Apakah Anda berpikir setelah memperoleh SBU perusahaan tidak akan diawasi sehingga sertifikat ini tidak lebih hanya formalitas saja? Jika iya, maka ini anggapan yang sangat keliru. Setelah memperoleh SBU, badan usaha akan dipantau oleh LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) tahap ini disebut sebagai surveilen dalam penerapan SBU.

Perlu dipahami sejak awal bahwa ketentuan dan prosedur Surveilen ini bisa berbeda-beda pada setiap LSBU. Namun, di sini kami akan bantu jelaskan garis besarnya supaya Anda yang akan mengurus SBU bisa mengetahui hal penting ini supaya tidak menyepelekan apa yang terjadi setelah sertifikat berhasil diperoleh.

Apa Itu Pengawasan atau Surveilen dalam SBU?

Surveilen atau pengawasan SBU adalah kegiatan pemeriksaan berkala yang dilakukan untuk memastikan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) tetap memenuhi persyaratan sertifikasi selama masa berlaku sertifikat, yaitu 3 tahun.

Proses ini biasanya dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Tujuannya agar BUJK konsisten menjalankan pekerjaan jasa konstruksi sesuai aturan.

Sebagai contoh, ketika Surveilen SBU dilakukan, LSBU dapat menyebarkan kuesioner kepada perusahaan pemegang sertifikat untuk mengevaluasi pemenuhan standar.

Selain itu, mereka juga akan memantau laporan kinerja perusahaan yang tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kementerian PUPR, termasuk pengalaman proyek yang sudah terdaftar.

Apa yang Dilakukan Saat Surveilen atau Pengawasan Pemegang SBU?

Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat bagaimana tahap Surveilen SBU biasanya dijalankan. Proses ini tidak sembarangan, melainkan sudah diatur secara sistematis agar pengawasan benar-benar efektif.

Penyebaran Kuesioner

Tahap pertama adalah penyebaran kuesioner kepada seluruh BUJK pemegang SBU. Kuesioner ini berisi pertanyaan yang mengacu pada persyaratan sertifikasi. Hasil dari kuesioner akan memberikan gambaran awal apakah perusahaan masih sesuai standar atau ada potensi pelanggaran.

Pemantauan Data BUJK

Selain kuesioner, LSBU juga memanfaatkan data dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi. Data ini meliputi laporan kinerja tahunan BUJK, pencatatan pengalaman proyek, serta informasi lain yang relevan. Dengan cara ini, pengawasan pemegang SBU tidak hanya berdasarkan pernyataan perusahaan, melainkan juga bukti konkret yang tercatat secara resmi.

Manfaat Surveilen atau Pengawasan Bagi Pemegang SBU

Banyak perusahaan mungkin menganggap proses pengawasan ini hanya formalitas. Padahal, Surveilen justru membawa manfaat penting bagi pemegang sertifikat. Berikut beberapa di antaranya.

1. Menjamin Kredibilitas Perusahaan

Dengan adanya Surveilen, perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka benar-benar layak memegang SBU. Kredibilitas di mata klien maupun pemerintah akan lebih kuat karena ada bukti pengawasan resmi dari LSBU. Hal ini membuat perusahaan lebih dipercaya untuk mengerjakan proyek konstruksi skala besar.

2. Mengurangi Risiko Pelanggaran Regulasi

Surveilen juga membantu perusahaan agar tetap berada di jalur regulasi. Jika ada perubahan aturan, LSBU biasanya akan menyesuaikan substansi pengawasan. Dengan begitu, perusahaan bisa segera melakukan koreksi sebelum terjadi pelanggaran serius yang bisa merugikan.

3. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme

Tahap Surveilen SBU bukan hanya soal memenuhi persyaratan, tetapi juga tentang menjaga standar kualitas kerja. Ketika perusahaan konsisten diawasi, secara otomatis mereka akan terdorong meningkatkan profesionalisme dan kualitas jasa yang diberikan. Ini bisa menjadi nilai tambah di pasar konstruksi yang kompetitif.

Apa yang Akan Terjadi Jika Pemegang SBU Tidak Diawasi?

