Cara Untuk Memperoleh SBU Digital Paling Mudah

Cara Untuk Memperoleh SBU Digital Paling Mudah

Apakah Anda mencari cara untuk memperoleh SBU Digital? Pendaftaran SBU Digital merupakan satu langkah yang perlu dilakukan untuk semua perusahaan yang telah memiliki SBU. Baik untuk SBU yang aktif sampai setahun maupun untuk beberapa tahun kedepan. Kegiatan ini adalah untuk “menukar” SBU lama menjadi sertifikat digital atau elektronik sesuai yang telah diwajibkan oleh LPJK sebagai perusahaan yang mengeluarkan SBU.

Meskipun kegiatan ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan, nyatanya banyak pula perusahaan yang belum mengetahui cara untuk memperoleh SBU digital dengan mudah. Padahal, pendaftaran untuk memperoleh SBU digital ini sangat penting. Karena kedepannya nanti yang akan dipersyaratkan atau digunakan untuk mendaftarkan lelang atau pekerjaan konstruksi lainnya yang divalidasi adalah SBU digital in. Sehingga penting bagi Anda pemilik usaha yang sudah memiliki SBU untuk mendaftarkan ke SBU digital ini.

Bagaimana Untuk Mendaftar SBU Digital?

Jika Anda akan mendaftar untuk memperoleh SBU digital caranya sangat mudah Anda bisa lakukan cara berikut ini :

  1. Masuk ke link https://siki.lpjk.net/klaim-sertifikat-lpjk/administrator/register-bu
  2. Setelah selesai mendaftar, lakukan login sesuai dengan email dan password yang sudah anda daftarkan.
  3. Setelah log in tekan ctrl + a atau pilih/klik kotak add Bu new di bagian kanan atas.
  4. Setelah login Anda bisa langsung mengisi beberapa formulir dan upload data yang diminta sebagai syarat. Beberapa data yang diisi diantaranya :
  • Nama Badan Usaha (tanpa menggunkan CV atau PT langsung ditulis nama perusahaan)
  • Alamat (isi lengkap alamat perusahaan) meliputi Provinsi, Kabupaten, Kode Pos
  • Telepon (bisa mencantumkan nomor perusahaan atau nomor direktur)
  • Fax
  • Email perusahaan
  • Website (jika ada)
  • Bentuk Usaha (isi sesuai bentuk usaha baik CV, PT dan lain-lain)
  • Jenis Badan Usaha ( sesuai jenisnya pilihannya seperti Pelaksanaan, Pengawas, Perencana, Konsultan Spesialis dan lain-lain)
  • Scan NPWP (upload file scan dalam bentuk adalah JPG, JPEG, PDF, ZIP, RAR)
  • Foto PJBU (upload foto direktur atau penanggung jawab badan usaha untuk ditempatkan pada SBU)
  • Foto Selfie (upload foto selfie direktur / PJBU sambil memegang SBU. mungkin untuk memastikan bahwa direkturnya benar dan sesuai)
  • Surat Pernyataan Badan Usaha (bisa buat sesuai dengan format yang ada di internet ataupun format yang telah disediakan LPJK)
  • Setelah semua selesai tinggal pilih Save.
  1. Kemudian pilih menu “Sertifikat Badan Usaha” untuk mulai input dan upload SBU yang akan dijadikan SBU digital.
  2. Pilih “Add Klaim SBU LPJK New” atau tekan ctrl+A, masukkan data yang dibutuhkan seperti
  • Nomor Registrasi pada SBU (di bagian halaman depan SBU, ambil nomor di bagian terakhir saja, contoh yang ditebalkan “0-3333-06-111-1-10-323200”)
  • Klasifikasi Badan Usaha (ada dibagian belakang halaman SBU)
  • Asosiasi
  • Golongan Badan Usaha (Besar/Kecil/Menengah)
  • Provinsi Registrasi tempat membuat SBU
  1. Scan SBU (pilih file SBU PDF, JPG, RAR atau lainnya sesuai yang diminta di halaman tersebut)

Cara ini bisa dilakukan oleh siapapun termasuk untuk Anda pemilik perusahaan tersebut. Namun perlu diketahui bahwa setelah dilakukan pendaftaran Anda mungkin tidak akan langsung menerima SBU digital. Tapi Anda harus menunggu sampai LPJK mengecek data yang sudah diinput dan asosiasi juga sudah melakukan ceklis vva atau verifikasi baru Anda bisa menerima SBU itu. Mungkin melalui notifikasi yang dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan tadi.

Jadi, untuk Anda yang ingin mendaftarkan perusahaan Anda untuk memperoleh SBU Digital segera lakukan pendaftarannya sekarang. Jika ada yang ingin dikonsultasikan tanyakan pada tim Kami.

Cara Melakukan Perpanjangan SBU Terbaru

Cara Melakukan Perpanjangan SBU Terbaru

Memperpanjang SBU atau sertifikat badan usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan apabila sudah memiliki SBU. Karena melakukan perpanjangan SBU tersebut wajib dilakukan apabila telah masa penggunaan SBU telah berakhir. Biasanya dilakukan dalam 3 tahun sejak tanggal penetapan yang tertera dalam SBU. Sebelum perpanjangan dilakukan, pemilik SBU juga wajib untuk melakukan registrasi ulang pada tahun kedua dan tahun ketiga sebagaimana tanggal yang tertera pada halaman depan SBU.

Untuk melakukan perpanjangan SBU itu sendiri bisa dilakukan dengan mudah, Anda bisa melakukan perpanjangan di lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional. Sebelum melakukan pengurusan, Anda perlu ketahui terlebih berbagai ketentuan terkait dengan registrasi ulang SBU. Berikut 3 ketentuan registrasi ulang SBU :

  1. Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha dapat dilakukan 1 hari tanpa Rapat Pengurus Lembaga
  2. SBU yang masih berlaku namun belum melakukan Registrasi ke-2 dan atau Registrasi ke-3 bisa mengikuti proses pelelangan namun setelah disebutkan menang kontrak wajib memenuhi kewajiban registrasi tahun ke-2 dan atau regitrasi tahun ke-3 yang masih tertunda
  3. Keterangan “Belum melakukan registrasi tahun ke-21 dan tahun ke-3” tertera di SIKI (www.lpik.net) bagi SBU yang belum melakukan registrasi ulang.

