4 Tahapan untuk Memperoleh SMK3, Ini yang Harus Dilalui

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bukan hanya kewajiban moral, tapi juga bagian penting dari sistem manajemen perusahaan yang profesional. Untuk memastikan penerapan K3 berjalan optimal, perusahaan perlu memiliki SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Namun, tahapan memperoleh SMK3 tidak bisa ditempuh secara instan.

Ada proses dan persiapan sistematis yang harus dilalui sesuai regulasi pemerintah. Jika Anda sedang merencanakan implementasi SMK3, penting untuk memahami langkah-langkahnya secara menyeluruh sejak awal.

Seperti Ini Tahapan Lengkap Memperoleh SMK3

Untuk mendapatkan SMK3, perusahaan harus melewati beberapa tahap penting yang bersifat teknis dan administratif. Masing-masing tahap menuntut keterlibatan aktif dari tim internal dan pemahaman mendalam mengenai standar K3. Berikut ini adalah tahapan memperoleh SMK3 yang perlu Anda perhatikan:

1. Persiapan

Pada tahap awal ini, perusahaan harus menyiapkan struktur internal dan dokumen dasar agar proses implementasi berjalan efektif.

Membentuk Team SMK3: Hal pertama adalah membentuk tim internal yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi SMK3. Tim ini biasanya terdiri dari perwakilan manajemen, bagian HRD, serta staf operasional yang memahami risiko kerja.
Penetapan Kebijakan K3: Setelah tim terbentuk, perusahaan wajib menyusun kebijakan K3 tertulis. Kebijakan ini mencakup komitmen manajemen terhadap keselamatan kerja, tujuan penerapan SMK3, dan sasaran jangka pendek hingga panjang yang ingin dicapai.

Identifikasi Bahaya dan Menilai Risiko: Perusahaan harus mengevaluasi potensi bahaya di semua lini kerja serta melakukan penilaian risiko untuk menetapkan pengendalian yang tepat.
Penyusunan Dokumen SMK3: Semua hasil identifikasi dan kebijakan K3 harus diturunkan ke dalam bentuk dokumen. Ini meliputi SOP (standard operating procedure), instruksi kerja, formulir inspeksi, hingga laporan insiden kerja.
Pelatihan dan Sosialisasi: Poin terakhir dalam tahap persiapan adalah memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan. Pelatihan ini memastikan bahwa semua pihak memahami tanggung jawab masing-masing dan siap menjalankan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Penerapan

Setelah semua dokumen dan kebijakan siap, tahap berikutnya adalah menerapkan sistem tersebut di lingkungan kerja secara menyeluruh.

Implementasi Dokumen: Perusahaan wajib menjalankan seluruh dokumen yang telah disusun. Setiap prosedur operasional dan instruksi kerja harus dipatuhi oleh seluruh karyawan, termasuk manajemen.
Pengendalian Risiko: Langkah konkret dari penilaian risiko adalah pelaksanaan tindakan pengendalian. Misalnya, penggunaan APD (alat pelindung diri), sistem peringatan dini, atau prosedur evakuasi darurat.
Pemantauan dan Evaluasi: Untuk memastikan semua berjalan sesuai harapan, dilakukan pemantauan berkala. Evaluasi hasil implementasi ini penting agar perusahaan bisa melakukan perbaikan terus-menerus.

3. Audit Internal

Tahap audit internal membantu perusahaan menilai kesiapan sebelum memasuki proses sertifikasi dari pihak luar.

Menilai Kesiapan: Audit internal dikerjakan oleh tim yang telah disepakati. Tujuannya adalah menilai apakah semua dokumen, implementasi, dan pelatihan sudah sesuai standar SMK3.
Identifikasi Ketidaksesuaian: Dari audit internal, biasanya ditemukan beberapa ketidaksesuaian (non-conformity). Ini bisa berupa dokumen yang tidak lengkap, pelatihan belum merata, atau pengendalian risiko yang belum efektif.
Tindakan Perbaikan: Setiap ketidaksesuaian harus segera diperbaiki sebelum proses audit eksternal. Tindakan ini dilakukan secara sistematis agar perusahaan benar-benar siap menghadapi tahapan akhir.

4. Audit Eksternal

Tahap akhir dalam memperoleh SMK3 adalah melalui proses audit eksternal oleh lembaga yang terakreditasi.

Pengajuan Sertifikasi: Jika perusahaan merasa telah siap, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan sertifikasi ke lembaga sertifikasi resmi yang memiliki otoritas.
Pelaksanaan Audit: Tim dari lembaga sertifikasi akan melakukan kunjungan dan audit langsung ke lapangan. Mereka akan menilai apakah sistem manajemen yang diterapkan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3.
Penerbitan Sertifikat: Jika hasil audit menyatakan bahwa perusahaan sudah memenuhi seluruh persyaratan, maka sertifikat SMK3 akan diterbitkan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan.

Tantangan yang Mungkin Bisa Muncul Saat Mengurus SMK3 dan Solusinya

Meskipun terlihat runtut, kenyataannya tahapan memperoleh SMK3 tidak selalu berjalan mulus. Di bawah ini sejumlah tantangan dapat terjadi, terutama bagi badan usaha baru pertama kali mengajukan SMK3:

Kurangnya pemahaman tentang regulasi
Solusinya: Gunakan tenaga ahli atau konsultan K3 yang memahami seluk-beluk peraturan.
Dokumen tidak sesuai standar
Solusinya: Lakukan pengecekan secara teliti atau minta pendampingan dalam penyusunan dokumen sesuai format yang ditetapkan pemerintah.
Keterbatasan sumber daya internal
Solusinya: Bentuk tim lintas fungsi dan libatkan manajemen puncak agar proses berjalan optimal.

Butuh Bantuan Ahli? Konsultasikan ke Kreasimandiri.co.id

Jika Anda merasa proses ini rumit atau tidak memiliki sumber daya internal yang cukup, menggunakan jasa konsultan SMK3 profesional bisa menjadi solusi cerdas. Kreasimandiri.co.id siap membantu Anda menyusun dokumen, mengidentifikasi risiko, melatih tim, hingga mendampingi proses audit SMK3 secara menyeluruh.

Jangan biarkan ketidaksiapan menghambat kemajuan perusahaan konsultasikan kebutuhan Anda sekarang dan capai standar keselamatan kerja terbaik bersama kami.

Kalau Anda ingin tahu lebih detail tentang jasa kami, langsung saja menghubungi kami dan mulai langkah awal menuju sertifikasi SMK3 sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kewajiban Bagi Pemilik Gudang yang Sudah Mengantongi TDG!

Memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) bukan berarti kewajiban pemilik gudang selesai begitu saja. Justru, setelah TDG dikantongi, ada sejumlah tanggung jawab penting yang perlu terpenuhi demi menjaga kelancaran operasional dan memastikan kepatuhan hukum. Apa saja yang menjadi kewajiban pemilik gudang setelah memiliki TDG? Simak uraian lengkapnya berikut ini.

2 Kewajiban Utama Pemilik Gudang yang Sudah Mempunyai TDG

Setiap pemilik gudang wajib memahami bahwa TDG adalah awal dari kewajiban administratif yang harus berjalan secara berkala. Tujuannya tak lain untuk mendukung tertib usaha dan transparansi informasi logistik dalam sistem perdagangan nasional.

