Wajib Tahu! 3 Kunci Sukses Pengisian OSS

Wajib Tahu! 3 Kunci Sukses Pengisian OSS

Pengisian OSS adalah tahapan penting yang tidak boleh dilewatkan oleh setiap pelaku usaha. Proses ini menentukan kelancaran legalitas dan perizinan usaha Anda melalui sistem OSS RBA. Tanpa pengisian yang benar dan sesuai, data usaha bisa tidak terbaca sistem dan menimbulkan hambatan hukum.

Sejak diberlakukannya sistem OSS RBA, pemerintah menegaskan bahwa pelaku usaha—baik UMKM maupun perusahaan skala besar—wajib memahami mekanisme ini. Apalagi jika Anda menggunakan jasa pengurusan OSS, penting untuk memahami poin-poin penting sebelum menyerahkan prosesnya.

Berikut kami sajikan tiga kunci sukses pengisian OSS agar bisnis Anda terhindar dari penolakan izin dan cepat mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

3 Kunci Sukses Pengisian OSS

Agar proses pengisian OSS Anda berjalan lancar, pastikan untuk mengikuti tiga langkah berikut ini. Setiap langkah memainkan peran penting dalam pengurusan izin usaha yang valid melalui sistem OSS RBA.

1. Persiapkan Dokumen Legal Badan Usaha dengan Tepat

Langkah awal dari pengisian OSS yang efektif adalah mulai dari legalitas usaha. Tanpa dokumen sah, sistem OSS akan menolak proses registrasi Anda.

Untuk memulai, buat Akta Pendirian Usaha melalui notaris berlisensi. Pastikan bidang usaha sudah sesuai dengan KBLI 2017. Hal ini penting karena OSS hanya mengenali KBLI versi terbaru untuk klasifikasi bidang usaha Anda.

Selanjutnya, Anda wajib memiliki NPWP Badan Usaha. Jika belum punya, OSS akan mengintegrasikan data Anda secara otomatis dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Ini adalah contoh bagaimana OSS mempermudah birokrasi yang dulu rumit dan memakan waktu.

Langkah ini sangat penting jika Anda ingin menyewa jasa pengurusan OSS karena tetap memerlukan dokumen dasar sebelum memulai pengisian OSS.

2. Pengisian OSS Dimulai dari Pembuatan Akun Resmi

Tahapan berikutnya dalam pengisian OSS adalah membuat akun resmi di website OSS. Pengisian data harus akurat agar proses validasi berjalan lancar.

Pastikan Anda menyiapkan NIK (untuk WNI) atau paspor (untuk WNA), email aktif, serta nomor handphone. Semua data ini wajib diisi secara lengkap. Setelah data dikirim, Anda akan menerima notifikasi aktivasi akun dari OSS.

Sistem kemudian akan mengirimkan username dan password ke email. Simpan data ini baik-baik karena digunakan untuk seluruh proses pengisian OSS, termasuk saat mendaftar OSS RBA.

Bagi Anda yang masih bingung bagaimana alurnya, bisa baca panduan lengkap di artikel cara mengurus NIB melalui OSS yang kami sediakan sebagai referensi lanjutan.

3. Pastikan Anda Mengisi NIB dan Izin Usaha dengan Benar

Salah satu tahap krusial dalam pengisian OSS adalah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB menjadi identitas tunggal usaha Anda yang berfungsi sebagai:

  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  • Angka Pengenal Impor (API)
  • Akses ke sistem kepabeanan

Setelah membuat akun, Anda harus melakukan pengisian data usaha secara detail. Data ini termasuk alamat usaha, bidang usaha, dan struktur kepemilikan. Jika data tidak sesuai, maka sistem akan menolak pengajuan Anda.

OSS kemudian menerbitkan NIB beserta tanda tangan elektronik. Inilah yang menjadi bukti bahwa usaha Anda telah sah secara hukum.

Meskipun Anda menggunakan jasa OSS terpercaya, tetap penting memahami struktur data ini agar Anda tahu apa yang perlu dikoreksi saat terjadi kesalahan.

Mengapa Pengisian OSS Perlu Ditangani Secara Profesional?

Sistem OSS yang terus diperbarui seperti OSS RBA, membuat banyak pelaku usaha merasa kewalahan. Oleh karena itu, menggunakan jasa pengurusan OSS bisa menjadi solusi ideal, apalagi jika penyedia layanan tersebut sudah berpengalaman.

Kami kreasi Mandiri menyediakan layanan jasa OSS terpercaya yang membantu Anda dari awal hingga proses penerbitan izin selesai. Anda akan dibantu oleh tim yang memahami KBLI, OSS RBA, dan alur birokrasi.

Ini adalah investasi penting, terutama jika Anda tidak memiliki waktu cukup untuk mengurus perizinan sendiri.

Pengisian OSS bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi legalitas usaha Anda. Mulai dari akta, NPWP, hingga NIB—semuanya saling berkaitan dalam sistem OSS RBA. Jangan biarkan usaha Anda tersendat hanya karena kesalahan pengisian data.

Gunakan layanan jasa pengurusan OSS terpercaya seperti di kreasimandiri.co.id untuk menjamin proses berjalan lancar. Semakin cepat Anda bertindak, semakin cepat pula Anda bisa menjalankan usaha dengan legalitas yang kuat.

Jasa Pengurusan Izin Usaha Jakarta Terpercaya

Jasa Pengurusan Izin Usaha Jakarta Terpercaya

Jasa pengurusan izin usaha jakarta adalah solusi terbaik bagi Anda yang ingin mendirikan usaha tanpa ribet dan kehilangan waktu. Dengan layanan profesional dari Kreasi Mandiri, pengurusan berbagai jenis izin usaha menjadi lebih cepat, aman, dan tepat sasaran. Baik untuk UMKM hingga perusahaan skala besar, kami siap mendampingi seluruh proses legalitas usaha Anda.

Mengapa Memilih Jasa Pengurusan Izin Usaha Jakarta dari Kreasi Mandiri?

Ketika Anda menggunakan jasa pengurusan izin usaha jakarta, Anda menghindari proses birokrasi yang panjang dan membingungkan. Kreasi Mandiri hadir dengan pengalaman, sistem yang efisien, serta dukungan tenaga ahli bersertifikat. Proses perizinan Anda akan lebih cepat selesai dan bebas dari hambatan administrasi.

Kami juga menyediakan layanan konsultasi awal secara gratis untuk membantu menentukan jenis izin usaha yang tepat dan sesuai kebutuhan Anda.

Jenis Izin Usaha yang Bisa Kami Urus

Kami memahami bahwa setiap jenis usaha memerlukan perizinan yang berbeda. Oleh karena itu, jasa pengurusan izin usaha jakarta dari Kreasi Mandiri melayani berbagai jenis izin berikut ini:

  1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
    Diperlukan untuk usaha di sektor perdagangan, baik offline maupun online

  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) dan OSS (Online Single Submission)
    Izin dasar yang menjadi syarat utama pendirian dan legalitas usaha modern.

  3. API (Angka Pengenal Importir)
    Cocok bagi usaha yang bergerak di bidang impor barang.

  4. Izin Usaha Pertambangan
    Kami juga melayani jasa pengurusan izin usaha pertambangan, seperti IUP dan IPR.

  5. Pendirian PT atau CV
    Termasuk akta pendirian, SK Kemenkumham, hingga NPWP dan domisili usaha.

Prosedur Pembuatan Izin Usaha yang Cepat dan Efisien

Kami memiliki sistem kerja sistematis dan profesional. Berikut adalah langkah-langkah dalam jasa pengurusan izin usaha jakarta yang kami tawarkan.

