Jasa Pengurusan Sertifikat Badan Usaha Terbaik

Jasa Pengurusan Sertifikat Badan Usaha Terbaik

Hadirnya jasa pengurusan SBU Jakarta, tentunya sangat membantu sekali orang-orang yang berada di kota besar ini. Karena SBU atau kepanjangan dari Sertifikat Badan Usaha adalah dokumen wajib dan penting bagi badan usaha ataupun perusahaan, untuk menanam modal asing (PMA). Sehingga, keberadaan dokumen SBU sangatlah penting bagi perusahaan.

Karena dokumen ini bisa dijadikan sebagai tanda bukti bahwa, perusahaan memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam usaha yang sedang dijalankan. Maka dari itulah, setiap badan usaha harus mempelajari bagaimana cara mengurus SBU kontraktor. Sehingga, mereka bisa mendapat SBU yang sesuai dengan kebutuhan. SBU konstruksi ini umumnya dikeluarkan oleh LPJK propinsi/ nasional.

Dokumen ini syarat wajib perusahaan supaya mendapatkan SIUJK berdasarkan UU. Maka dari itulah, keberadaan jasa pengurusan SBU Jakarta ini sangat penting sekali. Mengingat orang yang tinggal di Jakarta selalu dipenuhi dengan kesibukan padat. Sehingga, waktu dan tenaga mereka lebih hemat. Karena segala pengurusan sertifikatnya sudah diurus oleh jasa yang terkait.

Untuk Anda yang belum pernah membuat dokumen seperti SBU, maka mengurus pembuatannya sendiri pastinya tidak mudah. Maka dari itulah, dibutuhkan bantuan dari pihak yang bersangkutan supaya proses pembuatannya lebih mudah dan praktis. Anda hanya perlu mempersiapkan persyaratannya saja. Selanjutnya, segala pengurusan SBU Jakarta akan dibantu oleh mereka secara langsung.

Pengertian dan Fungsi Pembuatan SBU

Seperti yang diketahui, bahwa SBU itu singkatan dari sertifikat badan usaha. Sertifikat ini dikeluarkan oleh badan yang terakreditasi KADIN atau pihak LPJK yang lulus dari sertifikasi. Fungsi pembuatan sertifikat adalah untuk bukti bahwa perusahaan mampu dalam pengadaan jasa dan barang berdasarkan klasifikasi bidang, subnya, dan segala kualifikasinya tercantum pada SBU.

Bagi mereka yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, untuk mendapatkan sertifikat badan usaha harus mengajukan dulu permohonan secara tertulis pada pihak lembaga sertifikasi badan usaha. Maka dari itulah, peran jasa pengurusan SBU Jakarta ini begitu penting untuk mempercepat prosesnya. Karena dalam praktiknya, perusahaan harus mampu memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

Sehingga, bagi pemula tentunya hal ini cukup memusingkan. Karena disaat mengajukan permohonan untuk SBU, para pihak badan usaha harus menyertakan klasifikasi usahanya demi mendukung surat permintaannya agar disetujui. Sertifikat ini sangat penting sekali untuk menjadi acuan agar perusahaan bisa mengikuti prakualifikasi tender dalam instansi pemerintah, proyek pertambangan, dan BUMN.

Jadi, perlu diketahui bahwa setiap pengurusan SBU itu merupakan prasyarat supaya pemilik mendapat SIUJK. SBU dibuat untuk badan usaha yang bekerja dibidang jasa konstruksi dan konsultan pengawasan. Sertifikatnya harus diterbitkan LPJK yang telah terakreditasi. Sehingga, barulah sertifikatnya diakui pemerintah. Berikut ini adalah persyaratan yang harus diperhatikan dalam pembuatan sertifikat ini.

Persyaratan Pembuatan SBU

Dokumen SBU bagi perusahaan itu sangat penting sekali. Sehingga, segala proses pengurusan SBU harus dilakukan biro yang profesional dan berpengalaman. Jangan sampai kecewa, karena ternyata proses pengurusannya tidak dapat dihandle oleh jasa yang berpengalaman. Selain bisa membuang-buang waktu, kelalaian ini akan membuat proses keluarnya SBU semakin lama.

Karena ada banyak tender pemerintah pasti terlewatkan bila SBU perusahaan tidak segera diterbitkan. Maka dari itulah, Anda harus memilih layanan pembuatan SBU yang tepat. Supaya pekerjaannya cepat dan juga transparan dalam memberikan harga jasanya. Nah, dari sinilah jika Anda ingin membuat SBU, sebaiknya persiapkan dulu persyaratannya. Beberapa persyaratan yang dimaksud yaitu sebagai berikut ini.

Harus menyiapkan akta pendirian dan juga perubahan terakhir, lengkap dengan SK Kementerian Kehakiman. Selain itu, Anda harus memiliki NPWP perusahaan dan surat keterangan domisili untuk mempercepat proses pengurusan SBU. Tidak hanya itu saja, Anda juga harus menyiapkan SKT Pajak dan SPPKP, SIUP, TDP, NPWP pengurus perusahaan, dan KTP-nya.

Disamping itu, sebelum mengurus sertifikat ini, Anda harus menyiapkan SPT tahunan terakhir, pajak 3 bulan yang terakhir, neraca akuntan publik, pas foto penanggung jawab perusahaan 3×4 sebanyak 6 lembar. Selain itu, juga ijazah lengkap dengan daftar riwayat hidup penanggung jawab perusahaan. Setelah menyiapan persyaratannya, prosedurnya akan diarahkan jasa yang mengurus SBU.