Landasan hukumnya pun cukup kuat, di antaranya:

PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
Permendag Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang

Berikut ini dua kewajiban utama yang perlu Anda penuhi sebagai pemilik gudang:

1. Pencatatan Administrasi Gudang

Pertama, perlu kita pahami bersama pencatatan ini bukan hanya formalitas, tetapi bagian dari sistem pengawasan logistik. Menurut Pasal 64 dan 65 PP 29/2021, pemilik gudang wajib mencatat:

Pemilik barang
NIB pemilik barang
Jenis/kelompok barang
Jumlah barang
Tanggal masuk dan keluar barang
Asal dan tujuan barang
Sisa stok barang

Kewajiban ini berlaku rutin dan sistematis, serta harus dilaporkan setiap bulan kepada Kementerian Perdagangan.

Namun, perlu dicatat bahwa ada pengecualian. Gudang yang menggunakan sistem resi gudang dan gudang yang digunakan sementara untuk jasa pengiriman tidak diwajibkan melakukan pencatatan seperti di atas (Pasal 66 PP 29/2021).

2. Pelaporan Gudang

Data yang telah dicatat wajib dilaporkan kepada pihak berwenang. Berdasarkan Pasal 67 dan 68 PP 29/2021, pemilik gudang juga wajib menyampaikan data pencatatan paling lambat tanggal 15 setiap bulan berikutnya.

Laporan ini dapat diminta oleh Menteri Perdagangan, pejabat daerah, hingga kepala dinas. Kewajiban ini penting untuk memastikan pemetaan stok barang di lapangan secara nasional.

Apabila pengelola tidak memenuhi pelaporan, maka sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha bisa diberlakukan.

Syarat Legalitas Pemakaian Gudang

Selain itu, Anda pemilik gudang yang belum mempunyai TDG dan baru akan mengurusnnya, ada beberapa syarat legalitas yang wajib terpenuhi.

Hal ini bertujuan agar operasional gudangnya dinilai sah secara hukum. Apa saja persyaratan tersebut?

1. Mendaftarkan Gudang

Pertama, dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Pemilik harus memiliki NIB serta memahami kode KBLI yang relevan.

Dokumen yang diperlukan meliputi:

Titik koordinat dan dokumentasi bangunan gudang dari berbagai sisi
Formulir data teknis TDG
Identitas penanggung jawab (KTP atau KITAS)
Informasi gudang: alamat, kapasitas, golongan, jenis barang
Kontak perusahaan dan penanggung jawab

TDG sendiri merupakan bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU). Artinya, legalitas gudang menjadi bagian dari sistem usaha nasional.

2. Mengelola Gudang

Setelah itu, pemilik wajib memastikan gudangnya dikelola secara baik. Hal ini mencakup kegiatan pencatatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, pencatatan bisa dilakukan dalam bentuk buku atau sistem elektronik (e-administrasi).

Pencatatan ini menciptakan transparansi internal dan memudahkan pihak pemerintah memantau distribusi barang dalam negeri.

3. Melakukan Pelaporan Gudang

Terakhir, dilakukan secara berkala kepada instansi yang berwenang. Sesuai Permendag 90/2014 dan PP 29/2021, laporan ini wajib dikirim setiap bulan oleh pemilik gudang, baik melalui OSS maupun sistem online Kemendag.

Laporan ini tidak hanya menjadi bukti kepatuhan hukum, tetapi juga mendukung integritas usaha secara nasional. Pemerintah menggunakan data ini untuk menetapkan kebijakan perdagangan dan logistik yang lebih akurat.

Gudang yang Dikecualikan dari Kewajiban Pendaftaran

Meskipun sebagian besar gudang wajib terdaftar, terdapat beberapa pengecualian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Gudang yang tidak perlu didaftarkan antara lain:

Gudang di kawasan penimbunan berikat
Gudang di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Gudang ritel yang menyatu dengan tempat usaha atau produksi

Dengan kata lain, jika gudang Anda hanya bersifat internal untuk stok usaha kecil atau melekat pada fasilitas produksi, bisa jadi tidak wajib didaftarkan. Namun tetap disarankan untuk memeriksa klasifikasi usaha Anda agar tidak terjadi kekeliruan administratif.

Sebagai penutup, kewajiban pemilik gudang bukan hanya soal pendaftaran semata, tapi juga mencakup pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan yang berkala. Semua ini bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang tertib dan transparan.

Belum mempunyai Tanda Daftar Gudang dan kesulitan mengurusnya? Tim kami di Kreasimandiri.co.id siap membantu Anda menyelesaikan permohonan TDG. Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai jasa pengurusan TDG di Indonesia secara mudah, cepat, dan pastinya aman karena konsultan sudah berpengalaman!

Jasa Pengurusan IUJPTL (Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik)

Kreasi Mandiri menyediakan jasa pengurusan IUJPTL di seluruh wilayah Indonesia. Kami telah berpengalaman dalam membantu berbagai perusahaan untuk mendapatkan izin resmi sebagai penyedia jasa penunjang tenaga listrik secara legal dan efisien.

Apakah Anda sedang memerlukan layanan pengurusan IUJPTL yang profesional dan terpercaya? Kami hadir untuk membantu prosesnya menjadi lebih mudah.

Apa Itu IUJPTL?

IUJPTL adalah singkatan dari Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, yaitu izin resmi yang diberikan kepada badan usaha yang ingin menjalankan usaha di sektor jasa penunjang ketenagalistrikan.

Izin ini wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang bergerak di bidang seperti instalasi, pemeliharaan, pengujian, hingga konsultansi kelistrikan. Tanpa IUJPTL, kegiatan usaha tersebut tidak diakui secara hukum dan dapat dikenai sanksi.

Memiliki IUJPTL berarti perusahaan Anda telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditentukan oleh pemerintah dan layak secara hukum untuk melakukan kegiatan di sektor tenaga listrik.

Dasar Hukum IUJPTL

IUJPTL diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penting bagi setiap pelaku usaha memahami dasar hukumnya, yaitu:

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021
Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Permen ESDM No. 35 Tahun 2013

Ketiga dasar hukum ini menjadi pedoman utama dalam proses pengajuan dan evaluasi IUJPTL oleh instansi yang berwenang.

Persyaratan Lengkap Pengurusan IUJPTL

Untuk mendapatkan IUJPTL, badan usaha harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL)
Dokumen sistem manajemen mutu
Prosedur kerja (Standard Operating Procedure) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan setiap Bidang dan subbidang
Daftar peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan
User Id dan password OSS
Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA dengan KBLI :

Konsultansi dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik (KBLI 71102)
Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik (KBLI 43211)
Pemeliharaan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 43211)
Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik (KBLI 71204)
Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik (KBLI 35121 / 35122)

Jasa Pengurusan IUJPTL Profesional dari Kreasi Mandiri

Mengurus IUJPTL bukanlah hal yang sederhana, terutama jika Anda belum terbiasa menghadapi prosedur birokrasi atau belum memiliki tenaga teknis bersertifikasi. Di sinilah kami hadir untuk memberikan solusi yang tepat.

Kreasi Mandiri siap mendampingi Anda dalam seluruh proses pengajuan IUJPTL. Mulai dari pengecekan persyaratan, pengumpulan dokumen, hingga pengajuan secara online atau manual ke instansi terkait, semua kami tangani secara menyeluruh.

Dengan pengalaman kami, proses pengurusan izin menjadi lebih cepat, legal, dan bebas dari hambatan yang tidak perlu.

Mengapa Menggunakan Layanan Kami?

