Inilah Daftar Izin Usaha yang Dibutuhkan Perusahaan

Inilah Daftar Izin Usaha yang Dibutuhkan Perusahaan

Memiliki perusahaan berupa membutuhkan ijin usaha yang harus dipenuhi. Hal ini seperti yang diketahui, usaha yang memiliki ijin usaha pastinya memberikan manfaat tersendiri yang bisa dirasakan oleh pemiliki usaha. Daftar ijin usaha tersebut bermacam-macam yang masing-masing harus diurus secara bertahap. Ijin usaha tersebut berbeda-beda tergantung dari jenis usaha yang akan diurus. Namun secara umu, tidak terlalu banyak perbedaan.

Daftar ijin usaha tersebut berbeda hanya pada apakah usaha Anda lokal ataupun asing. Jika usaha yang Anda miliki adalah asing, maka dibutuhkan modal yang lebih besar dan ijin usaha tambahan bagi karyawan yang berwarga negara asing.

Apa Saja Ijin Usaha Yang Biasanya Diperlukan?

Nah adapun beberapa ijin usaha yang diurus untuk perusahaan meliputi :

  • Mendirikan Perusahaan (Lokal/PMDN)
  • Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
  • Akta Pendirian Perusahaan
  • Surat Keterangan Domisili Usaha
  • Nomor Pokok Wajib Pajak
  • Pengesahan Akta Pendirian oleh Dept. Hukum dan HAM
  • Mendirikan PT PMA (Penanaman Modal Asing)
  • Mendirikan Yayasan
  • Mendirikan CV
  • Pengusaha Kena Pajak (dibutuhkan bila omset usaha lebih dari Rp4.8 Miliar per tahun)
  • Izin Gangguan (HO)
  • Izin Jasa Survey (IUJS)
  • Izin Jasa Konstruksi (IUJK)
  • Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  • Izin Prinsip (IP)
  • Tanda Daftar Industri (TDI)
  • Izin Prinsip Perluasan
  • Angka Pengenal Impor
  • Nomor Identitas Kepabeanan

Dari masing-masing daftar ijin tersebut perlu Anda ketahui penggunaan izin usaha dibutuhkan tergantung dari bidang usaha dan bentuk badan usaha. Ada bidang (klasifikasi usaha) yang tidak membutuhkan perizinan lain kecuali dokumen yang standar. Apabila Anda bergerak di bidang perdagangan dan jasa, Anda hanya perlu akta pendirian perusahaan, Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor Pokok Wajib Pengusaha (NPWP), Surat Keputusan Menteri tentang Pengesahan Akta Pendirian, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Sedangkan usaha yang memiliki omset lebih dari Rp4.8 Miliar per tahun, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Masih ada usaha yang membutuhkan izin gangguan (HO) dari pemerintah setempat bagi usaha yang mengundang ketidaknyamanan atau keramaian seperti pabrik atau mini market.

Mengurus Izin Usaha Perusahaan

Untuk Anda yang memiliki usaha dan masih bingung mengenai ijin usaha apa yang perlu Anda urus, solusi terbaik adalah Anda mengkonsultasikannya kepada Kami. Kami adalah biro jasa ijin usaha yang siap membantu untuk berbagai pengurusan ijin usaha terbaik. Kami melayani untuk seluruh wilayah jabodetabek. Anda yang berdomisili di wilayah tersebut bisa menghubungi Kami untuk konsultasi lebih lanjut.

Jenis-Jenis Usaha Jasa Konstruksi Yang Perlu Anda Ketahui

Jenis-Jenis Usaha Jasa Konstruksi Yang Perlu Anda Ketahui

Apakah Anda memiliki usaha di bidang jasa konstruksi? Tahukah Anda bahwa terdapat berbagai jenis usaha jasa konstruksi yang ada di Indonesia? Lebih tepatnya adalah ada 3 jenis usaha jasa konstruksi sesuai yang tertera pada UU No. 18 Tahun 1999. Undang-undang ini berisi mengenai jasa konstruksi terdiri dari tiga jenis usaha, yaitu perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Berikut uraian ketiga jenis usaha tersebut.

Penting sekali untuk Anda mengetahui apa saja jenis ijin usaha jasa konstruksi agar dapat memudahkan Anda yang bergerak di bidang ini. Karena Anda jadi bisa mengetahui izin usaha jasa Anda termasuk kedalam klasifikasi jenis yang sesuai. Nah untuk menambah wawasan Anda, berikut adalah jenis ijin usaha jasa konstruksi :

  1. Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
  2. Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi.
  3. Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir konstruksi.

Setelah mengetahui jenis-jenis ijin usaha tersebut, maka Anda bisa mengurus ijin usaha yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah untuk di Indonesia sendiri, ada 3 jenis izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai bentuk badan usaha jasa konstruksi yang terdiri dari; IUJK Nasional, IUJK PMA dan Izin BUJKA.