Lalu Bagaimana Untuk Perpanjangan SBU ?

Selain ketentuan tersebut, Anda juga perlu ketahui bahwa untuk melakukan perpanjangan SBU diperlukan berbagai syarat dokumen yang harus dibawa saat pengurusan. Beberapa dokumen yang diperlukan untuk pengurusan SBU adalah sebagai berikut :

  1. Bukti Pengambilan Formulir Permohonan SBU.
  2. Sertifikat Lama (Fotocopy)
  3. Bukti Pembayaran Kontribusi Sertifikat (cq. Bank BNI Cab. Harmoni).
  4. SIUP/ PMA/ atau Izin Lainnya (Fotocopy)
  5. Tanda Keanggotaan KADIN DKI Jakarta (yang masih berlaku) (Fotocopy)
  6. Tanda keanggotaan Asosiasi terkait (yang masih berlaku), sesuai Bidang/ Subbidang yang diajukan (Fotocopy)
  7. Kontrak/ SPK 5 (lima) tahun terakhir, khusus untuk perusahaan kecil 8 (delapan) tahun terakhir (Fotocopy)
  8. SPT-PPH Badan/ Perusahaan (tahun terakhir) (Fotocopy)
  9. Data-data pendukung apabila ada perubahan (Fotocopy)
  10. Pas photo ukuran 3×4 terbaru 2 (dua) lembar berwarna.

Jika dokumen tersebut terpenuhi, maka tentu proses perpanjangan SBU dapat dilakukan dengan cepat. Meskipun demikian, pastinya tidak semua perusahaan dapat menangani perpanjangan sendiri. Dikarenakan waktu pengurusan SBU tidaklah secepat yang dibayangkan. Selain itu, diperlukan pula tenaga untuk dapat datang langsung ke kantor lpjk. Untuk itu, agar proses perpanjangan tetap dapat dilakukan perlu dicari jalan pintas.

Solusi terbaik untuk dapat mengurus SBU dengan cepat adalah bisa mempercayakan pada Kami Adhikari Kreasi Mandiri. Perusahaan Kami siap membantu untuk mengurus perpanjangan SBU dengan proses yang cepat dan mudah. Pastinya hingga SBU dapat digunakan kembali. Jadi, Anda tidak perlu bingung lagi untuk pengurusan perpanjangannya. Hubungi Kami untuk informasi lebih lanjut.

Biaya Pengurusan SBU Gapensi Lengkap

Biaya Pengurusan SBU Gapensi Lengkap

Apakah Anda berencana untuk mengurus SBU? Cari informasi tentang biaya SBU Gapensi? Banyak sekali perusahaan yang tidak terlalu mengetahui tentang SBU gapensi dan apa fungsi dari kepemilikan SBU ini. Namun khususnya perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, maka Anda wajib untuk bergabung dan menjadi bagian dari SBU Gapensi. Sebab SBU ini diperlukan untuk keberlangsungan usaha Anda.

Pengurusan SBU Gapensi

Seperti yang telah Kami bahas pada artikel sebelumnya mengenai pembuatan SBU Gapensi. Untuk pengurusan SBU Gapensi juga memerlukan syarat dan dokumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan.  Sebelum memiliki SBU gapensi juga diperlukan KTA Gapensi sebagai syarat utama untuk pengurusan SBU yang dibutuhkan oleh LPJK. Maka sebelum Anda mengurus SBU ada baiknya Anda membuat KTA Gapensi.

Biaya Pembuatan SBU Gapensi dan Syaratnya

Bagi Anda perusahaan yang saat ini akan mengurus SBU Gapensi, Anda perlu ketahui terlebih dahulu mengenai Gapensi. Gapensi merupakan sebuah asosiasi yang telah berdiri cukup lama dan banyak sekali memberikan peran yang penting di dalam pembangunan yang ada di Indonesia khususnya bagian jasa konstruksi. Sehingga wajib hukumnya bagi Anda yang memiliki usaha di bidang konstruksi untuk menjadi bagian keanggotaan disini.

Semua anggota yang bergabung disini meliputi mereka yang merupakan penguasa jasa konstruksi. Jasa konstruksi tersebut didukung penuh dengan 3 unsur pengusaha yaitu koperasi, BUMN dan juga swasta. Anggota yang bergabung di Gapensi ini juga bisa dibedakan sesuai kewajiban dan hak mereka. Meliputi anggota biasa dan kehormatan. Untuk anggota biasa meliputi koperasi, jasa konstruksi milik swasta maupun BUMN yang telah memiliki SIUJK dan juga SBU dari pihak yang berwenang.

Sementara itu untuk anggota kehormatan terdiri atas pengusaha nasional, pejabat pemerintahan. Maupun tokoh yang dinilai sangat berjasa dalam mengembangkan dan memajukan organisasi mulai dari pusat hingga menuju ke daerah.

Lalu Berapa Biaya Yang Diperlukan Untuk Mengurus SBU Gapensi?

Jika Anda berencana untuk mengurus SBU Gapensi, Anda bisa mempersiapkan dana sekitar  Rp 20 juta dengan masa pengerjaan kurang lebih 4 minggu. Akan lebih cepat apabila Anda menggunakan jasa notaris atau pengurusan SBU Gapensi yang terpercaya.

