahaan dan ijin usaha di 2019.

  1. NIB berlaku sebagai TDP, API, dan Akses Kepabeanan

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah hal baru yang diintrodusir di OSS. Pelaku usaha, baik yang dikelola secara perorangan, badan usaha, maupun badan hukum harus memiliki NIB. NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Saat ini di aturan terbaru, NIB juga berlaku sebagai TDP, API (Angka Pengenal Impor), dan Akses Kepabeanan.

Berbeda dengan proses perizinan usaha sebelumnya yang masing-masing item dokumen tersebut diajukan secara terpisah dan ke instansi yang berbeda. Maka di OSS prosesnya sudah disatukan. Lebih jauh lagi, NIB ini juga berfungsi sebagai pendaftaran BPJS. NIB yang digabung ini tentu saja akan lebih memudahkan bagi pelaku usaha.

  1. Perusahaan berbentuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan CV harus didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)

Di aturan terbaru, aturan mengenai kewajiban perusahaan berbentuk persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer (CV) didaftarkan di SABU yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Melalui Permenkumham No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata ditentukan bahwa permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan oleh pemohon kepada Menteri Hukum dan Ham melalui SABU.

Sebelumnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 KUHD yang menyatakan bahwa baik persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer akta pendiriannya harus didaftarkan di pengadilan negeri setempat. Untuk badan usaha yang sudah berdiri sebelum dikeluarkannya Permekumham No. 17 Tahun 2018, pemerintah masih memberikan kelonggaran. Dalam aturan peralihannya disebutkan bahwa  persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer yang telah terdaftar di pengadilan negeri. Yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya aturan ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Artinya, mulai 2 Agustus 2019 nanti, persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer yang sudah didaftarkan di pengadilan negeri wajib didaftarkan di sistem Kemenkumham (SABU).

  1. Perlindungan Nama untuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan CV

Aturan penamaan perusahaan berbentuk persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer adalah implikasi dari keharusan mendaftarkan perusahaan berbentuk badan usaha tersebut SABU. Berdasarkan ketentuan di Permenkumham No. 17 Tahun 2018, bila sebuah persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer sudah didaftarkan di SABU, maka nama tersebut tidak dapat lagi digunakan oleh persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer yang akan didirikan

Sedangkan pada sebelumnya, salah satu perbedaan proses dan syarat mendirikan PT dengan proses dan syarat mendirikan persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer adalah pemilihan nama. Karena PT statusnya badan hukum, maka nama yang sudah digunakan oleh sebuah PT, otomatis akan ditolak pemakaiannnya bila ada PT lain yang mengajukan nama yang sama. Tapi sebelum berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018, hal tersebut tidak berlaku untuk persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer.

  1. Pengurusan Izin Usaha Dilakukan Melalui OSS

Sebuah perusahaan berbentuk PT untuk bisa melakukan kegiatan usaha perdagangan misalnya. Proses yang berjalan sebelum adanya OSS adalah dengan menyelesaikan proses pendiriannya mulai dari akta dan SK Kemenkumham. Selanjutnya mengurus dokumen legalitas dan perizinan usaha di tempat yang berbeda. Misalnya SKDP diurus di kelurahan, NPWP perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, SIUP dan TDP di kantor kecamatan atau walikota.

Dengan adanya OSS sebagai aturan terbaru pendirian perusahaan dan izin usaha, setelah proses pendirian perusahaan berbentuk PT selesai maka proses pengajuan izin usaha dilakukan secara terintegrasi melalui portal OSS. Ditambah lagi, platform OSS ini sudah terhubung dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Jadi, pada saat pengisian informasi di OSS, data-data yang terkait dengan pendirian PT yang ada di AHU bisa ditarik ke portal OSS.

Dari aturan tersebut, maka perlu dipahami aturan tersebut berbeda dengan aturan yang berlaku sebelumnya. Anda perlu memahami secara detail. Namun jika Anda kesulitan untuk mengurus ijin usaha, dan belum memahami mengenai aturan terbaru pendirian perusahaan ijin usaha Kami siap bantu. Kami Biro jasa ijin usaha siap bantu Anda untuk menyelesaikan pengurusan berbagai ijin usaha yang Anda perlukan untuk sah di mata hukum. Hubungi Kami sekarang juga !

