Jasa Pengurusan Pembuatan SKA Ahli Muda (Sertifikat Keahlian Muda) Konstruksi

Jasa Pengurusan Pembuatan SKA Ahli Muda (Sertifikat Keahlian Muda) Konstruksi

Berencana mengurus pembuatan SKA Ahli muda? Tahukah Anda bahwa SKA adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK. Kemudian diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan atau keahlian tertentu. SKA Ahli Muda adalah salah satu tingkatan dalam sertifikasi keahlian konstruksi tersebut yang dinaungi oleh LPJK. SKA tersebut dikeluarkan diajukan melalui asosiasi profesi jasa konstruksi atau instansi lain yang telah diakreditasi LPJK.

Kepemilikan SKA bagi seorang tenaga ahli merupakan hal yang penting. Sebab setiap perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi dan registrasi badan usaha harus memiliki SKA. Juga untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk golongan Kecil (K1, K2 atau K3) harus memiliki tenaga kerja bersertifikat keterampilan (SKT) sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT).

Ska Ahli Muda Digital

Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) saat ini telah mencanangkan pengembangan baru sistem sertifikasi berbasis digital. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sistem sertifikasi di sektor konstruksi melalui Sistem Keterbukaan Informasi (SIKI) untuk Sertifikasi dan Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat  Keterampilan (SKT) Elektronik.

Bagi setiap perusahaan maupun pelaku jasa kontruksi diwajibkan untuk melakukan sertifikasi konversi digital. Nah untuk mengambil sertifikasi SKA Ahli Muda, Anda harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun atau bisa mengambil sertifikasi SKA Ahli Muda setelah 3 tahun dari tahun kelulusan. Kepemilikan SKA Ahli Muda tersebut dipersyaratkan bagi perusahaan yang berkualifikasi Menengah (M1), dengan nilai modal disetor yang tercantum dalam AKTA atau nilai kekayaan dalam SIUP senilai DIATAS Rp. 500 juta hingga Rp. 10 Milyar.

Syarat Mendapatkan SKA Ahli Muda

Perlu untuk Anda ketahui bahwa tidak semua jurusan teknik dapat mengambil semua jenis SKA. Jika Anda sekolah teknik sipil, Akan ada banyak sertifikat SKA yang bisa anda ambil. Selengkapnya cek SKA berdasarkan jurusan kuliah. Jika Anda masih bingung persyaratan apa yang diperlukan, maka Anda bisa konsultasikan kepada Kami. Kami Kreasi Mandiri akan bantu Anda untuk mengurus pembuatan sertifikasi keahlian ahli muda.

Jasa Pengurusan Pembuatan SKA Ahli Madya

Jasa Pengurusan Pembuatan SKA Ahli Madya

Mengurus kepemilikan sertifikat keahlian ahli madya menjadi hal yang cukup penting ketika Anda menjadi bagian dari perusahaan konstruksi. Sebab, SKA ini menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki oleh siapapun yang bekerja di bidang konstruksi. SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi pengalaman minimal 5 tahun dan sesuai dengan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.

Khusus untuk SKA Ahli Madya dipersyaratkan bagi perusahaan yang berkualifikasi Menengah 2 (M2), dengan nilai modal disetor yang tercantum dalam AKTA atau nilai kekayaan dalam SIUP senilai DIATAS Rp. 10 Milyar hingga Rp 50 Milyar. Jadi pastikan ketika Anda akan mengurus pembuatan sertifikat keahlian ahli madya, Anda pastikan terlebih dahulu bahwa Anda telah memenuhi syarat tersebut.

Proses Dalam Pembuatan SKA

Jika Anda sudah memenuhi syarat tersebut sebagai ahli yang telah berpengalaman, selanjutnya Anda bisa meakukan proses pembuatan SKA Ahli madya ini. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih kode sub klasifikasi usaha konstruksi sesuai dengan tabel klasifikasi. Pada tiap 1 (satu) klasifikasi usaha, dibutuhkan 2 (dua) orang tenaga ahli yang bersertifikat SKA. Jika Anda ingin menjadi orang tenaga ahli yang bersertifikat SKA tersebut, maka disini Kami Kreasi Mandiri hadir untuk Anda memudahkan proses tersebut.

Sebelum Anda mengurusnya Anda perlu ketahui bahwa SKA Ahli Madya dibutuhkan oleh Perusahaan dengan kualifikasi Menengah (M2). Syarat yang dibutuhkan adalah orang tersebut minimal S1 teknik jurusan sesuai klasifikasi yang dijalankan. Juga pengalaman minimum 5 (lima) tahun dibidang yang sama. Selanjutnya ditetapkan sebagai PJT atau Penanggung Jawab Teknik dan PJK atau Penanggung Jawab Klasifikasi

Perusahaan dengan kualifikasi Menengah & Besar ini, wajib berbadan hukum PT atau Perseroan Terbatas. Masa berlaku SKA Ahli Madya adalah 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, selanjutnya dapat melakukan pembaruan sertifikasi kembali.