  1. Konsultasi Awal
    Kami memulai dengan analisis kebutuhan perizinan Anda dan memberikan solusi yang tepat.

  2. Pengumpulan Dokumen
    Anda cukup menyerahkan dokumen dasar seperti KTP, NPWP, akta usaha, dan lainnya.

  3. Proses Pengajuan ke Instansi Terkait
    Tim kami yang akan mengurus semua pengajuan hingga tuntas tanpa hambatan.

  4. Penerbitan Izin Usaha
    Izin usaha resmi Anda akan kami kirim langsung atau antar ke lokasi Anda.

Dengan tahapan ini, Anda tidak perlu pusing menghadapi kerumitan proses perizinan karena semua ditangani tenaga ahli terpercaya.

Layanan Khusus Jasa Pengurusan Izin Usaha Pertambangan

Untuk Anda yang berkecimpung di sektor energi dan sumber daya alam, jasa pengurusan izin usaha pertambangan dari Kreasi Mandiri siap menjadi solusi lengkap. Kami menangani:

  • IUP (Izin Usaha Pertambangan)

  • IPR (Izin Pertambangan Rakyat

  • Surat Keterangan Wilayah Usaha

  • Dokumen AMDAL dan lingkungan

Semua proses dilakukan sesuai dengan regulasi terbaru pemerintah pusat dan daerah.

Keunggulan Biro Pengurusan Izin Usaha di Jakarta Timur

Kami adalah biro pengurusan izin usaha di Jakarta yang sudah dipercaya oleh ratusan klien dari berbagai industri. Inilah keunggulan kami dibanding jasa lain:

  1. Layanan Door-to-Door
    Tim kami siap datang ke rumah, kantor, atau tempat Anda berada di wilayah Jakarta Timur.

  2. Harga Transparan dan Kompetitif
    Biaya perizinan dihitung sesuai jenis izin. Tidak ada biaya tersembunyi.

  3. Tim Ahli Bersertifikasi
    Kami memiliki tenaga profesional yang paham prosedur dan peraturan terbaru.

  4. Pelayanan Cepat dan Tuntas
    Kami jamin pengurusan izin usaha Anda selesai tepat waktu.

  5. Pendampingan dan Edukasi
    Kami tidak hanya mengurus dokumen, tapi juga memberikan edukasi penting bagi kelangsungan usaha Anda.

Tips Mempercepat Pengurusan Izin Usaha

Banyak klien kami ingin proses cepat dan tanpa kendala. Berikut beberapa tips yang kami sarankan agar pengurusan izin usaha semakin efisien:

  1. Siapkan Dokumen Sejak Awal
    KTP, NPWP, akta usaha, domisili, dan lainnya harus lengkap dari awal proses.

  2. Konsultasikan Jenis Usaha dengan Detail
    Semakin jelas bidang usaha Anda, semakin tepat pula izin yang diajukan.

  3. Gunakan Layanan Onsite Kami
    Hemat waktu dengan meminta tim kami datang langsung ke lokasi Anda.

  4. Pilih Layanan Paket
    Untuk beberapa izin sekaligus, gunakan paket legalitas agar biaya lebih hemat dan proses lebih cepat.

Bagaimana Cara Menggunakan Layanan Kami?

Jika Anda tertarik menggunakan jasa pengurusan izin usaha jakarta dari Kreasi Mandiri, berikut langkah mudahnya:

  1. Kunjungi situs kami di kreasimandiri.co.id atau hubungi via WhatsApp.

  2. Diskusikan kebutuhan Anda dalam sesi konsultasi gratis.

  3. Tandatangani MoU atau perjanjian kerja sama.

  4. Serahkan dokumen yang dibutuhkan.

  5. Tunggu hasil akhir tanpa harus datang ke kantor.

Menggunakan jasa pengurusan izin usaha jakarta dari Kreasi Mandiri adalah pilihan cerdas dan strategis. Anda tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tapi juga mendapatkan hasil maksimal dari proses legalitas usaha. Kami siap mendampingi dari awal hingga izin resmi keluar. Hubungi kami sekarang juga dan wujudkan usaha Anda dengan landasan hukum yang kuat dan terpercaya.

3 Fakta Wajib Tahu tentang Usaha Jasa Konstruksi

3 Fakta Wajib Tahu tentang Usaha Jasa Konstruksi

Mendirikan usaha jasa konstruksi bukan sekadar membangun proyek fisik. Ada banyak aspek hukum, teknis, hingga administratif yang wajib Anda pahami. Kesalahan kecil dalam perizinan bisa membuat proyek besar gagal dikerjakan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami legalitas dan tanggung jawab dalam sektor ini.

Melalui artikel ini, Anda akan mempelajari tiga aspek penting yang wajib diketahui sebelum menjalankan usaha jasa konstruksi secara profesional.

Apa Itu Usaha Jasa Konstruksi?

Usaha jasa konstruksi adalah kegiatan yang melibatkan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, hingga pembangunan kembali suatu bangunan atau infrastruktur.

Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Artinya, semua pekerjaan yang berkaitan dengan siklus hidup bangunan, dari awal hingga akhir, masuk ke dalam ruang lingkup jasa konstruksi.

Jika Anda ingin menjalankan bisnis di bidang pembangunan rumah, gedung bertingkat, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, maka Anda termasuk dalam kategori pelaku usaha jasa konstruksi.

Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi: Langkah Awal Menentukan Jalur Bisnis

Salah satu hal pertama yang harus Anda pahami dalam menjalankan usaha jasa konstruksi adalah kualifikasinya. UU No. 2/2017 mengatur bahwa usaha ini dibagi ke dalam tiga level:

  • Kualifikasi kecil: untuk proyek lokal dengan nilai kecil
  • Kualifikasi menengah: mampu mengerjakan proyek dengan skala sedang
  • Kualifikasi besar: untuk proyek nasional atau bernilai miliaran rupiah

Klasifikasi ini ditentukan berdasarkan:

  • Nilai penjualan tahunan
  • Kapasitas keuangan perusahaan
  • Jumlah tenaga kerja bersertifikasi
  • Ketersediaan alat-alat konstruksi yang memadai

Mengapa Kualifikasi Ini Penting?

Kualifikasi menentukan jenis tender atau proyek yang bisa Anda ikuti. Jika Anda salah memilih kualifikasi, maka perusahaan bisa kehilangan peluang proyek yang seharusnya bisa digarap.

Bagi calon pengusaha konstruksi, sangat penting untuk memilih kualifikasi yang sesuai dengan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki agar bisnis bisa berkembang secara bertahap.

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Syarat Wajib untuk Legalitas Usaha

Sebelum mulai menjalankan proyek, pastikan Anda telah mengurus surat izin usaha jasa konstruksi (IUJK). Tanpa dokumen ini, Anda tidak bisa beroperasi secara legal, apalagi mengikuti lelang proyek dari pemerintah maupun perusahaan besar.

Jenis Legalitas yang Harus Dimiliki

  1. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP): untuk usaha konstruksi perorangan
  2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK): untuk badan usaha berbadan hukum

Kedua izin ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota, tetapi berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Artinya, meskipun izinnya lokal, pelaku usaha bisa menangani proyek di luar wilayah domisilinya.

Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Selain IUJK, perusahaan konstruksi juga harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). Dokumen ini berisi informasi detail tentang:

  • Jenis usaha konstruksi
  • Klasifikasi dan subklasifikasi pekerjaan
  • Tingkat kualifikasi usaha

Untuk memperoleh SBU, Anda perlu mengajukan permohonan ke Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang ditunjuk oleh asosiasi badan usaha yang telah terakreditasi.

Registrasi Pengalaman Proyek

Jika perusahaan Anda berada dalam kategori menengah atau besar, maka Anda diwajibkan untuk meregistrasi pengalaman proyek. Ini bertujuan sebagai bukti bahwa Anda telah menyelesaikan pekerjaan serupa sebelumnya.

Data yang harus dicantumkan:

  • Nama proyek
  • Nama pengguna jasa
  • Tahun pelaksanaan
  • Nilai kontrak
  • Bukti serah terima proyek

Jika Anda membutuhkan layanan profesional, kami rekomendasikan Jasa Pembuatan SKK Konstruksi profesional.

Tanggung Jawab dan Risiko dalam Usaha Jasa Konstruksi

Perusahaan jasa konstruksi tidak hanya bertanggung jawab saat proyek berjalan. Bahkan setelah proyek selesai pun masih ada kewajiban hukum yang melekat, terutama jika terjadi kegagalan bangunan.

Apa Itu Kegagalan Bangunan?

Menurut UU No. 2 Tahun 2017, kegagalan bangunan adalah kerusakan atau ketidaksesuaian fungsi bangunan yang terjadi setelah proyek diserahkan. Contohnya seperti gedung retak, roboh, atau tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya.

Jika kegagalan terjadi dalam waktu 10 tahun sejak penyerahan akhir, maka penyedia jasa konstruksi wajib bertanggung jawab penuh.

Standar SK4: Syarat Mutlak untuk Kualitas Proyek

Untuk mencegah kegagalan, semua proyek wajib mengikuti standar SK4 yang mencakup:

  • Standar Keamanan
  • Keselamatan kerja
  • Kesehatan lingkungan kerja
  • Keberlanjutan lingkungan

Penerapan standar ini tidak hanya penting secara teknis, tapi juga secara hukum. Pelanggaran terhadap SK4 bisa berujung pada sanksi administratif atau bahkan pidana.

Dokumen yang Wajib Disahkan

Berikut adalah dokumen penting yang harus disahkan sebelum proyek dimulai:

  • Hasil kajian dan perencanaan
  • Rencana teknis proyek
  • Rencana pembongkaran dan pembangunan kembali (jika ada)
  • Spesifikasi material dan teknologi yang digunakan
  • Laporan hasil akhir pekerjaan

Dokumen ini menjadi acuan jika di kemudian hari terjadi sengketa atau klaim dari pihak pengguna jasa.

Kenapa Legalitas dan Struktur Penting untuk Jangka Panjang?

Dengan legalitas lengkap, bisnis Anda akan dipercaya oleh klien besar dan bisa ikut tender proyek nasional. Selain itu, Anda akan terlindungi dari risiko hukum dan kerugian jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Maka dari itu, pastikan Anda memiliki izin usaha jasa konstruksi, SBU, serta tenaga kerja bersertifikasi.

Jika Anda ingin memulai usaha konstruksi dengan lebih mudah, Kreasimandiri.co.id siap membantu mengurus semua dokumen yang dibutuhkan. Termasuk layanan jasa pembuatan SKK konstruksi yang sangat penting untuk mendukung izin dan kualifikasi tenaga kerja Anda.

Proses SBU Konstruksi Bangunan Gedung, Perhatikan Hal Ini

Proses SBU Konstruksi Bangunan Gedung, Perhatikan Hal Ini

SBU konstruksi bangunan umum adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha untuk menjalankan kegiatan konstruksi perancangan dan pembangunan gedung-gedung umum.

Di Indonesia SBU ini paling banyak dicari dan terbilang cukup mudah untuk didapatkan daripada sertifikat badan usaha lainnya. Karena ada penggolongan SBU untuk kualifikasi kecil, menengah, dan besar.

Untuk kualifikasi SBU kecil kemampuan keuangannya terbilang tidak terlalu besar mulai dari Rp 300 juta. Ini bisa mempermudah tenaga konstruksi skala kecil untuk terus berkembang dan berpartisipasi dalam pengerjaan proyek pembangunan gedung umum.

Apa Saja Persyaratan untuk Mengurus SBU Konstruksi Bangunan Gedung?

Persyaratan SBU konstruksi bangunan gedung umum di bagi menjadi dua. Yaitu pemenuhan dokumen, ketentuan untuk tenaga konstruksi, dan hal yang sifatnya teknis seperti ketersediaan alat konstruksi, dan lain-lain.

Untuk penjelasan lebih lengkapnya Anda bisa menyimak informasi pada tabel berikut:

Syarat Kualifikasi SBU Umum

KUALIFIKASIKECILMENENGAH
Nilai penjualan TahunanMax 2.5 MilyarMin 2.5 Milyar
Kemampuan finansialMin 300 JutaMin 2 Milyar
Nilai aset
Sistem laporan keuanganOleh BUAkuntan Publik
Syarat Tenaga Kerja Konstruksi (PJBU)1 orang
Jumlah Penanggung Jawab Teknis BU 1 org Jenjang 61 org Jenjang 7
Penanggung Jawab Sub Klasifikasi BU1 org Jenjang 51 org Jenjang 6
Peralatan Utama Konstruksi1/subklasifikasi2/subklasifikasi
Sistem Manajemen Mutu (SMM)Dokumen/SertifikatDokumen/Sertifikat
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)Dokumen/SertifikatDokumen/Sertifikat

Syarat Dokumen

Selain pemenuhan syarat kualifikasi untuk pengurusan SBU. Badan usaha juga perlu melengkapi dokumen data penting untuk memperoleh sertifikat badan usaha. Berikut ini beberapa di antaranya:

  • SKK konstruksi dengan jumlah tenaga kerja yang disesuaikan
  • Legalitas usaha secara lengkap termasuk akta pendirian, NIB, dan lain-lain
  • Berkas penjualan tahunan
  • Data kemampuan keuangan neraca keuangan 2 tahun terakhir
  • Dokumen pendukung peralatan konstruksi
  • Dan sebagainya

Pengajuan SBU konstruksi bangunan gedung umum diajukan secara online melalui sistem terintegrasi OSS RBA dan portal perizinan PUPR serta LPJK.

Sub Klasifikasi SBU Konstruksi Bangunan Gedung Umum

Setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan, badan usaha bisa memilih sub klasifikasi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Terdapat lebih dari 5 kategori gedung umum yang termasuk ke dalam proyek pemegang SBU ini.

SBU-konstruksi-gedung-bangunan-umum
  1. Gedung hunian, seperti rumah tinggal, rumah susun, apartemen
  2. Gedung perkantoran, seperti gedung kantor, rumah kantor
  3. Gedung industri, termasuk pabrik, workshop, bengkel kerja, dan sebagainya
  4. Gedung perbelanjaan, termasuk mall, toserba, ruko, warung
  5. Gedung kesehatan, meliputi rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan
  6. Gedung pendidikan, meliputi sekolah, laboratorium, tempat kursus
  7. Gedung penginapan, termasuk hotel, losmen, villa
  8. Gedung hiburan dan olahraga, seperti stadiun, bioskop, GOR, gedung kebudayaan, dan lain-lain

Kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh pemegang SBU pada gedung-gedung di atas antara lain seperti pembangunan, perombakan,renovasi, perbaikan, dan lain sebagainya menyesuaikan dengan kebutuhan proyek.