Alasan Menggunakan Jasa Pengurusan SBU

Perusahaan yang baru saja merintis, tentunya pertanyaan tentang apakah keuntungan memakai jasa pengurusan SBU adalah hal penting bagi mereka. Karena tentunya mereka ingin tahu seberapa besarkah keuntungannya daripada mengurusnya sendiri. Maka dari itulah, berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang keuntungan menggunakan jasa pengurusan izin usaha, antara lain:

  1. Menggunakan jasa SBU tentunya lebih praktis. Ini cocok untuk mereka yang memiliki segudang kegiatan. Sehingga, tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurus izin usaha sendiri. Maka dari itulah, menggunakan izin usaha adalah hal yang tepat untuk Anda. Jika Anda tidak ingin direpotkan mengurus berbagai macam kebutuhan termasuk pembuatan izin usaha.
  2. Memakai jasa pembuatan SBU, tentunya lebih murah, karena harganya sudah termasuk dalam paket. Sehingga, biayanya lebih terjangkau dibandingkan mengurusnya sendiri. Otomatis dengan begitu, prosesnya juga lebih cepat daripada mengurusnya sendiri. Karena bila mengurusnya sendiri bisa memakan waktu hingga 10 bulan. Sedangkan menggunakan jasa SBU hanya membutuhkan 10 hari saja.
  3. Jasa pembuatan SBU tentunya memberikan jaminan kepada kliennya. Sehingga, Anda bisa mendapatkan aminan pasti dan legal di mata hukum. Otomatis dengan begitu jaminan keberhasilan semakin tinggi dalam pembuatan izin usaha, seperti SBU. Itu artinya menggunakan jasa mereka memang sangat membantu sekali. Karena banyak kelebihannya dibandingkan harus mengurusnya secara mandiri.

Tips Memilih Jasa Pengurusan SBU

Pada dasarnya kepemilikan SBU diatur Perpres 70 Th 2012. Dalam ketentuannya, semua badan usaha yang terjun ke dalam kegiatan konstruksi ataupun sebaliknya dengan tender pemerintahan harus punya izin, berkaitan dengan jasa yang ditawarkan. Maka dari itulah, begi yang membutuhkan SBU harus tahu bagaimana cara memilih layanan pembuatan SBU yang tepat.

  1. Baik itu yang berada di kota kecil ataupun besar seperti di Jakarta, Anda harus tahu bagaimana memilih jasa berpengalaman. Karena, jika Anda ingin mendapat layanan pengurusan SBU Jakarta terbaik, carilah yang berpengalaman dulu. Caranya lihat dulu dari testimoni dan portofolionya. Semakin banyak orang yang menggunakannya, dijamin tidak akan mengecewakan.
  2. Pilih jasa yang memiliki lokasi kantor jelas. Sehingga, Anda bisa terhindar dari segala penipuan yang bisa saja terjadi. Maka dari itulah, untuk memastikannya, silahkan datang langsung di alamat itu dan cek saja sendiri. Sehingga, Anda bisa memastikan mereka bisa dipercaya atau tidak. Namun yang pasti jangan lupa pilih penawaran termurah.

Nah, itu tadi adalah cara memilih jasa yang bertugas untuk mengurusi SBU. Sebenarnya sangat mudah! Namun, bila Anda masih belum menemukan jasa yang berpengalaman, silahkan hubungi kami. Karena kami adalah jasa pengurusan SBU Jakarta yang siap memudahkan Anda dalam pembuatan sertifikat dan sejenisnya dengan cepat.

Cara Untuk Memperoleh SBU Digital Paling Mudah

Cara Untuk Memperoleh SBU Digital Paling Mudah

Apakah Anda mencari cara untuk memperoleh SBU Digital? Pendaftaran SBU Digital merupakan satu langkah yang perlu dilakukan untuk semua perusahaan yang telah memiliki SBU. Baik untuk SBU yang aktif sampai setahun maupun untuk beberapa tahun kedepan. Kegiatan ini adalah untuk “menukar” SBU lama menjadi sertifikat digital atau elektronik sesuai yang telah diwajibkan oleh LPJK sebagai perusahaan yang mengeluarkan SBU.

Meskipun kegiatan ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan, nyatanya banyak pula perusahaan yang belum mengetahui cara untuk memperoleh SBU digital dengan mudah. Padahal, pendaftaran untuk memperoleh SBU digital ini sangat penting. Karena kedepannya nanti yang akan dipersyaratkan atau digunakan untuk mendaftarkan lelang atau pekerjaan konstruksi lainnya yang divalidasi adalah SBU digital in. Sehingga penting bagi Anda pemilik usaha yang sudah memiliki SBU untuk mendaftarkan ke SBU digital ini.

Bagaimana Untuk Mendaftar SBU Digital?

Jika Anda akan mendaftar untuk memperoleh SBU digital caranya sangat mudah Anda bisa lakukan cara berikut ini :

  1. Masuk ke link https://siki.lpjk.net/klaim-sertifikat-lpjk/administrator/register-bu
  2. Setelah selesai mendaftar, lakukan login sesuai dengan email dan password yang sudah anda daftarkan.
  3. Setelah log in tekan ctrl + a atau pilih/klik kotak add Bu new di bagian kanan atas.
  4. Setelah login Anda bisa langsung mengisi beberapa formulir dan upload data yang diminta sebagai syarat. Beberapa data yang diisi diantaranya :
  • Nama Badan Usaha (tanpa menggunkan CV atau PT langsung ditulis nama perusahaan)
  • Alamat (isi lengkap alamat perusahaan) meliputi Provinsi, Kabupaten, Kode Pos
  • Telepon (bisa mencantumkan nomor perusahaan atau nomor direktur)
  • Fax
  • Email perusahaan
  • Website (jika ada)
  • Bentuk Usaha (isi sesuai bentuk usaha baik CV, PT dan lain-lain)
  • Jenis Badan Usaha ( sesuai jenisnya pilihannya seperti Pelaksanaan, Pengawas, Perencana, Konsultan Spesialis dan lain-lain)
  • Scan NPWP (upload file scan dalam bentuk adalah JPG, JPEG, PDF, ZIP, RAR)
  • Foto PJBU (upload foto direktur atau penanggung jawab badan usaha untuk ditempatkan pada SBU)
  • Foto Selfie (upload foto selfie direktur / PJBU sambil memegang SBU. mungkin untuk memastikan bahwa direkturnya benar dan sesuai)
  • Surat Pernyataan Badan Usaha (bisa buat sesuai dengan format yang ada di internet ataupun format yang telah disediakan LPJK)
  • Setelah semua selesai tinggal pilih Save.
  1. Kemudian pilih menu “Sertifikat Badan Usaha” untuk mulai input dan upload SBU yang akan dijadikan SBU digital.
  2. Pilih “Add Klaim SBU LPJK New” atau tekan ctrl+A, masukkan data yang dibutuhkan seperti
  • Nomor Registrasi pada SBU (di bagian halaman depan SBU, ambil nomor di bagian terakhir saja, contoh yang ditebalkan “0-3333-06-111-1-10-323200”)
  • Klasifikasi Badan Usaha (ada dibagian belakang halaman SBU)
  • Asosiasi
  • Golongan Badan Usaha (Besar/Kecil/Menengah)
  • Provinsi Registrasi tempat membuat SBU
  1. Scan SBU (pilih file SBU PDF, JPG, RAR atau lainnya sesuai yang diminta di halaman tersebut)