4 Manfaat Perusahaan Memiliki Ijin Usaha Yang Sah Dan Resmi

4 Manfaat Perusahaan Memiliki Ijin Usaha Yang Sah Dan Resmi

Memiliki perusahaan memang tidak hanya soal modal atau apa yang hendak dipasarkan. Namun lebih dari itu, pemilik usaha harus memikirkan bagaimana mengelola usaha tersebut termasuk dengan mengurus ijin usaha yang diperlukan untuk usaha. Salah satunya adalah pengurusan SIUP atau surat ijin usaha perdagangan yang diperlukan pada saat mengurus usaha. Maka dalam hal ini bagi Anda yang memiliki usaha, ada baiknya untuk Anda mengurus ijin usaha yang Anda perlukan.

Memang tidak semua pemilik usaha berkeinginan untuk segera mengurus izin usaha, ada banyak alasan mengapa orang tidak mau mengurusnya. Seperti usaha yang dirasa belum cukup besar atau takut ditagih pihak pajak dan alasan lainnya. Namun taukah Anda bahwa memiliki ijin usaha ternyata memberikan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh pemilik perusahaan tersebut. Terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk menambah wawasan Anda, Kami akan menjelaskan kepada Anda definisi mengenai usaha yang masuk dalam UKM atau UMKMK.

Definisi Usaha Kecil Dan Usaha Menengah

Mungkin Anda seringkali mendengar tentang singkatan UKM yang sekarang menjadi UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi). Singkatan ini untuk mewakili berbagai jenis usaha sesuai dengan seberapa besar aset dan omzetnya. Pengkategorian jenis usaha ini juga nantinya bertujuan untuk mempermudah pencatatan statistic pemerintah, terkait usaha dan pekreditan. Adapun perbedaan dari masing-masing kategori usaha adalah sebagai berikut:

  1. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha yang memiliki aset Rp 50 juta atau kurang, dengan omzet Rp 300 juta atau kurang. Kemudian usaha mikro ini adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan perorangan.

  1. Usaha Kecil

Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, dengan omzet antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar.

Usaha kecil juga merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan cabang atau anak perusahaan.

  1. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha yang memiliki aset antara RP 500 juta sampai Rp 10 miliar, dengan omzet antara Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar.

Sebagaimana usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha menengah bukanlah anak perusahaan atau cabang dari perusahaan lain. Melainkan usaha yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.

Manfaat Memiliki Perizinan Usaha Bagi Pengusaha

Setelah mengetahui definisi dari usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu Anda ketahui juga mengenai manfaat memiliki perizinan usaha bagi perusahaan.

Apa Saja Manfaat Memiliki Ijin Usaha Untuk Perusahaan?

  1. Mendapat Perlindungan Hukum

Memiliki ijin usaha yang sah dan resmi pastinya dapat memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan. Izin yang sah ini bisa memberikan perlindungan jika sewaktu-waktu pemilik usaha menghadapi sengketa hukum dengkan pihak lain. Pihak yang berwajib pasti akan meminta izin usaha sebagai bukti legalitas.

  1. Mendapatkan Kredit Usaha

Saat usaha sudah berjalan, Anda mungkin akan membutuhkan tambahan modal. Pihak pemerintah sebenarnya telah menyiapkan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah melalui bank swasta dan pemerintah. Untuk mendapatkan kredit usaha ini, Anda harus memiliki SIUP. SIUP digunakan sebagai bukti bahwa usaha yang dijalankan sah dan tidak melanggar hukum. Sehingga pihak bank akan lebih percaya saat memberikan kredit.

  1. Pengembangan Usaha

Pasti Anda pernah mendengar program pameran UMKM yang diadakan pemerintah pusat maupun daerah. Program ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mengenal dan membeli produk-produk lokal buatan UMKM. Jika Anda ingin dapat berpartisipasi dalam program-program tersebut, Anda harus memiliki izin usaha yang sah berupa SIUP. Begitu pula, jika usaha Anda menawarkan jasa yang ditawarkan untuk perusahaan lain, maka kepemilikian SIUP adalah hal yang wajib. Adanya SIUP ini merupakan syarat sebuah usaha bisa ikut dalam penawaran proyek.

  1. Membangun Kepercayaan Publik

Kepemilikan izin usaha yang sah, Anda dapat membangun kepercayaan berbagai pihak terhadap usaha yang Anda jalankan. Hal ini karena dalam bentuk kerjasama antar pemilik usaha, kepercayaan pemberi modal, kredit, bahkan konsumen akan meningkat jika usaha yang Anda jalankan sah. Kepercayaan publik ini juga penting jika Anda ingin usaha ini kelak makin dikenal masyarakat lebih luas dan memasuki pasar eksport.

Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengurusan ijin usaha begitu penting karena memberikan banyak manfaat yang dirasakan secara langsung oleh pemilik usaha.

Cara Mengurus Ijin Usaha Dengan Mudah

Jika sudah mengetahui hal tersebut, maka tidak boleh ditunda lagi, Anda harus mengurus ijin usaha yang Anda perlukan untuk perusahaan Anda. Untuk pengurusannya, Anda yang sibuk dengan pekerjaan Anda dan tidak bisa mengurus sendiri ijin usaha yang Anda perlukan Anda bisa mempercayakannya kepada Kami Adhikari Kreasi Mandiri. Kami siap bantu Anda untuk mengurus ijin usaha yang Anda perlukan. Konsultasikan pada Kami sekarang juga !

Panduan Lengkap Untuk Pembuatan SIUP

Panduan Lengkap Untuk Pembuatan SIUP

Anda akan mengurus pembuatan SIUP surat ijin usaha pemasaran tapi belum tahu apa saja prosedur dan dokumen yang diperlukan? Tentu saja sebagai pemula yang baru pertama kali mengurus SIUP, memerlukan panduan lengkap agar proses pengurusannya menjadi lebih cepat dan tidak menemukan masalah bukan? Jika demikian maka Anda harus baca informasi ini. Karena Kami akan berbagi informasi kepada Anda bagaimana mengurus SIUP lebih cepat dan lebih mudah.

Apa itu SIUP?

SIUP adalah singkatan dari Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP ini dikeluarkan oleh kementerian perdagangan. Yang wajib memiliki SIUP adalah setiap badan koperasi, persekutuan, perusahaan maupun perusahaan perseorangan. Pengurusan SIUP bisa diurus sesuai dengan dimana perusahaan didirikan.SIUP biasa disebut juga dengan surat ijin usaha pemasaran.

Pentingnya Sebuah Perusahaan Memiliki SIUP

IZIN SIUP KECIL MENENGAH dan BESARMengurus SIUP adalah salah satu upaya untuk perusahaan mendapatkan ijin dari pemerintah. Memiliki SIUP adalah stepping stone supaya ada legalitas dari usaha Anda. Jadi, semisal terjadi penggusuran, atau konflik tanah, Anda punya landasan hukum yang kuat. Sebagai wirausaha, memenuhi kewajiban ini tidak hanya semata-mata untuk data negara tapi juga bermanfaat untuk diri sendiri. Memiliki SIUP artinya mendapat pengakuan dari pemerintah – sekecil apapun UKM yang Anda kembangkan.

4 Jenis Siup Berdasarkan Skala Usaha

Sebelum membahas bagaimana cara mengurus SIUP perlu Anda ketahui terlebih dahulu jenis SIUP. Berikut adalah jenis-jenis SIUP :

  1. SIUP Mikro

Skalah mikro adalah skalah usaha yang terkecil dan diberikan untuk perusahaan yang modal dan kekayaan netto-nya tidak lebih dari 50 juta.

  1. SIUP Kecil

Bagi Anda yang memiliki modal dan kekayaan netto 50 juta sampai 500 juta, berarti perizinan usahanya masuk di jenis pertama.

  1. SIUP Menengah

Surat izin usaha tingkat menengah wajib bagi perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan netto 500 juta sampai 10 M.

  1. SIUP Besar

Perizinan usaha skalah besar adalah untuk perusahaan yang modal kekayaan netto-nya lebih dari 10 M. Bagi pengusaha ekspor impor, keberadaan surat izin usaha sangat membantu proses pengiriman barang dari dan ke luar negeri.

*Perlu diingat bahwa jumlah modal dan kekayaan netto ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, ya!

Prosedur Pengurusan SIUP

Untuk melakukan pembuatan SIUP Anda bisa lakukan beberapa hal berikut :

  1. Ambil Formulir SIUP di Kantor Dinas Perdagangan

Pertama-tama, Anda harus mengambil form pendaftaran SIUP. Mengisinya dan membubuhi materai serta tanda tangan. Kemudian jangan lupa untuk memfotokopi formulir tersebut sebanyak dua rangkap.