Jasa Pengurusan SBU Konstruksi Bangunan Gedung Profesional

Pada umumnya permohonan SBU perlu Anda lakukan sendiri. Selain membutuhkan waktu yang tidak sebentar, terkadang dalam prosesnya bisa saja terjadi kendala.

Oleh karena itu, di sini PT Adhikari Kreasi Mandiri ingin memberikan solusi dan kemudahan untuk badan usaha. Kami bersedia untuk mengurus SBU konstruksi gedung bangunan umum untuk kualifikasi kecil, menengah, atau besar.

Tidak hanya membantu pengurusannya saja, tetapi juga kami akan cek kelengkapan persyaratan dan juga memantau progres permohonan untuk mengurangi risiko kegagalan penerbitan SBU.

Sejauh ini Sertifikat Badan Usaha yang di urus oleh tim Kreasi Mandiri selalu terbit dan dapat berlaku sebagaimana mestinya. Karena konsultan kami menggunakan metode pengurusan yang resmi tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Manfaat Mengurus SBU dengan Bantuan Jasa Konsultan

Ada beberapa manfaat yang bisa Anda peroleh dengan menggunakan layanan dari tim kami. Pertama, proses pengurusan yang terjamin lebih cepat. Sebagai konsultan tentunya kami sudah memahami betul alur permohonan SBU dan perubahan-perubahannya sesuai undang-undang terbaru.

Selain itu, Anda juga bisa menghemat waktu dan tenaga daripada harus mengurusnya secara mandiri. Meskipun prosesnya secara online, bagi yang belum terbiasa tentu ini bisa menjadi tantangan tersendiri.

Sebagai konsultan kami berkomitmen untuk terus bisa diandalkan oleh pelanggan. Kapan pun Anda membutuhkan layanan dari konsultan Adhikari Kreasi Mandiri, kami akan hadir untuk membantu.

Dapatkan informasi lebih lengkap beserta penawaran terbaik kami untuk menyelesaikan pengurusan SBU konstruksi bangunan gedung melalui kontak yang sudah tersedia di website.

Ini SBU Konstruksi Terintegrasi, Kualifikasi dan Persyaratannya

Ini SBU Konstruksi Terintegrasi, Kualifikasi dan Persyaratannya

Jasa konstruksi terintegrasi merupakan gabungan pekerjaan konstruksi dengan konsultansi. Perusahaan yang bergerak di bidang ini harus memiliki Sertifikat Standar OSS pengganti IUJK beserta SBU khusus konstruksi terintegrasi.

Lebih lanjut penjelasan mengenai bidang spesifik tertera pada Peraturan Menteri PUPR No.6

Jasa konstruksi terintegrasi (EPC/Engineering Procurement Construction) adalah pekerjaan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan konstruksi (design, build).

Selain itu, perusahaan yang bergerak di bidang ini juga diharuskan apabila mengurus NIB beserta penyesuaian KBLI sesuai dengan bidang konstruksi terintegrasi.

Apa Saja yang Termasuk Bagian Konstruksi Terintegrasi?

Aktivitas konstruksi terintegrasi antara lain meliputi dua bagian utama yaitu bangunan gedung dan bangunan sipil. Diperjelas juga dalam aturan yang berlaku bahwa badan usaha yang bergerak di bidang ini wajib mempunyai tenaga kerja konstruksi yang sudah mengantongi SKK Konstruksi sesuai dengan kualifikasi dan bidangnya masing-masing.

Tidak lupa juga, badan usaha juga perlu terdaftar dalam asosiasi konstruksi dan mempunyai KTA (Kartu Tanda Anggota) contohnya seperti GAPEKSINDO, ASKONAS, GABPEKNAS, dan sebagainya.

Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi

Apabila memastikan badan usaha bisa mengurus SBU dengan bidang yang sesuai, berikut ini kami sertakan beberapa klasifikasi pekerjaan jasa konstruksi terintegrasi beserta kualifikasinya:

NOKlasifikasi Bidang UsahaKualifikasiKeterangan
1Jasa Terintegrasi Infrastruktur TransportasiB1 
B2
Permintaan baru menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA). 
Apabila perubahan/perpanjangan menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA).
2Jasa Terintegrasi Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan SanitasiB1 
B2
Permintaan baru menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA). 
Apabila perubahan/perpanjangan menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA).
3Jasa Terintegrasi Apabila Konstruksi ManufakturB1 
B2
Permintaan baru menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA). 
Apabila perubahan/perpanjangan menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA).
4Jasa Terintegrasi Konstruksi Fasilitas Minyak dan GasB1 
B2
Permintaan baru menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA). 
Apabila perubahan/perpanjangan menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA).
5Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung.B1 
B2
Permintaan baru menyesuaikan Kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA). 
Apabila perubahan/perpanjangan menyesuaikan kualifikasi B1 dan B2 (BUJKN), B2 (BUJKPMA) dan B2 (BUJKA).

Catatan: Pastikan SBU konstruksi terintegrasi yang Anda ajukan sesuai dengan subklasifikasi pekerjaan proyek yang dijalankan.

Ketentuan dan Persyaratan SBU Konstruksi Terintegrasi

Di bawah ini kami sertakan juga persyaratan kualifikasi usaha Jasa konstruksi terintrgasi untuk pengajuan baru, perubahan, pembaruan atau perpanjangan.

Secara umum persyaratan ini di bagi menjadi tiga yaitu kekayaan bersih, persyaratan tenaga kerja, dan pengalaman kerja.

Kualifikasi Besar B1

Badan usaha yang termasuk ke dalam kualifikasi ini dapat mempunyai maksimal 14 sub klasifikasi usaha dalam 4 klasifikasi yang berbeda.

Beberapa di antaranya adalah jasa konstruksi terintegrasi dan pelaksana konstruksi. Adapun untuk kapasitas nilai proyek untuk bagian ini perusahaan bisa menerima pekerjaan dengan nilai hingga Rp 250 miliar.

  • Persyaratan Tenaga Ahli, 1 orang sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan 4 orang lainnya memegang posisi Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) untuk setiap sub klasifikasi. Ketentuan lainnya setiap tenaga ahli wajib mempunyai SKK (dulunya SKA) dengan kualifikasi Ahli Madya (A.md, pendidikan minimal D3).
  • Pemenuhan Syarat Kekayaan Bersih, Badan usaha harus mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah)
  • Persyaratan Pengalaman kerja, badan usaha harus mempunyai pengalaman menangani proyek dengan nilai total kumulatif perolehan paling  sedikit Rp 50.000.000.000 yang didapatkan dalam waktu 10 tahun. Hal ini juga bisa disamakan dengan pengalaman tertinggi Rp16.600.000.000 (enam belas miliar enam ratus juta rupiah) yang didapatkan selama 10 tahun.

Kualifikasi Besar B2

Selain itu, ada juga kualifikasi besar B2 yang ditujukkan untuk badan usaha yang mempunyai sub klasifikasi tidak terbatas dalam 4 bagian berbeda yaitu pelaksana konstruksi dan jasa konstruksi terintegrasi.

Badan usaha yang termasuk ke dalam kategori in bisa menjalankan proyek dengan nilai yang tidak terhingga (tanpa pembatasan spesifik).