Anda mungkin bertanya-tanya, apa keuntungan menggunakan layanan profesional seperti kami daripada mengurus sendiri? Berikut beberapa alasannya:

1. Mengurangi Risiko Kegagalan

Kesalahan teknis dalam dokumen atau pengisian data bisa menyebabkan permohonan Anda tertolak. Kami membantu menghindari hal ini dengan verifikasi menyeluruh sebelum pengajuannya.

2. Efisien dan Praktis

Kami memahami bahwa waktu Anda berharga. Dengan menyerahkan pengurusan IUJPTL kepada kami, Anda dapat fokus menjalankan operasional bisnis tanpa terganggu proses perizinan yang memakan waktu.

3. Bantuan Konsultan Profesional

Tim kami terdiri dari konsultan berpengalaman yang menguasai regulasi ketenagalistrikan dan perizinan usaha. Setiap tahapan akan kami pandu dengan rinci agar Anda tidak melewatkan satu pun prosedur penting.

Jangan biarkan izin usaha menjadi penghambat pertumbuhan bisnis Anda. Gunakan layanan jasa pengurusan IUJPTL dari Kreasi Mandiri untuk proses yang cepat, aman, dan sesuai regulasi. Hubungi tim kami hari ini dan konsultasikan masalah permohonan izin hari ini!

FAQ (IUJPTL)

1. Apa itu IUJPTL?

Izin usaha untuk menjalankan bisnis jasa penunjang tenaga listrik sesuai klasifikasi dan kualifikasi tertentu.

2. Mengapa IUJPTL diperlukan?

Sebagai syarat legalitas dan pemenuhan ketentuan keselamatan sesuai UU Ketenagalistrikan.

3. Siapa yang wajib memiliki IUJPTL?

Semua pelaku usaha jasa penunjang tenaga listrik: BUMN, BUMD, swasta, koperasi, BLU, dan kantor perwakilan asing.

4. Apa saja klasifikasi dan KBLI usaha ini?

Meliputi: konsultansi, pembangunan, pemeriksaan, pengoperasian, pemeliharaan, penelitian, pelatihan, laboratorium, sertifikasi, dan jasa terkait tenaga listrik (KBLI sesuai Permen ESDM 12/2021).

5. Berapa lama masa berlaku IUJPTL?

Berlaku selama tidak ada perubahan klasifikasi/kualifikasi dan kewajiban terpenuhi . Khusus kantor perwakilan asing: 3 tahun, bisa melakukan perpanjangan.

6. Di mana mengurus IUJPTL?

Melalui oss.go.id, perizinan.esdm.go.id (pusat), atau PTSP daerah (daerah).

7. Berapa lama proses penerbitan?

Lama proses penerbitan 15 hari kerja sejak pengajuan permohonan lengkap.

Berapa Lama Proses Pengurusan SBU? Ini Penjelasannya

Banyak yang bertanya berapa lama proses SBU. Apakah Anda salah satunya? Jika iya informasi ini mungkin bisa menjawab kebingungan Anda.

Perlu dipahami bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) itu berbeda-beda.

Proses pengurusan SBU memerlukan waktu antara 2 hingga 8 minggu setelah dokumen dan persyaratan lengkap

Apabila data persyaratan lengkap tidak ada kendala bisa selesai dalam 14 hari sampai 30 hari kerja

SBU bukanlah sertifikat yang bisa dengan mudah diurus dalam waktu yang singkat. Alasannya karena dokumen ini menjadi salah satu bagian terpenting bagi perusahaan konstruksi.

Persyaratan yang dibutuhkan cukup kompleks baik yang bersifat dokumen maupun non-dokumen. Jadi, tidak mengherankan apabila dibutuhkan waktu yang relatif cukup lama untuk mendapatkan sertifikat ini.

5 Faktor yang Mempengaruhi Cepat atau Lambatnya Proses SBU

Jika Anda perhatikan lebih jauh, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi berapa lama proses SBU. Berikut ini beberapa di antaranya:

1. Kelengkapan Persyaratan

Apakah Anda sudah memastikan semua dokumen untuk pengajuan SBU telah lengkap? Inilah faktor pertama yang sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya proses penerbitan.

Jika dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka prosesnya bisa tertunda cukup lama. Misalnya, surat pernyataan yang belum ditandatangani atau dokumen legalitas usaha yang belum diperbarui akan memicu permintaan perbaikan.

Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan pengecekan mendetail sebelum mengajukan permohonan agar proses bisa langsung diproses tanpa hambatan.

2. Kesiapan Teknis

Salah satu faktor penting yang sering luput dari perhatian pemohon adalah kesiapan teknis dari perusahaan itu sendiri. Apakah perusahaan sudah memiliki tenaga kerja yang kompeten dengan subklasifikasi konstruksi yang sesuai?

Apakah peralatan kerja penunjang sudah memadai dan terdata dengan baik? Dalam praktiknya, sebelum SBU bisa terbit, pemohon perlu melampirkan sejumlah data teknis seperti Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) konstruksi dari tenaga ahli, daftar peralatan kerja yang relevan, serta bukti kepemilikan atau sewa peralatan tersebut.

Jika perusahaan belum memenuhi standar teknis ini, maka proses akan tertunda karena harus melengkapi data atau bahkan menambah sumber daya terlebih dahulu. Oleh karena itu, memastikan kesiapan teknis jauh sebelum pengajuan SBU merupakan langkah krusial agar proses berjalan lancar.

3. Kondisi Sistem OSS

Pernah mengalami kesulitan mengakses sistem OSS? Faktor ketiga ini cukup sering terjadi, yaitu kendala teknis dari sistem itu sendiri.

Saat sistem OSS sedang mengalami gangguan atau maintenance, proses input data dan validasi otomatis akan terganggu.

Bahkan, pada kondisi tertentu, sistem tidak bisa terbuka sama sekali sehingga pengajuan pun harus menunggu hingga sistem kembali normal. Maka dari itu, penting juga memantau pengumuman resmi dari OSS terkait jadwal pemeliharaan atau perbaikan sistem.

4. Pemahaman Pemohon dalam Proses SBU

Seberapa baik Anda memahami alur pengajuan SBU? Pemohon yang memahami proses dengan baik akan lebih cepat dalam mengisi, mengunggah, dan menyesuaikan data sesuai ketentuan.

Sebaliknya, jika masih awam atau belum terbiasa dengan sistem OSS, bisa jadi banyak langkah yang terlewat atau salah input.

Inilah mengapa memiliki pendamping atau berkonsultasi dengan konsultan perizinan bisa sangat membantu mempercepat proses secara keseluruhan.

5. Ada atau Tidaknya Perubahan Regulasi

Terakhir, regulasi yang berubah-ubah juga bisa mempengaruhi durasi proses. Ketika ada peraturan baru dari Kementerian atau lembaga terkait, sistem pengurusan SBU mungkin perlu penyesuaian.

Hal ini tentu mempengaruhi waktu karena proses tidak bisa lanjut sampai sistem mengikuti aturan yang baru.

Oleh karena itu, penting bagi pemohon untuk selalu update terhadap kebijakan yang berlaku agar tidak ketinggalan informasi yang berdampak langsung pada proses penerbitan SBU.

Dengan memahami kelima faktor di atas, Anda dapat lebih siap dalam mengurus SBU dan menghindari hambatan yang bisa memperlambat prosesnya.

Tips Memastikan Permohonan SBU Agar Lebih Cepat

Untuk membuat permohonan SBU lebih cepat, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan.

