Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, setiap pengusaha Indonesia didorong untuk bergabung dalam satu wadah organisasi yang kuat guna meningkatkan pembinaan profesi.

Bagi para pelaku usaha di Indonesia, bergabung dalam wadah organisasi pengusaha nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi bisnis.

Memahami manfaat sertifikat Kadin secara mendalam akan membantu Anda menyadari bahwa dokumen ini bukan sekadar tanda keanggotaan, melainkan kunci pembuka berbagai akses eksklusif yang mendukung pertumbuhan perusahaan.

Tanpa legalitas yang diakui oleh Kamar Dagang dan Industri, perusahaan mungkin akan kehilangan banyak kesempatan besar dalam kancah nasional maupun global.

Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk segera melengkapi perizinan ini guna memastikan operasional usaha berjalan lebih dinamis. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai keuntungan yang bisa Anda dapatkan.

Manfaat Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kadin, Pahami Ini!

Kepemilikan sertifikat ini memberikan pengaruh signifikan terhadap bagaimana perusahaan Anda dipandang oleh mitra bisnis dan instansi pemerintah. Kami telah merangkum tujuh poin utama yang menjelaskan mengapa dokumen ini sangat berharga bagi kemajuan usaha Anda.

1. Pemenuhan Prasyarat Tender

Sertifikat Badan Usaha (SBU Kadin) merupakan syarat mutlak bagi perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam berbagai proses tender pengadaan barang dan jasa.

Hal ini berlaku baik di lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun proyek-proyek besar lainnya. Tanpa dokumen yang valid dan sesuai kualifikasi, perusahaan secara otomatis akan terdiskualifikasi dari peluang bisnis ini.

Sertifikat tersebut berfungsi sebagai bukti formal bahwa perusahaan Anda memenuhi standar administratif dan teknis yang ditetapkan, sehingga membuka akses ke pasar pengadaan publik yang menguntungkan.

2. Penegasan Standar Kualitas, Kompetensi, dan Kapasitas

Selain itu, memiliki sertifikat ini juga menegaskan bahwa perusahaan telah melalui proses verifikasi yang ketat dan memenuhi standar kualitas serta kapasitas yang dipersyaratkan oleh industri.

Proses ini mencakup evaluasi mendalam terhadap aspek manajerial, teknis, dan keuangan. Dengan demikian, dokumen ini menjadi penanda kredibilitas yang kuat, memberikan keyakinan kepada klien bahwa perusahaan Anda mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.

Apakah Anda ingin perusahaan Anda dipandang sebagai mitra yang minim risiko oleh para kolaborator?

3. Peningkatan Daya Saing di Sektor Swasta dan BUMN

Di pasar yang kompetitif, keanggotaan Kadin memberikan keunggulan komparatif yang nyata.

Banyak perusahaan swasta besar menjadikannya sebagai salah satu kriteria utama dalam menyeleksi mitra atau subkontraktor.

Hal ini menunjukkan keseriusan dan profesionalisme Anda dalam menjalankan bisnis, membuatnya lebih menonjol dibandingkan pesaing yang tidak tersertifikasi.

Oleh karena itu, peningkatan daya saing ini membuka pintu lebih lebar untuk menjalin kemitraan strategis dan mengamankan kontrak bernilai tinggi di berbagai sektor industri.

4. Akses Jaringan Internasional dan Misi Dagang

Kadin Indonesia merupakan bagian dari jaringan kamar dagang internasional, yang memberikan anggotanya akses unik ke pasar global.

Sertifikat ini memfasilitasi perusahaan untuk mengikuti misi dagang internasional, pameran dagang, dan forum bisnis lintas negara.

Selain itu, keanggotaan ini mempermudah proses administratif seperti legalisasi dokumen ekspor-impor (Certificate of Origin) hingga rekomendasi visa bisnis. Ini adalah langkah awal yang vital bagi perusahaan yang ingin memperluas jangkauan bisnisnya ke luar negeri.

5. Mengoptimalkan Kualifikasi Melalui Pengembangan Kapasitas

Kadin secara aktif menyelenggarakan berbagai program pelatihan, seminar, dan lokakarya yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi anggotanya.

Melalui inisiatif ini, perusahaan dapat mengoptimalkan kualifikasi mereka saat ini atau meningkatkan level ke jenjang yang lebih tinggi.

Pengembangan kapasitas yang berkelanjutan memastikan perusahaan tetap relevan dengan tuntutan pasar dan kemajuan teknologi, sehingga kinerja bisnis dapat terus ditingkatkan secara konsisten sesuai tuntutan zaman.

Baca juga: Urus Sertifikat Kadin Lebih Mudah dengan Layanan Ini!

6. Kemudahan Operasional Bisnis & Perdagangan Internasional

Selain manfaat tender, sertifikat ini memberikan kemudahan dalam berbagai aspek operasional harian. Ini termasuk dukungan dalam proses perizinan dan bantuan navigasi birokrasi perdagangan, baik domestik maupun internasional.

Dukungan administratif ini memungkinkan manajemen perusahaan untuk lebih fokus pada strategi inti dan pertumbuhan, mengurangi hambatan regulasi yang seringkali memakan waktu.

Efisiensi operasional ini secara langsung berdampak positif pada produktivitas dan keuntungan perusahaan.

7. Jaringan Domestik dan Business Matching

Terakhir, Kadin berfungsi sebagai wadah untuk membangun jaringan bisnis yang kuat di tingkat nasional. Anggota memiliki kesempatan luas untuk bertemu dan berinteraksi dengan ribuan pengusaha lain dari berbagai sektor.

Acara business matching yang diselenggarakan secara rutin memfasilitasi pertemuan antara penyedia jasa dengan calon klien atau investor.

Jaringan yang solid ini sangat berharga untuk menciptakan peluang kolaborasi baru, mendapatkan informasi pasar terkini dan memperluas basis klien di seluruh wilayah Indonesia.