  • Syarat untuk kekayaan bersih, badan usaha wajib mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp50 miliar rupiah
  • Syarat tenaga kerja, mempunyai setidaknya 1 orang tenaga ahli sebagai PJT dan 4 orang sebagai PJK menyesuaikan sub klasifikasi. Setiap tenaga ahli juga wajib mempunyai SKK konstruksi dengan bidang yang relevan dengan syarat minimal Ahli Madya
  • Persyaratan pengalaman kerja, mempunyai pengalaman menerima nilai proyek kumulatif paling sedikit Rp 250 miliar dalam waktu 10 tahun. Selain itu, bisa juga setara dengan nilai pengalaman tertinggi Rp 83.330.000.000 yang diperoleh dalam waktu 10 tahun

Apakah perusahaan Anda membutuhkan bantuan untuk mengurus SBU Konstruksi Terintegrasi? Hubungi tim Adhikari Kreasi Mandiri, kami menyediakan jasa pengurusan SBU sesuai dengan kebutuhan Anda. Proses lebih cepat, konsultasi gratis, biaya jasa yang terjangkau langsung dari konsultan yang berpengalaman.

Sertifikat Badan Usaha SBU Konstruksi Spesialis Pelaksana Proyek Bagian Tertentu

Sertifikat Badan Usaha SBU Konstruksi Spesialis Pelaksana Proyek Bagian Tertentu

Kami membawa informasi penting bagi badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi kategori pekerjaan spesialis. Sebelumnya apakah perusahaan Anda sudah mempunyai SBU spesialis? Jika belum, maka ini adalah panduan sekaligus solusi yang bisa membantu Anda untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha tersebut sesuai dengan kebutuhan proyek.

Sekilas mengenai pekerjaan konstruksi spesialis, adalah perusahaan yang mengurusi bagian persiapan, konstruksi khusus, pra pabrikasi, penyewaan peralatan, instalasi, dan penyelesaian bangunan.

Klasifikasi di atas nanti dibagi lagi menjadi beberapa sub klasifikasi. Karena pekerjaanya cukup spesifik, badan usaha yang bergerak di bidang ini punya peranan yang penting untuk memastikan proyek berjalan lancar sesuai dengan rancangan awal.

Sub Klasifikasi dan Kode SBU Spesialis, Perhatikan Sebelum Mengurusnya

Dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha, penting bagi Anda untuk memahami kategori klasifikasi usaha. Hal ini bertujuan agar nantinya SBU spesialis yang terbit relevan dengan bidang pekerjaan dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

sbu spesialis konstruksi

Konstruksi Pra-Pabrikasi

KODEKLASIFIKASI USAHA
KP001Pekerjaan konstruksi Pra Pabrikasi Bangunan Gedung Meliputi  aktivitas  pemasangan  bahan hasil  produksi  pabrik  seperti  beton  pracetak,  baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan gedung.
KP002Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air  Pekerjaan Konstruksi Pra-pabrikasi bangunan sipil Pembangkit Listrik Tenaga Air Meliputi  aktivitas  pemasangan  bahan hasil  produksi  pabrik seperti  beton  pracetak,  baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan sipil.

Klasifikasi Instalasi

KODEKLASIFIKASI USAHA
IN001Instalasi Mekanikal Meliputi aktivitas pekerjaan pemasangan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan(conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.
IN002Instalasi Telekomunikasi Meliputi aktivitas pekerjaan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga meliputi aktivitas pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf.

Penyelesaian Bangunan

KODEKLASIFIKASI USAHA
PB001Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium Termasuk pekerjaan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam, dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.
PB003Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon Termasuk pekerjaan pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil.

Prosedur Pengurusan SBU Spesialis

Menurut ketentuan terbaru SBU spesialis (Sertifikat Badan Usaha) termasuk ke dalam PB-UMKU untuk perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi.

Permohonan SBU dilakukan secara online melalui sistem terintegrasi OSS, pengisian beberapa data nantinya juga akan dialihkan ke situs Kementerian PUPR. Berikut ini alur singkat pengurusan SBU spesialis sebagai penjelasan umum:

  • Pertama, badan usaha wajib memiliki akun OSS RBA lalu mengunjungi halaman PB-UMKU
  • Kemudian, mengisi informasi dan data pada form permohonan mulai dari jenis usaha, nomor KBLI, sifat badan usaha, LSBU, klasifikasi
  • Setelah itu, mengisi formulir da mengunggah dokumen SPTJM
  • Lalu, menginputseluruh data di form informasi dan upload akta perusahaan dokumen AHU
  • Selanjutnya, mengisi informasi penting mengenai data pemegang saham dan pengurus perusahaan, dan persyaratan lainnya
  • Pusat akan melakukan verifikasi berkas, apabila data lengkap dan semuanya clear maka Anda bisa lanjut ke tahap berikutnya sampai SBU terbit sesuai dengan yang tercantum di permohonan

Baca juga: SBU Konstruksi Bangunan Gedung, Ini Sub Klasifikasi dan Persyaratan Lengkap!

Jasa Pengurusan SBU Konstruksi Spesialis

Meskipun semuanya sudah bisa secara online. Tetap saja tidak semua badan usaha mempunyai waktu yang luang untuk mengurus SBU spesialis secara mandiri.

Oleh karena itu, di sini Kreasi Mandiri ingin memberikan solusi dan kemudahan yang sedang Anda cari. Kami akan mengurus SBUJK spesialis sesuai dengan klasifikasi dan perusahaan Anda.

Berpengalaman sejak 2012, kami telah membantu badan usaha di bidang konstruksi untuk memenuhi keperluan sertifikat dan perizinan mereka.

Dengan bantuan konsultan Anda bisa terhindar dari masalah dan kendala selama pembuatan SBU. Tentunya ini adalah solusi yang sangat memudahkan. Perusahaan bisa berfokus pada persiapan teknis mengenai SBU bisa dipercayakan kepada tim Kreasi Mandiri.

Informasi mengenai jasa pengurusan SBU bisa Anda dapatkan dengan menghubungi kami melalui kontak yang tersedia. Tidak perlu terburu-buru, sebaiknya Anda konsultasi dulu dan jelaskan kondisi perusahaan agar kami bisa memberikan solusi dan layanan yang tepat.

Sertifikat Badan Usaha yang diurus oleh Kreasi Mandiri diterbitkan secara resmi oleh Kementerian PUPR. Prosesnya lewat OSS RBA sebagai dokumen penunjang PB-UMKU.

Segera lengkapi SBU spesialis untuk perusahaan Anda dan bersiaplah untuk menerima proyek dengan nilai yang lebih besar ke depannya.

Perusahaan Jasa Pengurusan SBU (Sertifikat Badan Usaha) di Jakarta

Perusahaan Jasa Pengurusan SBU (Sertifikat Badan Usaha) di Jakarta

Pemrosesan SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi) mengalami pembaruan. Pastikan Anda menggunakan jasa pengurusan SBU yang sudah berpengalaman untuk mengajukan permohonan sertifikat ini dengan lebih lancar dan cepat selesai.

SBU menjadi salah satu dokumen wajib bagi perusahaan jasa konstruksi untuk menerima proyek-proyek besar seperti tender BUMN, BUMS, dan BUMD setempat. Sertifikat ini berperan sebagai pembuktian kualitas dan kredibilitas badan usaha apakah sudah memenuhi standar yang ditetapkan dari LPJK dan Kementerian PUPR atau belum dalam mengerjakan proyek konstruksi.