Untuk dapat mengurus SBU Gapensi maka Anda harus mengumpulkan:

  1. Isian formulis
  2. Surat permohonan yang dibuat dengan kop surat perusahaan
  3. Pas foto sebanyak 2 lembar dengan ukuran 3×4
  4. Identitas seluruh penanggung jawab perusahaan termasuk NPWP dan KTP
  5. Dokumen perusahaan selengkap-lengkapnya mulai dari TDP, SIUP, PKP, NPWP, Domisili, SK dan akta

Sedangkan syarat yang diperlukan untuk memperoleh SBU sekalipus dengan SIUJK adalah sebagai berikut :

  1. Formulir isian, surat permohonan dengan kop perusahaan, identitas kepengurusan lengkap mulai KTP dan NPWP, berkas perusahaan lengkap, bukti uang setor di bank, KTA Gapensi.
  2. Sertifikat ISO 9001:2000 dengan kualifikasi B1 atau manual mutu, surat perjanjian, maupun surat keterangan proses, SPT selama 2 tahun yang terakhir, bukti pajak 3 bulan berakhir, Laporan neraca dengan kualifikasi B atau M, pengalaman kerja dengan pemotongan pajak, Sertifikat Tenaga Tehnik yang diberikan oleh Asosiasi Profesi, daftar riwayat hidup dari para tenaga ahli, KTP dan ijazahnya.
  3. Pas foto 3×4 sebanyak 8 lembar dan berwarna, layout dari kantor dan denah lokasi kantornya.

Setelah mengetahui biaya yang diperlukan untuk mengurus keperluan SBU Gapensi, selanjutnya Anda bisa mengkonsultasikan kepada Kami Adhikari Kreasi Mandiri. Kami siap membantu Anda untuk melakukan pengurusan SBU Gapensi dengan mudah dan cepat. Hubungi Kami untuk informasi lebih lanjut.

Bidang Sub Bidang SBU / Klasifikasi dan Subklasifikasi SBU

Bidang Sub Bidang SBU / Klasifikasi dan Subklasifikasi SBU

Mengurus sertifikat badan usaha atau SBU adalah sebuah kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor. Namun ketika Anda akan mengurus SBU, Anda perlu mengetahui bidang sub bidang yang terdapat dalam SBU atau klasifikas dan subklasifikasinya. Bertujuan agar Anda tidak salah klasifikasi SBU yang akan Anda urus. Berbeda jenis usaha tentu berbeda klasifikasi SBU yang akan diurus.

Untuk itu, Kami akan memberikan informasi kepada Anda bidang sub bidang SBU atau klasifikasi subklasifikasi SBU yang saat ini berlaku. Sesuai dengan perlem LPJK no. 3 tahun 2017 tentang jasa pelaksana konstruksi, klasifikasi SBU yang berlaku adalah sebagai berikut :

  1. Klasifikasi SBU Bangunan Gedung (dulunya Arsitektur)

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • BG001 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan dan Hunian Tunggal dan Kopel
  • BG002 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian
  • BG003 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri
  • BG004 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial
  • BG005 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik
  • BG006 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya
  • BG007 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan
  • BG008 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan
  • BG009 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
  1. Klasifikasi Bangunan Sipil (dulunya Sipil)

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • SI001 Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya
  • SI002 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pengolahan Sampah, Bangunan Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
  • SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
  • SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
  • SI005 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh
  • SI006 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh
  • SI007 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh
  • SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
  • SI009 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
  • SI010 Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Lokal
  • SI011 Jasa Pelaksana Pekerjaan Bangunan Stadion untuk Olah Raga Outdoor
  • SI012 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
  1. Klasifikasi Instalasi Mekanikal dan Elektrikal (dulunya Mekanikal Elektrikal)

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • MK001 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas dan Ventilasi
  • MK002 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan dan Salurannya
  • MK003 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan
  • MK004 Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan
  • MK005 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan
  • MK006 Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur
  • MK007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal (Pekerjaan Rekayasa)
  • MK008 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat
  • MK009 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa)
  • MK010 Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)
  • EL001 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya
  • EL002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Litrik Daya Maksimum 10 MW
  • EL003 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru Dan Terbarukan
  • EL004 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi
  • EL005 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon
  • EL006 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah
  • EL007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah
  • EL008 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon
  • EL009 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi
  • EL010 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik
  • EL011 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya
  1. Klasifikasi Jasa Pelaksana Lainnya (bidang baru, sebelumnya tidak ada)

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • PL001 Jasa Penyewaan Alat Konstruksi dan Pembongkaran Bangunan atau Pekerjaan Sipil Lainnya dengan Operator
  • PL002 Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung
  • PL003 Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api
  • PL004 Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungaian, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator)
  1. Klasifikasi Jasa Pelaksana Spesialis (dulunya kebanyakan dari sub bidang Arsitek dan Sipil)

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • SP001 Pekerjaan Penyelidikan Lapangan
  • SP002 Pekerjaan Pembongkaran
  • SP003 Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi
  • SP004 Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan
  • SP005 Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Pertambangan
  • SP006 Pekerjaan Perancah
  • SP007 Pekerjaan Pondasi, Termasuk Pemancangannya
  • SP008 Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam
  • SP009 Pekerjaan Atap dan Kedap Air (waterproofing)
  • SP010 Pekerjaan Beton
  • SP011 Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, Termasuk Pengelasan
  • SP012 Pekerjaan Pemasangan Batu
  • SP013 Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya
  • SP014 Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus
  • SP015 Pekerjaan Lansekap /Pertamanan
  • SP016 Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung

Khusus untuk yang ini adalah pelaksana untuk perorangan, bukan untuk badan usaha dengan kode KT

  1. Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Keterampilan

Meliputi subklasifikasi untuk :

  • KT001 Pekerjaan Kaca dan Pemasangan Kaca Jendela
  • KT002 Pekerjaan Plesteran
  • KT003 Pekerjaan Pengecatan
  • KT004 Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai dan Dinding
  • KT005 Pekerjaan Pemasangan Lantai Lain, Penutupan Dinding dan Pemasangan Wallpaper
  • KT006 Pekerjaan Kayu dan atau penyambungan Kayu dan Material Lain
  • KT007 Pekerjaan Dekorasi dan Pemasangan Interior
  • KT008 Pekerjaan Pemasangan Ornamen
  • KT009 Pekerjaan Pemasangan Gypsum
  • KT010 Pekerjaan Pemasangan plafon akustik (acoustic ceiling)
  • KT011 Pemasangan curtain wall

Dengan memahami klasifikasi dan sub klasifikasi tersebut, tentu saja akan dapat memudahkan Anda dalam melakukan pengurusan SBU. Karena dengan mengetahui klasifikasi atau subklasifikasinya, maka Anda akan dengan mudah mengetahui syarat yang diperlukan untuk kebutuhan pengurusan SBU.