Lalu, bagaimana jika pengawasan tidak dijalankan? Tentu saja akan ada konsekuensi. Tanpa Surveilen, fungsi sertifikat sebagai bukti kompetensi bisa berkurang. Berikut beberapa risiko yang mungkin terjadi:

• Sertifikat SBU dianggap tidak relevan karena tidak ada pembuktian berkelanjutan.
• Perusahaan berpotensi melanggar regulasi tanpa disadari.
• Klien bisa meragukan kualitas pekerjaan karena tidak ada pengawasan berkala.
• Jika ditemukan pelanggaran berat, sertifikat bisa dibekukan atau dicabut.

Dengan melihat risiko di atas, jelas bahwa Surveilen bukan sekadar prosedur administratif, tetapi kebutuhan untuk menjaga legalitas perusahaan di industri konstruksi.

Baca juga: 3 Penyebab SBU Konstruksi Dibekukan Bahkan Dicabut, Catat!

FAQ seputar Surveilen atau Pengawasan Pemegang SBU

1. Apa Itu Surveilen dalam SBU?
Surveilen adalah pengawasan berkala oleh LSBU untuk memastikan perusahaan pemegang SBU tetap memenuhi persyaratan sertifikasi.

2. Berapa kali pengawasan dilakukan?
Minimal sekali dalam setahun selama masa berlaku sertifikat.

3. Apakah prosedur dan kebijakan Surveilen selalu sama di setiap LSBU?
Tidak selalu. Setiap LSBU bisa memiliki detail teknis yang berbeda, meski prinsipnya sama.

4. Apakah ada biaya untuk melakukan Surveilen?
Biaya bisa berbeda-beda tergantung kebijakan LSBU yang bersangkutan.

5. Mengapa Surveilen penting bagi BUJK?
Karena memastikan perusahaan tetap kredibel, patuh aturan, dan profesional selama menjalankan usaha.

Dengan memahami pentingnya Surveilen SBU, perusahaan dapat lebih siap menghadapi proses ini tanpa rasa khawatir.

PT Adhikari Kreasi Mandiri hadir untuk membantu perusahaan yang belum memiliki SBU. Kami bisa bantu proses sertifikat tersebut dari awal sampai selesai.

Selain itu, kami juga bekerja sama dengan LSBU terakreditasi untuk membantu Anda dalam proses Surveilen dan pengawasan memastikan badan usaha mematuhi kebijakan yang telah ditentukan.

Mungkin banyak yang menganggap bahwa setelah mendapatkan SBU maka semuanya sudah selesai. Ini keliru, perusahaan perlu membuktikan secara konsisten bahwa mereka layak untuk tetap tersertifikasi. Setiap LSBU biasanya mempunyai ketentuan yang sedikit berbeda-beda, tapi bukan tidak mungkin jika terjadi pelanggaran tertentu SBU konstruksi bisa dibekukan bahkan dicabut.

Apa penyebab SBU dibekukan dan bagaimana kebijakannya? Simak penjelasan berikut.

Penyebab SBU Konstruksi Dibekukan

SBU konstruksi bisa dibekukan apabila badan usaha melakukan salah satu hal ini. Sebagai contoh, LSBU Gamana Krida Bhakti memiliki kebijakan pembekuan sertifikasi dilakukan setelah melalui tahap peringatan tertulis paling lama 3 bulan.

1. Gagal Memenuhi Ketentuan Peraturan Sertifikasi

SBU konstruksi dapat dibekukan jika badan usaha gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi sertifikasi. Misalnya, tenaga ahli tidak memenuhi standar kompetensi, perusahaan tidak melaporkan kegiatan usaha secara rutin, atau tidak memenuhi ketentuan modal dan kapasitas. Pembekuan ini dilakukan agar hanya badan usaha yang benar-benar memenuhi standar profesional yang boleh beroperasi di bidang konstruksi.

2. Pemegang Sertifikat Meminta Pembekuan Secara Sukarela

Tidak semua pembekuan terjadi karena pelanggaran. Pemegang SBU juga bisa mengajukan pembekuan secara sukarela. Kondisi ini biasanya terjadi ketika perusahaan sedang restrukturisasi, mengalami perubahan kepemilikan, atau ada kebutuhan internal yang membuat sertifikat tidak bisa digunakan sementara. Dengan begitu, perusahaan tidak perlu mencabut SBU secara permanen.