Lebih lengkapnya Anda bisa perhatikan informasi lengkap berikut :

  1. IUJK Nasional

Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional atau IUJK Nasional yaitu izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kota/Kabupaten kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJK Nasional) dengan dasar hukum Peraturan Menteri No. 04/PRT/M/2011 Tentang “Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional”

  1. IUJK PMA

Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing atau IUJK PMA yaitu izin usaha yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (BUJK PMA) dengan dasar hukum Peraturan Menteri No. 03/PRT/M/2016 tentang “Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing”

  1. IZIN BUJKA

Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing atau Izin BUJKA (Foreign Construction Representative Office) yaitu izin usaha yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM) kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) “Foreign Construction Representative Office” dengan dasar hukum Peraturan Menteri No. 10/PRT/M/2014 tentang “Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing”

Bagaimana Mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi?

Berikut tahapan proses untuk mendapatkan izin usaha jasa konstruksi;

  1. Mengurus Pembuatan SKA / SKTK
  2. KTA
  3. Pendaftaran Anggota Asosiasi
  4. SBU
  5. IUJK

Jika sudah mengetahui jenis ijin usaha dan urutan bagimana mengurus ijin usaha jasa konstruksi, selanjutnya adalah Anda melakukan pengurusannya. Anda bisa mempercayakan kepada Kami Adhikari Kreasi Mandiri untuk memproses semua keperluan ijin usaha jasa konstruksi yang Anda perlukan. Anda cukup konsultasikannya kepada Kami untuk mengetahui biaya dan prosedur pengurusan IUJK lebih lengkap. Hubungi Kami sekarang juga !

Aturan Terbaru Pendirian Perusahaan dan Izin Usaha di Tahun 2019

Aturan Terbaru Pendirian Perusahaan dan Izin Usaha di Tahun 2019

Mendirikan perusahaan diperlukan ijin usaha untuk membuat perusahaan sah di mata hukum. Namun pastinya diperlukan aturan khusus agar ijin usaha tersebut dapat berlaku. Aturan pendirian perusahaan dan ijin usaha tersebut berbeda-beda setiap tahunnya. Begitu pula untuk 2019 ini, aturan pendirian perusahaan juga pastinya berbeda dengan aturan yang ada pada 2018.

Salah satu yang merevolusi sistem perizinan berusaha di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan dasar berlakunya sistem Online Single Submission (OSS). Dengan sistem ini, dalam sekitar 2 bulan pemerintah telah menerbitkan 38.835 Nomor Induk Berusaha (NIB). Prosesnya menjadi lebih cepat dibandingkan mengurus sendiri ke kantor perusahaan.

Apa saja aturan terbaru seputar pendirian perusahaan dan pengajuan izin usaha di tahun 2019?

Untuk menambah wawasan Anda, berikut adalah aturan terbaru yang berlaku mengenai pendirian perusahaan dan ijin usaha di 2019.

  1. NIB berlaku sebagai TDP, API, dan Akses Kepabeanan

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah hal baru yang diintrodusir di OSS. Pelaku usaha, baik yang dikelola secara perorangan, badan usaha, maupun badan hukum harus memiliki NIB. NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Saat ini di aturan terbaru, NIB juga berlaku sebagai TDP, API (Angka Pengenal Impor), dan Akses Kepabeanan.

Berbeda dengan proses perizinan usaha sebelumnya yang masing-masing item dokumen tersebut diajukan secara terpisah dan ke instansi yang berbeda. Maka di OSS prosesnya sudah disatukan. Lebih jauh lagi, NIB ini juga berfungsi sebagai pendaftaran BPJS. NIB yang digabung ini tentu saja akan lebih memudahkan bagi pelaku usaha.

  1. Perusahaan berbentuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan CV harus didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)

Di aturan terbaru, aturan mengenai kewajiban perusahaan berbentuk persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer (CV) didaftarkan di SABU yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Melalui Permenkumham No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata ditentukan bahwa permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan oleh pemohon kepada Menteri Hukum dan Ham melalui SABU.

Sebelumnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 KUHD yang menyatakan bahwa baik persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer akta pendiriannya harus didaftarkan di pengadilan negeri setempat. Untuk badan usaha yang sudah berdiri sebelum dikeluarkannya Permekumham No. 17 Tahun 2018, pemerintah masih memberikan kelonggaran. Dalam aturan peralihannya disebutkan bahwa  persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer yang telah terdaftar di pengadilan negeri. Yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya aturan ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Artinya, mulai 2 Agustus 2019 nanti, persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer yang sudah didaftarkan di pengadilan negeri wajib didaftarkan di sistem Kemenkumham (SABU).

  1. Perlindungan Nama untuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan CV

Aturan penamaan perusahaan berbentuk persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer adalah implikasi dari keharusan mendaftarkan perusahaan berbentuk badan usaha tersebut SABU. Berdasarkan ketentuan di Permenkumham No. 17 Tahun 2018, bila sebuah persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer sudah didaftarkan di SABU, maka nama tersebut tidak dapat lagi digunakan oleh persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer yang akan didirikan

Sedangkan pada sebelumnya, salah satu perbedaan proses dan syarat mendirikan PT dengan proses dan syarat mendirikan persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer adalah pemilihan nama. Karena PT statusnya badan hukum, maka nama yang sudah digunakan oleh sebuah PT, otomatis akan ditolak pemakaiannnya bila ada PT lain yang mengajukan nama yang sama. Tapi sebelum berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018, hal tersebut tidak berlaku untuk persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer.