Itu dia manfaat mengurus sertifikat Kadin. Apakah perusahaan Anda sudah memilikinya? Jika belum, maka bisa menghubungi PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Kami siap membantu perusahaan menyelesaikan pengurusan sertifikat Kadin ini dengan proses yang transparan dan profesional.

Kami akan mendampingi Anda melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan agar legalitas perusahaan Anda semakin lengkap dan siap bersaing di level yang lebih tinggi.

Bagi Anda yang berkecimpung dalam dunia perancangan ruang, memiliki SKK konstruksi desain interior merupakan langkah krusial untuk memvalidasi kompetensi secara resmi. Sertifikat ini menjadi bukti nyata bahwa tenaga kerja tersebut telah memenuhi standar keahlian yang ditetapkan oleh negara, sehingga kualitas pengerjaan ruang dalam bangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah teknis dan keselamatan yang berlaku.

Tanpa adanya dokumen ini, profesional di bidang interior akan kesulitan bersaing dalam pengadaan jasa skala besar maupun proyek-proyek strategis.

Mengingat industri kreatif dan konstruksi saat ini menuntut standar profesionalitas yang tinggi, membekali diri dengan sertifikasi kompetensi adalah sebuah keharusan.

Manfaat Memiliki SKK Konstruksi Bidang Desain Interior

Memiliki SKK konstruksi desain interior bukan sekadar memenuhi tumpukan berkas administrasi. Ada nilai tambah yang signifikan bagi karier profesional maupun badan usaha tempat Anda bekerja.

• Pengakuan Profesionalisme secara Legal: Sertifikat ini merupakan pernyataan formal bahwa keahlian Anda telah diuji oleh lembaga yang berwenang. Hal ini tentu meningkatkan nilai tawar Anda di mata klien atau pemilik proyek yang menginginkan hasil kerja berkualitas tinggi.
• Memenuhi Syarat Tender dan Proyek: Sebagian besar instansi pemerintah maupun swasta kini mewajibkan tenaga ahli yang terlibat dalam proyek pembangunan memiliki SKK yang aktif. Apakah Anda ingin kehilangan peluang proyek besar hanya karena kendala izin dan sertifikasi yang belum lengkap?
• Peningkatan Standar Hasil Kerja: Proses mendapatkan sertifikasi mendorong setiap tenaga kerja untuk memahami aturan terbaru di bidang konstruksi interior. Dengan pemahaman yang lebih baik, risiko kesalahan pengerjaan di lapangan dapat diminimalisir, sehingga kepuasan pelanggan tetap terjaga.

Sebagai tambahan, kewajiban bagi tenaga kerja konstruksi untuk memiliki SKK sudah tertuang di undang-undang.

Beberapa di antaranya seperti UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi (diubah UU Cipta Kerja No. 11/2020). Ada juga, PP No. 22/2020 (diubah PP No. 14/2021) Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi.

Untuk lebih lengkapnya Anda bisa merujuk ke daftar dasar hukumnya di portal perizinan.pu.go.id.

Baca juga: Ini Dia 5 Manfaat SKK Konstruksi Bagi Pekerja, Apa Saja?

Tabel Lengkap Subklasifikasi, Jabker, dan Jenjang SKK Desain Interior

Berikut adalah rincian jabatan kerja serta jenjang kualifikasi dalam bidang interior agar Anda dapat memetakan posisi yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan dan jam terbang Anda.

Penjelasan Mengenai Jabatan Kerja Pekerjaan Desain Interior

Setiap jenjang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam alur pembangunan. Memahami perbedaan ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi di lapangan.

1. Arsitek Interior (Utama, Madya, Muda)

Posisi Arsitek merupakan kualifikasi tertinggi yang menuntut kemampuan desain dan manajemen proyek yang mendalam. Arsitek Utama (Jenjang 9) biasanya bertanggung jawab atas desain kompleks dan strategi estetika secara keseluruhan, sementara jenjang Muda dan Madya fokus pada pengembangan desain teknis. Kualifikasi ini memastikan setiap konsep ruang yang dihasilkan memiliki keseimbangan antara keindahan dan fungsionalitas yang tepat.

2. Pengawas Pekerjaan Interior

Tenaga kerja di bidang pengawasan berperan penting dalam memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai dengan dokumen rencana. Mereka bertugas memantau kualitas material, ketepatan waktu, dan kesesuaian teknik pemasangan elemen interior. Tanpa pengawasan yang ketat dari tenaga bersertifikat, risiko penyimpangan hasil kerja dari desain awal akan sangat besar.

3. Pelaksana Pekerjaan Interior

Pelaksana merupakan ujung tombak dalam realisasi fisik sebuah ruangan. Mereka fokus pada aspek teknis pemasangan, mulai dari pengerjaan dinding partisi, plafon, hingga elemen furnitur tanam. Kualifikasi pelaksana yang tersertifikasi menjamin bahwa setiap detail pemasangan dilakukan dengan prosedur yang aman dan hasil akhir yang rapi serta presisi.

Apakah Pengurusan SKK Bisa Dilakukan Sendiri?

Secara umum bisa, namun pertanyaannya apakah Anda siap menyelesaikan semua tahapan pembuatan SKK Konstruksi secara mandiri? Mulai dari melengkapi persyaratan, pengisian formulir, hingga pembuatan akun di portal resmi kementerian memerlukan ketelitian ekstra.

Apabila sekiranya Anda tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari alur birokrasi terbaru, maka solusinya bisa menggunakan layanan konsultan profesional seperti PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Kami menawarkan proses yang jauh lebih sederhana dan mudah daripada melakukan permohonan sendiri. Berikut ini tahapannya:

Tahapan Pengurusan SKK Konstruksi:

• Hubungi konsultan dan konsultasikan kebutuhan Anda
• Lengkapi persyaratan yang dibutuhkan sesuai arahan
• Ikuti uji kompetensi sesuai ketentuan
• Cek berkala status permohonan SKK konstruksi
• SKK konstruksi sudah terbit secara online dan dapat digunakan

Segera hubungi Kreasimandiri.co.id hari ini untuk berkonsultasi mengenai kebutuhan sertifikasi Anda. Kami siap memberikan pendampingan hingga SKK konstruksi desain interior Anda terbit dan siap digunakan untuk menunjang pertumbuhan karier profesional Anda.