3. Pemegang Sertifikat Tidak Melakukan Perpanjangan Masa Berlaku

Setiap SBU memiliki masa berlaku. Jika perusahaan tidak melakukan perpanjangan sesuai jadwal, sertifikat bisa dibekukan secara otomatis. Hal ini menjadi mekanisme kontrol agar pemegang SBU selalu menjaga keaktifan sertifikatnya. Keterlambatan perpanjangan menunjukkan kurangnya komitmen terhadap regulasi, sehingga pembekuan menjadi langkah yang tak terhindarkan.

Pembekuan SBU Tidak Dilakukan Secara Mendadak

Banyak badan usaha khawatir SBU mereka langsung dibekukan tanpa peringatan. Faktanya, ada prosedur yang harus dilalui lebih dulu. BUJK yang tidak melaporkan kinerja tahunan atau melakukan pelanggaran surveilen akan dikenakan tahapan sanksi sebagai berikut:

• Surat peringatan pertama dikirim 30 hari setelah jadwal pelaporan yang ditetapkan.
• Surat peringatan kedua dikirim 30 hari setelah surat peringatan pertama.
• Surat pembekuan sertifikat badan usaha dikirim 30 hari setelah surat peringatan kedua.
• Surat pencabutan sertifikat dikirim 60 hari setelah masa pembekuan.

Selama dalam status pembekuan, perusahaan tidak boleh menggunakan SBU untuk aktivitas jasa konstruksi. Ini menjadi masa kritis di mana badan usaha harus segera melakukan evaluasi.

Apa yang Harus Dilakukan Jika SBU Dibekukan?

Jika SBU perusahaan Anda sudah dalam kondisi dibekukan, langkah terbaik adalah segera melakukan tindakan perbaikan sesuai arahan LSBU.

Badan usaha wajib menunjukkan bukti perbaikan melalui evaluasi, penilaian, atau tinjauan ulang. Apabila seluruh persyaratan sudah dipenuhi, sertifikat dapat diaktifkan kembali.

Namun, dalam beberapa kasus, pengaktifan kembali bisa diiringi dengan pengurangan ruang lingkup sertifikasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk bergerak cepat agar status sertifikat kembali normal.

Baca juga: Mengenal Jenis-jenis SBU Secara Lengkap

Cara Mencegah SBU Konstruksi Agar Tidak Dibekukan atau Dicabut

Agar SBU tetap aman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap BUJK. Langkah-langkah berikut bisa membantu menjaga sertifikat tetap aktif.

1. Patuhi Kebijakan dan Ketentuan yang Berlaku

Perusahaan wajib memahami setiap aturan dari LSBU dan mematuhinya. Ketaatan terhadap regulasi menjadi indikator utama bahwa perusahaan profesional dan layak memegang SBU. Kepatuhan ini juga menunjukkan komitmen jangka panjang dalam menjalankan bisnis konstruksi dengan cara yang legal, transparan, dan terpercaya di mata mitra maupun klien.

2. Komunikasikan dengan LSBU atau Minta Bantuan Konsultan

Jika ada kendala dalam pemenuhan persyaratan, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan LSBU atau meminta bantuan konsultan. Diskusi ini bisa membantu badan usaha menemukan solusi sebelum masalah berkembang menjadi pembekuan. Konsultan berpengalaman dapat memberikan arahan teknis, membantu administrasi, dan memastikan perusahaan tidak kehilangan kesempatan kerja karena kendala administratif.

3. Penuhi Persyaratan dan Kewajiban Selama Memegang SBU

Jangan menunggu hingga masa berlaku hampir habis. Pastikan setiap kewajiban administratif, laporan tahunan, dan syarat tenaga ahli selalu dipenuhi tepat waktu. Dengan begitu, risiko pembekuan bisa diminimalkan. Kedisiplinan dalam pemenuhan kewajiban ini akan meningkatkan kredibilitas perusahaan serta menjaga keberlangsungan proyek konstruksi yang sedang berjalan maupun yang akan datang.

Itu dia penjelasan mengenai penyebab dan cara mengatasi SBU yang dibekukan. Semoga artikel ini bisa membantu Anda memahami lebih dalam mengenai aturan dan langkah-langkah yang harus ditempuh.

