Pembuatan SKK Konstruksi Subklasifikasi Manajemen Proyek Proses Lebih Cepat

Bagi Anda yang bekerja di sektor konstruksi, khususnya dalam bidang pekerjaan manajemen proyek, tentu sudah memahami bahwa SKK Konstruksi bukan sekadar formalitas.

SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) menjadi bukti nyata bahwa Anda memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang tersebut.

Tanpa sertifikat ini, sulit untuk bersaing dalam pengadaan proyek atau mendapatkan pengakuan resmi dari instansi terkait.

Apalagi di era regulasi yang semakin ketat, memiliki SKK Konstruksi yang sah dan sesuai dengan subklasifikasi seperti manajemen proyek adalah sebuah kewajiban mutlak.

Tidak hanya sebagai syarat administrasi, SKK menjadi cerminan kompetensi profesional Anda di mata pemilik proyek dan pemerintah.

Jasa Pembuatan SKK Konstruksi Manajemen Proyek

PT Adhikari Kreasi Mandiri hadir sebagai solusi terpercaya bagi Anda yang membutuhkan layanan pembuatan SKK Konstruksi, khususnya subklasifikasi Manajemen Proyek.

Kami telah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam membantu ribuan tenaga ahli konstruksi memperoleh SKK secara legal dan tepat waktu.

Dengan tim konsultan yang kompeten di bidangnya, kami tidak hanya memproses dokumen, tetapi juga memberikan pendampingan dan konsultasi agar prosesnya berjalan lancar.

Kami memahami bahwa kebutuhan setiap klien berbeda, terutama pada subklasifikasi seperti Manajemen Konstruksi dan Manajemen Proyek.

Oleh karena itu, kami memberikan layanan yang fleksibel dan personal, mulai dari penilaian kelayakan hingga pengurusan akun SIKI LPJK. Dengan jaringan dan pengalaman yang luas, kami mampu mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi, termasuk membantu menyiapkan dokumen pengalaman kerja serta referensi proyek yang sesuai. Jadi, Anda bisa fokus pada karier dan proyek, sementara kami urus sertifikasinya.

Tabel Klasifikasi SKK Konstruksi Manajemen Proyek

Untuk mendapatkan SKK Konstruksi di subklasifikasi manajemen proyek, Anda harus memilih klasifikasi yang sesuai dengan posisi dan pengalaman kerja.

Di bawah ini kami tampilkan tabel yang mencakup informasi penting seperti kualifikasi, jabatan kerja, jenjang, dan ketentuan pendidikan yang berlaku.

No	Subklasifikasi	Kualifikasi	Jabatan Kerja	Jenjang	Ketentuan Pendidikan
1	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Ahli	Manajer Logistik Proyek	7	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi
2	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Ahli	Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	7	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi
3	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Ahli	Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	8	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi
4	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Ahli	Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	9	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi
5	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Ahli	Ahli Muda Manajemen Proyek	7	Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi
6	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Ahli	Ahli Madya Manajemen Proyek	8	Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi
7	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Ahli	Ahli Utama Manajemen Proyek	9	Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi
8	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Teknisi/ Analis	Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	5	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi
9	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	Teknisi/ Analis	Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Utama	6	Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi

Keterangan:

Kualifikasi: Menunjukkan level kemampuan tenaga kerja berdasarkan jenjang (operator, teknisi, atau ahli).
Jabatan Kerja: Menentukan posisi spesifik dalam proyek, seperti pelaksana lapangan, pengawas teknis, atau ahli manajemen proyek.
Jenjang: Terbagi menjadi tiga yaitu jenjang dasar, madya, dan utama, bergantung pada pengalaman dan tanggung jawab pekerjaan.
Ketentuan Pendidikan: Minimal ijazah sesuai jenjang yang dipilih, mulai dari SMA/SMK untuk operator, hingga sarjana untuk ahli.

Manfaat SKK Konstruksi untuk Bidang Manajemen Proyek

Bagi Anda yang bekerja di bidang manajemen proyek konstruksi, memiliki SKK Konstruksi bukan sekadar formalitas. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa Anda punya kompetensi yang diakui secara resmi. Apa saja manfaat utamanya?

Pengakuan Profesional
SKK menunjukkan bahwa Anda punya keahlian dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi proyek konstruksi secara profesional.
Syarat Utama dalam Proyek Skala Besar
Posisi seperti Manajer Logistik, Ahli Muda hingga Ahli Utama Manajemen Proyek, semua membutuhkan SKK sebagai syarat dasar.
Peluang Karier Lebih Luas
Dengan SKK, Anda punya akses lebih besar untuk masuk ke proyek pemerintah maupun swasta, termasuk program pembangunan infrastruktur nasional.