Perusahaan asing yang ingin melebarkan sayap di industri infrastruktur Indonesia wajib memiliki SBU konstruksi kantor perwakilan BUJKA sebagai syarat legalitas utama. Dokumen ini membuktikan bahwa badan usaha tersebut memiliki kapabilitas teknis dan finansial sesuai kebijakan pemerintah.

Tanpa adanya sertifikasi resmi ini, operasional kantor perwakilan akan terhambat karena tidak memenuhi kriteria perizinan berusaha berbasis risiko.

Kami di Kreasi Mandiri memahami bahwa proses sertifikasi untuk kantor perwakilan BUJKA memiliki kompleksitas tersendiri.

Standar yang ditetapkan pemerintah sangat ketat guna memastikan proyek-proyek strategis ditangani oleh tenaga ahli yang kompeten. Mari simak rincian persyaratan dan prosedurnya agar permohonan Anda berjalan lancar.

Dasar Hukum Pengurusan SBU Kantor Perwakilan BUJKA

Setiap tahapan dalam legalitas kantor perwakilan asing di Indonesia memiliki payung hukum yang sangat jelas. Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap kegiatan konstruksi oleh perusahaan internasional tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di tanah air.

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Merupakan landasan utama yang mewajibkan bukti kualifikasi bagi setiap badan usaha jasa konstruksi.
• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020: Mengatur mengenai peraturan pelaksanaan dari undang-undang jasa konstruksi secara lebih mendalam.
• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021: Landasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang mengintegrasikan sertifikasi ke dalam sistem OSS RBA.
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2021: Menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum.
• Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/SE/M/2021: Memberikan tata cara pemenuhan persyaratan sertifikat badan usaha dalam rangka mendukung kemudahan perizinan bagi pelaku usaha.

Syarat SBU Kantor Perwakilan BUJKA Umum dan Spesialis

Secara garis besar, kerangka persyaratannya serupa, namun ada perbedaan signifikan pada nilai nominal untuk penjualan tahunan dan kemampuan keuangan.

Pemerintah menetapkan standar yang berbeda agar perusahaan spesialis tetap memiliki ruang meskipun skalanya mungkin tidak sebesar kontraktor umum. Berikut adalah perbandingan detailnya berdasarkan Permen PUPR No. 6 Tahun 2021.

1. Penjualan Tahunan (Pengalaman)

Ini adalah perbedaan yang paling mencolok dalam pengurusan SBU kantor perwakilan BUJKA. Setiap entitas harus membuktikan pengalaman kerja dalam 9 tahun terakhir dengan nilai kontrak yang cukup tinggi.

• Kualifikasi Besar (Umum): Minimal memiliki satu kontrak dengan nilai Rp100 Miliar per subklasifikasi.

2. Kemampuan Keuangan (Nilai Aset dan Nilai Ekuitas)

Dokumen yang diminta adalah neraca perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Nilai aset ini menjadi cerminan kekuatan finansial perusahaan untuk menjalankan proyek skala besar di tanah air.
Nilai Ekuitas untuk Kualifikasi Besar (Umum) Minimal Rp500 Miliar.

3. Tenaga Kerja Konstruksi (PJTBU & PJSKBU)

Apakah Anda sudah menyiapkan tenaga ahli dengan tingkat kualifikasi tertinggi? Untuk poin ini, baik umum maupun spesialis memiliki kewajiban yang sama dalam menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni.

• Level SKK: Harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Jenjang 9 (Ahli Utama).
• Posisi: Diperlukan 1 orang PJTBU untuk setiap badan usaha dan 1 orang PJSKBU untuk setiap subklasifikasi yang diajukan.

4. Peralatan Utama

Jumlah peralatan yang dipersyaratkan adalah sama, namun jenisnya harus disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing. Wajib memiliki atau menguasai minimal 5 unit peralatan utama per subklasifikasi.

5. Sistem Manajemen (ISO)

Untuk poin ini, baik umum maupun spesialis. Keduanya wajib memiliki Sertifikat ISO 37001.

Tahapan Pengurusan SBU Konstruksi Kantor Perwakilan BUJKA

Tahapan pengurusan sertifikat ini dilakukan secara terintegrasi melalui sistem digital. Kami merangkum langkah-langkahnya agar tim Anda dapat mempersiapkan dokumen dengan lebih tertata.

1. Registrasi & Sinkronisasi: Mengakses portal perizinan melalui integrasi sistem OSS-RBA untuk mendaftarkan akun badan usaha dan menyinkronkan data perizinan terbaru.
2. Kelengkapan Administrasi: Mengisi data legalitas yang mencakup profil perusahaan, akta pendirian, data pemegang saham, serta identitas resmi Kepala Perwakilan.
3. Input Data Keuangan & Teknis: Mengunggah laporan keuangan auditan, bukti penjualan tahunan sebagai rekam jejak pengalaman, serta daftar peralatan utama.
4. Tenaga Ahli & Sertifikasi ISO: Mendaftarkan tenaga ahli Jenjang 9 serta mengunggah sertifikat manajemen mutu, K3, dan anti-penyuapan (ISO 37001).
5. Verifikasi LSBU: Memilih Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang akan melakukan tinjauan, evaluasi, dan penilaian kesesuaian terhadap dokumen yang diajukan.
6. Pembayaran & Penerbitan: Melunasi biaya sertifikasi. Setelah divalidasi dan dinyatakan memenuhi syarat, sertifikat akan diterbitkan secara digital melalui sistem OSS.