Nah untuk Anda yang akan mengurus SBU namun kesulitan dalam melakukan pengurusannya, Anda bisa mengkonsultasikannya kepada Kami. Kami CV.Adhikari Kreasi Mandiri siap membantu Anda untuk mengurus segala keperluan pengurusan SBU yang Anda perlukan. Hubungi Kami untuk konsultasi lebih lanjut.

Prosedur Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha

Prosedur Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha

Anda berencana untuk melakukan pengurusan pembuatan surat izin tempat usaha? Sudahkah Anda tahu cara, syarat dan prosedur pengurusannya? Ingin mengetahui lebih jelas mengenai bagaimana prosedur pembuatan surat izin tempat usaha yang akan Anda urus? Kami akan sedikit menjelaskan untuk memudahkan Anda. Kami akan berbagi informasi mengenai pengurusan surat izin tempat usaha yang diperlukan.

Namun sebelum Anda mengetahui bagaimana prosedur pengurusan SITU, Anda perlu tahu surat izin tempat usaha adalah izin yang sangat diperlukan. Terutama untuk mendirikan tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan. Adanya surat izin tempat usaha ini tentu saja sangat penting, karena digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen perusahaan lainnya dalam rangka pendirian. Disamping itu SITU juga berfungsi sebagai dokumen legalisasi yang menunjukan bahwa Tempat yang Anda gunakan sebagai tempat usaha sememangnya telah mendapatkan izin untuk berdiri sebagai tempat usaha.

Lalu Apa Syarat Membuat Surat Izin Tempat Usaha?

Berdasarkan informasi yang berlaku sekarang, bagi Anda yang akan mengurus SITU, maka Anda perlu mengumpulkan berbagai dokumen berikut :

  • Surat Permohonan yang bersangkutan;
  • Surat Keterangan Rekomendasi Kepala Desa / Lurah;
  • Rekomendasi Camat;
  • Surat Izin Gangguan (HO);
  • Denah Situasi/ Sketsa Lokasi;
  • Berita Acara Pemeriksaan Lokasi;
  • Foto Copy Setoran Retribusi Izin Gangguan ;
  • Foto Copy Pajak Reklame;
  • Foto Copy lunas PBB ;
  • Surat Keterangan Fiskal Daerah (Dispenda);
  • Akte Sertifikat Tanah, Surat Bukti Pemilik;
  • Surat Kuasa / Sewa Bangunan / Kontrak ;
  • Akte Pendirian Perusahaan ;
  • Rekomendasi dari instansi teknis yang berhubungan dengan bidang usaha;
  • Foto Copy IMB;
  • Foto Copy KTP yang dilegalisir dari Camat;dan
  • Pas fhoto 4 lembar ukuran 2 x 3 cm (warna);

Namun perlu diketahui, di masing-masing daerah memiliki peraturan daerah yang berbeda-beda sehingga tiap daerah memiliki persyaratan tersendiri. Namun yang perlu Anda ingat adalah di beberapa daerah ada Perda yang mengatur penerbitan SITU, bisa lebih ataupun kurang dari daftar persyaratan yang disebutkan di atas. Sehingga ketelitian Anda dalam memeriksa Peraturan Daerah di tempat Perusahaan Anda berada sangat diperlukan disini.

Bagaimana Prosedur Pengurusan Pembuatan SITU ?

Setelah Anda mengumpulkan dokumen pengurusan SITU, selanjutnya Anda bisa mengurus SITU. Berikut prosedur penerbitan SITU:

  • Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten dengan melampirkan seluruh dokumen di atas,
  • Selanjutnya Permohonan Izin yang diterima dilakukan pencatatan secara administratif dan apabila dipandang perlu dilakukan peninjauan lokasi tempat usaha oleh suatu tim;
  • Hasil peninjauan dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan bersama dengan berkas persyarataan izin yang diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  • Untuk usaha tertentu sebelum SITU diterbitkan wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang berhubungan dengan bidang usaha pemohon;
  • Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapaan persyarataan permohonan izin, peninjauan lokasi tempat usaha, dan menganggap tidak ada permasalaan segera menerbitkan izin yang diajukan oleh pemohon;
  • Permohonan izin dikabulkan dengan penerbitan SITU apabila semua Persyarataan telah dipenuhi.

Berapa Lama Proses Pengurusan SITU dibuat?

Dalam pembuatan SITU, tidak ada standar jangka waktu tertentu untuk prosesnya. Namun dalam prakteknya SITU akan diterbitkan dalam jangka waktu 4-6 hari setelah permohonan lengkap diterima.

Berapa Biaya Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha ?

Ketika Anda akan mengurus SITU, Anda perlu ketahui bahwa masing-masing daerah memberikan biaya berbeda-beda.  Namun rata-rata menarik biaya Per meter sebesar Rp. 5000.

Nah jika Anda sudah mengetahui tentang SITU, dokumen yang diperlukan untuk SITU dan jumlah biaya yang diperlukan namun Anda masih menemui kendala. Maka Anda bisa mengkonsultasikannya kepada Kami Adhikari Kreasi Mandiri. Kami akan bantu Anda untu mengurus berbagai keperluan SITU dengan cepat dan mudah. Hubungi Kami sekarang juga !