Syarat Pengurusan SKK Konstruksi

Sebelum memulai proses pengajuan, penting untuk memastikan semua dokumen pendukung telah Anda siapkan. Proses akan jauh lebih cepat jika semua persyaratan lengkap sejak awal. Berikut adalah dokumen yang Anda butuhkan untuk mengurus SKK Konstruksi di bidang pekerjaan manajemen proyek:

e-KTP
NPWP
Ijazah
Email Aktif
No. HP Aktif (WA Aktif)
Foto Warna (Menggunakan Kemeja Kerah)
Username & Password akun SIKI (untuk pemilik SKA LPJK)
Surat Referensi Pengalaman Proyek (Harus sesuai dengan sub-bidang SKK yang dipilih)

Sudah siap meningkatkan legalitas dan kredibilitas profesional Anda di bidang manajemen proyek? Serahkan proses pengurusan SKK Konstruksi Anda kepada PT Adhikari Kreasi Mandiri. Hubungi kami sekarang juga dan nikmati layanan cepat, aman, serta dibimbing oleh tim ahli berpengalaman!

5 Tips Memilih Jasa Pengurusan SBU, Perhatikan Hal Berikut!

Bagi Anda yang bergerak di bidang konstruksi, memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah hal wajib untuk menunjang legalitas usaha. Namun, tahukah Anda bahwa memilih jasa pengurusan SBU yang tidak tepat justru bisa merugikan?

Banyak pelaku usaha yang tergiur dengan biaya murah, tetapi berujung pada proses yang tidak jelas bahkan gagal mendapatkan sertifikat. Maka dari itu, penting untuk selektif dan memahami kriteria sebelum mencari jasa SBU yang benar-benar dapat dipercaya.

Berikut ini adalah lima hal penting yang perlu Anda pertimbangkan saat memilih jasa pengurusan SBU agar tidak salah langkah. Simak penjelasannya secara mendalam di bawah ini.

1. Wajib Memastikan Konsultan Berizin dan Resmi

Langkah pertama dan paling mendasar dalam mencari jasa SBU adalah memastikan bahwa pihak penyedia layanan benar-benar legal. Konsultan yang resmi pasti memiliki izin usaha yang sah, terdaftar di instansi terkait, dan memiliki jejak digital yang dapat dilacak.

Mengapa ini penting? Karena hanya lembaga yang berizin yang dapat mengakses sistem OSS dan terintegrasi dengan LPJK untuk mengurus SBU secara sah. Jika tidak resmi, besar kemungkinan proses pengurusan Anda akan ditolak atau tidak diakui.

Cobalah untuk meminta bukti legalitas dari konsultan, seperti dokumen legalitasnya. Jika mereka menghindar atau tidak transparan, itu sudah menjadi sinyal awal untuk waspada.

2. Lokasi Kantor dan Kejelasan Domisili Penyedia Layanan

Selanjutnya, yang sering diabaikan adalah lokasi kantor. Jangan pernah mengabaikan pentingnya domisili yang jelas saat Anda mencari jasa SBU.

Penyedia layanan yang profesional biasanya memiliki kantor fisik yang bisa dikunjungi kapan saja. Kantor yang nyata menandakan keseriusan dalam memberikan layanan, serta memudahkan komunikasi apabila dibutuhkan diskusi langsung atau konsultasi lanjutan.

Selain itu, Anda juga bisa mengecek legalitas alamat tersebut melalui Google Maps atau informasi perusahaan di internet. Hindari bekerja sama dengan penyedia jasa yang hanya beroperasi lewat media sosial atau pesan singkat tanpa kantor fisik yang jelas.

3. Pengalaman dari Konsultan di Bidangnya

Pengalaman tidak bisa dibohongi. Saat mencari jasa SBU, Anda sebaiknya menanyakan sudah berapa lama konsultan tersebut berkecimpung di dunia perizinan, terutama pengurusan sertifikasi badan usaha.

Semakin lama pengalamannya, biasanya semakin paham juga mereka terhadap prosedur, kendala teknis, hingga update regulasi terbaru yang berlaku dari LPJK atau Kementerian PUPR.

Konsultan berpengalaman juga lebih cermat dalam menilai kelengkapan dokumen, mengantisipasi kesalahan pengisian data, serta dapat memberikan solusi cepat jika muncul kendala administratif. Ini akan sangat membantu Anda menghemat waktu dan energi.