Butuh bantuan mengurus SBU konstruksi kantor perwakilan asing? Hubungi PT Adhikari Kreasi Mandiri dan dapatkan layanan jasa pengurusan SBU dari konsultan profesional yang berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidangnya. Kami siap mendampingi Anda melewati setiap tahapan birokrasi agar izin usaha Anda segera terbit dan perusahaan siap beroperasi secara sah di Indonesia.

Banyak pelaku usaha yang masih bingung ketika harus memilih antara sertifikasi nasional atau internasional untuk standar keselamatan kerja. Memahami perbedaan SMK3 dan ISO secara mendalam sangat penting agar perusahaan tidak salah langkah dalam memenuhi kepatuhan regulasi maupun kebutuhan pasar.

Meskipun keduanya bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, terdapat karakteristik mendasar yang membedakan prosedur dan implementasinya di lapangan.

Harapannya, melalui ulasan ini, Anda bisa menentukan langkah sertifikasi mana yang paling mendesak untuk diambil oleh perusahaan.

Mengingat industri di Indonesia memiliki aturan hukum yang spesifik, sinkronisasi antara standar lokal dan global menjadi kunci profesionalitas manajemen Anda. Mari kita bedah satu per satu.

Melihat Lebih Dekat Perbedaan SMK3 dan ISO 45001

Kedua standar ini sering dianggap sama karena sama-sama membahas keselamatan dan kesehatan kerja (K3), padahal landasan operasionalnya cukup kontras. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan.

1. Status Hukum dan Kewajiban

Perbedaan yang paling mencolok terletak pada sifat kewajibannya. SMK3 (Sistem Manajemen K3) bersifat wajib (mandatory) di Indonesia berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 bagi perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 orang atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi.

Sebaliknya, ISO 45001 bersifat sukarela (voluntary) dan merupakan standar internasional yang biasanya diadopsi perusahaan untuk meningkatkan citra atau memenuhi persyaratan mitra bisnis global.

Apakah perusahaan Anda sudah mencapai ambang batas 100 karyawan? Jika iya, maka SMK3 bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban hukum.

2. Cakupan Wilayah dan Otoritas Penerbit

Dalam hal jangkauan, SMK3 berlaku secara nasional di Indonesia dan sertifikatnya dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui badan audit yang ditunjuk.

Sementara itu, ISO 45001 berlaku secara internasional di seluruh dunia. Sertifikatnya dikeluarkan oleh badan sertifikasi independen yang telah terakreditasi.

Hal ini membuat ISO 45001 lebih sering digunakan sebagai “paspor” bagi perusahaan yang ingin bersaing di kancah perdagangan global.

3. Pendekatan dan Struktur Sistem

SMK3 berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi pemerintah Indonesia dengan 5 prinsip utama serta elemen audit yang selaras dengan perundang-undangan nasional.

Di sisi lain, ISO 45001 menggunakan struktur tingkat tinggi (High Level Structure) yang memudahkan integrasi dengan standar lain seperti ISO 9001 (Kualitas) atau ISO 14001 (Lingkungan).

Standar internasional ini lebih menekankan pada kepemimpinan, partisipasi aktif pekerja, dan manajemen risiko yang proaktif di setiap level organisasi.

Baca juga: 5 Manfaat Sertifikasi ISO untuk Perusahaan Jasa Konstruksi

4. Sistem Penilaian dan Hasil Akhir Audit

Metode penilaian keduanya juga sangat berbeda. SMK3 menggunakan sistem persentase pencapaian berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi (64, 122, atau 166 kriteria).

Hasil akhirnya berupa kategori: Kurang (0-59%), Baik (60-84%), atau Memuaskan (85-100%) yang ditandai dengan sertifikat serta Bendera Emas atau Perak.

Sedangkan ISO 45001 tidak menggunakan persentase, melainkan sistem Lulus atau Tidak Lulus (Conformity/Non-Conformity).

Fokusnya adalah apakah sistem manajemen telah memenuhi semua klausul standar internasional yang ditetapkan tanpa pengecualian.

5. Fokus Pendekatan Risiko

Secara teknis, SMK3 lebih bersifat preskriptif, artinya perusahaan harus mengikuti langkah-langkah administratif dan teknis yang sudah diatur secara mendetail dalam lampiran PP No. 50/2012.

Bagaimana dengan ISO 45001? Standar ini lebih menekankan pada Risk-Based Thinking (pemikiran berbasis risiko) dan konteks organisasi.

Perusahaan didorong untuk mengidentifikasi risiko dan peluang unik mereka sendiri, sehingga sistem yang dibangun lebih fleksibel namun tetap terukur secara efektif.

Persamaan dari SMK3 dan ISO 45001

Meskipun memiliki banyak perbedaan, kami melihat kedua standar ini memiliki tujuan akhir yang sejalan dalam membangun budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan.

• Tujuan Utama: Keduanya sama-sama bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK).
• Perbaikan Berkelanjutan: Sama-sama mengadopsi siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) untuk memastikan sistem selalu berkembang.
• Keterlibatan Manajemen: Keduanya mensyaratkan adanya komitmen kuat dari pimpinan tertinggi dalam penerapan kebijakan K3.
• Audit Berkala: Keduanya memerlukan audit secara rutin untuk memverifikasi efektivitas sistem di lapangan.
• Masa berlaku: SMK3 maupun ISO 45001 memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak penerbitannya

Standar Mana yang Harus Diurus Lebih Dahulu?

Jika Anda adalah pemilik atau bagian dari tim perusahaan dengan jumlah pekerja 100 orang atau lebih, serta tergolong memiliki risiko besar, maka yang harus didahulukan adalah SMK3.

Mengapa demikian? Karena ini adalah perintah undang-undang yang bersifat wajib sesuai PP No 50 Tahun 2012. Memenuhi aturan nasional adalah prioritas utama untuk menjaga legalitas operasional Anda tetap aman dari sanksi. Setelah kepatuhan lokal terpenuhi, barulah Anda bisa mengintegrasikan ISO 45001 untuk memperkuat posisi perusahaan di mata klien internasional.