Dokumen Persyaratan Pembuatan SKA Ahli Madya

Untuk dokumen pembuatan SKA Ahli madya itu sendiri, Anda bisa memenuhi dokumen berikut :

  • Fotocopy/scan Ijasah
  • Foto copi/scan KTP
  • Foto copy/scan NPWP
  • Pas photo ukuran 3×4

Jika sudah memenuhi dokumen tersebut selanjutnya Anda bisa mengkonsultasikannya kepada tim Kami. Kami akan membantu Anda dengan proses terbaik, cepat dan pastinya biaya yang murah.

3 Hal Penting Seputar Usaha Jasa Konstruksi Yang Wajib Dipahami

3 Hal Penting Seputar Usaha Jasa Konstruksi Yang Wajib Dipahami

Di Indonesia, terdapat begitu banyak perusahaan jasa konstruksi yang berdiri untuk membantu dalam proses pembangunan konstruksi. Mungkin Anda sudah sering mendengarnya, sebab hampir ratusan perusahaan yang bergerak di bidang ini. Akan tetapi, tidak banyak juga orang yang mengerti mengenai jasa konstruksi lebih detail. Juga tidak banyak orang yang mengerti hal penting seputar usaha jasa konstruksi.

Sebelum penjelasan ini lebih jauh, perlu dipahami dulu mengenai jasa konstruksi.

Apa itu Pengertian Jasa Konstruksi?

Dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Usaha Jasa Konstruksi (“UU No. 2/2017”) menyebutkan bahwa :

“Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.”

Jadi, pekerjaan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan maupun pembongkaran, hingga pembangunan kembali suatu bangunan jelas termasuk dalam pekerjaan konstruksi.

Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Sesuai dengan UU No.2/2017 sebuah badan usaha jasa konstruksi terbagi menjadi kualifikasi kecil, menengah dan besar. Hal tersebut dilihat dari penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi dan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. Kualifikasi untuk menentukan batasan dan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha jasa konstruksi.

Dari kualifikasinya yang berbeda, maka menjadi penting bagi Anda para pelaku usaha yang bergerak di bidang konstruks mengenai apa saja yang wajib diketahui dalam menjalankan usahanya. Hal ini dilakukan agar dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian yang besar.

Apa Saja 3 Hal Yang Perlu Dipahami Untuk Jasa Konstruksi?

3 hal utama yang perlu dipahami untuk jasa konstruksi adalah :

  • Legalitas Usaha Jasa Konstruksi

Setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi menurut UU No. 2/2017 wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan. Begitu pula untuk setiap badan usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi maka wajib untuk memiliki ijin usaha. Tanda Daftar Usaha Perseorangan tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya. Kewenangan ini juga sama untuk Izin Usaha yang berlaku bagi Badan Usaha atau Badan Hukum.

Meskipun hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota, akan tetapi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Khusus untuk Badan Usaha Konstruksi menurut UU No. 2/2017 diwajibkan memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU), sertifikasi ini paling sedikit memuat jenis usaha, sifat usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha.\

Bagaimana Untuk Mendapatkan SBU?

Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha, pelaku usaha atau badan usaha Jasa Konstruksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. Yang tidak kalah penting, terkait dengan pengalaman usaha, dalam UU No. 2/2017 juga dikatakan bahwa setiap badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri.

Baca : Mengenal Jenis-Jenis SBU

Registrasi ini dibuktikan dengan adanya tanda daftar pengalaman. Didalam daftar pengalaman tersebut, paling tidak terdapat nama paket pekerjaan, pengguna jasa, tahun pelaksanaan pekerjaan, nilai pekerjaan dan kinerja penyedia jasa. Semua data pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi tersebut harus yang sudah melalui proses serah terima.

  • Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi

Tanggung jawab dalam pelaksanaan jasa kontruksi dalam hal ini berkaitan dengan kegagalan bangunan. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka (10) UU No.2/2017 bahwa Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

Kewajiban dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa tersebut harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (SK4)). Hal ini diatur dalam Pasal 59 UU No.2/2017.