Cara ini bisa dilakukan oleh siapapun termasuk untuk Anda pemilik perusahaan tersebut. Namun perlu diketahui bahwa setelah dilakukan pendaftaran Anda mungkin tidak akan langsung menerima SBU digital. Tapi Anda harus menunggu sampai LPJK mengecek data yang sudah diinput dan asosiasi juga sudah melakukan ceklis vva atau verifikasi baru Anda bisa menerima SBU itu. Mungkin melalui notifikasi yang dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan tadi.

Jadi, untuk Anda yang ingin mendaftarkan perusahaan Anda untuk memperoleh SBU Digital segera lakukan pendaftarannya sekarang. Jika ada yang ingin dikonsultasikan tanyakan pada tim Kami.

Cara Melakukan Perpanjangan SBU Terbaru

Cara Melakukan Perpanjangan SBU Terbaru

Memperpanjang SBU atau sertifikat badan usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan apabila sudah memiliki SBU. Karena melakukan perpanjangan SBU tersebut wajib dilakukan apabila telah masa penggunaan SBU telah berakhir. Biasanya dilakukan dalam 3 tahun sejak tanggal penetapan yang tertera dalam SBU. Sebelum perpanjangan dilakukan, pemilik SBU juga wajib untuk melakukan registrasi ulang pada tahun kedua dan tahun ketiga sebagaimana tanggal yang tertera pada halaman depan SBU.

Untuk melakukan perpanjangan SBU itu sendiri bisa dilakukan dengan mudah, Anda bisa melakukan perpanjangan di lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional. Sebelum melakukan pengurusan, Anda perlu ketahui terlebih berbagai ketentuan terkait dengan registrasi ulang SBU. Berikut 3 ketentuan registrasi ulang SBU :

  1. Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha dapat dilakukan 1 hari tanpa Rapat Pengurus Lembaga
  2. SBU yang masih berlaku namun belum melakukan Registrasi ke-2 dan atau Registrasi ke-3 bisa mengikuti proses pelelangan namun setelah disebutkan menang kontrak wajib memenuhi kewajiban registrasi tahun ke-2 dan atau regitrasi tahun ke-3 yang masih tertunda
  3. Keterangan “Belum melakukan registrasi tahun ke-21 dan tahun ke-3” tertera di SIKI (www.lpik.net) bagi SBU yang belum melakukan registrasi ulang.

Lalu Bagaimana Untuk Perpanjangan SBU ?

Selain ketentuan tersebut, Anda juga perlu ketahui bahwa untuk melakukan perpanjangan SBU diperlukan berbagai syarat dokumen yang harus dibawa saat pengurusan. Beberapa dokumen yang diperlukan untuk pengurusan SBU adalah sebagai berikut :

  1. Bukti Pengambilan Formulir Permohonan SBU.
  2. Sertifikat Lama (Fotocopy)
  3. Bukti Pembayaran Kontribusi Sertifikat (cq. Bank BNI Cab. Harmoni).
  4. SIUP/ PMA/ atau Izin Lainnya (Fotocopy)
  5. Tanda Keanggotaan KADIN DKI Jakarta (yang masih berlaku) (Fotocopy)
  6. Tanda keanggotaan Asosiasi terkait (yang masih berlaku), sesuai Bidang/ Subbidang yang diajukan (Fotocopy)
  7. Kontrak/ SPK 5 (lima) tahun terakhir, khusus untuk perusahaan kecil 8 (delapan) tahun terakhir (Fotocopy)
  8. SPT-PPH Badan/ Perusahaan (tahun terakhir) (Fotocopy)
  9. Data-data pendukung apabila ada perubahan (Fotocopy)
  10. Pas photo ukuran 3×4 terbaru 2 (dua) lembar berwarna.

Jika dokumen tersebut terpenuhi, maka tentu proses perpanjangan SBU dapat dilakukan dengan cepat. Meskipun demikian, pastinya tidak semua perusahaan dapat menangani perpanjangan sendiri. Dikarenakan waktu pengurusan SBU tidaklah secepat yang dibayangkan. Selain itu, diperlukan pula tenaga untuk dapat datang langsung ke kantor lpjk. Untuk itu, agar proses perpanjangan tetap dapat dilakukan perlu dicari jalan pintas.

Solusi terbaik untuk dapat mengurus SBU dengan cepat adalah bisa mempercayakan pada Kami Adhikari Kreasi Mandiri. Perusahaan Kami siap membantu untuk mengurus perpanjangan SBU dengan proses yang cepat dan mudah. Pastinya hingga SBU dapat digunakan kembali. Jadi, Anda tidak perlu bingung lagi untuk pengurusan perpanjangannya. Hubungi Kami untuk informasi lebih lanjut.

