Jasa Sertifikasi SMK3 Perusahaan Biaya Murah 2017

Jasa Sertifikasi SMK3 Perusahaan Biaya Murah 2017

Jasa sertifikasi SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Perusahaan Biaya murah 2017 wilayah jabodetabek. Siap membantu pengurusannya dengan proses yang cepat dan biaya yang terjangkau. Kami siap membantu pengurusan dengan pelayanan yang terbaik untuk perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang ataupun kurang. Jika Anda membutuhkannya Anda bisa langsung hubungi nomor Kami.

Kami perusahaan yang bergerak dalam bidang pengurusan surat izin memberikan kemudahan kepada Anda yang butuh sertifikat SMK3. Khususnya Anda perusahaan dengan jumlah karyawan yang banyak, disini Kami akan membantu untuk penyertifikasian perusahaan dengan SMK3. Apalagi sertifikasi SMK3 sudah sesuai dengan peraturan pemerintah no.50 tahun 2012. Jadi dengan Anda menerapkan ini, akan sangat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dengan peraturan tersebut Kami akan membantu mewujudkan keinginan untuk membantu jasa sertifikasi smk3 perusahaan Anda.

Adapun tujuan adanya SMK3 antara lain:

  • Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
  • Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
  • Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

Dari tujuan tersebut dapat diperoleh berbagai manfaat yang berkaitan dengan produktivitas perusahaan. Dengan adanya sertifikat SMK3 ini dapat diketahui sebuah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundang-undangan SMK3 yang terkait. Biasanya, untuk didapatkannya sertifikat SMK3 diperlukan biaya yang digunakan sebagai investasi jangka panjang.

Hal ini sama halnya dengan ISO, apabila perusahaan sudah memiliki sertifikat ISO tentu saja akan mendapat nilai lebih dari kacamata relasi bisnis perusahaan Anda. Begitupun dengan kepemilikan SMK3 ini. Namun perlu Anda ketahui biaya sertifikasi SMK3 cukup beragam, biasanya tergantung dengan size perusaaan Anda. selain itu uga tingkat serta struktur system manajemen yang diatur oleh standar SMK3 itu sendiri.

Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya sertifikasi SMK3 seperti :

  • Tempat domisili perusahaan
  • Jenis/bidang usaha perusahaan
  • Komitmen perusahaan dalam menjalankan proses
  • Sarana dan prasarana yang sudah/belum dimiliki oleh perusahaan terkait dengan K3 jasa pengurusan smk3 | lembaga sertifikasi smk3

Lalu mengapa sebuah perusahaan harus menerapkan SMK 3?

Ada berbagai alasan yang diberikan mengapa harus menerapkan SMK3 pada perusahaan antara lain :

  • Tanggung jawab pengusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerjanya
  • Tuntutan pemerintah, masyarakat, pasar, atau dunia internasional
  • Penerapan SMK3 juga mempunyai banyak manfaat langsung bagi industri kita :
  • Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja.
  • Menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja.
  • Menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja.

Untuk itu bagi Anda yang memiliki usaha segera terapkan SMK3 di perusahaan Anda. Agar Anda  bisa berinvestasi dalam jangka panjang dan juga mendapatkan banyak manfaat dari SMK3 dengan mengurus sendiri atau menggunakan jasa sertifikasi smk3 dari Kami.

Nah jika Anda mencari perusahaan yang siap membantu dalam pengurusan SMK3, Kami PT.Adhikari Kreasi Mandiri adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Kami akan membantu mengurus perusahaan Anda untuk dapatkan SMK3 dengan cepat. biaya yang Kami tawarkan juga sangat terjangkau. jadi, hubungi Kami untuk menggunakan jasa Kami sekarang juga.

Pelaku Jasa Kontruksi Harus Lebih Berinovasi Dalam Menyambut MEA

Pelaku Jasa Kontruksi Harus Lebih Berinovasi Dalam Menyambut MEA

SURABAYA – Pelaku jasa konstruksi harus bangga dan senantiasa menggunakan produk dan inovasi teknologi dalam negeri. Terutama pada setiap pekerjaan konstruksi.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke X Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (GAPEKSINDO).

“Kami terus mendorong agar setiap kreatifitas dalam negeri menjadi tuan di negaranya sendiri, kenali dan beranilah menggunakan hasil karya anak bangsa,” kata Yusid, seperti dilansir dari laman resmi Kementerian PUPR, Kamis (31/3/2016).

Dia mengatakan bahwa dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta menjelang Trans Pasific Partnership (TPP), menjadi sebuah isyarat bagi para pelaku jasa konstruksi di Indonesia untuk selalu berinovasi. Karena dalam era perdagangan bebas, menuntut pribadi dan badan usaha di bidang jasa konstruksi untuk menjadi lebih profesional.

Menurutnya, jasa konstruksi tidak bisa dilakukan layaknya bussines as usual, karena diperlukan langkah strategis dan sinergi antara para pelaku bidang jasa konstruksi.

Yusid menyampaikan, dalam nawacita jelas mengisyaratkan bahwa perekonomian negara harus didorong lebih cepat, dan pembangunan infrastruktur adalah salah satu upaya untuk mendongkrak pergerakan percepatan ekonomi. Selain itu, ketahanan dibutuhkan para pengusaha jasa konstruksi Indonesia dalam percepatan tersebut, agar tidak tergerus oleh kemajuan jaman.