Berkaitan dengan hal ini maka ada kewajiban untuk pengguna jasa maupun penyedia jasa konstruksi agar memberikan pengesahan atau persetujuan terhadap beberapa hal, antara lain:

  • Hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
  • Rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
  • Pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
  • Penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
  • Hasil layanan Jasa Konstruksi

Apabila terjadi sebuah kegagalan bangunan, maka akan dilihat waktu kegagalan tersebut terjadi, untuk menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Pengaturannya sebagaimana dalam Pasal 65 UU No. 2/2017, yang menyatakan:

  • Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.
  • Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
  • Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  • Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Kenapa harus ditentukan pertanggungjawaban atas kegagalan ini?

Hal ini disebabkan karena didalam UU No. 2/2017 mengatakan ada kewajiban baik Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa untuk memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.

Baca : Cara Memperoleh SBU Digital

  • Kontrak Kerja Konstruksi

Hal penting yang perlu diketahui selanjutnya adalah terkait dengan kontrak Kerja konstruksi. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Usaha Jasa Konstruksi (“UU No.2/2017”) yang berisi :

  • Menurut pengaturannya, kontrak kerja konstruksi paling tidak mencakup pengaturan mengenai:
  • Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
  • Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
  • Masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
  • Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
  • Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
  • Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;
  • Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
  • Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
  • Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
  • Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
  • Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
  • Pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
  • Pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
  • Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
  • Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan
  • Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

Dari pemahaman di atas, maka dapat menunjukan betapa penting bagi para pelaku usaha baik sebagai pengguna maupun penyedia jasa yang berkaitan dengan konstruksi untuk mengerti dan memahami secara cermat segala sesuatu yang dituangkan kontrak kerja konstruksi.

Yuk Ketahui Jenis-Jenis Surat Izin Usaha yang Berlaku di Indonesia

Yuk Ketahui Jenis-Jenis Surat Izin Usaha yang Berlaku di Indonesia

Apakah Anda tahu apa saja jenis ijin usaha yang diperlukan oleh pengusaha dan yang berlaku di Indonesia? Mengetahui ijin usaha memang sangat penting, hal ini diketahui mengembangkan sebuah bisnis atau usaha sendiri memang menjadi salah satu aspek ekonomi yang semakin dikembangkan di Indonesia. Pemerintah menginginkan masyarakatnya agar bisa menjadi seorang wirausaha yang memberikan dampak positif bagi orang disekitarnya. Namun pada kenyataannya, memulai usaha sendiri itu diperlukan ijin usaha yang penting.

Perijinan usaha menjadi sebuah aspek dimana kita sebagai pemilik usaha harus memiliknya. Memiliki ijin usaha dapat memberikan dampak yang positif, memberikan manfaat bagi Anda sendiri dan orang di sekitar Anda.

Baca : Manfaat Perusahaan Memiliki Ijin Usaha

Tapi Apakah Anda Tahu Apa Saja Jenis Ijin Usaha Yang Diperlukan?

Berikut ini adalah beberapa jenis perizinan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha untuk memulai usahanya :

  1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Kepemilikan ijin usaha seperti Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) menjadi penting sebagai pertanda kejelasan lokasi usaha yang dibangun. Untuk individu perlu memiliki KTP sedangkan untuk usaha perlu memiliki SKDP. Biasanya SKDP itu sendiri dikeluarkan oleh kelurahan setempat dengan seizin lurah. Tapi jika lokasi usaha berada di pedesaan, maka kepala desa yang akan mengeluarkan izin tersebut.

  1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi salah satu jenis ijin usaha yang perlu diurus. Pemerintah mengalakkan program NPWP agar semua orang yang sudah memiliki penghasilan sendiri wajib memilikinya sehingga bisa menbayar pajak. Ketika berhubungan dengan usaha, NPWP juga wajib dimiliki. Dengan memiliki NPWP, maka pengusaha wajib membayarkan pajak yang berhubungan dengan usahanya. NPWP juga menjadi pertanda kalau pengusaha sudah ikut dalam gerakan wajib bayar pajak.

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Begitu banyak hal yang harus diurus ketika ingin membangun usaha, pemerintah Indonesia membuat terobosan dengan meluncurkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kepemilikan NIB akan memudahkan pelaku usaha agar tidak perlu lagi membuat beberapa izin usaha lain secara terpisah seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Karena NIB merupakan identitas berusaha dan dapat digunakan untuk mendapatkan Izin Usaha dan izin komersial atau operasional.

Tak hanya itu, NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan. Adanya NIB pada dasarnya akan mempermudah dalam membuka usaha. Namun perlu untuk diingat, jika ada penyimpangan usaha, maka pemerintah bisa menarik NIB dan tidak bisa membangun usaha lagi.