Pentingnya Izin Usaha Bagi Para Pelaku UMKM

Pentingnya Izin Usaha Bagi Para Pelaku UMKM

Apakah Anda pemilik usaha kecil atau UMKM? Sudah tahu pentingnya izin usaha untuk pelaku usaha? Tentu Anda tahu bahwa setiap usaha pasti memerlukan ijin usaha bukan? Ya, setiap perusahaan terutama usaha mikro kecil dan menengah, karena memiliki ijin usaha tentu saja akan memberikan banyak keuntungan bagi pemilik usaha tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa dewasa ini, banyak pelaku UMKM yang mengesampingkan hal yang satu ini. Kebanyakan dari mereka, berpendapat perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu. Padahal ijin usaha mikro kecil bisa didapatkan dngan mudah hanya perlu melengkapi berbagai dokumen yang diperlukan. Jika dapat mengurusnya, maka keuntungan pun akan dengan mudah diraih.

Apa Sih Pentingnya Izin Usaha Untuk UMKM?

Jika Anda pelaku UMKM, Anda perlu simak informasi pentingnya izin usaha untuk perusahaan Anda agar dapat berjalan dengan baik. Berikut pentingnya pelaku UMKM memiliki ijin usaha :

  • Mendapatkan Jaminan Perlindungan Hukum

Dengan memiliki izin usaha, Anda dapat menjalankan operasional bisnis Anda secara aman dan nyaman. Anda jadi tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. Seperti penertiban maupun pembongkaran.

  • Memudahkan Dalam Mengembangkan Usaha

Memiliki izin usaha juga akan memudahkan Anda dalam mengembangkan usaha Anda saat ini. Salah satunya Anda ingin bekerja sama dengan pengusaha yang lain.

  • Membantu Memudahkan Pemasaran Usaha

Baik dalam lingkup nasional maupun internasional atau juga memudahkan dalam elakukan ekspor dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang.

  • Akses Pembiayaan Yang Lebih Mudah

Jika sudah memiliki surat izin usaha, Anda akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman dana pada pihak bank.

  • Memperoleh Pendampingan Usaha Dari Pemerintah

Seringkali pemerintah mengadakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku usaha kecil untuk mengajak mereka mengembangkan inovasi produk serta usahanya. Pendampingan ini bisa berupa workshop, seminar maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha.

Syarat Mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Dalam pelaksanaanya, sebelum mengurus surat IUMK, pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat berikut ini :

  1. Melampirkan surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha.
  2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat.
  3. Memiliki Kartu Keluarga
  4. Melampirkan Pas Photo berwarna ukuran 4×6 cm 2 lembar.
  5. Mengisi formulir IUMK yang telah tersedia.

Jika doumen sudah terpenuhi, selanjutnya Lurah/Camat yang sudah diberikan pendelegasian untuk pengurusan izin usaha oleh Bupati/Walikota melakukan pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat-syarat belum lengkap, maka Lurah/Camat berhak mengembalikan syarat-syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu.

Nah itulah pembahasan mengenai ijin usaha kecil menengah. Untuk Anda yang ingin mengurus ijin tersebut namun merasa kesulitan, Anda bisa mempercayakannya kepada Kami CV.Adhikari Kreasi Mandiri. Kami siap bantu Anda mengurus ijin usaha tersebut hingga tuntas dan biaya yang termurah. Hubungi Kami untuk konsultasi lebih lanjut.

Prosedur Perizinan Usaha Kecil di Indonesia Yang Terbaru

Prosedur Perizinan Usaha Kecil di Indonesia Yang Terbaru

Apakah Anda bergerak di bidang usah kecil atau usaha mikro? Tentu Anda tahu bahwa perizinan usaha sangatlah penting. Maka untuk pengurusannya Anda perlu mengetahui prosedur perizinan usaha yang tepat. Hal ini seperti yang diketahui, usaha kecil-kecilan atau usaha mikro adalah salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan. Usaha ini bisa dilakukan oleh semua kalangan bagi wanita maupun pria. Meskipun demikian, tentu diperlukan ijin usaha agar usaha yang dilakukan dapat lebih legal.

Namun sebelum mengetahui bagaimana prosedur perizinan usaha kecil di Indonesia, perlu Anda ketahui terlebih dahulu mengenai perusahaan kecil atau mikro. Dengan mengetahui apa itu perusahaan kecil, maka Anda akan dengan mudah mengetahui apakah perusahaan yang Anda kelola termasuk perusahaan mikro atau bukan.

Apa Saja yang Termasuk dalam Perusahaan Kecil?

Beberapa bentuk usaha yang dimaksud dengan perusahaan kecil adalah:

  • Bentuk perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi, pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri.
  • Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  • Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

Lalu Apa Saja Ijin Usaha Yang Perlu Diurus Oleh Perusahaan Kecil Tersebut?

Berikut adalah beberapa ijin usaha yang perlu diurus oleh perusahaan kecil :

  1. Perjanjian Sewa

Perjanjian sewa yang dimaksud adalah perjanjian yang dilakukan antara Anda dengan pemilik lahan yang akan dibangun. Walaupun bisa dilakukan dalam bentuk lisan, namun akan lebih baik perjanjian sewa dilakukan dalam bentuk tertulis untuk menghindari kemungkinan terjadi masalah di masa depan.

Hal ini seperti yang tertera di dalam Pasal 1554 jo Pasal 1560 KUHPer, pihak penyewa (Anda) wajib menggunakan objek sewa sesuai dengan tujuan yang telah diberi oleh pemberi sewa. Untuk itu, Anda sebagai penyewa juga tidak diperkenankan untuk mengubah wujud maupun tataan objek yang disewa. Jika ketentuan tersebut dilanggar sehingga menimbulkan kerugian bagi pemberi sewa, maka pemberi sewa dapat membatalkan perjanjian sewa dengan Anda.

  1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Bagi pemilik usaha, Anda perlu memiliki ijin mendirikan bangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada, setiap kegiatan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB yang bisa diajukan kepada Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi/Kabupaten.

Permohonan IMB ini dapat dilakukan untuk:

  • Bangunan rumah tinggal
  • Bangunan bukan rumah tinggal
  • Bangunan-bangunan

Namun sebelumnya Anda harus memastikan bahwa lahan yang Anda sewa dapat digunakan sebagai tempat usaha, bukan hanya dapat digunakan sebagai bangunan rumah tinggal saja.