Ada beberapa hal yang ingin kami bahas di sini mulai dari pentingnya memiliki SBU, persyaratan sampai solusi termudah untuk mendapatkan SBUJK yang dulunya dikenal sebagai SIUJK.

Apabila perusahaan Anda sedang membutuhkan layanan ini, maka pastikan untuk menyimak penjelasan ini sampai selesai.

Apa Saja Pentingnya SBUJK untuk Perusahaan Konstruksi?

Ada beberapa alasan yang membuat Anda perlu antusias untuk mengurus SBUJK melalui jasa pengurusan. Berikut ini beberapa di antaranya:

jasa-pembuatan-SBUJK

Pembuktian Kredibilitas

Untuk memajukan perusahaan jasa konstruksi, maka kredibilitas dan kepercayaan di mata pemilik proyek adalah hal yan utama. Bagaimana mereka bisa yakin untuk bekerja sama dengan tim Anda jika belum memenuhi standar SBU dari pemerintah?

Dengan memenuhi persyaratan ini, maka value dari badan usaha akan meningkat. Anda dan team bisa bersaing dengan berbagai perusahaan konstruksi besar untuk memperoleh proyek-proyek dengan nilai yang fantastis.

Standar Keselamatan Pengerjaan Proyek

Pemerintah tidak memberikan SBUJK kepada sembarang perusahaan. Mereka yang sudah memiliki SBU konstruksi berarti bisa menjamin bahwa pengerjaan proyek mereka sudah memenuhi standar keselamatan guna mengurangi risiko kecelakaan kerja, kegagalan rancangan konstruksi, dan hal lainnya.

Apabila perusahaan Anda mampu menjamin hal krusial tersebut, maka tidak heran jika badan usaha lebih cepat berkembang karena telah memenuhi kriteria sertifikasi badan usaha khusus di bidang konstruksi.

Kepatuhan Terhadap Undang-Undang

Pengurusan SBUJK sudah tercantum jelas dan ada landasan hukumnya, Sekarang Anda buka internet terus cari Peraturan Menteri PUPR No.8 Tahun 2022.

Di sana tercantum tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pemenuhan standar kualitas dan kepatuhan jasa konstruksi.

Dengan ini, badan usaha yang menjalankan usaha konstruksi tanpa memenuhi syarat SBUJK dianggap telah melanggar ketentuan yang ada dan bisa dijatuhi sanksi administratif hingga denda.

Persyaratan Terbaru untuk Mengurus SBUJK

Sudah siap untuk menyelesaikan pengurusan SBUJK? Berikut ini sejumlah persyaratan yang terlebih dahulu perlu Anda lengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan OSS dan Kementerian PUPR:

1. Dokumen administrasi badan usaha, meliputi:akta pendirian, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, KTA asosiasi, identitas pemilik usaha, NPWP, dan sebagainya

2. Dokumen penjualan tahunan, termasuk: kontrak kerja, adendum kontrak, perjanjian KSO, RAB kontrak, dan sebagainya

3. Dokumen kemampuan keuangan, meliputi:neraca keuangan badan usaha 2 tahun terakhir, laporan keuangan akuntan publik, dan lainnya

4. Dokumen tenaga kerja konstruksi, termasuk: pas foto PJBU, sertifikat kompetensi konstruksi (pengurusan SKK)

5. Dokumen peralatan konstruksi, meliputi: bukti kepemilikan peralatan konstruksi, uji kelayakan,

6. Dokumen SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) ISO 37001

Catatan: Untuk persyaratan lainnya silahkan cek Peraturan Menteri PUPR No.8 Tahun 2022 dan SK Dirjen PUPR No.144 Tahun 2022

Jasa Pengurusan dan Pembuatan SBUJK Melalui Konsultan

Kesulitan mengajukan permohonan SBUJK karena persyaratannya yang banyak atau bingung dengan alurnya?

Hubungi PT Adhikari Kreasi Mandiri kami menyediakan solusi jasa pengurusan SBU di seluruh Indonesia khususnya wilayah terdekat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang , dan Bekasi.

Dengan bantuan konsultan,maka Anda tidak perlu melakukan pengajuan secara mandiri. Teknis ini lebih mudah dan praktis, sudah banyak pelanggan kami yang menggunakan jasa SBU dan hasilnya mereka merasa dimudahkan dan puas.

Berikut ini alur sederhana pembuatan SBUJK melalui layanan profesional:

  • Pertama, Anda bisa menghubungi kami melalui kontak yang tersedia di website ini
  • Setelah itu, sampaikan kebutuhannya karena kami punya layanan yang cukup banyak Anda bisa berkonsultasi dulu dengan admin mengenai sertifikat badan usaha
  • Lalu, Anda bisa mengirimkan dokumen beserta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan panduan konsultan. Tenang saja, data-data Anda aman dan terjamin kerahasiaannya
  • Selesaikan pembayaran setelah SBU terbit atau sesuaikan dengan kesepakatan bersama tim kami

Dengan ini pengurusan SBU menjadi lebih cepat dan mudah. Untuk waktu pengurusannya sendiri tidak menentu menyesuaikan dengan proses dari pusat. Namun jangan khawatir, Anda bisa pantau terus progres pengurusan SBUJK melalui tim kami.

Dapatkan solusi kemudahan dan kenyamanan menyelesaikan sertifikat untuk proyek konstruksi bersama jasa pengurusan SBU Konstruksi.

Izin Usaha Pertambangan Galian C, Termasuk Apa Saja?

Izin Usaha Pertambangan Galian C, Termasuk Apa Saja?

Ingin mendirikan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan? Pastikan untuk melengkapi izin usaha pertambangan galian C sesuai dengan perundang-undangan agar nantinya operasi tambang tidak bermasalah.

Material tambang non logam dan batuan biasanya banyak digunakan untuk kebutuhan produksi industri. Peminatnya cukup tinggi, Indonesia sendiri banyak mengekspor material mentah tersebut ke berbagai negara.

Tidak mengherankan jika banyak pebisnis yang ingin berinvestasi di bidang pertambangan bukan logam dan batuan.

Sebelum menjelaskan persyaratan perizinannya, kami ingin memperjelas terlebih dahulu apa saja material yang termasuk ke dalam bidang pertambangan ini sebagai gambaran nantinya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Material Pertambangan yang Termasuk Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia, objek mineral bukan logam dan batuan ini meliputi:

Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, halite, grafit, granit, andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, marmer, nitrat, obsidian, pasir kerikil, pasir kuarsa, zeolit, dan sebagainya.

galian-c-zeolit

Meskipun bukan termasuk logam maupun batuan, komoditas tambang di atas mempunyai nilai jual yang cukup tinggi seperti batu permata.

Material bahan di atas termasuk ke dalam bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A(strategis) dan galian B (vital), melainkan termasuk galian C.

Umumnya golongan tambang galian C bisa dikelola oleh masyarakat dan pemerintah daerah dan tidak memerlukan pasaran internasional.

Syarat Urus Izin Usaha Pertambangan Galian C Bukan Logam dan Batuan

Untuk mendapatkan izin pertambangan di bidang ini, terlebih dahulu Anda perlu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

Menurut ketentuan yang berlaku, berikut ini sejumlah syarat untuk mengajukan permohonan izin tambang mineral bukan logam dan batuan:

1. Surat Permohonan: WIUP komoditas batuan hanya bisa diajukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, dan Perusahaan perorangan.

Selain itu, surat permohonan juga tidak melampaui 10 hari kerja setelah tanggal penetapan persetujuan WIUP, dengan melampirkan nomor surat persetujuan pemberian WIUP dan tandatangan direksi.