  1. Pengurusan Izin Usaha Dilakukan Melalui OSS

Sebuah perusahaan berbentuk PT untuk bisa melakukan kegiatan usaha perdagangan misalnya. Proses yang berjalan sebelum adanya OSS adalah dengan menyelesaikan proses pendiriannya mulai dari akta dan SK Kemenkumham. Selanjutnya mengurus dokumen legalitas dan perizinan usaha di tempat yang berbeda. Misalnya SKDP diurus di kelurahan, NPWP perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, SIUP dan TDP di kantor kecamatan atau walikota.

Dengan adanya OSS sebagai aturan terbaru pendirian perusahaan dan izin usaha, setelah proses pendirian perusahaan berbentuk PT selesai maka proses pengajuan izin usaha dilakukan secara terintegrasi melalui portal OSS. Ditambah lagi, platform OSS ini sudah terhubung dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Jadi, pada saat pengisian informasi di OSS, data-data yang terkait dengan pendirian PT yang ada di AHU bisa ditarik ke portal OSS.

Dari aturan tersebut, maka perlu dipahami aturan tersebut berbeda dengan aturan yang berlaku sebelumnya. Anda perlu memahami secara detail. Namun jika Anda kesulitan untuk mengurus ijin usaha, dan belum memahami mengenai aturan terbaru pendirian perusahaan ijin usaha Kami siap bantu. Kami Biro jasa ijin usaha siap bantu Anda untuk menyelesaikan pengurusan berbagai ijin usaha yang Anda perlukan untuk sah di mata hukum. Hubungi Kami sekarang juga !

4 Manfaat Perusahaan Memiliki Ijin Usaha Yang Sah Dan Resmi

4 Manfaat Perusahaan Memiliki Ijin Usaha Yang Sah Dan Resmi

Memiliki perusahaan memang tidak hanya soal modal atau apa yang hendak dipasarkan. Namun lebih dari itu, pemilik usaha harus memikirkan bagaimana mengelola usaha tersebut termasuk dengan mengurus ijin usaha yang diperlukan untuk usaha. Salah satunya adalah pengurusan SIUP atau surat ijin usaha perdagangan yang diperlukan pada saat mengurus usaha. Maka dalam hal ini bagi Anda yang memiliki usaha, ada baiknya untuk Anda mengurus ijin usaha yang Anda perlukan.

Memang tidak semua pemilik usaha berkeinginan untuk segera mengurus izin usaha, ada banyak alasan mengapa orang tidak mau mengurusnya. Seperti usaha yang dirasa belum cukup besar atau takut ditagih pihak pajak dan alasan lainnya. Namun taukah Anda bahwa memiliki ijin usaha ternyata memberikan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh pemilik perusahaan tersebut. Terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk menambah wawasan Anda, Kami akan menjelaskan kepada Anda definisi mengenai usaha yang masuk dalam UKM atau UMKMK.

Definisi Usaha Kecil Dan Usaha Menengah

Mungkin Anda seringkali mendengar tentang singkatan UKM yang sekarang menjadi UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi). Singkatan ini untuk mewakili berbagai jenis usaha sesuai dengan seberapa besar aset dan omzetnya. Pengkategorian jenis usaha ini juga nantinya bertujuan untuk mempermudah pencatatan statistic pemerintah, terkait usaha dan pekreditan. Adapun perbedaan dari masing-masing kategori usaha adalah sebagai berikut:

  1. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha yang memiliki aset Rp 50 juta atau kurang, dengan omzet Rp 300 juta atau kurang. Kemudian usaha mikro ini adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan perorangan.

  1. Usaha Kecil

Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, dengan omzet antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar.

Usaha kecil juga merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan cabang atau anak perusahaan.

  1. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha yang memiliki aset antara RP 500 juta sampai Rp 10 miliar, dengan omzet antara Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar.

Sebagaimana usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha menengah bukanlah anak perusahaan atau cabang dari perusahaan lain. Melainkan usaha yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.

Manfaat Memiliki Perizinan Usaha Bagi Pengusaha

Setelah mengetahui definisi dari usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu Anda ketahui juga mengenai manfaat memiliki perizinan usaha bagi perusahaan.

Apa Saja Manfaat Memiliki Ijin Usaha Untuk Perusahaan?

  1. Mendapat Perlindungan Hukum

Memiliki ijin usaha yang sah dan resmi pastinya dapat memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan. Izin yang sah ini bisa memberikan perlindungan jika sewaktu-waktu pemilik usaha menghadapi sengketa hukum dengkan pihak lain. Pihak yang berwajib pasti akan meminta izin usaha sebagai bukti legalitas.

  1. Mendapatkan Kredit Usaha

Saat usaha sudah berjalan, Anda mungkin akan membutuhkan tambahan modal. Pihak pemerintah sebenarnya telah menyiapkan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah melalui bank swasta dan pemerintah. Untuk mendapatkan kredit usaha ini, Anda harus memiliki SIUP. SIUP digunakan sebagai bukti bahwa usaha yang dijalankan sah dan tidak melanggar hukum. Sehingga pihak bank akan lebih percaya saat memberikan kredit.