  1. Izin Kegiatan Usaha

Untuk bisa mendapatkan izin usaha secara resmi, Anda harus melengkapi dokumen:

  • Tanda Daftar Perusahaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 3/1982, daftar perusahaan merupakan daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Sementara itu, perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha bersifat tetap dan terus-menerus. Usaha yang dimaksud adalah usaha yang berada di Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh laba. Baik untuk PT, Koperasi, CV, Firma (Fa), perorangan dan bentuk lainnya wajib mendaftarkan perusahaan mereka. Namun demikian, ada terdapat pengecualian untuk perusahaan kecil berdasarkan Pasal 6 UU 3/1982 jo Pasal 4 Permendag 36/2007 dalam pendaftaran tersebut, atau dengan kata lain tidak diwajibkan.

  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pemilikan SIUP untuk setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan. Persyaratan ini dikecualikan terhadap perusahaan kecil dengan kriteria:

  1. Usaha perseorangan atau persekutuan
  2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat
  3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan

Jika perusahaan Anda tak termasuk dalam kriteria tersebut, maka Anda wajib mengajukan permohonan SIUP sesuai dengan persyaratan pada Lampiran II Permendag 36/2007.

  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sebagai pemilik perusahaan, Anda diwajibkan untuk memiliki NPWP perusahaan atas nama Anda.

  • Izin Gangguan

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi/badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Permendagri 27/2009.

Untuk mendapatkan izin ini, beberapa dokumen yang harus Anda lengkapi di antaranya:

  • Formulir Permohonan
  • Fotokopi KTP Pemohon, Surat Izin Lokasi/Domisili, NPWP dan akta perusahaan, PBB, surat kepemilikan tanah dan IMB/IPB/KRK (jika pemohon adalah pemilik tempat usaha)
  • Surat perjanjian sewa dengan pemilik lahan jika pemohon merupakan penyewa tempat usaha
  • Surat persetujuan tetangga yang diketahui RT/RW setempat

Beberapa dasar hukum yang bisa Anda lihat sebagai panduan untuk lebih mengerti tentang syarat dan prosedur izin usaha kecil adalah:

  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)
  • Undang-Undang Gangguan (Hinderordonanntie) S.1926-226
  • Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-Dag/Per/9/2009 tentang Perubahan atas
  • Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
  • Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah
  • Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 tahun 2006 tentang Retribusi Daerah
  • Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Adhikari Kreasi mandiri adalah biro sekaligus perusahaan yang siap membantu untuk mengurus segala keperluan ijin usaha perusahaan Anda. Dengan menggunakan layanan Kami, Anda tidak perlu bingung lagi untuk mengurus ijin usaha yang Anda perlukan. Anda juga bisa lebih fokus untuk menjalani usaha Anda. Konsultasikan pada Kami untuk pembuatan surat ijin usaha yang Anda perlukan sekarang juga !

Panduan Lengkap Untuk Pembuatan SIUP

Panduan Lengkap Untuk Pembuatan SIUP

Anda akan mengurus pembuatan SIUP surat ijin usaha pemasaran tapi belum tahu apa saja prosedur dan dokumen yang diperlukan? Tentu saja sebagai pemula yang baru pertama kali mengurus SIUP, memerlukan panduan lengkap agar proses pengurusannya menjadi lebih cepat dan tidak menemukan masalah bukan? Jika demikian maka Anda harus baca informasi ini. Karena Kami akan berbagi informasi kepada Anda bagaimana mengurus SIUP lebih cepat dan lebih mudah.

Apa itu SIUP?

SIUP adalah singkatan dari Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP ini dikeluarkan oleh kementerian perdagangan. Yang wajib memiliki SIUP adalah setiap badan koperasi, persekutuan, perusahaan maupun perusahaan perseorangan. Pengurusan SIUP bisa diurus sesuai dengan dimana perusahaan didirikan.SIUP biasa disebut juga dengan surat ijin usaha pemasaran.

Pentingnya Sebuah Perusahaan Memiliki SIUP

IZIN SIUP KECIL MENENGAH dan BESARMengurus SIUP adalah salah satu upaya untuk perusahaan mendapatkan ijin dari pemerintah. Memiliki SIUP adalah stepping stone supaya ada legalitas dari usaha Anda. Jadi, semisal terjadi penggusuran, atau konflik tanah, Anda punya landasan hukum yang kuat. Sebagai wirausaha, memenuhi kewajiban ini tidak hanya semata-mata untuk data negara tapi juga bermanfaat untuk diri sendiri. Memiliki SIUP artinya mendapat pengakuan dari pemerintah – sekecil apapun UKM yang Anda kembangkan.

4 Jenis Siup Berdasarkan Skala Usaha

Sebelum membahas bagaimana cara mengurus SIUP perlu Anda ketahui terlebih dahulu jenis SIUP. Berikut adalah jenis-jenis SIUP :

  1. SIUP Mikro

Skalah mikro adalah skalah usaha yang terkecil dan diberikan untuk perusahaan yang modal dan kekayaan netto-nya tidak lebih dari 50 juta.

  1. SIUP Kecil

Bagi Anda yang memiliki modal dan kekayaan netto 50 juta sampai 500 juta, berarti perizinan usahanya masuk di jenis pertama.

  1. SIUP Menengah

Surat izin usaha tingkat menengah wajib bagi perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan netto 500 juta sampai 10 M.

  1. SIUP Besar

Perizinan usaha skalah besar adalah untuk perusahaan yang modal kekayaan netto-nya lebih dari 10 M. Bagi pengusaha ekspor impor, keberadaan surat izin usaha sangat membantu proses pengiriman barang dari dan ke luar negeri.

*Perlu diingat bahwa jumlah modal dan kekayaan netto ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, ya!

Prosedur Pengurusan SIUP

Untuk melakukan pembuatan SIUP Anda bisa lakukan beberapa hal berikut :

  1. Ambil Formulir SIUP di Kantor Dinas Perdagangan

Pertama-tama, Anda harus mengambil form pendaftaran SIUP. Mengisinya dan membubuhi materai serta tanda tangan. Kemudian jangan lupa untuk memfotokopi formulir tersebut sebanyak dua rangkap.