Rekomendasi : Inilah Daftar Ijin Usaha Yang Dibutuhkan Perusahaan

  1. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP)

Kepemilikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah hal yang penting, karena surat izin usaha ini merupakan surat ijin usaha yang diperlukan agar dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Untuk Anda yang memiliki usaha dan melakukan kegiatan usaha perdagangan pastinya wajib memiliki SIUP. Karena SIUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang menjadi domisili tempat usaha tersebut berada. Tanpa adanya SIUP, maka usaha tersebut masih belum diizinkan untuk melakukan aktivitas perdagangan.

  1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Ada begitu banyak bentuk usaha, tapi banyak pula yang nantinya akan mempengaruhi lingkungan yang berada di sekitar usaha tersebut. Untuk itu diperlukan izin bernama Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang biasa dikenal sebagai AMDAL. Kepemilikan AMDAL tentu sdah membuktikan bahwa sudah terlebih dahulu tercipta kajian mengenai dampak yang nantinya akan tercipta dari usaha yang berdiri di sana. Tapi perlu diingat, AMDAL hanya digunakan untuk mengkaji, bukan merupakan surat izin untuk membangunkan usaha jika memang usaha tersebut bisa mempengaruhi lingkungan.

  1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Kepemilikan IMB juga penting, karena tidak hanya rumah yang memerlukannya, IMB juga perlu dimiliki oleh para pengusaha yang ingin membangun gedung tempat usahanya sendiri. Dengan adanya IMB, maka bangunan tersebut berarti telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis  yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku sehingga bangunan tersebut untuk layak untuk ditempat.

Itulah beberapa jenis surat izin usaha yang wajib dimiliki agar usaha bisa berjalan dengan lancar tanpa mendapatkan masalah izin, keamanan hingga peraturan-peraturan lainnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pun pusat.

Bagi Anda yang ingin mengurus ijin usaha dan Anda bingung mengurusnya Anda bisa mempercayakannya kepada Kami.

Prosedur Mendaftarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing

Prosedur Mendaftarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing

Usaha jasa konstruksi asing yang berada di Indonesia bisa saja dalam bentuk modal lokal yang semua dimiliki oleh WNI. Namun adapula usaha tersebut yang modalnya dimiliki asing dan menjadi PT PMA atau Penanaman Modal Asing yang banyak dilakukan. Kedua jenis usaha ini legal asalkan perusahaan tersebut sama-sama didaftarkan secara resmi dan memiliki SIUJK.

Jika Anda memilik usaha atau ingin membuka usaha di bidang konstruksi lalu bekerja sama dengan pemodal asing, maka Anda perlu mendaftarkan IUJK Asing.

Baca : Jenis-jenis Usaha Konstruksi Yang Perlu Diketahui

Bagaimana Prosedur Untuk Pendaftaran Ijin Usaha Jasa Konstruksi Asing?

Sebelum Anda melakukan pendaftaran ijin usaha jasa konstruksi asing, Anda perlu ketahui terlebih dahulu bahwa ada berbagai syarat yang arus dipernuhi. Meski secara umum pengurusan SIUJK untuk PT biasa maupun PT PMA sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu terdiri dari:

  1. Izin penanaman modal secara umum harus mengacu pada aturan pendirian PT PMA yang sudah dibuat seperti Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing.
  2. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, kepemilikan modal atau saham asing maksimal sekitar 67% saja. Sisanya dimiliki oleh pemodal dalam negeri atau WNI.
  3. Modal untuk perencana dan pengawas konstruksi minimal Rp2,5 miliar dan pelaksana konstruksi Rp50 miliar.
  4. Punya pengalaman kerja minimal Rp250 miliar dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang.

Bagaimana Langkah Pengurusannya?

Berikut adalah prosedur yang bisa Anda lakukan untuk

  1. Mengetahui Kualifikasi Usaha yang Dimiliki

Ketika akan mengurus SIUJK, Anda perlu ketahui terlebih dahulu klasifikasi jenis usaha yang dimiliki. Klasifikasi ini akan menentukan apakah usaha termasuk kecil, menengah, atau besar. Klasifikasi-klasifikasi tersebut memiliki kriteria sendiri-sendiri mulai dari nilai proyek, subbidang usaha, dan jenis usahanya.

Hal ini dikarenakan sebuah usaha termasuk PT.PMA, jenis usaha yang bisa masuk dalam kategori ini adalah B2 atau usaha besar dengan nilai proyek di atas 250 miliar atau tidak dibatasi. Perusahaan tersebut harus dalam bentuk perseroan terbatas sesuai dengan aturan tentang penanaman modal asing yang sudah ada dalam bentuk undang-undang.