2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI yang sesuai

3. Dokumen copy persetujuan penetapan WIUP

4. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah serta pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam

5. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat

6. Surat yang menyatakan pemenuhan tenaga ahli di bidang pertambangan atau geologi dengan pengalaman paling singkat 1 tahun beserta daftar riwayat hidup

7. Bukti pembayaran PNBP pencetakan peta WIUP sesuai perundang-undangan

8. Data digital dokumen pemohon dalam bentuk pdf

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Galian C

Setelah melengkapi persyaratan yang ada, pastikan untuk memenuhi kewajiban agar hak-hak Anda juga bisa dilakukan. Berikut ini beberapa kewajiban bagi pemilik izin pertambangan galian C sesuai dengan undang-undang:

1. Hanya Menjalankan Kegiatan Usaha Sesuai Komoditasnya

Pembagian golongan tambang bertujuan untuk memastikan setiap perusahaan tertib dan menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi pertambangan mineral batuan bukan logam sesuai dengan klasifikasinya dan tidak menyimpang.

Sebagai contoh, pemilik izin galian C tidak diperbolehkan untuk menambang material tambang dari galian A seperti nikel atau galian B seperti platina.

2. Tidak Melakukan Eksploitasi Berlebihan

Meskipun bisa untuk melakukan kegiatan pertambangan, pengelola tambang dilarang mengeksploitasi secara berlebihan apa pun jenis materialnya. Tindakan eksploitasi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial masyarakat merugikan banyak pihak.

Baca juga: Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan, Sudahkah Anda Memenuhinya?

3. Melengkapi Operasional Tambang dengan Alat Kerja dan Standar K3

Tidak hanya itu, pemilik izin usaha pertambangan bukan logam dan batuan juga perlu menyiapkan alat operasional sesuai dengan kebutuhan dan standar. Alat tersebut juga harus sesuai dengan mutu keselamatan dan pengecekan secara berkala.

Selain itu, kelengkapan alat-alat kerja dan juga seragam khusus juga harus terpenuhi sebagai bagian dari implementasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang baik.

Demikian penjelasan mengenai izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Semoga penjelasan di atas bisa bermanfaat untuk pembaca.

Apabila Anda mengalami kendala dalam mengurus izin di atas, jangan ragu untuk menggunakan bantuan dari konsultan seperti PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Kami menyediakan jasa pengurusan IUP OPK, izin pengangkutan dan penjualan, serta IUJP untuk kategori galian C dan lainnya. Untuk informasi lebih lengkap mengenai solusi layanan ini, silahkan hubungi tim kami. Sekian dan terima kasih, mari wujudkan sektor pertambangan yang berkelanjutan dengan menerapkan standar lingkungan dan pemenuhan izin yang sesuai.

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan, Sudahkah Anda Memenuhinya?

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan, Sudahkah Anda Memenuhinya?

Izin pertambangan belakangan ini semakin banyak disorot oleh masyarakat, pemenuhan izin ini seharusnya menjadi syarat mutlak tapi implementasinya tidak.

Banyak oknum yang semena-mena menjalankan kegiatan tambang tanpa izin, menghasilkan pundi-pundi rupiah hingga miliaran tanpa memikirkan dampak lingkungan, kerugian negara, dan sebagainya.

Hal semacam ini membuat kita bertanya-tanya apa sebenarnya hak dan kewajiban dari pemegang izin pertambangan? Bagaimana sanksi jika menjalankan tambang tanpa izin?

Kami akan mencoba memberikan jawaban untuk dua pertanyaan tersebut. Jika Anda ingin berinvestasi di bidang pertambangan atau sekadar penasaran dengan skema izin pertambangan, silahkan lanjutkan membacanya.

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan,Perhatikan!

Hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkaitan, untuk mendapatkan hak maka Anda perlu memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Hal serupa juga bisa kita terapkan dalam lingkup perizinan tambang di Indonesia.

Kewajiban Pemilik Izin Tambang

Berikut ini penjelasan mengenai kewajiban, sesuatu yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh badan usaha untuk memperoleh hak di bidang pengolahan sumber daya pertambangan.

1. Menerapkan Kaidah Pertambangan yang Baik

Definisi dari kaidah pertambangan yang baik secara umum upaya untuk melakukan operasional tambang dengan memperhatikan aspek-aspek terpenting seperti keselamatan lingkungan, pengelolaan limbah yang tepat, standar K3 yang terstruktur dan disiplin, serta hal lainnya.

Utamanya untuk keselamatan lingkungan, karena tidak bisa kita tolak pengaruh kegiatan pertambangan bisa berdampak besar terhadap kondisi alam sekitar.

Perlu adanya kepatuhan terhadap standar tertentu seperti AMDAL atau standardisasi lingkungan untuk mengurangi dampak tersebut.

Selain itu, pengelolaan limbah juga bertujuan agar tidak merugikan dan mengganggu masyarakat sekitar dan makhluk hidup lainnya. Lalu, kepatuhan terhadap Kesehatan dan Keselamatan kerja bertujuan untuk meminimalisir risiko kecelakaan di tempat kerja.

2. Mengutamakan Produk dan Kepentingan Dalam Negeri

Dalam hal pembelian alat-alat dan penyediaan tenaga kerja, perusahaan haruslah mengutamakan sisi dalam negeri terlebih dahulu dibandingkan luar negeri.

Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan SDM dan juga potensi SDA yang ada di Indonesia untuk pertumbuhan nasional. Penjelasan ini juga tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010.

3. Menjalankan Usaha Sesuai dengan Izin yang Diberikan

Setiap badan usaha yang telah memperoleh izin hanya diperbolehkan untuk menjalankan kegiatan berusaha sesuai dengan perizinan yang telah diterima.

Sebagai contoh, badan usaha boleh melakukan kegiatan tambang batubara karena izin yang terbit hanya mencakup hal tersebut.

Perusahaan tidak diperbolehkan untuk mengambil mineral logam seperti emas, selagi belum mengantongi izin pertambangan untuk pengangkutan material tersebut.

Selain itu, badan usaha juga wajib untuk menyediakan tenaga kerja profesional yang memenuhi kualifikasi pekerjaan.

Baca juga: Urus Izin Pengangkutan dan Penjualan Semakin Mudah Bersama Konsultan

Hak yang Diperoleh Pemegang Izin Pertambangan

Apabila perusahaan mampu memenuhi kewajiban yang ada, maka mereka bisa memperoleh beberapa hak untuk menjalankan kegiatan pertambangan beserta support dari pemerintah. Sejumlah hak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Kegiatan pertambangan secara resmi, memenuhi setiap kewajiban yang ada dan tidak melakukan tindakan yang menyimpang semestinya berhak mendapatkan payung hukum. Dengan begitu, para pemilik usaha di bidang ini merasa aman dan terlindungi tidak was-was dalam menjalankan usaha pertambangannya.

2. Kemudahan Birokrasi dan Perizinan Penunjang

Selain itu, badan usaha juga berhak untuk mendapatkan akses kemudahan birokrasi dan perizinan untuk izin penunjang di bidang pertambangan. Mereka semestinya tidak kesulitan untuk berinvestasi di bidang ini selagi memenuhi kewajiban dan persyaratan yang berlaku. Hal ini juga termasuk kemudahan untuk perpanjangan izin apabila sudah habis masa berlakunya.