  1. Pengembangan Usaha

Pasti Anda pernah mendengar program pameran UMKM yang diadakan pemerintah pusat maupun daerah. Program ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mengenal dan membeli produk-produk lokal buatan UMKM. Jika Anda ingin dapat berpartisipasi dalam program-program tersebut, Anda harus memiliki izin usaha yang sah berupa SIUP. Begitu pula, jika usaha Anda menawarkan jasa yang ditawarkan untuk perusahaan lain, maka kepemilikian SIUP adalah hal yang wajib. Adanya SIUP ini merupakan syarat sebuah usaha bisa ikut dalam penawaran proyek.

  1. Membangun Kepercayaan Publik

Kepemilikan izin usaha yang sah, Anda dapat membangun kepercayaan berbagai pihak terhadap usaha yang Anda jalankan. Hal ini karena dalam bentuk kerjasama antar pemilik usaha, kepercayaan pemberi modal, kredit, bahkan konsumen akan meningkat jika usaha yang Anda jalankan sah. Kepercayaan publik ini juga penting jika Anda ingin usaha ini kelak makin dikenal masyarakat lebih luas dan memasuki pasar eksport.

Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengurusan ijin usaha begitu penting karena memberikan banyak manfaat yang dirasakan secara langsung oleh pemilik usaha.

Cara Mengurus Ijin Usaha Dengan Mudah

Jika sudah mengetahui hal tersebut, maka tidak boleh ditunda lagi, Anda harus mengurus ijin usaha yang Anda perlukan untuk perusahaan Anda. Untuk pengurusannya, Anda yang sibuk dengan pekerjaan Anda dan tidak bisa mengurus sendiri ijin usaha yang Anda perlukan Anda bisa mempercayakannya kepada Kami Adhikari Kreasi Mandiri. Kami siap bantu Anda untuk mengurus ijin usaha yang Anda perlukan. Konsultasikan pada Kami sekarang juga !

Panduan Lengkap Untuk Pembuatan SIUP

Panduan Lengkap Untuk Pembuatan SIUP

Anda akan mengurus pembuatan SIUP tapi belum tahu apa saja dokumen yang diperlukan dan bagaimana prosedur pengurusannya? Tentu saja sebagai pemula yang baru pertama kali mengurus SIUP, memerlukan panduan lengkap agar proses pengurusannya menjadi lebih cepat dan tidak menemukan masalah bukan? Jika demikian maka Anda harus baca informasi ini. Karena Kami akan berbagi informasi kepada Anda bagaimana mengurus SIUP lebih cepat dan lebih mudah.

Namun sebelum Anda mengetahui bagaimana pembuatan SIUP yang akan Anda urus, apakah Anda sudah tahu apa itu SIUP?

SIUP adalah singkatan dari Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP ini dikeluarkan oleh kementerian perdagangan. Yang wajib memiliki SIUP adalah setiap badan koperasi, persekutuan, perusahaan maupun perusahaan perseorangan. Pengurusan SIUP bisa diurus sesuai dengan dimana perusahaan didirikan.

Pentingnya Sebuah Perusahaan Memiliki SIUP

IZIN SIUP KECIL MENENGAH dan BESARMengurus SIUP adalah salah satu upaya untuk perusahaan mendapatkan ijin dari pemerintah. Memiliki SIUP adalah stepping stone supaya ada legalitas dari usaha Anda. Jadi, semisal terjadi penggusuran, atau konflik tanah, Anda punya landasan hukum yang kuat. Sebagai wirausaha, memenuhi kewajiban ini tidak hanya semata-mata untuk data negara tapi juga bermanfaat untuk diri sendiri. Memiliki SIUP artinya mendapat pengakuan dari pemerintah – sekecil apapun UKM yang Anda kembangkan.

4 Jenis Siup Berdasarkan Skala Usaha

Sebelum membahas bagaimana cara mengurus SIUP perlu Anda ketahui terlebih dahulu jenis SIUP. Berikut adalah jenis-jenis SIUP :

  1. SIUP Mikro

Skalah mikro adalah skalah usaha yang terkecil dan diberikan untuk perusahaan yang modal dan kekayaan netto-nya tidak lebih dari 50 juta.

  1. SIUP Kecil

Bagi Anda yang memiliki modal dan kekayaan netto 50 juta sampai 500 juta, berarti perizinan usahanya masuk di jenis pertama.

  1. SIUP Menengah

Surat izin usaha tingkat menengah wajib bagi perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan netto 500 juta sampai 10 M.

  1. SIUP Besar

Perizinan usaha skalah besar adalah untuk perusahaan yang modal kekayaan netto-nya lebih dari 10 M. Bagi pengusaha ekspor impor, keberadaan surat izin usaha sangat membantu proses pengiriman barang dari dan ke luar negeri.

*Perlu diingat bahwa jumlah modal dan kekayaan netto ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, ya!

Prosedur Pengurusan SIUP

Untuk melakukan pembuatan SIUP Anda bisa lakukan beberapa hal berikut :

  1. Ambil Formulir SIUP di Kantor Dinas Perdagangan

Pertama-tama, Anda harus mengambil form pendaftaran SIUP. Mengisinya dan membubuhi materai serta tanda tangan. Kemudian jangan lupa untuk memfotokopi formulir tersebut sebanyak dua rangkap.

Biasanya saya selalu memfotokopi dokumen lebih banyak dari yang diminta supaya berjaga-jaga. Mungkin Anda juga bisa menerapkan hal serupa untuk form SIUP ini.