  1. Membuat SKA atau SKT

Selanjutnya, perusahaan juga memerlukan SKA atau SKT. Adanya SKA atau SKT diberikan untuk melihat kemampuan seseorang dalam bidang konstruksi. Biasanya akan ada tes tertentu untuk menentukan apakah mereka layak mendapatkan SKA atau SKT. Sebab, sebuah perusahaan yang wajib masuk dalam klasifikasi B2, minimal harus miliki 2 ahli madya. Jika tidak memiliki ahli madya, perusahaan tidak bisa didaftarkan SBU.

  1. Membuat SBU

Setelah SKA atau SKT telah selesai, selanjutnya perusahaan harus mengurus SBU atau Sertifikat Badan Usaha. Sertifikat ini dibutuhkan untuk memperlihatkan apakah perusahaan benar-benar mampu dalam bidangnya atau tidak. Adanya SBU tersebut juga akan membantu perusahaan dalam hal perpajakan. Dengan SBU, perusahaan bisa membayarkan pajak dengan besaran yang jauh lebih kecil dari perusahaan yang tidak memilikinya.

  1. Mengurus Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK

Setelah prosedur diatas telah diselesaikan dengan baik, SIUJK mulai bisa diurus oleh perusahaan jasa konstruksi. Waktu pengurusan dari SIUJK ini sendiri sekitar 2 bulan. Jadi, lebih cepat mengurus akan lebih baik agar usaha konstruksi bisa beroperasi dengan legal.

Itulah prosedur yang bisa dilakukan untuk melakukan pengurusan SIUJK Asing. Jika Anda menemui kendala Anda bisa langsung konsultasikan kepada Kami.

Izin yang Diperlukan bagi Usaha Jasa Konstruksi

Izin yang Diperlukan bagi Usaha Jasa Konstruksi

Di Indonesia tingkat pembangunan semakin meningkat dari tahun ke tahun, ini tentu saja sangat lekat dengan bidang konstruksi. Dengan hal ini, tentu kesempatan yang besar bagi usaha di Indonesia untuk membuka peluang usaha di bidang industri. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa ada izin usaha yang harus dipenuhi.

Hal ini seperti yang diketahui, izin usaha bagi perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi adalah IUJK atau Izin Usaha Jasa Konstruksi. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.

Baca : Cara Mendapatkan SIUJK Paling Mudah

Apa Saja Yang Termasuk Jasa Konstruksi?

Jasa Konstruksi sendiri meliputi layanan konsultansi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi yang berarti layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan. Dapat meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan serta keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Lalu bagaimana dengan perusahaan yang tidak melakukan kegiatan tersebut namun hanya menjual bahan-bahan bangunan?

Apakah perlu IUJK?

Untuk kegiatan perdagangan bahan bangunan yang diperlukan untuk konstruksi, maka hanya membutuhkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk izin usahanya. Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tercantum jenis kegiatan usaha pada kode usaha nomor 4663 (Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan).

Kegiatan tersebut mencakup pula beberapa usaha sebagai berikut :

  1. Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan, Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, Perdagangan besar kaca;
  2. Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
  3. Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu, Perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen;
  4. Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu;
  5. Perdagangan besar cat, Perdagangan besar berbagai macam material bangunan;
  6. Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya.

Jadi jika Anda bergerak di bidang industri, termasuk jenis apa usaha Anda? Apakah klasifikasi jasa atau perdagangan? Jangan sampai Anda salah memilih, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap jenis ijin usaha yang akan Anda urus.

Rekomendasi :

Syarat Dan Prosedur Pengurusan SIUJK

Syarat Pengurusan Sbu Kontraktor Terbaru

Syarat Pengurusan Sbu Kontraktor Terbaru

Berencana mengurus sbu kontraktor tapi masih bingung syarat yang diperlukan untuk pengurusannya? Jika Anda ingin tahu apa saja syarat dokumen yang diperlukan, maka Anda perlu simak informasi dari Kami. Kami menawarkan kemudahan kepada Anda dengan memberikan informasi berupa syarat bagaimana melakukan penggurusan SBU kontraktor agar lebih mudah dan untuk Anda lengkapi.

Namun sebelumnya, apakah Anda tahu tentang SBU kontraktor?

SBU atau Sertifikat Badan Usaha merupakan dokumen yang penting dan wajib dimiliki oleh setiap badan usaha. Ataupun perusahaan jasa konstruksi baik perusahaan nasional atau perusahaan dalam rangka menanam modal asing atau PMA.  Adanya dokumen SBU maka dapat digunakan sebagai sertifikat tanda bukti kualifikasi perusahaan atau badan usaha atas kompetensi dan kemampuan dari kegiatan usaha.

Untuk memperole Sertifikat Badan usaha tentunya Anda perlu mempelajari cara pengurusan SBU Kontraktor untuk mendapatkan SBU yang dibutuhkan. Anda juga perlu mencari informasi dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengurusan sbu kontraktor.