Itu dia penjelasan mengenai perbedaan dan kesamaan SMK3 dan ISO 45001, semoga bermanfaat.

PT Adhikari Kreasi Mandiri bisa membantu Anda menyelesaikan permohonan SMK3 dari awal sampai selesai dengan proses yang transparan.

Kami siap memberikan pendampingan agar sistem manajemen perusahaan Anda benar-benar siap menghadapi audit resmi.

IUJPTL atau Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik menjadi salah satu izin penting yang wajib dimiliki oleh badan usaha yang bergerak di bidang ini. Untuk membantu Anda memahami pihak mana saja yang sekiranya memerlukan iujptl kami sudah menyiapkan rangkuman penjelasannya di bawah. Izin ini menjadi bukti legalitas utama agar operasional bisnis kelistrikan Anda tidak terhambat oleh masalah regulasi di kemudian hari.

Dengan ini harapannya Anda bisa menentukan apakah perusahaan Anda juga membutuhkan izin ini atau tidak. Mengingat aturan ketenagalistrikan cukup ketat, memastikan posisi badan usaha Anda dalam daftar pihak yang wajib berizin adalah langkah awal yang sangat bijak.

5 Badan Usaha dan Lembaga yang Memerlukan IUJPTL, Apa Saja?

Setiap entitas yang memberikan layanan teknis di sektor kelistrikan, baik skala kecil maupun besar, wajib mengikuti aturan main yang berlaku. Berikut adalah rincian pihak-pihak yang harus mengantongi izin tersebut agar bisa beroperasi secara resmi.

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sebagai pilar utama dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional, BUMN yang bergerak di sektor ketenagalistrikan wajib memiliki izin ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat luas memiliki standar keamanan yang tinggi.

Meskipun dimiliki oleh negara, kepatuhan terhadap izin operasional tetap menjadi syarat mutlak dalam menjalankan tugas-tugas penunjang listrik.

Keberadaan izin ini juga menjadi jaminan bagi publik bahwa proyek strategis nasional dikelola oleh tangan-tangan yang memiliki legalitas serta pengakuan resmi dari otoritas energi.

2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Sama halnya dengan tingkat nasional, perusahaan milik daerah yang terlibat dalam penyediaan atau penunjang listrik di wilayah tertentu juga wajib berizin. Hal ini penting agar pembangunan infrastruktur listrik di daerah tetap selaras dengan regulasi pusat.

Apakah perusahaan daerah Anda sudah memastikan kelengkapan izin ini sebelum memulai proyek perluasan jaringan?

Dengan mengantongi izin resmi, BUMD dapat lebih mudah menjalin kerja sama strategis dengan pihak ketiga guna mempercepat pemerataan akses listrik yang aman bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Baca juga: Berapa Lama Masa Berlaku IUJPTL dan Proses Penerbitannya?

3. Badan Usaha Swasta

Sektor swasta memegang peranan besar dalam industri ini, mulai dari kontraktor listrik hingga konsultan teknis. Pihak swasta yang wajib memiliki izin ini mencakup beberapa bentuk, yaitu:

• Badan Hukum: Perusahaan berbentuk PT yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan agar memiliki landasan operasional yang sah secara menyeluruh.
• Bukan Badan Hukum: Entitas yang telah didaftarkan pada kementerian hukum dan hak asasi manusia meskipun bentuknya bukan PT, guna memastikan transparansi kepemilikan.
• Kantor Perwakilan Asing: Perwakilan dari perusahaan asing yang menyediakan jasa penunjang listrik di Indonesia wajib menyesuaikan diri dengan aturan lokal melalui izin ini. Penyesuaian ini sangat krusial agar standar kerja teknisi luar negeri tetap sejalan dengan pedoman keselamatan kerja yang berlaku di tanah air.

4. Badan Layanan Umum (BLU)

Lembaga yang memberikan layanan publik dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan ini juga tidak luput dari kewajiban perizinan.

BLU yang menangani fasilitas kelistrikan harus membuktikan bahwa mereka memiliki kompetensi teknis yang memadai.

Dengan izin ini, kualitas layanan publik di sektor listrik dapat lebih terjamin dan terlindungi secara hukum. Hal ini sekaligus memberikan rasa aman bagi pengguna layanan karena proses pemeliharaan instalasi dilakukan oleh lembaga yang kredibilitas teknisnya sudah diakui melalui proses verifikasi resmi.

5. Koperasi

Koperasi yang berusaha di bidang jasa penunjang tenaga listrik juga wajib memiliki izin sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya. Pengakuan melalui sertifikat badan usaha sangat penting bagi koperasi agar bisa bersaing secara sehat dengan badan usaha lainnya.

Koperasi harus memastikan bahwa bidang usaha yang dijalankan benar-benar sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki agar tidak ada kendala saat pelaksanaan pekerjaan.

Dengan izin resmi ini, koperasi berpeluang besar untuk memenangkan kepercayaan masyarakat sekitar dalam mengelola proyek kelistrikan lingkungan secara lebih mandiri dan profesional.

Manfaat Memiliki IUJPTL untuk Badan Usaha dan Lembaga Tersebut

Memiliki izin yang lengkap bukan sekadar memenuhi tumpukan berkas administrasi, melainkan memberikan rasa aman dan kemudahan dalam mengembangkan bisnis.

Berikut ini sejumlah manfaat yang didapatkan apabila badan usaha atau lembaga telah memperoleh IUJPTL:

• Legalitas Operasional: Menjamin bahwa seluruh aktivitas bisnis Anda sah di mata hukum dan terhindar dari penghentian paksa.
• Syarat Utama Tender: Membuka akses untuk mengikuti pengadaan proyek besar, baik dari pemerintah maupun pihak swasta.
• Peningkatan Kepercayaan: Mitra bisnis akan lebih yakin bekerja sama karena perusahaan Anda terbukti memiliki standar kompetensi yang diakui negara.
• Keamanan Kerja: Mendorong penerapan standar keselamatan kelistrikan yang lebih ketat guna melindungi pekerja dan aset perusahaan.