  1. Ajukan Permohonan ke Kantor Dinas Perdagangan

Saat mengajukan formulir permohonan membuat perizinan usaha, pastikan kelengkapan dokumen berikut ini sebelum menyerahkan ke petugas.

  1. Membayar Biaya Permohonan SIUP

Siapkan juga biaya pembuatan SIUP karena di tiap-tiap daerah memiliki tariff yang berbeda. Ada baiknya menanyakan dahulu kepada petugas.

  1. Pengambilan SIUP

Lama proses membuat perizinan usaha bisa memakan waktu hingga dua minggu dan biasanya pihak petugas akan menghubungi Anda jika surat izin sudah bisa diambil di kantor.

Bergantung dari bentuk badan usaha yang dimiliki, saya sudah membagi persyaratan berdasarkan jenisnya.

Jadi formulir pendaftaran SIUP yang Anda isi dan tanda tangani, harus disertai dengan dokumen-dokumen lain sesuai bentuk badan usahanya.

Kelengkapan Dokumen Berdasarkan Badan Usahanya :

  1. Perseroan Terbatas (PT)
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan atau pemegang sahamnya
  • Fotokopi NPWP
  • Surat Keterangan Domisili atau SITU
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK) jika penanggung jawabnya seorang perempuan
  • Fotokopi Akta Pendirian PT yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
  • Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM
  • Surat Izin Gangguan (HO)
  • Izin Prinsip
  • Pas foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
  • Materai Rp6.000
  • Izin teknis dari instansi terkait jika diminta*
  • Neraca perusahaan

*Izin terkait ini bisa bermacam-macam bentuknya. Misal, bisnis Anda akan menghasilkan limbah, otomatis perlu memiliki surat izin AMDAL yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah setempat.

  1. Koperasi
  • Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Koperasi
  • Fotokopi NPWP
  • Daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas
  • Fotokopi SITU dari Pemerintah Daerah (Pemda)Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan instansi berwenang
  • Materai senilai Rp6.000
  • Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
  • Izin teknis dari instansi terkait jika diminta
  • Neraca koperasi
  1. Perusahaan Perseorangan
  • Fotokopi NPWP
  • Surat keterangan domisili atau SITU
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemegang saham perusahaan
  • Neraca perusahaan
  • Materai senilai Rp6.000
  • 2 lembar Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm
  • Izin teknis dari instansi terkait jika diminta
  1. Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk)
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan
  • Fotokopi SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka
  • Fotokopi Akta Notaris Pendirian dan Perubahan perusahaan dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka (diterbitkan oleh Departemen Hukum dan HAM)
  • Surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka
  • Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir
  • 2 lembar foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm

Bagaimana? Sangat mudah untuk dipahami bukan? Jika Anda masih merasa kesulitan, atau tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan pengurusan SIUP sendiri percayakan saja pada Kami. Kami akan membantu Anda untuk mengurus keperluan pembuatan SIUP dengan proses cepat dan mudah. Anda cukup konsultasikan pada Kami untuk informasi lebih lanjut mengenai SIUP.

Langkah Dan Cara Mengurus IMB Paling Mudah

Langkah Dan Cara Mengurus IMB Paling Mudah

Kepemilikan IMB untuk pemilik bangunan adalah suatu kewajiban. Karena memiliki IMB maka secara legal Anda diakui memiliki bangunan tersebut. Meskipun pada pengurusannya terkenal sulit dan bahkan harus memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengurusnya sendiri, namun dengan memiliki IMB maka akan memberikan kenyamanan. Sehingga penting sekali bagi Anda yang memiliki bangunan baru untuk mengurus IMB atau ijin mendirikan bangunan di pemerintah setempat.

Bagi Anda yang mungkin saat ini belum memiliki IMB, perlu Anda ketahui bahwa tidak memiliki IMB maka terdapat sanksi yang akan dikenakan kepada Anda. karena pada dasarnya memiliki IMB pastinya memberikan manfaat. Sehingga jika tidak memilikinya, maka sanksi pastinya akan dikenakan kepada Anda.

Sanksi Bangunan yang Tidak Punya IMB

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnnya, tidak memiliki IMB maka akan memberikan sanksi kepad pemilik bangunan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 39 tentang Bangunan Gedung. Sanksi yang diterapkan berupa pembongkaran apabila bangunan memiliki ciri-ciri berikut :

  • Tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki
  • Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan atau lingkungannya
  • Tidak memiliki izin mendirikan bangunan

Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud, pemilik bangunan juga akan dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. Hal ini seperti yang merujuk pada pasal 7 ayat 1 yang berisi :

  • Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
  • Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.
  • Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
  • Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.

Bangunan gedung yang dimaksud di sini memiliki fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.

Apa itu IMB? Dan Apa Manfaat Memiliki IMB?

Jasa Pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Jakarta TerpercayaIzin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Jika Anda memiliki IMB sebagai pemiliki bangunan, Anda secara tidak langsung akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

  1. Memberikan perlindungan hukum dan memudahkan mendapat kepastian
  2. Memudahkan untuk menaikkan harga bangunan di kemudian hari
  3. Bisa menjadi jaminan untuk meminjam uang

Cara Pengurusan IMB Paling Mudah

Bagi Anda yang memiliki bangunan dan saat ini akan berencana untuk mengurus IMB, maka Anda bisa ketahui cara pengurusan IMB. Dengan mengetahui cara pengurusannya, maka IMB juga akan cepat diperoleh. Adapun cara mengurus IMB bisa dilakukan dengan mendatangi langsung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang ada di kantor walikota sesuai domisili.