Baca : Cara Pengurusan SBU Kontraktor

Syarat Untuk Mengurus Sertifikat Badan Usaha Kontraktor

Sebelum mengetahui cara pengurusan SBU Kontraktor Anda perlu menyiapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

  1. Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir serta SK Menteri Kehakiman
  2. NPWP
  3. SKT
  4. SPPKP
  5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  6. SIUP
  7. TDP
  8. KTP & NPWP Pengurus Perusahaan
  9. Pajak Tahun Terakhir
  10. SKA/ SKT Tenaga Ahli dan dilampirkan ijazah, NPWP, KTP, dan Daftar Riwayat Hidup
  11. Pas Foto 6 Lembar ukuran 3 x 4 Penanggung Jawab Perusahaan
  12. Ijazah terakhir penanggung jawab perusahaan
  13. Daftar Riwayat Hidup penanggung jawab perusahaan

Baca : Tips Memilih Biro Pengurusan SBU

Setelah syarat pengurusan SBU selesai disiapkan lalu bagaimana cara membuat SBU kontraktor agar prosesnya lebih cepat?

Bagi Anda yang tidak pernah berurusan untuk mengurus dokumen seperti  SBU, tentu mengurus SBU adalah suatu hal yang tidak mudah. Karena pemahaman mengenai proses pembuatan SBU dan cara pengurusannya yang benar. Solusi terbaik untuk membantu Anda adalah dengan mempercayakan kepada Kami. Kami Kreasi Mandiri adalah perusahaan yang sudah sangat berpengalaman untuk membantu proses pembuatan SBU menjadi lebih cepat.

Saat ini Kami telah banyak melayani pengurusan pembuatan SBU untuk semua perusahaan, baik untuk yang di Jakarta maupun daerah lainnya. Jadi jangan tunda lagi untuk seger menghubungi nomor Kami. Hubungi Kami untuk informasi lebih lanjut.

Syarat Dan Cara Pembuatan CV Perusahaan Lebih Mudah

Syarat Dan Cara Pembuatan CV Perusahaan Lebih Mudah

Buat, bikin CV untuk perusahaan pasti Anda pernah bertanya apa sih syarat dan juga cara bikin CV perusahaan? Hal ini memang kerap menjadi kesulitan terutama bagi pengusaha baru yang hendak mendirikan perusahaan. Meskipun akan dengan mudah Anda temukan di internet. Tapi banyak pula yang tidak memberikan ulasan secara lengkap mengenai syarat yang diperlukan untuk pembuatan CV ini.

Maka dari itu, melalui tulisan ini Kami memberikan kemudahan kepada Anda yang membutuhkan informasi mengenai syarat dan cara pembuatan CV Perusahaan. Kami akan memberikan ulasan secara detail dan gambaran proses pembuatan CV Perusahaan. Tapi sebelumnya apakah Anda tahu apa itu CV?

Berbicara mengenai CV maka tidak akan jauh dari yang namanya perusahaan. CV merupakan akronim dari Commanditaire Vennootschap. Lebih detailnya, CV ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang namanya Perseroan Terbatas Atau PT. Tapi ada hal yang membedakan, secara menejemen sama tetapi dalam masalah modal awal yang digunakan sangat kecil.

Lebih jelasnya bila PT Anda harus memiliki modal paling tidak 50 juta, maka untuk pembuatan CV perusahaan tidak ada batasan minimal modal yang harus dipersiapkan. Pokoknya, kalau isnis trebut menemukan modal emudian diajukan menjadi badan usaha maka perusahaan tersebut dapat diberi Label CV.

Bagaimana Cara bikin CV Perusahaan Dan Apa Hal Yang Harus Dipersiapkan?

Untuk dapat mendirikan perusahaan dengan label CV, maka Anda perlu mempersiapkan nama untuk penyebutan perusahaan Anda. Hal ini akan mejadi tahapan awal untuk pembuatan CV Perusahaan. Namun, secara resmi Anda belum bisa dikatakan pemilik sah dari perusahaan tersebut. Anda harus memayungi perusahaan CV Anda dengan label hukum yang jelas.

Hal ini bertujuan untuk menunjukan legalitas dari bisnis yang sedang Anda jalankan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan namun nada harus memenuhi beberapa syarat guna mendapat kejelasan dari CV perusahaan yang dibangun.

Lantas apa syarat yang harus dipenuhi?

Berikut ini adalah beberapa syarat dalam pembuatan sebuah perubahan CV.