Pastikan bahwa persyaratan dokumen SBU sudah lengkap sebelum pengajuan
Cek kembali kesiapan teknis termasuk ada atau tidaknya tenaga kerja kompeten, peralatan kerja yang memadai, dan sebagainya
Pahami terlebih dahulu alur pengurusan SBU dalam manual OSS (jika pengajuan mandiri
Gunakan jasa pengurusan SBU profesional untuk membuat prosesnya lebih cepat dan mudah

Demikian penjelasan mengenai berapa lama proses SBU dan sedikit tips untuk membuat prosesnya menjadi lebih cepat. Jika Anda butuh bantuan mendapatkan sertifikat ini, maka bisa menghubungi tim Kreasi Mandiri melalui kontak yang sudah tersedia.

Pengurusan SBU lebih cepat, prosesnya mudah, kami bantu cek kelengkapan persyaratan untuk mencegah risiko kegagalan. Dapatkan konsultasi gratis hari ini!

Pembuatan SKK Konstruksi Subklasifikasi Manajemen Proyek Proses Lebih Cepat

Bagi Anda yang bekerja di sektor konstruksi, khususnya dalam bidang pekerjaan manajemen proyek, tentu sudah memahami bahwa SKK Konstruksi bukan sekadar formalitas.

SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) menjadi bukti nyata bahwa Anda memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang tersebut.

Tanpa sertifikat ini, sulit untuk bersaing dalam pengadaan proyek atau mendapatkan pengakuan resmi dari instansi terkait.

Apalagi di era regulasi yang semakin ketat, memiliki SKK Konstruksi yang sah dan sesuai dengan subklasifikasi seperti manajemen proyek adalah sebuah kewajiban mutlak.

Tidak hanya sebagai syarat administrasi, SKK menjadi cerminan kompetensi profesional Anda di mata pemilik proyek dan pemerintah.

Jasa Pembuatan SKK Konstruksi Manajemen Proyek

PT Adhikari Kreasi Mandiri hadir sebagai solusi terpercaya bagi Anda yang membutuhkan layanan pembuatan SKK Konstruksi, khususnya subklasifikasi Manajemen Proyek.

Kami telah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam membantu ribuan tenaga ahli konstruksi memperoleh SKK secara legal dan tepat waktu.

Dengan tim konsultan yang kompeten di bidangnya, kami tidak hanya memproses dokumen, tetapi juga memberikan pendampingan dan konsultasi agar prosesnya berjalan lancar.

Kami memahami bahwa kebutuhan setiap klien berbeda, terutama pada subklasifikasi seperti Manajemen Konstruksi dan Manajemen Proyek.

Oleh karena itu, kami memberikan layanan yang fleksibel dan personal, mulai dari penilaian kelayakan hingga pengurusan akun SIKI LPJK. Dengan jaringan dan pengalaman yang luas, kami mampu mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi, termasuk membantu menyiapkan dokumen pengalaman kerja serta referensi proyek yang sesuai. Jadi, Anda bisa fokus pada karier dan proyek, sementara kami urus sertifikasinya.

Tabel Klasifikasi SKK Konstruksi Manajemen Proyek

Untuk mendapatkan SKK Konstruksi di subklasifikasi manajemen proyek, Anda harus memilih klasifikasi yang sesuai dengan posisi dan pengalaman kerja.

Di bawah ini kami tampilkan tabel yang mencakup informasi penting seperti kualifikasi, jabatan kerja, jenjang, dan ketentuan pendidikan yang berlaku.

No	Subklasifikasi	Kualifikasi	Jabatan Kerja	Jenjang	Ketentuan Pendidikan
1	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Ahli	Manajer Logistik Proyek	7	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi
2	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Ahli	Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	7	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi
3	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Ahli	Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	8	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi
4	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Ahli	Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	9	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi
5	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Ahli	Ahli Muda Manajemen Proyek	7	Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi
6	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Ahli	Ahli Madya Manajemen Proyek	8	Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi
7	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Ahli	Ahli Utama Manajemen Proyek	9	Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi
8	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Teknisi/ Analis	Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	5	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi
9	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Teknisi/ Analis	Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Utama	6	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi

Keterangan:

Kualifikasi: Menunjukkan level kemampuan tenaga kerja berdasarkan jenjang (operator, teknisi, atau ahli).
Jabatan Kerja: Menentukan posisi spesifik dalam proyek, seperti pelaksana lapangan, pengawas teknis, atau ahli manajemen proyek.
Jenjang: Terbagi menjadi tiga yaitu jenjang dasar, madya, dan utama, bergantung pada pengalaman dan tanggung jawab pekerjaan.
Ketentuan Pendidikan: Minimal ijazah sesuai jenjang yang dipilih, mulai dari SMA/SMK untuk operator, hingga sarjana untuk ahli.

Manfaat SKK Konstruksi untuk Bidang Manajemen Proyek

Bagi Anda yang bekerja di bidang manajemen proyek konstruksi, memiliki SKK Konstruksi bukan sekadar formalitas. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa Anda punya kompetensi yang diakui secara resmi. Apa saja manfaat utamanya?

Pengakuan Profesional
SKK menunjukkan bahwa Anda punya keahlian dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi proyek konstruksi secara profesional.
Syarat Utama dalam Proyek Skala Besar
Posisi seperti Manajer Logistik, Ahli Muda hingga Ahli Utama Manajemen Proyek, semua membutuhkan SKK sebagai syarat dasar.
Peluang Karier Lebih Luas
Dengan SKK, Anda punya akses lebih besar untuk masuk ke proyek pemerintah maupun swasta, termasuk program pembangunan infrastruktur nasional.

Syarat Pengurusan SKK Konstruksi

Sebelum memulai proses pengajuan, penting untuk memastikan semua dokumen pendukung telah Anda siapkan. Proses akan jauh lebih cepat jika semua persyaratan lengkap sejak awal. Berikut adalah dokumen yang Anda butuhkan untuk mengurus SKK Konstruksi di bidang pekerjaan manajemen proyek:

e-KTP
NPWP
Ijazah
Email Aktif
No. HP Aktif (WA Aktif)
Foto Warna (Menggunakan Kemeja Kerah)
Username & Password akun SIKI (untuk pemilik SKA LPJK)
Surat Referensi Pengalaman Proyek (Harus sesuai dengan sub-bidang SKK yang dipilih)

Sudah siap meningkatkan legalitas dan kredibilitas profesional Anda di bidang manajemen proyek? Serahkan proses pengurusan SKK Konstruksi Anda kepada PT Adhikari Kreasi Mandiri. Hubungi kami sekarang juga dan nikmati layanan cepat, aman, serta dibimbing oleh tim ahli berpengalaman!

5 Tips Memilih Jasa Pengurusan SBU, Perhatikan Hal Berikut!

Bagi Anda yang bergerak di bidang konstruksi, memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah hal wajib untuk menunjang legalitas usaha. Namun, tahukah Anda bahwa memilih jasa pengurusan SBU yang tidak tepat justru bisa merugikan?

Banyak pelaku usaha yang tergiur dengan biaya murah, tetapi berujung pada proses yang tidak jelas bahkan gagal mendapatkan sertifikat. Maka dari itu, penting untuk selektif dan memahami kriteria sebelum mencari jasa SBU yang benar-benar dapat dipercaya.

Berikut ini adalah lima hal penting yang perlu Anda pertimbangkan saat memilih jasa pengurusan SBU agar tidak salah langkah. Simak penjelasannya secara mendalam di bawah ini.