Syarat Mengurus IMB

Untuk dapat mengurus IMB, hal yang perlu Anda ketahui bahwa Anda harus memenuhi syarat yang diajukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah luas tanah kurang dari 1.000m2, kondisi tanah tidak harus kosong, dan jumlah lantai maksimal 3 lantai.

Berikut syarat untuk mengurus IMB:

  1. Identitas pemohon/penangung jawab
  2. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (Fotokopi)
  3. WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)
  4. Bukti kepemilikan tanah
  5. Sertifikat tanah; Fotokopi Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Pakai/Sertifikat Hak Pengelolaan, (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website http://ptsp.atrbpn.go.id disertai lampiran gambar situasi lahan yang utuh dan jelas, apabila terdapat perbedaan antara nama pemohon dengan yang tertera pada sertifikat tanah maka dilampirkan AJB (maksimal 2 kali pergantian kepemilikan), atau akta perjanjian kerjasama notarial atau sejenisnya.
  6. Bila kepemilikan tanah berupa surat girik harus dilengkapi dengan peta ukur untuk menunjukkan letak dan ukuran kavling, dan hanya dapat dipergunakan pada permohonan bangunan gedung rumah tinggal. Selain itu harus melampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon diketahui oleh lurah setempat (untuk penguasaan fisik tanah harus di tahun yang sama).
  7. Surat kavling dari Pemerintah Daerah melalui Walikota atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur dan diketahui oleh instansi yang berwenang, dan harus melampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon diketahui oleh lurah setempat.
  8. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut.
  9. Rekomendasi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat.
  10. Jika terdapat perbedaan identitas/alamat antara permohonan dengan bukti kepemilikan tanah, maka di lengkapi dengan surat keterangan lurah.
  11. Jika nama yang tertera pada bukti kepemilikan tanah sudah meninggal dunia, maka diperlukan surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui lurah dan camat.
  12. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  • Sertakan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir sebelum jatuh tempo
  • Dalam bentuk fotokopi.

Gambar arsitektur untuk bangunan rumah tinggal:

  • Dicetak sebanyak 3 set dengan ukuran kertas minimal A3
  • Dilampirkan dengan CD yang berisi softcopy gambar arsitektur
  • Terdiri atas gambar situasi, denah, tampak dua arah, potongan dua arah, detail sumur resapan air hujan (SRAH), pagar, instalasi pengolahan air limbah
  • Diberi kop gambar (bertandatangan pemohon, tertulis nama pemohon, lokasi, jenis bangunan, judul
  • Gambar, skala 1:100 / 1:200, tanda tangan Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)

Dengan mengetahui syarat tersebut, dan Anda dapat memenuhinya maka IMB juga akan cepat Anda miliki. Namun jika Anda memiliki keterbatasan waktu untuk dapat mengurus IMB sendiri, Anda bisa tanyakan langsung kepada Kami biro jasa Imb. Kami akan membantu Anda bagaimana mengurus IMB dengan benar dan juga siap membantu pengurusan IMB jika Anda memerlukannya. Hubungi Kami sekarang juga !

Cara Pengurusan Nomor Induk Kepabeanan Dan Syarat Pengurusannya

Cara Pengurusan Nomor Induk Kepabeanan Dan Syarat Pengurusannya

Bagi pengusaha eksport dan import tentu saja sudah tidak asing denga istilah NIK atau nomor induk kepabeanan yang dimiliki oleh perusahaan bea cukai. Nomor ini adalah nomor identitas yang bersifat pribadi atau juga perusahaan. Nomor induk kepabeanan ini digunakan untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.

Siapa yang harus memiliki Nomor induk kepabeanan?

Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan pengguna jasa kepabeanan dan cukai (importir, eksportir, ppjk, pengusaha barang kena cukai, Pengangkut, pengusaha kawasan berikat dan sejenisnya) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas kepabeanan.

Bagi pengusaha yang bergerak di bidang eksport dan import, memiliki NIK adalah penting dilakukan. Karena nomor ini akan menjadi nomor yang digunakan untuk memperlancar kegiatan import agar lebih lancar. Bagi Anda yang akan mengurus NIK ini, Anda bisa mengurusnya sendiri dengan mendatangi langsung kantor pengurusan NIK. Cara mudah pengurusannya adalah dengan mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk mengurus NIK.

Peraturan Pengurusan NIK

Kewajiban untuk mengurus NIK perusahaan telah diatur resmi oleh undang-undang tentang kepabeanan. Yaitu ada di :

  • UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanan
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di KPBPB.