Biasanya saya selalu memfotokopi dokumen lebih banyak dari yang diminta supaya berjaga-jaga. Mungkin Anda juga bisa menerapkan hal serupa untuk form SIUP ini.

  1. Ajukan Permohonan ke Kantor Dinas Perdagangan

Saat mengajukan formulir permohonan membuat perizinan usaha, pastikan kelengkapan dokumen berikut ini sebelum menyerahkan ke petugas.

  1. Membayar Biaya Permohonan SIUP

Siapkan juga biaya pembuatan SIUP karena di tiap-tiap daerah memiliki tariff yang berbeda. Ada baiknya menanyakan dahulu kepada petugas.

  1. Pengambilan SIUP

Lama proses membuat perizinan usaha bisa memakan waktu hingga dua minggu dan biasanya pihak petugas akan menghubungi Anda jika surat izin sudah bisa diambil di kantor. Bergantung dari bentuk badan usaha yang dimiliki. Jadi formulir pendaftaran SIUP yang Anda isi dan tanda tangani, harus disertai dengan dokumen-dokumen lain sesuai bentuk badan usahanya.

Kelengkapan Dokumen Berdasarkan Badan Usahanya :

  1. Perseroan Terbatas (PT)

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan atau pemegang sahamnya
  • Fotokopi NPWP
  • Surat Keterangan Domisili atau SITU
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK) jika penanggung jawabnya seorang perempuan
  • Fotokopi Akta Pendirian PT yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
  • Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM
  • Surat Izin Gangguan (HO)
  • Izin Prinsip
  • Pas foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
  • Materai Rp6.000
  • Izin teknis dari instansi terkait jika diminta*
  • Neraca perusahaan

*Izin terkait ini bisa bermacam-macam bentuknya. Misal, bisnis Anda akan menghasilkan limbah, otomatis perlu memiliki surat izin AMDAL yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah setempat.

  1. Koperasi

  • Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Koperasi
  • Fotokopi NPWP
  • Daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas
  • Fotokopi SITU dari Pemerintah Daerah (Pemda)Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan instansi berwenang
  • Materai senilai Rp6.000
  • Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
  • Izin teknis dari instansi terkait jika diminta
  • Neraca koperasi
  1. Perusahaan Perseorangan

  • Fotokopi NPWP
  • Surat keterangan domisili atau SITU
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemegang saham perusahaan
  • Neraca perusahaan
  • Materai senilai Rp6.000
  • 2 lembar Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm
  • Izin teknis dari instansi terkait jika diminta
  1. Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk)

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan
  • Fotokopi SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka
  • Fotokopi Akta Notaris Pendirian dan Perubahan perusahaan dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka (diterbitkan oleh Departemen Hukum dan HAM)
  • Surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka
  • Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir
  • 2 lembar foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm

Bagaimana? Sangat mudah untuk dipahami bukan? Jika Anda masih merasa kesulitan, atau tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan pengurusan SIUP sendiri percayakan saja pada Kami. Kami akan membantu Anda untuk mengurus keperluan pembuatan SIUP dengan proses cepat dan mudah. Anda cukup konsultasikan pada Kami untuk informasi lebih lanjut mengenai SIUP.

Langkah Dan Cara Mengurus IMB Paling Mudah

Langkah Dan Cara Mengurus IMB Paling Mudah

Kepemilikan IMB untuk pemilik bangunan adalah suatu kewajiban. Karena memiliki IMB maka secara legal Anda diakui memiliki bangunan tersebut. Meskipun pada pengurusannya terkenal sulit dan bahkan harus memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengurusnya sendiri, namun dengan memiliki IMB maka akan memberikan kenyamanan. Sehingga penting sekali bagi Anda yang memiliki bangunan baru untuk mengurus IMB atau ijin mendirikan bangunan di pemerintah setempat.

Bagi Anda yang mungkin saat ini belum memiliki IMB, perlu Anda ketahui bahwa tidak memiliki IMB maka terdapat sanksi yang akan dikenakan kepada Anda. karena pada dasarnya memiliki IMB pastinya memberikan manfaat. Sehingga jika tidak memilikinya, maka sanksi pastinya akan dikenakan kepada Anda.