Jika perusahaan Anda membutuhkan bantuan dalam mengurus SBU konstruksi, tim Kreasi Mandiri siap mendampingi. Kami membantu memastikan SBU Anda tetap aktif, memenuhi seluruh persyaratan, serta memberi saran agar sertifikasi tetap aman dan tidak bermasalah. Cek informasi layanan kami di jasa pembuatan SBU.

Apakah perusahaan Anda bergerak di bidang penjualan produk tertentu dan mendistribusikannya secara meluas? Jika iya, maka penting untuk memahami manfaat memiliki STP keagenan.

Anjuran ini datang dari Kementerian Perdagangan (Kemendag RI) bahwa bisnis yang bergerak di bidang distribusi,agen, supplier utamanya produk/jasa sebaiknya mengantongi STP untuk pembuktian kredibilitas.

Jadi, apabila Anda bergerak di bisnis ini tapi belum mempunyai STP (Surat Tanda Pendaftaran) maka ini adalah waktu yang tepat untuk mengurusnya.

Apa Saja Manfaat Memiliki STP Keagenan?

Banyak pelaku usaha belum menyadari bahwa STP bukan sekadar formalitas dokumen. Padahal, surat ini menyimpan peran penting dalam menjaga kelangsungan bisnis distribusi jangka panjang.

Setelah memiliki STP, badan usaha tidak hanya terlihat lebih profesional di mata mitra, tetapi juga berhasil memenuhi aturan dari pemerintah.

Terlebih lagi pengurusan STP landasannya sudah jelas tercantum lengkap di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 (Permendag 24/2021).

Berikut ini beberapa manfaat utama yang bisa Anda rasakan ketika memiliki STP keagenan:

1. Usahanya Diakui Secara Resmi dan Legal

Manfaat STP keagenan yang pertama adalah membuat bisnis distribusi Anda mendapat pengakuan secara sah oleh pemerintah. Ini adalah bukti bahwa operasional Anda berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, tak perlu khawatir jika sewaktu-waktu dilakukan pengecekan atau audit dari instansi terkait.

Legalitas ini juga menjadi fondasi utama dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan besar, termasuk brand nasional maupun internasional yang umumnya hanya membuka kemitraan dengan agen resmi.

2. Memiliki Kepercayaan yang Lebih Tinggi

Pernahkah Anda kehilangan peluang hanya karena calon klien atau rekanan meragukan legalitas usaha Anda? Dengan STP, hal seperti ini bisa dihindari.

STP menjadi simbol bahwa bisnis Anda bukan usaha abal-abal. Pelanggan dan mitra akan merasa lebih yakin karena tahu bahwa mereka bekerja sama dengan agen atau distributor resmi yang terdaftar di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan.

3. Memperoleh Perlindungan Hukum

Saat terjadi konflik dalam distribusi, seperti sengketa dengan supplier atau keluhan pelanggan besar, STP bisa menjadi pegangan hukum yang sangat kuat. Sebagai pemegang STP resmi, Anda berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan distribusi yang berlaku di Indonesia.

Hal ini sangat penting untuk menghindari risiko pelanggaran atau denda, terutama jika Anda mengelola rantai distribusi lintas kota atau provinsi.

4. Berkesempatan Ikut Tender Pemerintah

Apakah Anda berniat memperluas jangkauan bisnis lewat proyek-proyek pemerintah? Maka STP adalah syarat mutlak yang harus Anda miliki.

Tender pengadaan barang oleh instansi negara atau BUMN biasanya mensyaratkan peserta harus terdaftar resmi, termasuk sebagai agen atau distributor. Tanpa STP, peluang untuk ikut bersaing dalam tender bisa hilang begitu saja atau risiko lainnya Anda bisa kalah saing dengan pemilik usaha yang lain.

5. Menjamin Kualitas dan Keaslian Produk

STP secara tidak langsung mengharuskan Anda untuk menjual produk yang memiliki kejelasan asal dan kualitas. Mengapa begitu?

Karena dalam proses pendaftaran, data produk, merek, hingga supplier resmi akan dicatat. Hal ini menjamin bahwa Anda tidak sedang mendistribusikan barang palsu, ilegal, atau tidak sesuai standar. Ini akan membuat konsumen lebih percaya terhadap setiap produk yang Anda tawarkan.