3. Menjalankan Kegiatan Pertambangan dengan Aman

Karena telah memenuhi kewajiban yang ada, pemegang izin pertambangan berhak untuk melakukan kegiatan pertambangan baik itu pengangkutan, penjualan, atau pemurnian dengan aman sesuai dengan prosedur yang ada.

Baca juga: 5 Hal Fatal Ini Bisa Membuat Izin Pertambangan Anda Dicabut!

Sanksi Bagi yang Tidak Memenuhi Kewajiban Izin Pertambangan

Ada dua kategori penyelewengan, pertama mereka yang sudah punya izin  pertambangan tapi tidak memenuhi kewajiban yang ada. Kedua, adalah perusahaan yang tidak mempunyai izin sama sekali tapi tetap menjalankan kegiatan di bidang tersebut.

Keduanya sama-sama buruk dan tidak pantas untuk diikuti. Untuk memberantas hal semacam ini, negara sudah menyiapkan Undang-Undang No.3 Tahun 2021 tentang Pertambangan Minerba menggantikan UU No.4 Tahun 2009. Menurut pasal 158 pada UU tersebut tercantum secara jelas bahwa:

“Pihak yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000”

Untuk mereka yang mempunyai izin tambang tapi tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka bisa terkena sanksi pembekuan izin pertambangan dan pencabutan izin.

Demikian penjelasan mengenai hak dan kewajiban pemegang izin pertambangan. Semoga bisa menjadi perhatian bersama untuk para pembaca sekalian. Apabila Anda belum mempunyai izin tambang, maka Kreasi Mandiri siap membantu.

Kami menyediakan jasa pengurusan IUJP, IUP OPK, Izin Pengangkutan dan Penjualan. Hubungi admin untuk mendapatkan kemudahan memperoleh izin lengkap untuk persiapan kegiatan berusaha.

5 Hal Fatal Ini Bisa Membuat Izin Pertambangan Anda Dicabut!

5 Hal Fatal Ini Bisa Membuat Izin Pertambangan Anda Dicabut!

Izin pertambangan dicabut – Beberapa tahun yang lalu pemerintah sempat mencabut IUP sektor pertambangan kurang lebih sebanyak 2.078. Tentunya, ini bukanlah angka yang sedikit, tapi mengapa hal seperti ini bisa terjadi?

Untuk memastikan izin pertambangan Anda tidak di cabut, maka penting untuk memahami apa saja kesalahan atau tindakan penyimpangan dari perusahaan, sehingga bisa menghindarinya.

Pemerintah selalu berusaha untuk mencabut izin hanya jika yang bersangkutan memang terbukti melakukan kesalahan atau tidak memenuhi kewajiban sesuai perundang-undangan.

Ini 5 Penyebab Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Catat!

Pada kesempatan kali ini Kreasi Mandiri akan mencoba berbagi informasi kepada pembaca. Berikut ini sejumlah penyebab kenapa izin pertambangan bisa hilang paksa oleh pemerintah.

penyebab izin pertambangan dicabut

1. Tidak Menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAB)

Setiap pemegang IUP pertambangan perlu menyerahkan rencana kerja dan anggaran. RKAB sendiri adalah dokumen yang wajib bagi perusahaan pertambangan setiap tahun dan mengajukannya ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan persetujuan.

Selain itu, pengecekan RKAB juga bisa melalui instansi yang telah mendapat pendelegasian kewenangan dari Kementerian ESDM.

Karena sifatnya yang wajib, apabila yang bersangkutan tidak melakukannya maka ini merupakan wujud pelanggaran. Jika sudah diingatkan berkali-kali tapi tidak kunjung memenuhi dokumen RKAB maka pemerintah berhak mencabut izin pertambangan Anda.

Ketentuan mengenai RKAB ini tercantum jelas di Pasal 66 huruf (i) Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2020. Paling lambat pemegang izin tambang bisa menyerahkan RKAB 60 hari sejak pemberitahuan diberikan.

2. Melakukan Pelanggaran Lingkungan

Selain itu, izin tambang juga bisa dibekukan atau dicabut apabila perusahaan melanggar ketentuan keselamatan lingkungan, mencemari lingkungan, dan mengabaikan aspek lainnya sehingga membahayakan alam dan makhluk hidup sekitar area tambang.

Sudah tercantum bahwasannya pemegang izin pertambangan wajib menerapkan kegiatan usaha dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan lingkungan.

Apabila terjadi pelanggaran, umumnya badan usaha akan mendapatkan teguran dan peringatan. Jika sanksi ini tidak membuat jera, maka izin bisa dibekukan sementara hingga pencabutan jika sama sekali tidak ada upaya perbaikan atau evaluasi.

3. Kelalaian Terhadap K3

Kesehatan dan Keselamatan Kerja menjadi faktor yang sangat krusial dalam operasi pertambangan. Tidak hanya soal produktivitas ini menyangkut nyawa dari tenaga kerja tersebut saat bekerja sesuai dengan bidangnya.

Perusahaan wajib menyediakan alat kerja aman dan lengkap sesuai standar, menerapkan SMK3 dengan tepat, serta upaya kepatuhan lainnya untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Apabila badan usaha tidak memenuhinya atau terbukti ada kelalaian yang bisa mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah tertentu maka bukan tidak mungkin pemerintah juga akan mencabut izin pertambangan dari yang bersangkutan. Jika sudah bicara soal nyawa, maka ini bukan lagi hal yang pantas kita abaikan.

4. Tidak Menjalankan Kegiatan Usaha

Salah satu penyebab utama yang membuat IUP pertambangan dicabut oleh pemerintah adalah izin sudah terbit tapi proyek tidak jalan. Ini menunjukkan bahwa izin pertambangan tidak efektif, sehingga perlu adanya tindakan.

Dalam ketentuannya badan usaha yang sudah memperoleh izin pertambangan wajib menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Jika tidak maka ini termasuk salah satu bentuk pelanggaran. Pencabutan izin bisa terjadi karena yang bersangkutan tidak menjalankan kewajibannya.

Fenomena ini cukup menarik, ada banyak perusahaan tambang di luar sana yang sudah siap untuk melakukan kegiatan produksi.

Namun terkendala karena IUP belum terbit, di sisi lain badan usaha yang sudah mengantongi izinnya malah tidak kunjung memulai proyeknya.

Baca juga: Inilah Jasa Pengurusan IUJP Izin Usaha Jasa Pertambangan Tercepat

5. Tidak Memenuhi Kewajiban Lainnya

Selain keempat alasan di atas, bukan tidak mungkin pemilik usaha juga belum melengkapi kewajiban. Beberapa hal tersebut antara lain sebagai berikut:

  • Belum mempunyai tenaga profesional yang bersertifikat di bidang tambang
  • Tidak mengangkat penanggung jawab operasional
  • Mengabaikan pembelanjaan dalam negeri dan penggunaan tenaga kerja dalam negeri
  • Izin Usaha Pertambangan terbit secara tidak resmi

Itu dia sejumlah bagian penting yang berkaitan dengan penyebab pencabutan izin pertambangan, semoga Anda tidak melakukan kesalahan seperti di atas.

Mengalami kendala dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan, IUJP, serta izin pengangkutan dan penjualan?

Hubungi Kreasi Mandiri, kami adalah konsultan yang siap mempermudah pengurusan izin tambang di Indonesia. Proses yang cepat dan pengurusan secara resmi langsung ke Kementerian ESDM.

Kami siap memastikan setiap izin pertambangan dari konsultan adalah valid dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.