  1. Akta Pendirian

Saat pembuatan CV,d diperlukan Akta dalam pendirian sebuah CV yang bisa Anda dapatkan dengan melalui notaris. Caranya dengan datang membawa persyaratan dan mendaftarkan pembuatan akta perusahaan.

  1. Surat Domisili Usaha

Kedua, diperlukan surat domisili usaha yang bisa Anda dapatkan dari pemerintahan yang bersedia di lingkungan tempat perusahaan CV didirikan. Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen sebagai persiapan.

Lebih Lengkapnya Baca :

  1. NPWP

Nomor pokok wajib pajak atau NPWP perlu dipersiapkan, Anda bisa mendapatkannya dengan mengajukan pada kantor pajak di lingkungan perusahaan Anda. Jika sudah mendaftar maka Anda akan dapat karti wajib pajak.

  1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP)

Ketika Anda mengajukan NPWP maka anda bisa sekaligus mengajukan SP-PKP ini. Prosesnya secara bertahap setelah mendapatkan NPWP.

  1. Mendaftar Pengadilan Negeri

Terakhir Anda perlu mengajukan pendaftaran ke pengadilan negeri. Agar secara legal persiapan Anda dicatat dalam dokumen pemerintahan.

Itulah cara dan syarat bikin CV perusahaan. Jika Anda menemui kendala, Anda bisa langsung tanyakan kepada Kami.

Mengenal Jenis-Jenis SIUP Berdasarkan UUD

Mengenal Jenis-Jenis SIUP Berdasarkan UUD

SIUP atau surat ijin usaha perdagangan wajib dimiliki oleh semua badan usaha yang bergerak di kegiatan usaha perdagangan. Tapi apa saja jenis-jenis SIUP itu? Mungkin anda bertanya demikian ketika anda akan mengurusnya. Karena SIUP memang memiliki jenis yang berbeda-beda dan digolongan menjadi 3. Namun sebelum mengetahui jenis-jenis SIUP sebaiknya anda perlu ketahui terlebih dahulu tentang SIUP lebih dalam.

Buat anda Pelaku usaha atau bisnis pasti sudah familiar dengan SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Karena semua badan usaha, baik milik pribadi maupun kelompok (UD, CV, PT, Firma, Koperasi, BUMN, dan lainnya) diwajibkan memiliki SIUP sebagai bukti pengesahan dari bisnis yang dijalankan. Jika anda tak memiliki SIUP, maka usaha perdagangan anda dianggap sebagai usaha yang ilegal. Anda tidak mau hal demikian terjadi pada anda bukan?

Pengertian SIUP Menurut Undang-Undang

Didalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag 36/2007). Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP yaitu Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP.

Pads penggunaannya, SIUP tersebut digunakan sebagai surat izin perdagangan dan usaha diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pelaku usaha. Pada penggunaannya digunakan untuk bukti pengesahan bahwa suatu usaha yang sedang dijalankan adalah sah dan legal serta sudah diakui oleh pemerintah.

Perusahaan-perusahaan yang wajib memiliki SIUP adalah usaha yang dikelolaperorangan maupun firma, PT, CV, Koperasi, BUMN dan sebagainya. Karena SIUP tidak hanya untuk bisnis besar saja, namun pada usaha skala kecil pun wajib memiliki SIUP.

Jenis-Jenis SIUP Dibedakan Menjadi 4

Seperti yang telah disebutkan diatas, SIUP ini memiliki jenis berbeda-beda. SIUP itu sendiri dibedakan menjadi 3 jenis yaitu :

  1. SIUP Mikro

SIUP mikro adalah SIUP yang diberikan kepada pemilik badan usaha yang memiliki modal atau kekayaan dengan netto lebih dari Rp50 juta dan maksimal Rp 500juta.

  1. SIUP Kecil

SIUP kecil adalah SIUP yang diberikan pada pemilik badan usaha dengan kekayaan modalnya mulai dari Rp50 juta hingga maksimal Rp500 juta.

  1. SIUP Menengah

SIUP menengah adalah jenis SIUP yang diberikan kepada pemilik usaha dengan kekayaan modal antara Rp500 juta hingga maksimal Rp10 milyar.

  1. SIUP Besar

SIUP besar adalah jenis SIUP yang diberikan kepada pemilik usaha dengan kekayaan modalnya mencapai lebih dari 10 milyar.