1. Wajib Memastikan Konsultan Berizin dan Resmi

Langkah pertama dan paling mendasar dalam mencari jasa SBU adalah memastikan bahwa pihak penyedia layanan benar-benar legal. Konsultan yang resmi pasti memiliki izin usaha yang sah, terdaftar di instansi terkait, dan memiliki jejak digital yang dapat dilacak.

Mengapa ini penting? Karena hanya lembaga yang berizin yang dapat mengakses sistem OSS dan terintegrasi dengan LPJK untuk mengurus SBU secara sah. Jika tidak resmi, besar kemungkinan proses pengurusan Anda akan ditolak atau tidak diakui.

Cobalah untuk meminta bukti legalitas dari konsultan, seperti dokumen legalitasnya. Jika mereka menghindar atau tidak transparan, itu sudah menjadi sinyal awal untuk waspada.

2. Lokasi Kantor dan Kejelasan Domisili Penyedia Layanan

Selanjutnya, yang sering diabaikan adalah lokasi kantor. Jangan pernah mengabaikan pentingnya domisili yang jelas saat Anda mencari jasa SBU.

Penyedia layanan yang profesional biasanya memiliki kantor fisik yang bisa dikunjungi kapan saja. Kantor yang nyata menandakan keseriusan dalam memberikan layanan, serta memudahkan komunikasi apabila dibutuhkan diskusi langsung atau konsultasi lanjutan.

Selain itu, Anda juga bisa mengecek legalitas alamat tersebut melalui Google Maps atau informasi perusahaan di internet. Hindari bekerja sama dengan penyedia jasa yang hanya beroperasi lewat media sosial atau pesan singkat tanpa kantor fisik yang jelas.

3. Pengalaman dari Konsultan di Bidangnya

Pengalaman tidak bisa dibohongi. Saat mencari jasa SBU, Anda sebaiknya menanyakan sudah berapa lama konsultan tersebut berkecimpung di dunia perizinan, terutama pengurusan sertifikasi badan usaha.

Semakin lama pengalamannya, biasanya semakin paham juga mereka terhadap prosedur, kendala teknis, hingga update regulasi terbaru yang berlaku dari LPJK atau Kementerian PUPR.

Konsultan berpengalaman juga lebih cermat dalam menilai kelengkapan dokumen, mengantisipasi kesalahan pengisian data, serta dapat memberikan solusi cepat jika muncul kendala administratif. Ini akan sangat membantu Anda menghemat waktu dan energi.

4. Biaya yang Ditawarkan (Jangan Asal Murah)

Siapa yang tidak ingin biaya murah? Tapi ketika Anda mencari jasa SBU, jangan sampai biaya murah menjadi satu-satunya pertimbangan.

Biaya yang terlalu rendah sering kali mengindikasikan proses yang tidak jelas, lambat, bahkan berisiko batal. Ingat, pengurusan SBU melibatkan beberapa tahapan teknis dan administratif yang membutuhkan tenaga ahli dan sistem resmi. Semua itu tentu ada biayanya.

Sebaliknya, jasa yang berkualitas akan memberikan rincian harga yang transparan: biaya registrasi, biaya verifikasi, hingga biaya pelaporan. Pastikan Anda mendapatkan rincian tersebut secara tertulis agar bisa membandingkan dengan jasa lainnya secara objektif.

5. Keahlian Konsultan dalam Memproses Permohonan SBU

Terakhir, ini tidak kalah penting dalam mencari jasa SBU adalah keahlian teknis dari konsultan. Bukan hanya soal pengalaman, tapi juga pemahaman mendalam terhadap peraturan-peraturan terbaru.

SBU saat ini hanya bisa diurus lewat sistem OSS RBA dan harus sesuai klasifikasi usaha di sistem LPJK. Artinya, jika konsultan tidak benar-benar menguasai sistem tersebut, bisa saja dokumen Anda tertahan atau tidak sesuai dengan bidang usaha yang dituju.

Konsultan yang ahli juga mampu memberikan konsultasi tepat sebelum pengurusan dimulai. Misalnya, apakah persyaratan sudah lengkap? Atau, apakah perlu ada penyesuaian struktur badan usaha sebelum mengajukan SBU? Semuanya bisa dijelaskan dengan baik jika konsultan benar-benar kompeten.

Sudah Siap Memilih Jasa Pengurusan SBU yang Tepat?

Jika Anda masih bingung dalam mencari jasa SBU yang terpercaya, kami sarankan untuk mempertimbangkan layanan dari PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, kami telah membantu ratusan perusahaan konstruksi mengurus SBU dengan cepat dan tepat. Kantor kami berlokasi di Ruko Cipayung Green View Blok A/15, Jl. Raya Cipayung No. 1, Cipayung, Jakarta Timur 13840.

Kami tidak hanya berizin resmi, tapi juga memiliki tim ahli yang paham peraturan terbaru dan proses pengajuan melalui OSS dan LPJK. Jadi, Anda tidak perlu khawatir soal legalitas dan kecepatan proses. Semua kami tangani dengan profesional dan transparan.

Jangan ambil risiko dengan jasa abal-abal. Pastikan Anda hanya mencari jasa pengurusan SBU yang benar-benar terpercaya dan PT Adhikari Kreasi Mandiri siap menjadi mitra Anda!

SBU Konsultan Konstruksi dan Sub Bidang dan Proses Pengurusannya

SBU Konsultan Konstruksi menjadi salah satu sertifikat wajib yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang ini. Salah satu dasar hukum yang mengatur hal tersebut yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2020. Landasan yang sangat kuat, bahkan badan usaha bisa terkena sanksi jika tidak menjalankan usaha konstruksi tanpa memiliki SBU.

Apa Itu SBU Konsultan Konstruksi?

SBU Konsultan adalah sertifikat badan usaha yang dibutuhkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan konstruksi. Hal ini meliputi perencanaan, pengawasan, penataan ruang, dan konsultasi spesialis.

Meskipun tidak melakukan pekerjaan berat, konsultan menjadi salah satu bagian penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek.

Subklasifikasi dan Kode Usaha Konsultan Konstruksi

Sebelum mengurus SBU, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu bidang, kode KBLI dan bagian penting berikut. Ini akan mempermudah Anda dalam menentukan kategori jasa konsultan konstruksi yang tepat:

BIDANG	Kode KBLI	SUB KLASIFIKASI	KODE SBU
ARSITEKTUR (AR)	71101	JASA ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG HUNIAN & NON HUNIAN	AR001
	71101	JASA ARSITEKTURAL LAINNYA	AR002
	74120	JASA DESAIN INTERION PADA BANGUNAN GEDUNG & BANGUNAN SIPIL	AR003
REKAYASA (RK)	71102	JASA REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG HUNIAN & NON HUNIAN	RK001
	71102	JASA REKAYASA PEKERJAAN TEKNIK SIPIL SUMBER DAYA AIR	RK002
	71102	JASA REKAYASA PEKERJAAN TEKNIK SIPIL TRANSPORTASI	RK003
	71102	JASA REKAYASA PEKERJAAN MEKANIKAL DALAM BANGUNAN	RK004
	71102	JASA REKAYASA LAINNYA	RK005
REKAYASA TERPADU (RT)	70209	JASA PELAYANAN STUDI INVESTASI INFRASTRUKTUR	RT001
	71102	JASA REKAYASA KONSTRUKSI PEMBANGKIT, JARINGAN TRANSMISI, GARDU INDUK &DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	RT002
	71102	JASA REKAYASA KONSTRUKSI PROSES INDUSTRIAL, PRODUKSI & FASILITAS PRODUKSI	RT003
ARSITEKTUR LANDSKAP & PERENCANAAN WILAYAH (AL)	71101	JASA PENGEMBANGAN PEMANFAATAN RUANG	AL001
	71101	JASA PENGEMBANGAN WILAYAH	AL002
	71101	JASA PENGAMBANGAN PERKOTAAN	AL003
	71101	JASA PENGEMBANGAN LINGKUNGAN BANGUNAN & LANSKAP	AL004
KONSULTANSI ILMIAH & TEKNIS (IT)	71102	JASA PEMBUATAN PROSPEKTUS GEOLOGI & GEOFISIKA	IT001
	71102	JASA KONSULTANSI ILMIAH & TEKNIS BAWAH TANAH	IT002
	71102	JASA KONSULTANSI ILMIAH & TEKNIS PERMUKAAN TANAH & PEMBUATAN PETA	IT003
	71102	JASA KONSULTANSI ILMIAH & TEKNIS PRASARANA & SARANA UMUM	IT004
	71102	JASA KONSULTANSI ILMIAH & TEKNIS KONSTRUKSI SISTEM KENDALI LALU LINTAS	IT005
	71102	JASA KONSULTANSI ILMIAH & TEKNIS HIDROLIKA, HIDROLOGI & OCEANOGRAPHY	IT007
PENGUJIAN & ANALISA TEKNIS (AT)	71102	JASA PENGUJIAN & ANALISIS TEKNIS GEOLOGI, GEOFISIKA & GEOKIMIA	AT001
	71102	JASA PENGUJIAN & ANALISIS TEKNIS KOMPOSISI & TINGKAT KEMURNIAN	AT002
	71102	JASA PENGUJIAN HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI & FASILITAS LABORATORIUM	AT003
	71102	JASA PENGUJIAN & ANALISIS TEKNIS PARAMETER FISIKAL	AT004
	71102	JASA PENGUJIAN & ANALISIS TEKNIS HIDROLIKA, HIDROLOGI & OCEANOGRAPHY	AT005
	71102	JASA PENGUJIAN & ANALISIS AKUSTIK & VIBRATOR GEDUNG HUNIAN & NON HUNIAN	AT006
	71102	JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL	AT007

Apa Saja Persyaratan yang Dibutuhkan untuk SBU Konsultan?

Syarat yang dibutuhkan untuk mengurus SBU cenderung tidak jauh berbeda. Baik itu bidang konsultan konstruksi, jasa konstruksi, atau bagian lainnya. Berikut ini beberapa persyaratan yang wajib Anda penuhi untuk mendapatkan SBU Konsultan:

Menurut Permen PUPR No.8 Tahun 2022 dan SK Dirjen PUPR No.144 Tahun 2022 berikut ini persyaratan mengajukan SBU:

1. Dokumen Administrasi Badan Usaha

2. Dokumen penjualan tahunan

3. Dokumen kemampuan keuangan

4. Dokumen tenaga kerja konstruksi

5. Dokumen peralatan konstruksi

6. Dokumen sistem manajemen anti penyuapan

Catatan: Hubungi konsultan atau lembaga sertifikasi jika Anda masih bingung dengan persyaratan permohonan SBU.

Prosedur Pengurusan SBU Konsultan Konstruksi di Indonesia

Saat ini permohonan SBU Konsultan dapat dilakukan secara online melalui sistem OSS RBA yang terintegrasi dengan Web Kementerian PUPR. Adapun untuk tahapan-tahapan yang dilalui untuk mengajukan SBU baru yaitu sebagai berikut:

1. Pembuatan Akun OSS

Pertama, pastikan bahwa perusahaan Anda sudah mempunyai akun OSS. Jika belum maka bisa membuatnya terlebih dahulu. Gunakan email perusahaan untuk melakukan pembuatan akun. Selesaikan proses verifikasi email dan pastikan Anda menyimpan password dan username OSS dan melakukan “Login” di portal oss.go.id.

2. Mengisi Data dan Informasi Persyaratan

Setelah itu, Anda bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ada dua kemungkinan, apabila perusahaan sudah mempunyai NIB dan Sertifikat Standar maka bisa langsung melanjutkan ke tahap pemrosesan PB-UMKU sesuai bidangnya yaitu mengurus dokumen SBU.

Namun, jika belum mempunyai NIB dan Sertifikat Standar maka Anda bisa mengurusnya terlebih dahulu.

Saat mengajukan SBU di OSS Anda akan diminta mengisi data pada formulir yang sudah disediakan dan mengunggah beberapa berkas (sesuai ketentuan yang berlaku).

Pastikan bahwa tidak ada data yang salah untuk mengurangi risiko permohonan ditolak.

3. Pengecekan Dokumen dan Proses Persetujuan

Setelah data diajukan ke pusat, dokumen Anda akan ditinjau oleh pusat. Proses ini membutuhkan waktu yang bervariasi bisa cepat atau agak lambat tergantung kondisi. Anda bisa memantau proses permohonan pada fitur yang sudah disediakan oleh OSS.

4. Permohonan Ditolak? Lakukan Perbaikan

Jika permohonan SBU konsultan konstruksi ditolak, maka Anda akan diberitahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Jika berkaitan dengan dokumen maka pemohon perlu melengkapinya sesuai dengan arahan dan mencoba mengajukan ulang. Namun, jika ini berkaitan dengan hal yang bersifat non-dokumen maka Anda bisa mencoba konsultasi dengan tim OSS atau konsultan pihak ketiga untuk menemukan solusinya.

5. Permohonan Diterima? Menunggu Sampai SBU Terbit

Terakhir, jika permohonan diterima maka dokumen dan berkas Anda sudah dianggap valid untuk memperoleh SBU. Sertifikat akan terbit pada sistem OSS dalam bentuk dokumen elektronik dan dapat di print sesuai dengan kebutuhan.

Bagaimana apakah Anda sudah memahami prosedur pengurusan SBU konsultan konstruksi? Jika punya pertanyaan lain jangan ragu untuk menghubungi tim Kreasi Mandiri, kami menyediakan jasa pengurusan SBU dengan mudah, cepat, dan minim kendala.

Ini 5 Manfaat yang Didapatkan dengan Mengurus IUJPT untuk Perusahaan

IUJPT atau SIUJPT menjadi salah satu izin usaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding. Namun, tampaknya masih ada beberapa pihak yang belum mengetahui manfaat mengurus IUJPT, sehingga beberapa dari pemilik usaha mungkin mengabaikannya.

Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan apa saja manfaat yang bisa diperoleh apabila jasa pengurusan transportasi sudah memiliki IUJPT. Tidak hanya untuk meningkatkan kredibilitas usaha, ini juga bisa membuat bisnis tersebut bisa beroperasi untuk jangka panjang.

Untuk mengetahui penjelasan lebih lengkap mengenai hal ini, simak informasi berikut.

5 Manfaat Besar Mengurus IUJPT untuk Kemajuan Perusahaan

Beberapa manfaat atau keunggulan yang bisa diperoleh dengan menyelesaikan pengurusan IUJPT antara lain:

1. Mendorong Kredibilitas dan Citra Bisnis

SIUJPT bisa meningkatkan kredibilitas dan citra perusahaan. Dengan memenuhi izin ini, maka layanan menjadi lebih dipercaya terutama dari sudut pandang konsumen atau pihak yang menggunakan jasa pengurusan transportasi.