Syarat Pengurusan NIK

Adapun untuk syarat pengurusan NIK yang harus Anda persiapkan meliputi :

  1. Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahaan kehakiman (SK Kehakiman) (Fotokopi)
  2. Semua Akte Perubahan dan termasuk pengesahaan kehakiman (SK Kehakiman) jika ada. (Fotokopi)
  3. Domisili Perusahaan yg masih berlaku. (Fotokopi)
  4. Warna Kartu NPWP Perusahaan dan Lembar SKT (Surat Keterangan Terdaftar) (Fotokopi)
  5. Warna SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) jika ada. (Fotokopi)
  6. Warna SIUP PT Lokal atau Pendaftaran BKPM/Izin Prinsip/IUT Perusahaan PMA. (Fotokopi)
  7. Warna TDP Perusahaan. (Fotokopi)
  8. API-U/P Warna (Angka Pengenal Importir) – Bolak Balik (Fotokopi)
  9. Salah satu jenis barang yang akan di Export atau di Import
  10. NIK Beacukai lama atau SRP Lama (Apabila Perubahan) (Fotokopi)
  11. Warna KTP dan NPWP Direksi (Pengurus Perusahaan yg ada di Akte Terakhir) direktur dan komisaris (Fotokopi)
  12. Warna KTP dan NPWP Kuasa Direksi (Penanda Tangan API). (Fotokopi)
  13. Refrensi Bank atau Rekening Giro satu bulan terakhir. (Fotokopi)

Itulah beberapa syarat yang harus Anda penuhi ketika Anda akan mengurus NIK. Anda bisa memenuhi dokumen tersebut untuk dapat mengurus NIK lebih cepat.

Pengurusan NIK

Dengan Anda mempersiapkan berbagai dokumen tersebut maka Anda bisa mendatangi langsung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas kepabeanan. Namun pastinya Anda perlu mempersiapkan waktu, biaya dan tenaga untuk mengurus NIK.

Apabila Anda tidak memiliki waktu untuk mengurusnya sendiri, solusi terbaik adalah dengan mempercayakannya kepada Kami Adhikari Kreasi Mandiri. Kami adalah biro jasa ijin usaha yang akan membantu Anda untuk mengurus nomor induk kepabeanan secara resmi dan cepat. Anda cukup menghubungi admin Kami untuk mengkonsultasikannya kepada tim kam.

Cara Mengurus API (Angka Pengenal Importir) Dengan Mudah Dan Cepat

Cara Mengurus API (Angka Pengenal Importir) Dengan Mudah Dan Cepat

Mengurus API (Angka pengenal Import) adalah hal yang wajib terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang import barang. Hal ini bertujuan agar import bisa dilakukan secara legal. Pengurusannya sendiri bisa dilakukan di masing-masing kota domisili perusahaan, karena untuk saat ini sifatnya tida terpusat. Anda yang akan mengurus API bisa mengurusnya sendiri jika Anda memiliki waktu yang lebih banyak untuk pengurusannya.

Syarat dan Cara Pengurusan API

Bagi Anda yang berencana untuk mengurus API sendiri, Anda bisa mempersiapkan berbagai dokumen sebagai syarat untuk pengurusan API. Namun untuk Anda yang belum memilikinya Anda bisa perhatikan beberapa syarat berikut :

  1. Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000.
  2. Indentitas Penangung Jawab/Pemohon : WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fotokopi) dan NPWP Penanggung Jawab (Fotokopi); WNA : IMTA dan Paspor yang masih berlaku.
  3. Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP penerima dan pemberi kuasa apabila dikuasakan.
  4. Izin Usaha Industri (IUI), jika memohon untuk API-P (Produsen)
  5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  6. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  8. Referensi dari Bank Devisa, jika memohon untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U) (Asli)
  9. Bukti Kepemilikan Tempat Usaha (Fotokopi sertifikat)
  10. Pas Photo Penanggung Jawab Perusahaan latar belakang merah (ukuran 3×4 cm sebanyak 2 buah)
  11. Foto perusahaan (Tampak Plang, Tampak Depan, Tampak Dalam).
  12. Formulir isian API U atau API P yang ditandatangani oleh Direktur diatas materai serta distempel perusahaan.

Setelah semua dokumen  tersebut terpenuhi, selanjutnya Anda sudah bisa melakukan pengurusannya.

Berapa Biaya Pengurusan API?

Mengurus sendiri API secara resmi dengan mendatangi langsung kantor pembuatan API, tidak dikenakan biay berapapun. Anda cukup dengan membawa berkas dokumen yang diperlukan dengan mendatangi langsung kantor pengurusan API. Mengurus sendiri API adalah solusi terbaik untuk Anda dalam menghemat budget. Tapi bagaimana jika tidak memiliki banyak waktu untuk pengurusannya sendiri?

Jika Anda tidak memiliki banyak waktu solusinya adalah dengan menggunakan layanan dari biro jasa ijin usaha. Biro jasa akan membantu untuk mengurus API secara cepat dan mudah. Namun pastinya mengurus API dengan biro jasa diperlukan budget untuk menggunakan jasa tersebut. Biayanya tergantung dari jenis API yang diurus dan juga lokasi pengurusannya.

Untuk Anda yang ingin mengurus API melalui biro jasa, Anda bisa menghubungi Kami Adhikari Kreasi Mandiri. Kami yang dibantu dengan tim tenaga ahli berpengalaman akan membantu Anda untuk mengurus API dengan cepat dan biaya termurah. Jadi Anda bisa dengan menghubungi Kami untuk pengurusan API tanpa perlu mengurus sendiri.