Fungsi SIUP Bagi Pengusaha

Kepemilikan SIUP untuk perusahaan pastinya memberikan banyak manfaat dan fungsi, adapun secara umum fungsi SIUP adalah sebagai berikut:

  • Sebagai alat pengesahan sebuah usaha oleh pemerintah, dengan begitu segala kegiatan usaha dapat dilakukan sesuai dengan SIUP
  • Sebagai syarat untuk dapat mengikuti proses lelang yang diselenggarakan pemerintah
  • Perdanganan ekspor dan import dapat berjalan dengan lancar bila pengusaha telah memiliki SIUP

Manfaat Siup Bagi Pemilik Usaha

Berdasarkan pengertian SIUP seperti yang sudah dijelaskan diatas, terdapat beberapa manfaat memiliki SIUP bagi pemilik usaha antara lain:

  • Sebuah usaha akan diakui pemerintah sehingga secara penuh usaha yang dijalankan akan mendapatkan perlindungan dari hukum. Adanya perlindungan tersebut bertujuan agar usaha Anda terbebas dari penertiban liar. Jika dikemudian hari terjadi sengketa, maka SIUP dapat dijadikan sebagai pegangan legalitasnya.
  • Dengan memiliki SIUP, maka seorang pengusaha akan dimudahkan ketika melakukan peminjaman modal ke bank atau koperasi. Termasuk juga dibutuhkan saat mengikuti lelang atau tender.
  • Bagi bisnis ekspor-impor wajib memiliki SIUP
  • Dari pengertian SIUP menjelaskan legalitas usaha yang Anda jalankan, maka secara otomatis usaha tersbeut memiliki kredibilitas yang terpercaya karena diakui oleh pemerintah. Dengan kredibilitas ini maka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

Nah itulah jenis-jenis SIUP. Jika anda menemukan kesulitan dalam pengurusan SIUP segera konsultasikan kepada Kami.

Dokumen Apa Saja Yang Diperlukan Dalam Pengurusan SITU?

Dokumen Apa Saja Yang Diperlukan Dalam Pengurusan SITU?

Ketika Anda mengurus SITU atau surat ijin tempat tinggal, pasti Anda pernah bertanya apa sih dokumen yang diperlukan? Karena pastinya mengurus SITU diperlukan dokumem yang lengkap agar proses pengurusannya lebih cepat. Jika Anda mencari informasi tersebut, kali ini Kami akan membantu Anda untuk sebutkan dokumen apa saja yang diperlukan dalam pengurusan situ. Kami akan menyebutkan dokumen yang harus Anda siapkan untuk SITU.

Pentingnya Mengurus SITU

Sebelum mengetahui dokumen yang diperlukan untuk mengurus SITU, perlu Anda ketahui terlebih dahulu bahwa surat in merupakan surat yang harus dimiliki oleh pemilik usaha perorangan ataupun badan usaha. Karena surat ijin ini digunakan sebagai bukti izin dan legalitas dari usaha Anda dimana Anda mendirikannya. Dalam kepemilikannya, SITU ini memiliki dasar hukum yang sah dan valid, sehingga suatu keharusan bagi para pengusaha untuk memilikinya.

Masa Berlaku SITU

Ketika Surat ijin tempat usaha selesai dibuat dan dimiliki oleh Anda, Anda juga perlu ketahui masa berlaku dari SITU biasanya selama 3 tahun. Apabila masa berlakunya telah habis maka Anda bisa memperpanjang lagi. Persyaratannya pun kurang lebih sama selama usaha Anda tidak mengalami perubahan.

Dokumen Yang Diperlukan Untuk Pengurusan SITU

Adapun bagi Anda yang akan mengurus SITU baru berikut beberapa dokumen yang diperlukan :

  1. Fotocopy KTP, 1 (satu) lembar
  2. Pas Photo Hitam Putih, ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar
  3. Fotocopy Setifikat Tanah/Surat sewa-menyewa, 1 (satu) rangkap
  4. Fotocopy IMB, 1 (satu) lembar
  5. Akte pendirian Perusahaan 1 (satu) rangkap (bagi usaha yang berbadan hukum)
  6. Bukti lunas PBB tahun berjalan
  7. Sket lokasi (1 lembar)

Dokumen Yang Diperlukan Untuk Perpanjangan SITU

Jika SITU masa berlakunya telah habis, maka Anda wajib untuk melakukan perpanjangan. Adapun syarat dokumen yang diperlukan untuk perpanjangan SITU diantaranya :

  • Melampirkan SITU/HO yang dimiliki
  • Fotocopy KTP, 1 (satu) lembar
  • Pas Photo Hitam Putih, ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar
  • Bukti lunas PBB tahun berjalan
  • NPWP / NPWPD

Itulah dokumen yang diperlukan untuk mengurus SITU baru dan untuk perpanjangan SITU. Jika Anda masih bingung dan ingin konsultasi seputar pengurusan SITU silahkan segera konsultasikan kepada Kami. Kami siap membantu Anda kapanpun Anda menghubungi Kami.