Di tengah persaingan yang ketat, tingkat kepercayaan menjadi salah satu modal terpenting untuk membuat usaha terus berkembang.

Citra bisnis yang bagus, akan membuat layanan banyak digunakan oleh berbagai konsumen. Selain itu, mitra dan investor juga menjadi lebih yakin untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut.

2. Modal Utama Menjalankan Usaha Secara Resmi

Pengurusan IUJPT bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021.

Singkatnya, kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan jasa pengurusan transportasi yang termasuk ke dalam risiko menengah hingga tinggi diwajibkan mengurus IUJPT untuk bisa beroperasi di Indonesia.

Tanpa mengantongi izin ini, maka usaha Anda dianggap ilegal dan menyalahi aturan perundang-undangan. Inilah alasan mengapa mengurus IUJPT lebih awal bisa memberikan manfaat untuk menghindari risiko sanksi dan masalah terkait operasional usaha yang serius.

3. Peluang Pengembangan Bisnis yang Lebih Luas

Sebagai salah satu usaha dengan modal yang cukup besar. Bisnis IUJPT akan sulit berkembang jika Anda tidak segera melakukan pengurusan izin yang diperlukan.

Dengan memiliki IUJPT, maka perusahaan bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, menerima proyek dalam jumlah besar, sehingga bisnis bisa terus berkembang pesat untuk beberapa tahun ke depan.

Semua ini bisa terwujud jika Anda sudah memiliki Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi serta menerapkan strategi manajemen usaha yang baik.

Pada intinya memiliki usaha jasa pengurusan transportasi tanpa izin yang lengkap bisa menjadi kerugian besar karena sulit mengembangkan usaha. Kami yakin Anda tidak ingin mengalaminya.

4. Mendapatkan Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat

Mengurus IUJPT bukan hanya sebatas memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi pintu untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Dengan memiliki izin resmi, perusahaan Anda lebih mudah mendapatkan akses terhadap program-program pendampingan, pelatihan, atau bentuk dukungan lainnya yang disediakan oleh instansi terkait.

Apakah Anda ingin perusahaan dilibatkan dalam proyek pemerintah atau kemitraan strategis lainnya? Salah satu syarat utamanya adalah legalitas.

Pemerintah tentu akan lebih percaya dan terbuka kepada pelaku usaha yang tertib secara administratif. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tentang membangun reputasi sebagai mitra usaha yang profesional dan bertanggung jawab.

5. Mencegah Penutupan Usaha Karena Bisnis Ilegal

Poin ini mungkin terdengar tegas, tapi sangat penting untuk disadari sejak awal. Menjalankan usaha jasa pengurusan transportasi tanpa IUJPT dapat dikategorikan sebagai aktivitas ilegal.

Dalam jangka panjang, risiko yang dihadapi bukan hanya teguran, tapi bisa sampai pada pencabutan hak usaha hingga penutupan total oleh pihak berwenang.

Perlu dipahami, izin ini adalah bagian dari sistem pengawasan yang melindungi semua pihak, termasuk Anda sebagai pelaku usaha.

Dengan mengantongi IUJPT, perusahaan tidak hanya bebas dari risiko hukum, tetapi juga dapat menjalankan operasional dengan tenang dan terhindar dari masalah administratif yang bisa mengganggu kelangsungan bisnis.

Jadi, alih-alih menunggu hingga ada teguran, mengurus IUJPT sejak awal justru menjadi langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas usaha.

Dapatkan Manfaatnya dengan Mengurus IUJPT, Hari Ini

Dengan membaca penjelasan di atas, kami yakin Anda sudah memahami pentingnya Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi. Tentu akan lebih baik jika perusahaan bisa segera mengurusnya untuk bisa memperoleh berbagai manfaat-manfaatnya.

PT Adhikari Kreasi Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan IUJPT di Indonesia, khususnya wilayah Jakarta. Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, perkiraan biaya, dan lama waktu pengurusan izin usaha.

Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menanyakannya ke konsultan kami. Tim Kreasi Mandiri akan memberikan layanan terbaik untuk Anda.

Ini 7 Persyaratan Sertifikasi SMK3 dan Penjelasan Lengkapnya

Sebelum diperbolehkan mengikuti sertifikasi SMK3, perusahaan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan SMK3. Namun, tampaknya tidak sedikit pihak badan usaha yang kebingungan dalam memahami persyaratan yang ada.

Oleh karena itu, di artikel ini kami akan membantu Anda menjelaskan apa saja persyaratan untuk mengikuti sertifikasi SMK3 beserta penjelasan masing-masingnya.

Pastikan untuk memahami informasi mendasar seperti ini sebelum mengikuti sertifikasi agar nantinya tidak bingung dan prosesnya bisa berjalan dengan lancar dan minim kendala.

7 Persyaratan Sertifikasi SMK3 dan Penjelasannya

Persyaratan untuk SMK3 terbagi menjadi beberapa bagian ada yang berupa syarat dokumen dan non-dokumen.

Acuan mengenai hal tersebut tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Jenis Dokumen	Keterangan
Legalitas Perusahaan	Akta Pendirian, SK Kemenkumham, NPWP, NIB, dan sebagainya
P2K3	SK Pembentukan P2K3 dari Disnaker
BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan	Keanggotaan dan bukti pembayaran
Struktur Organisasi & Stempel	Dokumen resmi perusahaan
Tanda Tangan Direktur/HRD	Legalitas dokumen
Sertifikat Ahli K3	Minimal Ahli K3 Umum, Damkar, P3K
Medical Check Up	Bukti kesehatan karyawan
Surat Izin Alat & Operasional	Untuk perusahaan kontraktor/industri
Dokumen Pendukung Lainnya	Foto kantor, proyek, pelatihan, ISO (jika ada)

1. Membentuk P2K3

Pertama, perusahaan yang ingin mengajukan sertifikat SMK3 wajib membentuk P2K3 yang dibuat dari dinas setempat. Masa pembentukan P2K3 yang telah disetujui oleh dinas yaitu 2 minggu.

Adapun untuk definisi dari P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang menjadi wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

2. Memiliki Program BPJS

Selain itu, badan usaha yang membutuhkan sertifikasi SMK3 juga sebaiknya sudah mempunyai program BPJS yang diterapkan pada tenaga kerjanya.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa program BPJS Kesehatan yang diselenggarakan bagi karyawan perusahaan, di mana iuran BPJS Kesehatan dibayarkan melalui potongan gaji karyawan yang dikelola oleh perusahaan.

Perusahaan bertanggung jawab memotong dan menyetorkan iuran BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari kewajiban memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan.

3. Mempunyai 3 Orang Tenaga Ahli Bersertifikat K3

Kemudian, persyaratan SMK3 yang lainnya adalah badan usaha juga perlu memiliki 3 orang tenaga ahli yang sudah bersertifikat Ahli K3 Umum, Ahli K3 Damkar, dan Ahli K3-P3K.

Ahli K3 Umum : Bertugas mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja, mengevaluasi risiko, dan memastikan penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan yang berlaku.
Ahli K3 Kebakaran: Bertanggung jawab merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi program pencegahan serta penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja, termasuk pelatihan evakuasi dan pemeliharaan peralatan pemadam.
Ahli K3-P3K: Bertugas memberikan pertolongan pertama kepada pekerja yang mengalami kecelakaan atau sakit mendadak di tempat kerja, serta memastikan ketersediaan dan kelayakan fasilitas P3K.