Baca juga: Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Pengurusan Resmi Konsultan

Persyaratan Utama dalam Mengurus STP Keagenan, Catat!

Setelah mengetahui manfaatnya yang ternyata sangat penting, Anda mungkin ingin segera melakukan pengurusan STP. Namun, sebaiknya jangan terburu-buru.

Pertama, pahami dulu apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan STP. Salah satu syarat utamanya adalah Surat Perjanjian atau Distributor Agreement yang sudah memperoleh pengesahan dari Notaris termasuk surat keterangan dari Atase Permendag.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Permendag 24/2021 surat perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat:

• Nama dan alamat lengkap para pihak;
• Maksud dan tujuan perjanjian;
• Status keagenan atau kedistributoran;
• Jenis barang yang di perjanjikan;
• Wilayah pemasaran;
• Hak dan kewajiban para  pihak;
• Kewenangan;
• Jangka waktu perjanjian
• Cara pengakhiran perjanjian;
• Cara penyelesaian perselisihan;
• Hukum yang dipergunakan;
• Tenggang waktu penyelesaian.

Adapun untuk syarat lainnya dapat Anda ketahui dengan merujuk Permendag No.24 Tahun 2021. Di sana tercantum lengkap dokumen lainnya yang perlu Anda sertakan dalam permohonan STP.

Mengurus STP dengan Bantuan Konsultan, Apakah Bisa?

Bisa, jika Anda kebingungan dengan proses permohonan STP maka diperbolehkan menggunakan bantuan jasa pihak ketiga.

Namun, pastikan bahwa layanan yang dipilih kredibel dan terpercaya. Cek legalitas dan lokasi kantornya sebelum mempercayakan proses permohonan Surat Tanda Pendaftaran ini.

PT Adhikari Kreasi Mandiri menyediakan jasa pengurusan STP di Indonesia. Kami bisa membantu proses Surat Tanda Pendaftaran dengan lebih mudah dan cepat.

Tentunya karena dilakukan oleh tim yang profesional segala macam kendala atau problem bisa teratasi dengan segera. Hubungi kami untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai biaya, estimasi lama pengurusan, dan lain-lain.

Semua tenaga kerja di bidang ketenagalistrikan pastinya ingin sertifikat yang mereka miliki valid dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Namun, sudahkah Anda sendiri mengetahui seperti apa cara cek keaslian SKTTK?

Meskipun terkesan sepele, hal ini nyatanya menjadi salah satu aspek penting. Terutama jika Anda menggunakan konsultan pihak ketiga dalam proses permohonan SKTTK.

Simak penjelasan lebih lengkap langkah-langkah mudah cek keaslian SKTTK melalui informasi berikut ini.

Cara Cek Keaslian SKTTK di Situs Resmi Pemerintah

Metode yang akan kami jelaskan bisa dilakukan di mana pun Anda berada tanpa perlu mendatangi kantor mana pun. Pengecekan sertifikat secara online yang relatif cukup mudah tinggal input beberapa data hasilnya akan langsung muncul apakah sertifikat kompetensi ketenagalistrikan yang Anda punya valid atau tidak.

1. Kunjungi Web skttkdjk.esdm.go.id, kemudian cek pada bagian ini.

2. Masukkan nomor registrasi yang tercantum di sertifikat SKTTK Anda. Nomor registrasi biasanya terdapat di bagian atas sertifikat tergantung jenis dan tahun keluarannya

3. Terakhir, klik pada “Verifikasi sertifikat okupasi” untuk mengetahui hasilnya.

Login Pemegang Sertifikat untuk Cek Keaslian SKTTK

Jika metode di atas sudah dicoba dan berhasil, Anda mungkin juga perlu melakukan login “Pemegang Sertifikat” di situs yang sama. Tahapannya lebih kurang tidak berbeda jauh.

• Pertama, scroll ke bawah sampai Anda menemukan kolom “Login pemegang sertifikat”
• Kemudian, masukkan NIK (nomor di KTP, jumlahnya 16 digit)
• Setelah itu, masukkan tanggal lahir yang tercantum di sertifikat dan KTP Anda
• Terakhir, klik pada bagian “Login pemegang sertifikat okupasi”

Bagaimana cara mengetahui sertifikat asli? Jika data yang Anda masukkan sinkron dengan database pemerintah maka Anda dapat memasuki dashboard pemegang sertifikat. Ini membuktikan bahwa sertifikat yang Anda miliki valid dan dapat berfungsi dengan baik.