Itu dia penjelasan mengenai siapa yang memerlukan IUJPTL, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman Anda. Butuh bantuan untuk menyelesaikan permohonan IUJPTL?

Hubungi tim PT Adhikari Kreasi Mandiri, kami menyediakan jasa pengurusan IUJPTL di Indonesia dengan proses lebih mudah, cepat, dan minim kendala. Kami siap menjadi mitra yang mendampingi pertumbuhan bisnis Anda dengan penuh tanggung jawab.

IUJP perusahaan Anda habis masa berlakunya? Sebaiknya pahami cara memperpanjang IUJP beserta persyaratan yang perlu disiapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2018 masa berlaku IUJP adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Pengajuan perpanjangan paling lambat yaitu 1 bulan sebelum masa berlakunya berakhir agar operasional di lapangan tetap berjalan aman tanpa hambatan legalitas.

Di sini kami akan mencoba jelaskan bagaimana prosedur perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan dan persyaratannya, silakan disimak.

Memastikan izin tetap aktif adalah bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi negara yang sangat ketat.

Prosedur Perpanjangan IUJP dan Persyaratannya

Melakukan perpanjangan IUJP membutuhkan ketelitian yang sama besarnya dengan saat Anda mengajukan izin baru. Alur yang terstruktur akan membantu tim administrasi perusahaan bekerja lebih efisien tanpa perlu bolak-balik memperbaiki data yang salah. Berikut ini kami jelaskan sekilas cara memperpanjang IUJP:

1. Melengkapi Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif berfungsi sebagai validasi ulang terhadap legalitas hukum badan usaha Anda. Meskipun perusahaan sudah beroperasi selama lima tahun, pemerintah perlu memastikan bahwa data kepengurusan dan kepemilikan manfaat tetap transparan dan sesuai dengan aturan terbaru.

• Surat Permohonan: Dokumen resmi bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
• Format Isian Lampiran: Mengisi formulir detail permohonan sesuai standar kementerian.
• Legalitas Perusahaan: Salinan akta pendirian hingga perubahan terakhir yang mencantumkan KBLI 09900.
• Identitas Perpajakan: NPWP Badan usaha yang aktif serta NIB (Nomor Induk Berusaha).
• Profil Pengurus: Data lengkap Direksi dan Komisaris yang disertai identitas resmi.
• Beneficial Ownership: Daftar lengkap pihak yang menjadi penerima manfaat akhir dari bisnis tersebut.
• Data Kontak & Pernyataan: Kontak resmi perusahaan serta surat pernyataan bahwa seluruh berkas adalah benar.

2. Melengkapi Persyaratan Teknis

Bagian teknis ini sangat krusial karena membuktikan bahwa perusahaan Anda tetap memiliki kemampuan nyata dalam mengerjakan jasa pertambangan. Apakah jumlah tenaga ahli dan ketersediaan peralatan Anda masih memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan?

• Data Tenaga Ahli: Riwayat hidup (CV) dan ijazah tenaga profesional yang relevan.
• Sertifikat Kompetensi: Bukti sah keahlian tenaga ahli yang masih berlaku.
• Pernyataan Personel: Surat resmi dari tenaga ahli yang menyatakan komitmen bekerja pada perusahaan pemohon.
• Kesiapan Alat: Daftar peralatan operasional beserta bukti kepemilikan atau dokumen sewa/MoU alat yang sah.
• Syarat Tambahan (Penting): Bukti laporan kegiatan triwulanan yang rutin dikirim ke KTT. Jika belum mendapat proyek, lampirkan bukti laporan langsung ke Pemberi Izin.

3. Mengajukan Melalui OSS dan Minerba

Setelah semua berkas siap dalam format digital, langkah selanjutnya adalah mengunggahnya melalui sistem OSS RBA yang sudah terintegrasi dengan minerba.esdm.go.id. Integrasi ini memudahkan Anda karena data perusahaan biasanya akan langsung tersinkronisasi, sehingga Anda hanya perlu fokus pada dokumen khusus perpanjangan.

Baca juga: 5 Manfaat Mengurus IUJP untuk Keberlangsungan Usaha Tambang

4. Menunggu Verifikasi Data

Tahap ini merupakan masa tunggu di mana petugas akan memeriksa kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan standar aturan. Jika ditemukan ketidakcocokan data atau ada berkas yang kurang jelas, permohonan akan ditunda dan Anda perlu segera melakukan perbaikan sesuai catatan dari verifikator.

5. Persetujuan Pusat dan Penerbitan Izin

Terakhir, jika seluruh proses verifikasi berjalan mulus, permohonan Anda akan mendapatkan persetujuan dari pusat. Dengan terbitnya dokumen baru ini, IUJP perusahaan Anda resmi diperpanjang untuk 5 tahun ke depan, memberikan ketenangan dalam menjalankan kontrak kerja dengan para mitra.

Apa yang Terjadi Jika Lupa Perpanjangan IUJP atau Terlambat?

Konsekuensi dari kelalaian ini cukup serius bagi kelangsungan bisnis. Tergantung pada kebijakan Kementerian ESDM, umumnya pemohon akan diminta untuk melakukan pengurusan IUJP baru dari awal apabila masa berlakunya sudah benar-benar habis.

Apakah tim internal Anda sudah membuat jadwal pengingat untuk urusan legalitas ini? Sangat penting untuk memiliki sistem pengingat agar tidak terjadi kesalahan yang bisa menghambat operasional.

Manfaat Memperpanjang IUJP Tepat Waktu

Melakukan pembaruan izin sebelum masa berlaku habis bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Ada keuntungan strategis yang bisa perusahaan dapatkan dengan menjaga status legalitas tetap aktif.