Biaya Pengurusan SBU Gapensi Lengkap

Biaya Pengurusan SBU Gapensi Lengkap

Apakah Anda berencana untuk mengurus SBU? Cari informasi tentang biaya SBU Gapensi? Banyak sekali perusahaan yang tidak terlalu mengetahui tentang SBU gapensi dan apa fungsi dari kepemilikan SBU ini. Namun khususnya perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, maka Anda wajib untuk bergabung dan menjadi bagian dari SBU Gapensi. Sebab SBU ini diperlukan untuk keberlangsungan usaha Anda.

Pengurusan SBU Gapensi

Seperti yang telah Kami bahas pada artikel sebelumnya mengenai pembuatan SBU Gapensi. Untuk pengurusan SBU Gapensi juga memerlukan syarat dan dokumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan.  Sebelum memiliki SBU gapensi juga diperlukan KTA Gapensi sebagai syarat utama untuk pengurusan SBU yang dibutuhkan oleh LPJK. Maka sebelum Anda mengurus SBU ada baiknya Anda membuat KTA Gapensi.

Biaya Pembuatan SBU Gapensi dan Syaratnya

Bagi Anda perusahaan yang saat ini akan mengurus SBU Gapensi, Anda perlu ketahui terlebih dahulu mengenai Gapensi. Gapensi merupakan sebuah asosiasi yang telah berdiri cukup lama dan banyak sekali memberikan peran yang penting di dalam pembangunan yang ada di Indonesia khususnya bagian jasa konstruksi. Sehingga wajib hukumnya bagi Anda yang memiliki usaha di bidang konstruksi untuk menjadi bagian keanggotaan disini.

Semua anggota yang bergabung disini meliputi mereka yang merupakan penguasa jasa konstruksi. Jasa konstruksi tersebut didukung penuh dengan 3 unsur pengusaha yaitu koperasi, BUMN dan juga swasta. Anggota yang bergabung di Gapensi ini juga bisa dibedakan sesuai kewajiban dan hak mereka. Meliputi anggota biasa dan kehormatan. Untuk anggota biasa meliputi koperasi, jasa konstruksi milik swasta maupun BUMN yang telah memiliki SIUJK dan juga SBU dari pihak yang berwenang.

Sementara itu untuk anggota kehormatan terdiri atas pengusaha nasional, pejabat pemerintahan. Maupun tokoh yang dinilai sangat berjasa dalam mengembangkan dan memajukan organisasi mulai dari pusat hingga menuju ke daerah.

Lalu Berapa Biaya Yang Diperlukan Untuk Mengurus SBU Gapensi?

Jika Anda berencana untuk mengurus SBU Gapensi, Anda bisa mempersiapkan dana sekitar  Rp 20 juta dengan masa pengerjaan kurang lebih 4 minggu. Akan lebih cepat apabila Anda menggunakan jasa notaris atau pengurusan SBU Gapensi yang terpercaya.

Untuk dapat mengurus SBU Gapensi maka Anda harus mengumpulkan:

  1. Isian formulis
  2. Surat permohonan yang dibuat dengan kop surat perusahaan
  3. Pas foto sebanyak 2 lembar dengan ukuran 3×4
  4. Identitas seluruh penanggung jawab perusahaan termasuk NPWP dan KTP
  5. Dokumen perusahaan selengkap-lengkapnya mulai dari TDP, SIUP, PKP, NPWP, Domisili, SK dan akta

Sedangkan syarat yang diperlukan untuk memperoleh SBU sekalipus dengan SIUJK adalah sebagai berikut :

  1. Formulir isian, surat permohonan dengan kop perusahaan, identitas kepengurusan lengkap mulai KTP dan NPWP, berkas perusahaan lengkap, bukti uang setor di bank, KTA Gapensi.
  2. Sertifikat ISO 9001:2000 dengan kualifikasi B1 atau manual mutu, surat perjanjian, maupun surat keterangan proses, SPT selama 2 tahun yang terakhir, bukti pajak 3 bulan berakhir, Laporan neraca dengan kualifikasi B atau M, pengalaman kerja dengan pemotongan pajak, Sertifikat Tenaga Tehnik yang diberikan oleh Asosiasi Profesi, daftar riwayat hidup dari para tenaga ahli, KTP dan ijazahnya.
  3. Pas foto 3×4 sebanyak 8 lembar dan berwarna, layout dari kantor dan denah lokasi kantornya.

Setelah mengetahui biaya yang diperlukan untuk mengurus keperluan SBU Gapensi, selanjutnya Anda bisa mengkonsultasikan kepada Kami Adhikari Kreasi Mandiri. Kami siap membantu Anda untuk melakukan pengurusan SBU Gapensi dengan mudah dan cepat. Hubungi Kami untuk informasi lebih lanjut.

Bidang Sub Bidang SBU / Klasifikasi dan Subklasifikasi SBU

Bidang Sub Bidang SBU / Klasifikasi dan Subklasifikasi SBU

Mengurus sertifikat badan usaha atau SBU adalah sebuah kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor. Namun ketika Anda akan mengurus SBU, Anda perlu mengetahui bidang sub bidang yang terdapat dalam SBU atau klasifikas dan subklasifikasinya. Bertujuan agar Anda tidak salah klasifikasi SBU yang akan Anda urus. Berbeda jenis usaha tentu berbeda klasifikasi SBU yang akan diurus.

Untuk itu, Kami akan memberikan informasi kepada Anda bidang sub bidang SBU atau klasifikasi subklasifikasi SBU yang saat ini berlaku. Sesuai dengan perlem LPJK no. 3 tahun 2017 tentang jasa pelaksana konstruksi, klasifikasi SBU yang berlaku adalah sebagai berikut :

  1. Klasifikasi SBU Bangunan Gedung (dulunya Arsitektur)

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • BG001 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan dan Hunian Tunggal dan Kopel
  • BG002 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian
  • BG003 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri
  • BG004 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial
  • BG005 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik
  • BG006 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya
  • BG007 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan
  • BG008 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan
  • BG009 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
  1. Klasifikasi Bangunan Sipil (dulunya Sipil)