“Pemerintah, akan selalu mendukung untuk mengembangkan keberpihakan bagi pengusaha lokal,” ujarnya.

Dia menambahkan, Kementerian PUPR membentuk regulasi jasa konstruksi yang memihak kepada pengusaha lokal salah satunya, Permen nomor 31 tahun 2015. Dalam aturan tersebut, dijamin sistem keadilan, keterbukaan dan keberpihakan bagi pengusaha lokal. Bentuk lain dalam rangkaian penciptaan regulasi jasa konstruksi adalah melalui Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang menjadi insiatif DPR RI.

(rzk)

Sumber : Okezone.com

Apakah Standar Jasa Konstruksi Indonesia Bertaraf Internasional ?

Apakah Standar Jasa Konstruksi Indonesia Bertaraf Internasional ?

JAKARTA – Standar internasional untuk manajemen mutu disebut dengan ISO 9001. Artinya, suatu lembaga atau organisasi yang telah mendapatkan akreditasi ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional.

Untuk mendapatkan ISO 9001, menurut Ketua Komite Daya Saing dan Dukungan Lembaga, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Darma Tyanto Saptodewo biayanya cukup besar.Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan akreditasi alternatif bagi badan usaha, yaitu SNI ISO/IEC 17065:2012 dengan standar yang mirip dengan ISO 9001.

“Mengacu pada 17065 adalah bagaimana mengadakan ISO 9001. Kalau itu mahal, bisa Rp 100 juta. Enggak mungkin kita terapkan,” ujar Darma kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Untuk sertifikasi dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 harganya lebih terjangkau, yaitu kisaran Rp 10 juta-Rp 40 juta. Sertifikasi ini berlaku 3 tahun. Untuk biaya perpanjangannya tidak sebesar pada pembuatan awal.

Ia mengatakan, acuan ini diberlakukan untuk sertifikasi produk jasa. Pada intinya, usaha jasa konstruksi harus melakukan standar operasional prosedur (SOP) yang benar. Prosedur ini meliputi, misalnya mengaduk semen atau membuat struktur.

Dengan acuan ini, setiap badan usaha harus menerapkan standar yang sama. Hal ini dilakukan karena seringkali badan usaha melompat-lompat dalam tahapan membangun sesuatu. Acuan ini juga membuat badan usaha diikat dengan produk yang dihasilkan.

Sumber : Kompas.com
LPJK Diminta Tingkatkan Kualitas Kontraktor Lokal

LPJK Diminta Tingkatkan Kualitas Kontraktor Lokal

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meminta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk terus membina dan meningkatkan kualitas kontraktor di daerah agar dapat menggarap proyek kecil dan menengah di bawah Rp50 miliar.

Adapun, Basuki menargetkan pada 2016, proyek infrastruktur di bawah Rp50 miliar tak lagi ditangani kontraktor besar. Ketentuan ini juga akan dicantumkan ke dalam peraturan menteri.

“Rencana ini sebenarnya ingin saya terapkan pada tahun ini, tapi tidak memungkinkan. Kami akan membahas kembali rencana ini pada rapat kerja 4-5 September 2015. Jadi nantinya, proyek di provinsi skala kecil dan menengah akan ditangani kontraktor lokal. Oleh karena itu, ini tugas LPJK untuk membina kontraktor lokal,” ucap Basuki pada Seminar Nasional Jasa Konstruksi dan MEA, Kamis (6/8/2015).

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, saat ini pemerintah terus menggenjot realisasi proyek infrastruktur di seluruh Indonesia.

Dia menyebutkan sepanjang semester I/2015 penyerapan belanja modal kementerian yang dipimpinnya masih terkendala penyusunan APBN, APBNP dan perubahan struktur di kementerian.

Kendati demikian, pada tahun depan, dia berharap penyerapan belanja modal dapat meningkat. Adapun, pada semester II/2015 Kementerian PU PR akan memulai pelelangan untuk realisasi proyek pada tahun depan.

Basuki memerinci, pada APBN 2015, alokasi anggaran kementerian yang dia pimpin mencapai Rp118 triliun dan ada potensi penambahan alokasi untuk anggaran pada 2016.

“Saya ingin semaksimal mungkin anggaran pembangunan infrastruktur itu diserap di daerah. Kesiapan penyedian jasa konstruksi ini betul-betul dibutuhkan. Nah, LPJK memiliki tanggung jawab agar kontraktor lokal siap ketika kami mulai pelelangan,” tambahnya.

Selain itu, Basuki menginginkan agar LPJK mempersiapkan kualitas pelaku jasa konstruksi melalui sertifikasi.

“Konstruksi juga harus memiliki ketahanan. Jangan cuma ketahanan pangan, energi dan yang lain. Kita bertanggung jawab meningkatkan kompetensi. Jangan salahkan orang luar yang masuk kalau kita lemah,” kata Basuki.

Ketua LPJKN Tri Widjajanto menyebutkan pihaknya berkomitmen tidak hanya akan meningkatkan kuantitas tapi juga kualitas sertifikasi pelaku jasa konstruksi, khususnya di daerah.

“Selain itu, kami juga menyediakan diri bagi badan usaha atau perorangan yang ingin melakukan konversi sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga akan menggenjot kinerja LPJK provinsi,” pungkasnya.