• Menjaga Kelangsungan Kontrak: Perusahaan dapat terus menjalankan pekerjaan di lokasi tambang tanpa risiko penghentian operasional oleh pihak pemberi kerja atau pengawas.
• Mempermudah Proses Administrasi: Pengajuan perpanjangan biasanya lebih ringkas secara prosedur dibandingkan harus mengurus izin dari nol kembali.
• Meningkatkan Kepercayaan Mitra: Status izin yang selalu aktif menunjukkan bahwa perusahaan Anda dikelola secara profesional dan tertib aturan.
• Menghindari Sanksi Hukum: Terhindar dari denda atau teguran administratif yang dapat merusak rekam jejak perusahaan

Demikian penjelasan mengenai cara memperpanjang IUJP semoga bisa membantu. Jika Anda merasa kesulitan dalam mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan maka bisa menggunakan layanan pihak ketiga seperti PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Kami siap membantu prosesnya dengan mudah dan cepat melalui pendampingan profesional agar izin usaha Anda selalu aman dan terupdate.

PT Adhikari Kreasi Mandiri menyediakan solusi untuk pengurusan SKTTK distribusi. Bagi Anda yang bekerja di bidang ini mestinya sudah tahu bahwa memiliki sertifikat kompetensi sangatlah penting. Ini menjadi bukti formal bahwa pekerja telah lolos uji dan diakui keahliannya oleh negara sesuai dengan bidangnya tersebut.

Jika tetap bekerja tanpa mengantongi sertifikat kompetensi yang sah, pekerja dan bahkan perusahaannya bisa mendapatkan sanksi denda yang jumlahnya tidak sedikit. Ini tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2021.

Ini membuktikan bahwa kepemilikan SKTTK adalah hal yang sangat penting. Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai cara mengurusnya mari pahami kembali apa itu SKTTK distribusi tenaga listrik dan level atau jenjangnya.

Apa Itu SKTTK Distribusi Tenaga Listrik?

SKTTK (Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan) Distribusi Tenaga Listrik adalah bukti pengakuan formal atas kompetensi dan kualifikasi seorang tenaga teknik dalam bidang distribusi listrik. Sertifikat ini diterbitkan oleh Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) sebagai standar resmi keahlian. Dokumen ini memastikan bahwa setiap tenaga kerja memiliki pemahaman teknis yang memadai untuk menangani infrastruktur listrik dengan aman.

Sub Bidang dan Level SKTTK Distribusi Tenaga Listrik

Berdasarkan peraturan yang berlaku, SKTTK bidang distribusi itu terbagi menjadi beberapa bagian profesi mulai dari konsultasi perencanaan sampai pemeliharaan. Berikut ini adalah pembagian jenjang jabatan yang perlu dipahami agar tidak salah dalam memilih kualifikasi:

Baca juga: Memahami Level Sertifikat Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)

Bagaimana Kreasi Mandiri Mempermudah Pengurusan SKTTK?

Banyak tenaga teknik merasa kesulitan saat harus berhadapan dengan birokrasi dan persyaratan yang rumit. Apakah Anda juga merasa bingung mulai dari mana untuk mendapatkan sertifikat ini? Kami hadir untuk mempermudah langkah Anda melalui proses yang transparan dan terukur sebagai berikut.

1. Kami Cek Kelengkapan Persyaratan Anda

Langkah pertama yang kami lakukan adalah memeriksa seluruh dokumen pendukung yang Anda miliki. Mulai dari ijazah, surat keterangan kerja, hingga bukti pengalaman di lapangan akan ditinjau secara teliti. Hal ini bertujuan agar saat pendaftaran dilakukan, tidak ada kendala kekurangan berkas yang bisa menghambat proses verifikasi.

2. Selesaikan Urusan Administratif Online

Saat ini semua proses pengurusan sudah beralih ke jalur digital yang terkoneksi langsung dengan sistem kementerian. Kami akan membantu Anda melakukan input data dan pendaftaran akun secara online dengan tepat. Dengan bantuan tim ahli, Anda tidak perlu lagi khawatir dengan masalah teknis atau kesalahan pengisian formulir yang sering terjadi.

3. Merekomendasikan LSK Terbaik

Memilih Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang tepat sangat menentukan kelancaran proses uji Anda. Kami memiliki jaringan dengan LSK terpercaya yang sudah memiliki izin resmi dari DJK. Kami akan memberikan arahan mengenai lembaga mana yang paling cocok dengan jadwal dan domisili Anda agar proses sertifikasi lebih efisien.

4. Membantu Mempersiapkan Sebelum Uji Kompetensi

Uji kompetensi seringkali membuat tenaga teknik merasa tegang meskipun sudah ahli di lapangan. Bagaimana cara menghadapi asesor dengan tenang? Kami memberikan panduan mengenai materi apa saja yang biasanya diujikan, mulai dari pengetahuan teori hingga praktik lapangan, sehingga Anda merasa lebih siap dan percaya diri saat hari pelaksanaan tiba.

5. Memastikan SKTTK yang Terbit Valid

Setelah proses uji selesai dan dinyatakan lulus, kami akan memantau hingga sertifikat fisik atau digital diterbitkan. Kami menjamin bahwa sertifikat yang Anda terima adalah dokumen asli yang terdaftar secara resmi di database pemerintah. Keamanan dan keaslian dokumen adalah prioritas utama kami dalam memberikan layanan kepada pelanggan.

Persyaratan Umum untuk Mengajukan SKTTK Distribusi

Berikut ini sejumlah persyaratan umum yang perlu Anda siapkan apabila ingin mengurus Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan untuk bidang distribusi:

• Mengisi Formulir Permohonan Perorangan
• Daftar Riwayat Hidup
• Okupasi Jabatan
• Pas Foto dengan ukuran 3 x 4 cm background merah komposisi wajah 80, wajah dan tubuh menghadap ke depan.
• Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNA.