4. Biaya yang Ditawarkan (Jangan Asal Murah)

Siapa yang tidak ingin biaya murah? Tapi ketika Anda mencari jasa SBU, jangan sampai biaya murah menjadi satu-satunya pertimbangan.

Biaya yang terlalu rendah sering kali mengindikasikan proses yang tidak jelas, lambat, bahkan berisiko batal. Ingat, pengurusan SBU melibatkan beberapa tahapan teknis dan administratif yang membutuhkan tenaga ahli dan sistem resmi. Semua itu tentu ada biayanya.

Sebaliknya, jasa yang berkualitas akan memberikan rincian harga yang transparan: biaya registrasi, biaya verifikasi, hingga biaya pelaporan. Pastikan Anda mendapatkan rincian tersebut secara tertulis agar bisa membandingkan dengan jasa lainnya secara objektif.

5. Keahlian Konsultan dalam Memproses Permohonan SBU

Terakhir, ini tidak kalah penting dalam mencari jasa SBU adalah keahlian teknis dari konsultan. Bukan hanya soal pengalaman, tapi juga pemahaman mendalam terhadap peraturan-peraturan terbaru.

SBU saat ini hanya bisa diurus lewat sistem OSS RBA dan harus sesuai klasifikasi usaha di sistem LPJK. Artinya, jika konsultan tidak benar-benar menguasai sistem tersebut, bisa saja dokumen Anda tertahan atau tidak sesuai dengan bidang usaha yang dituju.

Konsultan yang ahli juga mampu memberikan konsultasi tepat sebelum pengurusan dimulai. Misalnya, apakah persyaratan sudah lengkap? Atau, apakah perlu ada penyesuaian struktur badan usaha sebelum mengajukan SBU? Semuanya bisa dijelaskan dengan baik jika konsultan benar-benar kompeten.

Sudah Siap Memilih Jasa Pengurusan SBU yang Tepat?

Jika Anda masih bingung dalam mencari jasa SBU yang terpercaya, kami sarankan untuk mempertimbangkan layanan dari PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, kami telah membantu ratusan perusahaan konstruksi mengurus SBU dengan cepat dan tepat. Kantor kami berlokasi di Ruko Cipayung Green View Blok A/15, Jl. Raya Cipayung No. 1, Cipayung, Jakarta Timur 13840.

Kami tidak hanya berizin resmi, tapi juga memiliki tim ahli yang paham peraturan terbaru dan proses pengajuan melalui OSS dan LPJK. Jadi, Anda tidak perlu khawatir soal legalitas dan kecepatan proses. Semua kami tangani dengan profesional dan transparan.

Jangan ambil risiko dengan jasa abal-abal. Pastikan Anda hanya mencari jasa pengurusan SBU yang benar-benar terpercaya dan PT Adhikari Kreasi Mandiri siap menjadi mitra Anda!

SBU Konsultan Konstruksi dan Sub Bidang dan Proses Pengurusannya

SBU Konsultan Konstruksi menjadi salah satu sertifikat wajib yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang ini. Salah satu dasar hukum yang mengatur hal tersebut yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2020. Landasan yang sangat kuat, bahkan badan usaha bisa terkena sanksi jika tidak menjalankan usaha konstruksi tanpa memiliki SBU.

Apa Itu SBU Konsultan Konstruksi?

SBU Konsultan adalah sertifikat badan usaha yang dibutuhkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan konstruksi. Hal ini meliputi perencanaan, pengawasan, penataan ruang, dan konsultasi spesialis.

Meskipun tidak melakukan pekerjaan berat, konsultan menjadi salah satu bagian penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek.

Subklasifikasi dan Kode Usaha Konsultan Konstruksi

Sebelum mengurus SBU, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu bidang, kode KBLI dan bagian penting berikut. Ini akan mempermudah Anda dalam menentukan kategori jasa konsultan konstruksi yang tepat:

BIDANG	Kode KBLI	SUB KLASIFIKASI	KODE SBU
ARSITEKTUR (AR)	71101	JASA ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG HUNIAN & NON HUNIAN	AR001
	71101	JASA ARSITEKTURAL LAINNYA	AR002
	74120	JASA DESAIN INTERION PADA BANGUNAN GEDUNG & BANGUNAN SIPIL	AR003
REKAYASA (RK)	71102	JASA REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG HUNIAN & NON HUNIAN	RK001
	71102	JASA REKAYASA PEKERJAAN TEKNIK SIPIL SUMBER DAYA AIR	RK002
	71102	JASA REKAYASA PEKERJAAN TEKNIK SIPIL TRANSPORTASI	RK003
	71102	JASA REKAYASA PEKERJAAN MEKANIKAL DALAM BANGUNAN	RK004
	71102	JASA REKAYASA LAINNYA	RK005
REKAYASA TERPADU (RT)	70209	JASA PELAYANAN STUDI INVESTASI INFRASTRUKTUR	RT001
	71102	JASA REKAYASA KONSTRUKSI PEMBANGKIT, JARINGAN TRANSMISI, GARDU INDUK &DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	RT002
	71102	JASA REKAYASA KONSTRUKSI PROSES INDUSTRIAL, PRODUKSI & FASILITAS PRODUKSI	RT003
ARSITEKTUR LANDSKAP & PERENCANAAN WILAYAH (AL)	71101	JASA PENGEMBANGAN PEMANFAATAN RUANG	AL001
	71101	JASA PENGEMBANGAN WILAYAH	AL002
	71101	JASA PENGAMBANGAN PERKOTAAN	AL003
	71101	JASA PENGEMBANGAN LINGKUNGAN BANGUNAN & LANSKAP	AL004
KONSULTANSI ILMIAH & TEKNIS (IT)	71102	JASA PEMBUATAN PROSPEKTUS GEOLOGI & GEOFISIKA	IT001
	71102	JASA KONSULTANSI ILMIAH & TEKNIS BAWAH TANAH	IT002
	71102	JASA KONSULTANSI ILMIAH & TEKNIS PERMUKAAN TANAH & PEMBUATAN PETA	IT003
	71102	JASA KONSULTANSI ILMIAH & TEKNIS PRASARANA & SARANA UMUM	IT004
	71102	JASA KONSULTANSI ILMIAH & TEKNIS KONSTRUKSI SISTEM KENDALI LALU LINTAS	IT005
	71102	JASA KONSULTANSI ILMIAH & TEKNIS HIDROLIKA, HIDROLOGI & OCEANOGRAPHY	IT007
PENGUJIAN & ANALISA TEKNIS (AT)	71102	JASA PENGUJIAN & ANALISIS TEKNIS GEOLOGI, GEOFISIKA & GEOKIMIA	AT001
	71102	JASA PENGUJIAN & ANALISIS TEKNIS KOMPOSISI & TINGKAT KEMURNIAN	AT002
	71102	JASA PENGUJIAN HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI & FASILITAS LABORATORIUM	AT003
	71102	JASA PENGUJIAN & ANALISIS TEKNIS PARAMETER FISIKAL	AT004
	71102	JASA PENGUJIAN & ANALISIS TEKNIS HIDROLIKA, HIDROLOGI & OCEANOGRAPHY	AT005
	71102	JASA PENGUJIAN & ANALISIS AKUSTIK & VIBRATOR GEDUNG HUNIAN & NON HUNIAN	AT006
	71102	JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL	AT007

Apa Saja Persyaratan yang Dibutuhkan untuk SBU Konsultan?

Syarat yang dibutuhkan untuk mengurus SBU cenderung tidak jauh berbeda. Baik itu bidang konsultan konstruksi, jasa konstruksi, atau bagian lainnya. Berikut ini beberapa persyaratan yang wajib Anda penuhi untuk mendapatkan SBU Konsultan:

Menurut Permen PUPR No.8 Tahun 2022 dan SK Dirjen PUPR No.144 Tahun 2022 berikut ini persyaratan mengajukan SBU:

1. Dokumen Administrasi Badan Usaha

2. Dokumen penjualan tahunan

3. Dokumen kemampuan keuangan

4. Dokumen tenaga kerja konstruksi

5. Dokumen peralatan konstruksi

6. Dokumen sistem manajemen anti penyuapan

Catatan: Hubungi konsultan atau lembaga sertifikasi jika Anda masih bingung dengan persyaratan permohonan SBU.

Prosedur Pengurusan SBU Konsultan Konstruksi di Indonesia

Saat ini permohonan SBU Konsultan dapat dilakukan secara online melalui sistem OSS RBA yang terintegrasi dengan Web Kementerian PUPR. Adapun untuk tahapan-tahapan yang dilalui untuk mengajukan SBU baru yaitu sebagai berikut:

1. Pembuatan Akun OSS

Pertama, pastikan bahwa perusahaan Anda sudah mempunyai akun OSS. Jika belum maka bisa membuatnya terlebih dahulu. Gunakan email perusahaan untuk melakukan pembuatan akun. Selesaikan proses verifikasi email dan pastikan Anda menyimpan password dan username OSS dan melakukan “Login” di portal oss.go.id.