Biasanya saya selalu memfotokopi dokumen lebih banyak dari yang diminta supaya berjaga-jaga. Mungkin Anda juga bisa menerapkan hal serupa untuk form SIUP ini.

  1. Ajukan Permohonan ke Kantor Dinas Perdagangan

Saat mengajukan formulir permohonan membuat perizinan usaha, pastikan kelengkapan dokumen berikut ini sebelum menyerahkan ke petugas.

  1. Membayar Biaya Permohonan SIUP

Siapkan juga biaya pembuatan SIUP karena di tiap-tiap daerah memiliki tariff yang berbeda. Ada baiknya menanyakan dahulu kepada petugas.

  1. Pengambilan SIUP

Lama proses membuat perizinan usaha bisa memakan waktu hingga dua minggu dan biasanya pihak petugas akan menghubungi Anda jika surat izin sudah bisa diambil di kantor. Bergantung dari bentuk badan usaha yang dimiliki. Jadi formulir pendaftaran SIUP yang Anda isi dan tanda tangani, harus disertai dengan dokumen-dokumen lain sesuai bentuk badan usahanya.

Kelengkapan Dokumen Berdasarkan Badan Usahanya :

  1. Perseroan Terbatas (PT)

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan atau pemegang sahamnya
  • Fotokopi NPWP
  • Surat Keterangan Domisili atau SITU
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK) jika penanggung jawabnya seorang perempuan
  • Fotokopi Akta Pendirian PT yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
  • Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM
  • Surat Izin Gangguan (HO)
  • Izin Prinsip
  • Pas foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
  • Materai Rp6.000
  • Izin teknis dari instansi terkait jika diminta*
  • Neraca perusahaan

*Izin terkait ini bisa bermacam-macam bentuknya. Misal, bisnis Anda akan menghasilkan limbah, otomatis perlu memiliki surat izin AMDAL yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah setempat.

  1. Koperasi

  • Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Koperasi
  • Fotokopi NPWP
  • Daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas
  • Fotokopi SITU dari Pemerintah Daerah (Pemda)Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan instansi berwenang
  • Materai senilai Rp6.000
  • Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
  • Izin teknis dari instansi terkait jika diminta
  • Neraca koperasi
  1. Perusahaan Perseorangan

  • Fotokopi NPWP
  • Surat keterangan domisili atau SITU
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemegang saham perusahaan
  • Neraca perusahaan
  • Materai senilai Rp6.000
  • 2 lembar Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm
  • Izin teknis dari instansi terkait jika diminta
  1. Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk)

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan
  • Fotokopi SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka
  • Fotokopi Akta Notaris Pendirian dan Perubahan perusahaan dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka (diterbitkan oleh Departemen Hukum dan HAM)
  • Surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka
  • Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir
  • 2 lembar foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm

Bagaimana? Sangat mudah untuk dipahami bukan? Jika Anda masih merasa kesulitan, atau tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan pengurusan SIUP sendiri percayakan saja pada Kami. Kami akan membantu Anda untuk mengurus keperluan pembuatan SIUP dengan proses cepat dan mudah. Anda cukup konsultasikan pada Kami untuk informasi lebih lanjut mengenai SIUP.

Langkah Dan Cara Mengurus IMB Paling Mudah

Langkah Dan Cara Mengurus IMB Paling Mudah

Kepemilikan IMB untuk pemilik bangunan adalah suatu kewajiban. Karena memiliki IMB maka secara legal Anda diakui memiliki bangunan tersebut. Meskipun pada pengurusannya terkenal sulit dan bahkan harus memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengurusnya sendiri, namun dengan memiliki IMB maka akan memberikan kenyamanan. Sehingga penting sekali bagi Anda yang memiliki bangunan baru untuk mengurus IMB atau ijin mendirikan bangunan di pemerintah setempat.

Bagi Anda yang mungkin saat ini belum memiliki IMB, perlu Anda ketahui bahwa tidak memiliki IMB maka terdapat sanksi yang akan dikenakan kepada Anda. karena pada dasarnya memiliki IMB pastinya memberikan manfaat. Sehingga jika tidak memilikinya, maka sanksi pastinya akan dikenakan kepada Anda.

Sanksi Bangunan yang Tidak Punya IMB

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnnya, tidak memiliki IMB maka akan memberikan sanksi kepad pemilik bangunan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 39 tentang Bangunan Gedung. Sanksi yang diterapkan berupa pembongkaran apabila bangunan memiliki ciri-ciri berikut :

  • Tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki
  • Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan atau lingkungannya
  • Tidak memiliki izin mendirikan bangunan

Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud, pemilik bangunan juga akan dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. Hal ini seperti yang merujuk pada pasal 7 ayat 1 yang berisi :

  • Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
  • Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.
  • Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
  • Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.

Bangunan gedung yang dimaksud di sini memiliki fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.

Apa itu IMB? Dan Apa Manfaat Memiliki IMB?

Jasa Pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Jakarta TerpercayaIzin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Jika Anda memiliki IMB sebagai pemiliki bangunan, Anda secara tidak langsung akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

  1. Memberikan perlindungan hukum dan memudahkan mendapat kepastian
  2. Memudahkan untuk menaikkan harga bangunan di kemudian hari
  3. Bisa menjadi jaminan untuk meminjam uang

Cara Pengurusan IMB Paling Mudah

Bagi Anda yang memiliki bangunan dan saat ini akan berencana untuk mengurus IMB, maka Anda bisa ketahui cara pengurusan IMB. Dengan mengetahui cara pengurusannya, maka IMB juga akan cepat diperoleh. Adapun cara mengurus IMB bisa dilakukan dengan mendatangi langsung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang ada di kantor walikota sesuai domisili.

Syarat Mengurus IMB

Untuk dapat mengurus IMB, hal yang perlu Anda ketahui bahwa Anda harus memenuhi syarat yang diajukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah luas tanah kurang dari 1.000m2, kondisi tanah tidak harus kosong, dan jumlah lantai maksimal 3 lantai.