Catatan: Persyaratan lainnya mungkin diperlukan, konfirmasi detailnya bersama konsultan atau tim LSK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi)

Berapa Biaya Pengurusan SKTTK di Indonesia?

Untuk biaya jasa pengurusan SKTTK bisa bervariasi tergantung jenjangnya, untuk mendapatkan informasi lebih lengkap nanti Anda bisa berkonsultasi dengan tim kami. Tidak perlu khawatir, PT Adhikari Kreasi Mandiri berusaha memberikan harga kompetitif dan terjangkau bagi tenaga teknik maupun perusahaan.

Jika butuh informasi lebih lanjut mengenai pengurusan sertifikat kompetensi ini, Anda bisa menghubungi kami. Kami siap menjadi rekan kerja yang membantu kelancaran karir dan legalitas tenaga kerja di perusahaan Anda.

Apakah Anda sudah siap untuk memiliki sertifikat kompetensi resmi tahun ini? Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan penawaran terbaik.

TT dan PJT sebenarnya merupakan dua istilah berbeda yang sering muncul saat membahas ketenagalistrikan, terutama ketika seseorang ingin mengurus SBUJPTL. Namun apakah Anda sudah memahami makna keduanya dengan benar?

Jika belum, kami akan membantu menjelaskan seluruh poinnya secara runtut agar Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan mudah diikuti.

Apa Itu TT atau Tenaga Teknik?

Tenaga Teknik atau TT dalam ketenagalistrikan adalah individu yang memiliki kompetensi teknis di bidang ketenagalistrikan dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi resmi.

Istilah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya pada Pasal 18 dan Pasal 19 yang menegaskan kewajiban tenaga teknik untuk memiliki sertifikat kompetensi. Anda mungkin bertanya apa tujuan sertifikasi tersebut?

Sertifikat ini menjadi bukti bahwa seorang tenaga teknik sudah memenuhi standar keahlian yang diakui dan siap bekerja pada lingkup ketenagalistrikan dengan aman dan memenuhi aturan.

Dalam regulasi yang sama juga dijelaskan bahwa tenaga teknik wajib memiliki SKTTK atau Serkom sebagai syarat utama dalam pelaksanaan pekerjaan teknis.

Dengan begitu, setiap aktivitas lapangan dapat dipertanggungjawabkan dan mengikuti standar keselamatan yang berlaku.

Baca juga: Memahami Level Sertifikat Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)

Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Teknik

Tugas TT beragam tergantung pada jabatan dan subklasifikasi yang mereka pegang. Meskipun begitu, ada beberapa tanggung jawab umum yang biasanya dilakukan oleh tenaga teknik dalam berbagai situasi pekerjaan.

• Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pekerjaan instalasi listrik baik pada jaringan distribusi, transmisi, maupun pembangkit sesuai kapasitas yang mereka miliki serta mengacu pada standar teknis.
• Melakukan perawatan dan pemeliharaan sistem kelistrikan agar tetap aman dan berfungsi dengan baik.
• Melaksanakan inspeksi dan pengujian peralatan mulai dari kabel, panel, transformator, hingga sistem proteksi untuk mencegah gangguan yang dapat menimbulkan risiko keselamatan.
• Menerapkan prinsip manajemen mutu, keselamatan kerja, dan perhatian terhadap lingkungan pada seluruh kegiatan teknis.
• Memastikan seluruh pekerjaan memenuhi standar teknis dan regulasi ketenagalistrikan yang berlaku.

Melalui tugas-tugas tersebut, TT menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap kegiatan kelistrikan berjalan aman dan mengikuti aturan.

Apa Itu PJT?

Penanggung Jawab Teknik atau PJT adalah tenaga teknik yang mendapatkan penetapan dari pimpinan badan usaha untuk memegang tanggung jawab teknis secara penuh dalam kegiatan ketenagalistrikan.

PJT juga wajib memiliki sertifikat kompetensi dengan kualifikasi yang sesuai serta diakui secara resmi. Peran ini berada pada tingkatan strategis karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kualitas pekerjaan ketenagalistrikan di dalam badan usaha.

Dasar hukum utamanya tetap bersumber dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 18 ayat 4 huruf c dan Pasal 19.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 turut menjelaskan mekanisme sertifikasi tenaga teknik dan penetapan PJT. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2016 juga memberikan rincian terkait tugas dan peran PJT dalam menjamin pekerjaan kelistrikan berjalan sesuai standar keselamatan.

Tanggung Jawab PJT

Tanggung jawab PJT berada pada level pengawasan dan pengendalian teknis. Anda mungkin bertanya apakah perannya jauh berbeda dari tenaga teknik biasa? Perbedaannya cukup signifikan karena PJT tidak hanya bekerja pada aspek teknis, tetapi juga memastikan kecukupan sistem dan kepatuhan pekerjaan terhadap hukum.

• Mengawasi dan memastikan seluruh pekerjaan ketenagalistrikan dalam badan usaha memenuhi standar teknis dan keselamatan.
• Menjadi pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas mutu teknis instalasi listrik.
• Melakukan koordinasi dengan manajemen atau regulator terkait hal teknis dan pelaksanaan pekerjaan.

Melihat lingkup tanggung jawab tersebut, PJT memegang posisi penting dalam menjaga kualitas dan keamanan instalasi ketenagalistrikan di badan usaha.

Baca juga: Sanksi Tenaga Listrik Bekerja Tanpa SKTTK, Anda Harus Paham!

Perbedaan TT dan PJT

Untuk memudahkan Anda memahami perbedaannya, berikut ringkasan poin utama dari masing-masing peran.

Itu dia penjelasan lengkap mengenai TT dan PJT dalam ketenagalistrikan. Jika Anda membutuhkan bantuan dalam memproses sertifikat kompetensi seperti SKTTK atau serkom, Anda bisa menghubungi tim Kreasi Mandiri.

Kami siap membantu menyediakan jasa pengurusan SKTTK. Dibantu oleh tim yang profesional dan berpengalaman lebih dari 10 tahun.