Sanksi Bangunan yang Tidak Punya IMB

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnnya, tidak memiliki IMB maka akan memberikan sanksi kepad pemilik bangunan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 39 tentang Bangunan Gedung. Sanksi yang diterapkan berupa pembongkaran apabila bangunan memiliki ciri-ciri berikut :

  • Tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki
  • Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan atau lingkungannya
  • Tidak memiliki izin mendirikan bangunan

Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud, pemilik bangunan juga akan dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. Hal ini seperti yang merujuk pada pasal 7 ayat 1 yang berisi :

  • Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
  • Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.
  • Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
  • Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.

Bangunan gedung yang dimaksud di sini memiliki fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.

Apa itu IMB? Dan Apa Manfaat Memiliki IMB?

Jasa Pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Jakarta TerpercayaIzin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Jika Anda memiliki IMB sebagai pemiliki bangunan, Anda secara tidak langsung akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

  1. Memberikan perlindungan hukum dan memudahkan mendapat kepastian
  2. Memudahkan untuk menaikkan harga bangunan di kemudian hari
  3. Bisa menjadi jaminan untuk meminjam uang

Cara Pengurusan IMB Paling Mudah

Bagi Anda yang memiliki bangunan dan saat ini akan berencana untuk mengurus IMB, maka Anda bisa ketahui cara pengurusan IMB. Dengan mengetahui cara pengurusannya, maka IMB juga akan cepat diperoleh. Adapun cara mengurus IMB bisa dilakukan dengan mendatangi langsung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang ada di kantor walikota sesuai domisili.

Syarat Mengurus IMB

Untuk dapat mengurus IMB, hal yang perlu Anda ketahui bahwa Anda harus memenuhi syarat yang diajukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah luas tanah kurang dari 1.000m2, kondisi tanah tidak harus kosong, dan jumlah lantai maksimal 3 lantai.

Berikut syarat untuk mengurus IMB:

  1. Identitas pemohon/penangung jawab
  2. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (Fotokopi)
  3. WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)
  4. Bukti kepemilikan tanah
  5. Sertifikat tanah; Fotokopi Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Pakai/Sertifikat Hak Pengelolaan, (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website http://ptsp.atrbpn.go.id disertai lampiran gambar situasi lahan yang utuh dan jelas, apabila terdapat perbedaan antara nama pemohon dengan yang tertera pada sertifikat tanah maka dilampirkan AJB (maksimal 2 kali pergantian kepemilikan), atau akta perjanjian kerjasama notarial atau sejenisnya.
  6. Bila kepemilikan tanah berupa surat girik harus dilengkapi dengan peta ukur untuk menunjukkan letak dan ukuran kavling, dan hanya dapat dipergunakan pada permohonan bangunan gedung rumah tinggal. Selain itu harus melampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon diketahui oleh lurah setempat (untuk penguasaan fisik tanah harus di tahun yang sama).
  7. Surat kavling dari Pemerintah Daerah melalui Walikota atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur dan diketahui oleh instansi yang berwenang, dan harus melampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon diketahui oleh lurah setempat.
  8. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut.
  9. Rekomendasi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat.
  10. Jika terdapat perbedaan identitas/alamat antara permohonan dengan bukti kepemilikan tanah, maka di lengkapi dengan surat keterangan lurah.
  11. Jika nama yang tertera pada bukti kepemilikan tanah sudah meninggal dunia, maka diperlukan surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui lurah dan camat.
  12. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  • Sertakan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir sebelum jatuh tempo
  • Dalam bentuk fotokopi.

Gambar arsitektur untuk bangunan rumah tinggal:

  • Dicetak sebanyak 3 set dengan ukuran kertas minimal A3
  • Dilampirkan dengan CD yang berisi softcopy gambar arsitektur
  • Terdiri atas gambar situasi, denah, tampak dua arah, potongan dua arah, detail sumur resapan air hujan (SRAH), pagar, instalasi pengolahan air limbah
  • Diberi kop gambar (bertandatangan pemohon, tertulis nama pemohon, lokasi, jenis bangunan, judul
  • Gambar, skala 1:100 / 1:200, tanda tangan Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)

Dengan mengetahui syarat tersebut, dan Anda dapat memenuhinya maka IMB juga akan cepat Anda miliki. Namun jika Anda memiliki keterbatasan waktu untuk dapat mengurus IMB sendiri, Anda bisa tanyakan langsung kepada Kami biro jasa Imb. Kami akan membantu Anda bagaimana mengurus IMB dengan benar dan juga siap membantu pengurusan IMB jika Anda memerlukannya. Hubungi Kami sekarang juga !