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • SI001 Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya
  • SI002 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pengolahan Sampah, Bangunan Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
  • SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
  • SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
  • SI005 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh
  • SI006 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh
  • SI007 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh
  • SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
  • SI009 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
  • SI010 Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Lokal
  • SI011 Jasa Pelaksana Pekerjaan Bangunan Stadion untuk Olah Raga Outdoor
  • SI012 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
  1. Klasifikasi Instalasi Mekanikal dan Elektrikal (dulunya Mekanikal Elektrikal)

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • MK001 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas dan Ventilasi
  • MK002 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan dan Salurannya
  • MK003 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan
  • MK004 Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan
  • MK005 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan
  • MK006 Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur
  • MK007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal (Pekerjaan Rekayasa)
  • MK008 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat
  • MK009 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa)
  • MK010 Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)
  • EL001 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya
  • EL002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Litrik Daya Maksimum 10 MW
  • EL003 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru Dan Terbarukan
  • EL004 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi
  • EL005 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon
  • EL006 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah
  • EL007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah
  • EL008 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon
  • EL009 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi
  • EL010 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik
  • EL011 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya
  1. Klasifikasi Jasa Pelaksana Lainnya (bidang baru, sebelumnya tidak ada)

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • PL001 Jasa Penyewaan Alat Konstruksi dan Pembongkaran Bangunan atau Pekerjaan Sipil Lainnya dengan Operator
  • PL002 Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung
  • PL003 Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api
  • PL004 Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungaian, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator)
  1. Klasifikasi Jasa Pelaksana Spesialis (dulunya kebanyakan dari sub bidang Arsitek dan Sipil)

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • SP001 Pekerjaan Penyelidikan Lapangan
  • SP002 Pekerjaan Pembongkaran
  • SP003 Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi
  • SP004 Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan
  • SP005 Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Pertambangan
  • SP006 Pekerjaan Perancah
  • SP007 Pekerjaan Pondasi, Termasuk Pemancangannya
  • SP008 Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam
  • SP009 Pekerjaan Atap dan Kedap Air (waterproofing)
  • SP010 Pekerjaan Beton
  • SP011 Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, Termasuk Pengelasan
  • SP012 Pekerjaan Pemasangan Batu
  • SP013 Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya
  • SP014 Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus
  • SP015 Pekerjaan Lansekap /Pertamanan
  • SP016 Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung

Khusus untuk yang ini adalah pelaksana untuk perorangan, bukan untuk badan usaha dengan kode KT

  1. Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Keterampilan

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • KT001 Pekerjaan Kaca dan Pemasangan Kaca Jendela
  • KT002 Pekerjaan Plesteran
  • KT003 Pekerjaan Pengecatan
  • KT004 Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai dan Dinding
  • KT005 Pekerjaan Pemasangan Lantai Lain, Penutupan Dinding dan Pemasangan Wallpaper
  • KT006 Pekerjaan Kayu dan atau penyambungan Kayu dan Material Lain
  • KT007 Pekerjaan Dekorasi dan Pemasangan Interior
  • KT008 Pekerjaan Pemasangan Ornamen
  • KT009 Pekerjaan Pemasangan Gypsum
  • KT010 Pekerjaan Pemasangan plafon akustik (acoustic ceiling)
  • KT011 Pemasangan curtain wall

Dengan memahami klasifikasi dan sub klasifikasi tersebut, tentu saja akan dapat memudahkan Anda dalam melakukan pengurusan SBU. Karena dengan mengetahui klasifikasi atau subklasifikasinya, maka Anda akan dengan mudah mengetahui syarat yang diperlukan untuk kebutuhan pengurusan SBU.

Nah untuk Anda yang akan mengurus SBU namun kesulitan dalam melakukan pengurusannya, Anda bisa mengkonsultasikannya kepada Kami. Kami CV.Adhikari Kreasi Mandiri siap membantu Anda untuk mengurus segala keperluan pengurusan SBU yang Anda perlukan. Hubungi Kami untuk konsultasi lebih lanjut.

Prosedur Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha

Prosedur Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha

Anda berencana untuk melakukan pengurusan pembuatan surat izin tempat usaha? Sudahkah Anda tahu cara, syarat dan prosedur pengurusannya? Ingin mengetahui lebih jelas mengenai bagaimana prosedur pembuatan surat izin tempat usaha yang akan Anda urus? Kami akan sedikit menjelaskan untuk memudahkan Anda. Kami akan berbagi informasi mengenai pengurusan surat izin tempat usaha yang diperlukan.

Namun sebelum Anda mengetahui bagaimana prosedur pengurusan SITU, Anda perlu tahu surat izin tempat usaha adalah izin yang sangat diperlukan. Terutama untuk mendirikan tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan. Adanya surat izin tempat usaha ini tentu saja sangat penting, karena digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen perusahaan lainnya dalam rangka pendirian. Disamping itu SITU juga berfungsi sebagai dokumen legalisasi yang menunjukan bahwa Tempat yang Anda gunakan sebagai tempat usaha sememangnya telah mendapatkan izin untuk berdiri sebagai tempat usaha.

Lalu Apa Syarat Membuat Surat Izin Tempat Usaha?

Berdasarkan informasi yang berlaku sekarang, bagi Anda yang akan mengurus SITU, maka Anda perlu mengumpulkan berbagai dokumen berikut :

  • Surat Permohonan yang bersangkutan;
  • Surat Keterangan Rekomendasi Kepala Desa / Lurah;
  • Rekomendasi Camat;
  • Surat Izin Gangguan (HO);
  • Denah Situasi/ Sketsa Lokasi;
  • Berita Acara Pemeriksaan Lokasi;
  • Foto Copy Setoran Retribusi Izin Gangguan ;
  • Foto Copy Pajak Reklame;
  • Foto Copy lunas PBB ;
  • Surat Keterangan Fiskal Daerah (Dispenda);
  • Akte Sertifikat Tanah, Surat Bukti Pemilik;
  • Surat Kuasa / Sewa Bangunan / Kontrak ;
  • Akte Pendirian Perusahaan ;
  • Rekomendasi dari instansi teknis yang berhubungan dengan bidang usaha;
  • Foto Copy IMB;
  • Foto Copy KTP yang dilegalisir dari Camat;dan
  • Pas fhoto 4 lembar ukuran 2 x 3 cm (warna);

Namun perlu diketahui, di masing-masing daerah memiliki peraturan daerah yang berbeda-beda sehingga tiap daerah memiliki persyaratan tersendiri. Namun yang perlu Anda ingat adalah di beberapa daerah ada Perda yang mengatur penerbitan SITU, bisa lebih ataupun kurang dari daftar persyaratan yang disebutkan di atas. Sehingga ketelitian Anda dalam memeriksa Peraturan Daerah di tempat Perusahaan Anda berada sangat diperlukan disini.