Biro Jasa Ijin Usaha Kebon Jeruk Jakarta Barat

Biro Jasa Ijin Usaha Kebon Jeruk Jakarta Barat

Kabar baik untuk Anda warga kebon jeruk, Anda yang kesulitan mencari biro jasa ijin usaha yang terbaik kini bisa percayakan pada Kami. Kami adhikari kreasi mandiri adalah solusi terbaik untuk Anda untuk mengurus segala ijin usaha yang Anda perlukan baik untuk ijin usaha pribadi ataupun ijin usaha personal. Dengan menggunakan layanan Kami, ijin usaha dapat Kami bantu dengan pelayanan resmi, cepat dan terbaik untuk Anda.

Hadirnya layanan Kami tentu saja untuk memberikan kemudahan terutama Anda yang sibuk dengan berbagai aktivitas Anda. Atau Anda yang tidak bisa mengurus sendiri karena belum pernah sama sekali mengurus ijin usaha sendiri. Kini Anda tidak perlu bingung lagi untuk menyelesaikan urusan ijin usaha Anda yang Anda perlukan. Pengurusan ijin usaha yang memerlukan waktu cukup lama, masalah tersebut tidak akan lagi Anda hadapi. Karena ada Kami yang siap membantu pengurusannya dengan cepat.

Dengan layanan jasa Kami, tim Kami yang professional akan menjamin pengurusan ijin usaha menjadi lebih cepat. Baik untuk perijinan personal ataupun ataupun perijinan perusahaan yang Anda perlukan tentu saja akan lebih hemat waktu, hemat tenaga untuk Anda. Adapun ijin usaha yang dapat Kami bantu untuk pengurusannya meliputi SBU, SIUJK, SIUP, PT, CV, SKA, SKT, SMK3, dan lain-lain.

Melakukan pengurusan ijin usaha apalagi di wilayah kebon jeruk menggunakan biro jasa selain akan mempercepat proses pengurusannya, juga pastinya ijin usaha yang diurus adalah resmi. Karena biro ijin usaha hanya akan membuat ijin usaha di lembaga yang berwenang dengan mendatangi langsung kantor pengurusan ijin usaha tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

Selain itu, bagi Anda yang menemui kesulitan ketika mengurus berbagai dokumen yang diperlukan untuk ijin usaha, Kami juga siap bantu mengurusnya. Sehingga segala keperluan dokumen ijin usaha bisa Kami bantu dengan cepat dan sesuai prosedur. Untuk itu, jangan ragukan lagi jika Anda ingin mengurus ijin usaha dan ingin proses yang cepat, kini ada Kami yang siap menjadi solusi terbaik untuk Anda. Hubungi Kami untuk informasi lebih lanjut.

Biro Jasa Ijin Usaha Clincing Jakarta Utara

Biro Jasa Ijin Usaha Clincing Jakarta Utara

Apakah Anda berlokasi di wilayah clincing Jakarta utara?  Tentu saja Anda mencari perusahaan yang dapat melayani pembuatan ijin usaha dengan pelayanan yang terbaik bukan? Untuk itu, Kami CV.Adhikari Kreasi Mandiri hadir untuk memberikan pelayanan jasa ijin usaha kepada Anda. Anda bisa mempercayakan kepada Kami untuk pembuatan ijin usaha apapun yang Anda perlukan baik untuk ijin usaha personal ataupun ijin usaha perusahaan. Apabila Anda memerlukan layanan Kami, hubungi Kami sekarang !

Terutama untuk Anda yang sibuk dengan aktivitas Anda yang belum memiliki ijin usaha karena tidak bisa mengurus sendiri. Lalu berencana untuk menggunakan layanan biro jasa dan mencari layanan yang professional dan berpengalaman. Anda kini bisa menyerahkan urusan Anda kepada Kami ahlinya pengurusan ijin usaha terbaik di wilayah jabodetabek. Salah satunya untuk wilayah clincing Jakarta utara.

Menggunakan layanan jasa Kami adalah untuk memudahkan Anda yang berdomisili di wilayah tersebut. Hal ini seperti yang diketahui bahwa mengurus sendiri keperluan ijin usaha tidaklah mudah. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengurus ijin usaha sendiri. Apalagi jika Anda belum pernah mengurus ijin usaha sendiri dan belum mengetahui prosedur pengurusan ijin usaha yang terbaru. Disini, Kami hadir memberikan solusi terhadap masalah Anda.

Berbagai pengurusan ijin usaha dapat Kami bantu pengurusannya dengan pelayanan yang terbaik untuk Anda. mulai dari ijin SBU, SIUJK, SIUP, PT, CV, SKA, SKT, SMK3, dan lain-lain. jika Anda memerlukannya, Anda bisa mengkonsultasikannya terlebih dahulu pada Kami untuk mengetahui syarat dan prosedur pengurusan lain yang Anda perlukan.

Cara mudah untuk mengkonsultasikannya kepada Kami adalah dengan menghubungi nomor Kami. Kami siap memberikan layanan konsultasi secara gratis untuk Anda dan Kami siap datang langsung ke alamat Anda untu survei langsung ke alamat Kami. Jadi untuk Anda yang membutuhkan layanan pengurusan ijin usaha di wilayah clincing percayakan saja pada Kami. Kami siap memberikan layanan ijin usaha hingga tuntas kapanpun Anda menghubungi Kami. Hubungi Kami sekarang juga!