Berikut syarat untuk mengurus IMB:

  1. Identitas pemohon/penangung jawab
  2. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (Fotokopi)
  3. WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)
  4. Bukti kepemilikan tanah
  5. Sertifikat tanah; Fotokopi Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Pakai/Sertifikat Hak Pengelolaan, (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website http://ptsp.atrbpn.go.id disertai lampiran gambar situasi lahan yang utuh dan jelas, apabila terdapat perbedaan antara nama pemohon dengan yang tertera pada sertifikat tanah maka dilampirkan AJB (maksimal 2 kali pergantian kepemilikan), atau akta perjanjian kerjasama notarial atau sejenisnya.
  6. Bila kepemilikan tanah berupa surat girik harus dilengkapi dengan peta ukur untuk menunjukkan letak dan ukuran kavling, dan hanya dapat dipergunakan pada permohonan bangunan gedung rumah tinggal. Selain itu harus melampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon diketahui oleh lurah setempat (untuk penguasaan fisik tanah harus di tahun yang sama).
  7. Surat kavling dari Pemerintah Daerah melalui Walikota atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur dan diketahui oleh instansi yang berwenang, dan harus melampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon diketahui oleh lurah setempat.
  8. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut.
  9. Rekomendasi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat.
  10. Jika terdapat perbedaan identitas/alamat antara permohonan dengan bukti kepemilikan tanah, maka di lengkapi dengan surat keterangan lurah.
  11. Jika nama yang tertera pada bukti kepemilikan tanah sudah meninggal dunia, maka diperlukan surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui lurah dan camat.
  12. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  • Sertakan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir sebelum jatuh tempo
  • Dalam bentuk fotokopi.

Gambar arsitektur untuk bangunan rumah tinggal:

  • Dicetak sebanyak 3 set dengan ukuran kertas minimal A3
  • Dilampirkan dengan CD yang berisi softcopy gambar arsitektur
  • Terdiri atas gambar situasi, denah, tampak dua arah, potongan dua arah, detail sumur resapan air hujan (SRAH), pagar, instalasi pengolahan air limbah
  • Diberi kop gambar (bertandatangan pemohon, tertulis nama pemohon, lokasi, jenis bangunan, judul
  • Gambar, skala 1:100 / 1:200, tanda tangan Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)

Dengan mengetahui syarat tersebut, dan Anda dapat memenuhinya maka IMB juga akan cepat Anda miliki. Namun jika Anda memiliki keterbatasan waktu untuk dapat mengurus IMB sendiri, Anda bisa tanyakan langsung kepada Kami biro jasa Imb. Kami akan membantu Anda bagaimana mengurus IMB dengan benar dan juga siap membantu pengurusan IMB jika Anda memerlukannya. Hubungi Kami sekarang juga !

Cara Mengurus API (Angka Pengenal Importir) Dengan Mudah Dan Cepat

Cara Mengurus API (Angka Pengenal Importir) Dengan Mudah Dan Cepat

Mengurus API (Angka pengenal Import) adalah hal yang wajib terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang import barang. Hal ini bertujuan agar import bisa dilakukan secara legal. Pengurusannya sendiri bisa dilakukan di masing-masing kota domisili perusahaan, karena untuk saat ini sifatnya tida terpusat. Anda yang akan mengurus API bisa mengurusnya sendiri jika Anda memiliki waktu yang lebih banyak untuk pengurusannya.

Syarat dan Cara Pengurusan API

Bagi Anda yang berencana untuk mengurus API sendiri, Anda bisa mempersiapkan berbagai dokumen sebagai syarat untuk pengurusan API. Namun untuk Anda yang belum memilikinya Anda bisa perhatikan beberapa syarat berikut :

  1. Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000.
  2. Indentitas Penangung Jawab/Pemohon : WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fotokopi) dan NPWP Penanggung Jawab (Fotokopi); WNA : IMTA dan Paspor yang masih berlaku.
  3. Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP penerima dan pemberi kuasa apabila dikuasakan.
  4. Izin Usaha Industri (IUI), jika memohon untuk API-P (Produsen)
  5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  6. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  8. Referensi dari Bank Devisa, jika memohon untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U) (Asli)
  9. Bukti Kepemilikan Tempat Usaha (Fotokopi sertifikat)
  10. Pas Photo Penanggung Jawab Perusahaan latar belakang merah (ukuran 3×4 cm sebanyak 2 buah)
  11. Foto perusahaan (Tampak Plang, Tampak Depan, Tampak Dalam).
  12. Formulir isian API U atau API P yang ditandatangani oleh Direktur diatas materai serta distempel perusahaan.

Setelah semua dokumen  tersebut terpenuhi, selanjutnya Anda sudah bisa melakukan pengurusannya.

Berapa Biaya Pengurusan API?

Mengurus sendiri API secara resmi dengan mendatangi langsung kantor pembuatan API, tidak dikenakan biay berapapun. Anda cukup dengan membawa berkas dokumen yang diperlukan dengan mendatangi langsung kantor pengurusan API. Mengurus sendiri API adalah solusi terbaik untuk Anda dalam menghemat budget. Tapi bagaimana jika tidak memiliki banyak waktu untuk pengurusannya sendiri?

Jika Anda tidak memiliki banyak waktu solusinya adalah dengan menggunakan layanan dari biro jasa ijin usaha. Biro jasa akan membantu untuk mengurus API secara cepat dan mudah. Namun pastinya mengurus API dengan biro jasa diperlukan budget untuk menggunakan jasa tersebut. Biayanya tergantung dari jenis API yang diurus dan juga lokasi pengurusannya.

Untuk Anda yang ingin mengurus API melalui biro jasa, Anda bisa menghubungi Kami Adhikari Kreasi Mandiri. Kami yang dibantu dengan tim tenaga ahli berpengalaman akan membantu Anda untuk mengurus API dengan cepat dan biaya termurah. Jadi Anda bisa dengan menghubungi Kami untuk pengurusan API tanpa perlu mengurus sendiri.