Bagaimana Prosedur Pengurusan Pembuatan SITU ?

Setelah Anda mengumpulkan dokumen pengurusan SITU, selanjutnya Anda bisa mengurus SITU. Berikut prosedur penerbitan SITU:

  • Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten dengan melampirkan seluruh dokumen di atas,
  • Selanjutnya Permohonan Izin yang diterima dilakukan pencatatan secara administratif dan apabila dipandang perlu dilakukan peninjauan lokasi tempat usaha oleh suatu tim;
  • Hasil peninjauan dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan bersama dengan berkas persyarataan izin yang diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  • Untuk usaha tertentu sebelum SITU diterbitkan wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang berhubungan dengan bidang usaha pemohon;
  • Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapaan persyarataan permohonan izin, peninjauan lokasi tempat usaha, dan menganggap tidak ada permasalaan segera menerbitkan izin yang diajukan oleh pemohon;
  • Permohonan izin dikabulkan dengan penerbitan SITU apabila semua Persyarataan telah dipenuhi.

Berapa Lama Proses Pengurusan SITU dibuat?

Dalam pembuatan SITU, tidak ada standar jangka waktu tertentu untuk prosesnya. Namun dalam prakteknya SITU akan diterbitkan dalam jangka waktu 4-6 hari setelah permohonan lengkap diterima.

Berapa Biaya Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha ?

Ketika Anda akan mengurus SITU, Anda perlu ketahui bahwa masing-masing daerah memberikan biaya berbeda-beda.  Namun rata-rata menarik biaya Per meter sebesar Rp. 5000.

Nah jika Anda sudah mengetahui tentang SITU, dokumen yang diperlukan untuk SITU dan jumlah biaya yang diperlukan namun Anda masih menemui kendala. Maka Anda bisa mengkonsultasikannya kepada Kami Adhikari Kreasi Mandiri. Kami akan bantu Anda untu mengurus berbagai keperluan SITU dengan cepat dan mudah. Hubungi Kami sekarang juga !

Pentingnya Izin Usaha Bagi Para Pelaku UMKM

Pentingnya Izin Usaha Bagi Para Pelaku UMKM

Apakah Anda pemilik usaha kecil atau UMKM? Sudah tahu pentingnya izin usaha untuk pelaku usaha? Tentu Anda tahu bahwa setiap usaha pasti memerlukan ijin usaha bukan? Ya, setiap perusahaan terutama usaha mikro kecil dan menengah, karena memiliki ijin usaha tentu saja akan memberikan banyak keuntungan bagi pemilik usaha tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa dewasa ini, banyak pelaku UMKM yang mengesampingkan hal yang satu ini. Kebanyakan dari mereka, berpendapat perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu. Padahal ijin usaha mikro kecil bisa didapatkan dngan mudah hanya perlu melengkapi berbagai dokumen yang diperlukan. Jika dapat mengurusnya, maka keuntungan pun akan dengan mudah diraih.

Apa Sih Pentingnya Izin Usaha Untuk UMKM?

Jika Anda pelaku UMKM, Anda perlu simak informasi pentingnya izin usaha untuk perusahaan Anda agar dapat berjalan dengan baik. Berikut pentingnya pelaku UMKM memiliki ijin usaha :

  • Mendapatkan Jaminan Perlindungan Hukum

Dengan memiliki izin usaha, Anda dapat menjalankan operasional bisnis Anda secara aman dan nyaman. Anda jadi tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. Seperti penertiban maupun pembongkaran.

  • Memudahkan Dalam Mengembangkan Usaha

Memiliki izin usaha juga akan memudahkan Anda dalam mengembangkan usaha Anda saat ini. Salah satunya Anda ingin bekerja sama dengan pengusaha yang lain.

  • Membantu Memudahkan Pemasaran Usaha

Baik dalam lingkup nasional maupun internasional atau juga memudahkan dalam elakukan ekspor dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang.

  • Akses Pembiayaan Yang Lebih Mudah

Jika sudah memiliki surat izin usaha, Anda akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman dana pada pihak bank.

  • Memperoleh Pendampingan Usaha Dari Pemerintah

Seringkali pemerintah mengadakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku usaha kecil untuk mengajak mereka mengembangkan inovasi produk serta usahanya. Pendampingan ini bisa berupa workshop, seminar maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha.

Syarat Mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Dalam pelaksanaanya, sebelum mengurus surat IUMK, pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat berikut ini :

  1. Melampirkan surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha.
  2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat.
  3. Memiliki Kartu Keluarga
  4. Melampirkan Pas Photo berwarna ukuran 4×6 cm 2 lembar.
  5. Mengisi formulir IUMK yang telah tersedia.

Jika doumen sudah terpenuhi, selanjutnya Lurah/Camat yang sudah diberikan pendelegasian untuk pengurusan izin usaha oleh Bupati/Walikota melakukan pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat-syarat belum lengkap, maka Lurah/Camat berhak mengembalikan syarat-syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu.

Nah itulah pembahasan mengenai ijin usaha kecil menengah. Untuk Anda yang ingin mengurus ijin tersebut namun merasa kesulitan, Anda bisa mempercayakannya kepada Kami CV.Adhikari Kreasi Mandiri. Kami siap bantu Anda mengurus ijin usaha tersebut hingga tuntas dan biaya yang termurah. Hubungi Kami untuk konsultasi lebih lanjut.