Baca juga: Sanksi Tenaga Listrik Bekerja Tanpa SKTTK, Anda Harus Paham!

Manfaat Memastikan Keaslian SKTTK, Buktikan Kredibilitas

Memastikan keaslian SKTTK bukan hanya soal formalitas administrasi. Langkah ini punya nilai penting yang berdampak langsung pada karier dan reputasi Anda di bidang ketenagalistrikan.

Mau tidak mau, sertifikat yang asli dan terverifikasi jadi bukti bahwa Anda memang profesional dan layak dipercaya. Lalu, apa saja manfaat yang bisa Anda rasakan setelah memastikan keaslian SKTTK?

1. Diakui oleh Instansi Resmi dan Perusahaan

Dengan SKTTK yang terbukti asli, Anda bisa lebih mudah diterima oleh instansi atau perusahaan yang bergerak di sektor ketenagalistrikan. Sertifikat ini akan langsung dianggap sah dan memenuhi syarat, tanpa perlu dipertanyakan ulang. Hal ini tentu saja memudahkan proses rekrutmen atau saat mengikuti tender proyek.

2. Terhindar dari Risiko Hukum dan Pemalsuan

SKTTK palsu bisa membuat Anda tersandung masalah serius, termasuk gugatan hukum. Mengecek keaslian sertifikat sejak awal akan membuat Anda terhindar dari penggunaan dokumen ilegal. Selain itu, langkah ini juga bisa menjadi filter awal jika Anda menggunakan jasa pihak ketiga untuk pengurusan dokumen.

3. Meningkatkan Kepercayaan Klien atau Mitra Kerja

SKTTK yang valid menunjukkan bahwa Anda benar-benar mempunyai kompetensi yang sesuai di bidang ketenagalistrikan. Ini akan menambah kepercayaan klien, rekan kerja, hingga pemilik proyek. Dengan reputasi yang baik, peluang kerja sama dan proyek baru pun akan terbuka lebih lebar.

Jika Anda belum sempat melakukan verifikasi SKTTK, cobalah sekarang juga melalui situs resmi yang tersedia. Keamanan dokumen Anda dan kredibilitas profesional Anda patut dijaga, bukan?

Belum Punya Sertifikat? Pahami Hal ini Agar SKTTK Terbit Resmi

Memiliki SKTTK resmi sudah menjadi kebutuhan penting bagi siapa saja yang bekerja di sektor ketenagalistrikan. Namun, bagi Anda yang belum memilikinya, ada beberapa hal krusial yang wajib dipahami sebelum mengajukan permohonan.

Tujuannya jelas, supaya sertifikat yang Anda peroleh benar-benar dikeluarkan oleh lembaga resmi dan bisa digunakan tanpa kendala.

1. Pastikan Mengikuti Prosedur Pemerintah

Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memahami alur resmi penerbitan SKTTK. Biasanya, proses ini mencakup pendaftaran melalui sistem online yang dikelola Kementerian ESDM, pengumpulan dokumen pendukung, serta mengikuti uji kompetensi. Jangan mencoba jalan pintas dengan melewati tahapan ini, karena justru bisa membuat permohonan Anda ditolak atau bahkan tidak terdata secara resmi.

2. Jika Menggunakan Jasa, Cek Kredibilitasnya

Banyak orang memilih menggunakan jasa pengurusan SKTTK agar proses lebih praktis. Namun, jangan asal pilih penyedia jasa. Pastikan mereka benar-benar memahami prosedur resmi dan tidak menjanjikan hal-hal yang melanggar aturan. Penyedia jasa yang kredibel akan terbuka soal tahapan, estimasi waktu, serta memberikan bukti keabsahan setelah SKTTK terbit.

Butuh bantuan profesional agar SKTTK Anda terbit resmi dan tidak menyimpang dari prosedur?

Kreasi Mandiri adalah perusahaan yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang pengurusan SKTTK di Indonesia. Kami siap membantu Anda untuk memperoleh sertifikat dengan mudah, cepat, dan pastinya proses secara resmi tidak menyalahi aturan yang ada.