4. Memiliki Record MCU

Syarat lainnya dalam pengajuan sertifikasi SMK3 yaitu perusahaan harus mempunyai record medical check up minimal 2 (dua) orang staf yang masuk pada pengurusan kepanitiaan P2K3.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota P2K3 berada dalam kondisi kesehatan yang optimal, sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Terutama dalam mengawasi serta menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan dengan efektif.

5. Khusus Perusahaan Kontraktor: Wajib Memiliki SIA (Surat izin Alat atau SIO Sertifikat Izin Operasional Alat)

SIA merupakan bukti bahwa alat berat seperti crane, forklift, atau excavator telah melalui pemeriksaan dan pengujian kelayakan operasional sesuai standar keselamatan kerja.

Sementara itu, SIO adalah sertifikat yang diberikan kepada operator alat berat yang telah mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi, memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengoperasikan alat tersebut dengan aman.

Kedua dokumen ini menjadi syarat penting lainnya dalam permohonan sertifikasi SMK3 perusahaan.

6. Perusahaan Siap Mengikuti Pemeriksaan Lingkungan Kerja

Perusahaan harus siap menjalani pemeriksaan lingkungan kerja, yang mencakup evaluasi kondisi fisik tempat kerja seperti pencahayaan, ventilasi, kebersihan, dan ketersediaan fasilitas keselamatan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan kerja memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

7. Siap Dilakukan Audit oleh Lembaga Audit Terakreditasi Kemnaker

Perusahaan diwajibkan untuk siap menjalani audit oleh lembaga audit eksternal yang terakreditasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Audit ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

Lembaga audit akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik K3 di perusahaan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas sistem yang diterapkan.

Dengan melengkapi persyaratan di atas perusahaan Anda siap untuk mengikuti sertifikasi SMK3. Sebagai informasi tambahan Kreasimandiri.co.id menyediakan layanan yang Anda butuhkan.

Kami adalah jasa sertifikasi SMK3 di Indonesia bekerja sama dengan auditor profesional dan pihak dari Kemenaker. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai persyaratan SMK3 dan prosedur pengajuannya bisa langsung menghubungi kami.

Apa Saja yang Dibahas di Dalam Klausul ISO 37001? Ini Penjelasannya

Klausul ISO 37001 adalah bagian-bagian dalam standar ISO 37001:2016 yang mengatur persyaratan dan panduan untuk membangun, menerapkan, memelihara, serta meningkatkan sistem anti penyuapan suatu organisasi.

Dengan memahami hal ini, Anda dan tim bisa mengetahui apa saja yang nantinya akan dibahas serta diterapkan dalam SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan). Dengan begitu harapannya implementasi ISO juga menjadi lebih terencana dan berjalan dengan sukses.

10 Klausul ISO 37001, Pengenalan Dasar untuk Manajemen Anti Penyuapan

Dalam penerapannya, ISO 37001 mengadopsi HLS (High Level Structure), terdapat setidaknya 10 klausul pada standar ISO yang satu ini disertai dengan beberapa detail pada setiap klausulnya. Adapun untuk rinciannya yaitu:

1. Tujuan

Pertama, bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan dari standar ISO 3700. Yaitu untuk membantu organisasi dalam membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan yang efektif. Dengan adanya sistem ini, organisasi dapat mencegah, mendeteksi, dan menanggapi praktik penyuapan yang dapat merugikan reputasi dan keberlangsungan bisnis.

2. Standar Referensi

Selanjutnya, bagian ini mengacu pada dokumen dan standar lain yang menjadi dasar bagi penerapan ISO 37001. Referensi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses dan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan standar internasional dan peraturan yang berlaku.

3. Istilah dan Definisi

Kemudian, untuk memastikan pemahaman yang konsisten di antara semua pihak yang terlibat, bagian ini menjelaskan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam standar ISO 37001. Definisi ini menjadi acuan agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda dalam penerapan sistem.

4. Konteks Organisasi

Selain itu, organisasi harus memahami konteks internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencegah dan menangani penyuapan. Hal ini meliputi pemahaman terhadap faktor-faktor lingkungan, kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, serta penentuan ruang lingkup sistem manajemen anti penyuapan yang akan diterapkan.

Sub-poin:
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
4.3 Menentukan ruang lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan
4.4 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan prosesnya
4.5 Penilaian Risiko Penyuapan

5. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang kuat dan komitmen dari manajemen puncak sangat penting untuk keberhasilan sistem manajemen anti penyuapan. Manajemen harus menetapkan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan bahwa peran serta tanggung jawab setiap pihak dalam organisasi jelas dan dijalankan dengan baik.

Sub-poin:
5.1 Kepemimpinan dan komitmen
5.2 Kebijakan
5.3 Peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi

6. Perencanaan

Perencanaan yang matang perlu untuk mengidentifikasi risiko dan peluang terkait penyuapan serta menetapkan sasaran anti penyuapan yang realistis dan terukur. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat mengelola risiko secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sub-poin:
6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
6.2 Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya

7. Dukungan

Organisasi harus menyediakan sumber daya yang memadai, memastikan kompetensi personel, serta menjalankan pelatihan dan komunikasi yang efektif. Selain itu, pengelolaan dokumentasi dan informasi yang terdokumentasi juga penting untuk mendukung implementasi sistem manajemen anti penyuapan.

Sub-poin:
7.1 Sumberdaya
7.2 Kompetensi
7.3 Kepedulian & Pelatihan
7.4 Komunikasi
7.5 Informasi yang terdokumentasi

8. Aktivitas Operasi

Bagian ini mengatur bagaimana organisasi merencanakan dan mengendalikan proses operasional yang berpotensi menimbulkan risiko penyuapan. Termasuk di dalamnya adalah penilaian kelayakan mitra bisnis, pengendalian transaksi keuangan dan non-keuangan, serta penanganan hadiah, sumbangan, dan investigasi penyuapan.

Sub-poin:
8.1 Perencanaan dan kontrol operasional
8.2 Uji kelayakan
8.3 Pengendalian Keuangan
8.4 Pengendalian Non Keuangan
8.5 Penerapan pengendalian anti penyuapan yang dikendalikan organisasi dan rekan bisnisnya
8.6 Komitmen anti penyuapan
8.7 Hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa
8.8 Mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan
8.9 Meningkatkan kepedulian
8.10 Investigasi dan penanganan penyuapan

9. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja secara berkala sangat penting untuk memastikan sistem manajemen anti penyuapan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Melalui pemantauan, audit, dan tinjauan manajemen, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan.

Sub-poin:
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
9.2 Audit internal
9.3 Tinjauan manajemen
9.4 Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

10. Perbaikan

Organisasi harus memiliki mekanisme untuk menangani ketidaksesuaian dan melakukan tindakan perbaikan secara tepat waktu. Selain itu, perbaikan berkelanjutan harus ada untuk meningkatkan efektivitas sistem dan mencegah terulangnya masalah yang sama.

Sub-poin:
10.1 Prosedur Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan
10.2 Prosedur Tindakan Perbaikan Berkelanjutan

Itu dia penjelasan mengenai klausul ISO 37001. Apakah perusahaan Anda ingin menerapkan standar manajemen anti penyuapan seperti ini?

Hubungi PT Adhikari Kreasi Mandiri melalui kontak yang tersedia. Kami siap membantu Anda untuk mempersiapkan persyaratan, membantu proses sosialisasi, dokumentasi, hingga audit sampai perusahaan memperoleh ISO 37001!