Inilah Daftar Izin Usaha yang Dibutuhkan Perusahaan

Inilah Daftar Izin Usaha yang Dibutuhkan Perusahaan

Memiliki perusahaan berupa membutuhkan ijin usaha yang harus dipenuhi. Hal ini seperti yang diketahui, usaha yang memiliki ijin usaha pastinya memberikan manfaat tersendiri yang bisa dirasakan oleh pemiliki usaha. Daftar ijin usaha tersebut bermacam-macam yang masing-masing harus diurus secara bertahap. Ijin usaha tersebut berbeda-beda tergantung dari jenis usaha yang akan diurus. Namun secara umu, tidak terlalu banyak perbedaan.

Daftar ijin usaha tersebut berbeda hanya pada apakah usaha Anda lokal ataupun asing. Jika usaha yang Anda miliki adalah asing, maka dibutuhkan modal yang lebih besar dan ijin usaha tambahan bagi karyawan yang berwarga negara asing.

Apa Saja Ijin Usaha Yang Biasanya Diperlukan?

Nah adapun beberapa ijin usaha yang diurus untuk perusahaan meliputi :

  • Mendirikan Perusahaan (Lokal/PMDN)
  • Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
  • Akta Pendirian Perusahaan
  • Surat Keterangan Domisili Usaha
  • Nomor Pokok Wajib Pajak
  • Pengesahan Akta Pendirian oleh Dept. Hukum dan HAM
  • Mendirikan PT PMA (Penanaman Modal Asing)
  • Mendirikan Yayasan
  • Mendirikan CV
  • Pengusaha Kena Pajak (dibutuhkan bila omset usaha lebih dari Rp4.8 Miliar per tahun)
  • Izin Gangguan (HO)
  • Izin Jasa Survey (IUJS)
  • Izin Jasa Konstruksi (IUJK)
  • Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  • Izin Prinsip (IP)
  • Tanda Daftar Industri (TDI)
  • Izin Prinsip Perluasan
  • Angka Pengenal Impor
  • Nomor Identitas Kepabeanan

Dari masing-masing daftar ijin tersebut perlu Anda ketahui penggunaan izin usaha dibutuhkan tergantung dari bidang usaha dan bentuk badan usaha. Ada bidang (klasifikasi usaha) yang tidak membutuhkan perizinan lain kecuali dokumen yang standar. Apabila Anda bergerak di bidang perdagangan dan jasa, Anda hanya perlu akta pendirian perusahaan, Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor Pokok Wajib Pengusaha (NPWP), Surat Keputusan Menteri tentang Pengesahan Akta Pendirian, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Sedangkan usaha yang memiliki omset lebih dari Rp4.8 Miliar per tahun, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Masih ada usaha yang membutuhkan izin gangguan (HO) dari pemerintah setempat bagi usaha yang mengundang ketidaknyamanan atau keramaian seperti pabrik atau mini market.

Mengurus Izin Usaha Perusahaan

Untuk Anda yang memiliki usaha dan masih bingung mengenai ijin usaha apa yang perlu Anda urus, solusi terbaik adalah Anda mengkonsultasikannya kepada Kami. Kami adalah biro jasa ijin usaha yang siap membantu untuk berbagai pengurusan ijin usaha terbaik. Kami melayani untuk seluruh wilayah jabodetabek. Anda yang berdomisili di wilayah tersebut bisa menghubungi Kami untuk konsultasi lebih lanjut.

Jenis-Jenis Usaha Jasa Konstruksi Yang Perlu Anda Ketahui

Jenis-Jenis Usaha Jasa Konstruksi Yang Perlu Anda Ketahui

Apakah Anda memiliki usaha di bidang jasa konstruksi? Tahukah Anda bahwa terdapat berbagai jenis usaha jasa konstruksi yang ada di Indonesia? Lebih tepatnya adalah ada 3 jenis usaha jasa konstruksi sesuai yang tertera pada UU No. 18 Tahun 1999. Undang-undang ini berisi mengenai jasa konstruksi terdiri dari tiga jenis usaha, yaitu perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Berikut uraian ketiga jenis usaha tersebut.

Penting sekali untuk Anda mengetahui apa saja jenis ijin usaha jasa konstruksi agar dapat memudahkan Anda yang bergerak di bidang ini. Karena Anda jadi bisa mengetahui izin usaha jasa Anda termasuk kedalam klasifikasi jenis yang sesuai. Nah untuk menambah wawasan Anda, berikut adalah jenis ijin usaha jasa konstruksi :

  1. Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
  2. Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi.
  3. Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir konstruksi.

Setelah mengetahui jenis-jenis ijin usaha tersebut, maka Anda bisa mengurus ijin usaha yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah untuk di Indonesia sendiri, ada 3 jenis izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai bentuk badan usaha jasa konstruksi yang terdiri dari; IUJK Nasional, IUJK PMA dan Izin BUJKA.

Lebih lengkapnya Anda bisa perhatikan informasi lengkap berikut :

  1. IUJK Nasional

Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional atau IUJK Nasional yaitu izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kota/Kabupaten kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJK Nasional) dengan dasar hukum Peraturan Menteri No. 04/PRT/M/2011 Tentang “Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional”

  1. IUJK PMA

Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing atau IUJK PMA yaitu izin usaha yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (BUJK PMA) dengan dasar hukum Peraturan Menteri No. 03/PRT/M/2016 tentang “Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing”

  1. IZIN BUJKA

Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing atau Izin BUJKA (Foreign Construction Representative Office) yaitu izin usaha yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM) kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) “Foreign Construction Representative Office” dengan dasar hukum Peraturan Menteri No. 10/PRT/M/2014 tentang “Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing”

Bagaimana Mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi?

Berikut tahapan proses untuk mendapatkan izin usaha jasa konstruksi;

  1. Mengurus Pembuatan SKA / SKTK
  2. KTA
  3. Pendaftaran Anggota Asosiasi
  4. SBU
  5. IUJK

Jika sudah mengetahui jenis ijin usaha dan urutan bagimana mengurus ijin usaha jasa konstruksi, selanjutnya adalah Anda melakukan pengurusannya. Anda bisa mempercayakan kepada Kami Adhikari Kreasi Mandiri untuk memproses semua keperluan ijin usaha jasa konstruksi yang Anda perlukan. Anda cukup konsultasikannya kepada Kami untuk mengetahui biaya dan prosedur pengurusan IUJK lebih lengkap. Hubungi Kami sekarang juga !

Aturan Terbaru Pendirian Perusahaan dan Izin Usaha di Tahun 2019

Aturan Terbaru Pendirian Perusahaan dan Izin Usaha di Tahun 2019

Mendirikan perusahaan diperlukan ijin usaha untuk membuat perusahaan sah di mata hukum. Namun pastinya diperlukan aturan khusus agar ijin usaha tersebut dapat berlaku. Aturan pendirian perusahaan dan ijin usaha tersebut berbeda-beda setiap tahunnya. Begitu pula untuk 2019 ini, aturan pendirian perusahaan juga pastinya berbeda dengan aturan yang ada pada 2018.

Salah satu yang merevolusi sistem perizinan berusaha di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan dasar berlakunya sistem Online Single Submission (OSS). Dengan sistem ini, dalam sekitar 2 bulan pemerintah telah menerbitkan 38.835 Nomor Induk Berusaha (NIB). Prosesnya menjadi lebih cepat dibandingkan mengurus sendiri ke kantor perusahaan.

Apa saja aturan terbaru seputar pendirian perusahaan dan pengajuan izin usaha di tahun 2019?

Untuk menambah wawasan Anda, berikut adalah aturan terbaru yang berlaku mengenai pendirian perusahaan dan ijin usaha di 2019.

  1. NIB berlaku sebagai TDP, API, dan Akses Kepabeanan

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah hal baru yang diintrodusir di OSS. Pelaku usaha, baik yang dikelola secara perorangan, badan usaha, maupun badan hukum harus memiliki NIB. NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Saat ini di aturan terbaru, NIB juga berlaku sebagai TDP, API (Angka Pengenal Impor), dan Akses Kepabeanan.

Berbeda dengan proses perizinan usaha sebelumnya yang masing-masing item dokumen tersebut diajukan secara terpisah dan ke instansi yang berbeda. Maka di OSS prosesnya sudah disatukan. Lebih jauh lagi, NIB ini juga berfungsi sebagai pendaftaran BPJS. NIB yang digabung ini tentu saja akan lebih memudahkan bagi pelaku usaha.

  1. Perusahaan berbentuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan CV harus didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)

Di aturan terbaru, aturan mengenai kewajiban perusahaan berbentuk persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer (CV) didaftarkan di SABU yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Melalui Permenkumham No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata ditentukan bahwa permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan oleh pemohon kepada Menteri Hukum dan Ham melalui SABU.

Sebelumnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 KUHD yang menyatakan bahwa baik persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer akta pendiriannya harus didaftarkan di pengadilan negeri setempat. Untuk badan usaha yang sudah berdiri sebelum dikeluarkannya Permekumham No. 17 Tahun 2018, pemerintah masih memberikan kelonggaran. Dalam aturan peralihannya disebutkan bahwa  persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer yang telah terdaftar di pengadilan negeri. Yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya aturan ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Artinya, mulai 2 Agustus 2019 nanti, persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer yang sudah didaftarkan di pengadilan negeri wajib didaftarkan di sistem Kemenkumham (SABU).

  1. Perlindungan Nama untuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan CV

Aturan penamaan perusahaan berbentuk persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer adalah implikasi dari keharusan mendaftarkan perusahaan berbentuk badan usaha tersebut SABU. Berdasarkan ketentuan di Permenkumham No. 17 Tahun 2018, bila sebuah persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer sudah didaftarkan di SABU, maka nama tersebut tidak dapat lagi digunakan oleh persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer yang akan didirikan

Sedangkan pada sebelumnya, salah satu perbedaan proses dan syarat mendirikan PT dengan proses dan syarat mendirikan persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer adalah pemilihan nama. Karena PT statusnya badan hukum, maka nama yang sudah digunakan oleh sebuah PT, otomatis akan ditolak pemakaiannnya bila ada PT lain yang mengajukan nama yang sama. Tapi sebelum berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018, hal tersebut tidak berlaku untuk persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer.

  1. Pengurusan Izin Usaha Dilakukan Melalui OSS

Sebuah perusahaan berbentuk PT untuk bisa melakukan kegiatan usaha perdagangan misalnya. Proses yang berjalan sebelum adanya OSS adalah dengan menyelesaikan proses pendiriannya mulai dari akta dan SK Kemenkumham. Selanjutnya mengurus dokumen legalitas dan perizinan usaha di tempat yang berbeda. Misalnya SKDP diurus di kelurahan, NPWP perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, SIUP dan TDP di kantor kecamatan atau walikota.

Dengan adanya OSS sebagai aturan terbaru pendirian perusahaan dan izin usaha, setelah proses pendirian perusahaan berbentuk PT selesai maka proses pengajuan izin usaha dilakukan secara terintegrasi melalui portal OSS. Ditambah lagi, platform OSS ini sudah terhubung dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Jadi, pada saat pengisian informasi di OSS, data-data yang terkait dengan pendirian PT yang ada di AHU bisa ditarik ke portal OSS.

Dari aturan tersebut, maka perlu dipahami aturan tersebut berbeda dengan aturan yang berlaku sebelumnya. Anda perlu memahami secara detail. Namun jika Anda kesulitan untuk mengurus ijin usaha, dan belum memahami mengenai aturan terbaru pendirian perusahaan ijin usaha Kami siap bantu. Kami Biro jasa ijin usaha siap bantu Anda untuk menyelesaikan pengurusan berbagai ijin usaha yang Anda perlukan untuk sah di mata hukum. Hubungi Kami sekarang juga !