2. Mengisi Data dan Informasi Persyaratan

Setelah itu, Anda bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ada dua kemungkinan, apabila perusahaan sudah mempunyai NIB dan Sertifikat Standar maka bisa langsung melanjutkan ke tahap pemrosesan PB-UMKU sesuai bidangnya yaitu mengurus dokumen SBU.

Namun, jika belum mempunyai NIB dan Sertifikat Standar maka Anda bisa mengurusnya terlebih dahulu.

Saat mengajukan SBU di OSS Anda akan diminta mengisi data pada formulir yang sudah disediakan dan mengunggah beberapa berkas (sesuai ketentuan yang berlaku).

Pastikan bahwa tidak ada data yang salah untuk mengurangi risiko permohonan ditolak.

3. Pengecekan Dokumen dan Proses Persetujuan

Setelah data diajukan ke pusat, dokumen Anda akan ditinjau oleh pusat. Proses ini membutuhkan waktu yang bervariasi bisa cepat atau agak lambat tergantung kondisi. Anda bisa memantau proses permohonan pada fitur yang sudah disediakan oleh OSS.

4. Permohonan Ditolak? Lakukan Perbaikan

Jika permohonan SBU konsultan konstruksi ditolak, maka Anda akan diberitahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Jika berkaitan dengan dokumen maka pemohon perlu melengkapinya sesuai dengan arahan dan mencoba mengajukan ulang. Namun, jika ini berkaitan dengan hal yang bersifat non-dokumen maka Anda bisa mencoba konsultasi dengan tim OSS atau konsultan pihak ketiga untuk menemukan solusinya.

5. Permohonan Diterima? Menunggu Sampai SBU Terbit

Terakhir, jika permohonan diterima maka dokumen dan berkas Anda sudah dianggap valid untuk memperoleh SBU. Sertifikat akan terbit pada sistem OSS dalam bentuk dokumen elektronik dan dapat di print sesuai dengan kebutuhan.

Bagaimana apakah Anda sudah memahami prosedur pengurusan SBU konsultan konstruksi? Jika punya pertanyaan lain jangan ragu untuk menghubungi tim Kreasi Mandiri, kami menyediakan jasa pengurusan SBU dengan mudah, cepat, dan minim kendala.

Ini 5 Manfaat yang Didapatkan dengan Mengurus IUJPT untuk Perusahaan

IUJPT atau SIUJPT menjadi salah satu izin usaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding. Namun, tampaknya masih ada beberapa pihak yang belum mengetahui manfaat mengurus IUJPT, sehingga beberapa dari pemilik usaha mungkin mengabaikannya.

Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan apa saja manfaat yang bisa diperoleh apabila jasa pengurusan transportasi sudah memiliki IUJPT. Tidak hanya untuk meningkatkan kredibilitas usaha, ini juga bisa membuat bisnis tersebut bisa beroperasi untuk jangka panjang.

Untuk mengetahui penjelasan lebih lengkap mengenai hal ini, simak informasi berikut.

5 Manfaat Besar Mengurus IUJPT untuk Kemajuan Perusahaan

Beberapa manfaat atau keunggulan yang bisa diperoleh dengan menyelesaikan pengurusan IUJPT antara lain:

1. Mendorong Kredibilitas dan Citra Bisnis

SIUJPT bisa meningkatkan kredibilitas dan citra perusahaan. Dengan memenuhi izin ini, maka layanan menjadi lebih dipercaya terutama dari sudut pandang konsumen atau pihak yang menggunakan jasa pengurusan transportasi.

Di tengah persaingan yang ketat, tingkat kepercayaan menjadi salah satu modal terpenting untuk membuat usaha terus berkembang.

Citra bisnis yang bagus, akan membuat layanan banyak digunakan oleh berbagai konsumen. Selain itu, mitra dan investor juga menjadi lebih yakin untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut.

2. Modal Utama Menjalankan Usaha Secara Resmi

Pengurusan IUJPT bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021.

Singkatnya, kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan jasa pengurusan transportasi yang termasuk ke dalam risiko menengah hingga tinggi diwajibkan mengurus IUJPT untuk bisa beroperasi di Indonesia.

Tanpa mengantongi izin ini, maka usaha Anda dianggap ilegal dan menyalahi aturan perundang-undangan. Inilah alasan mengapa mengurus IUJPT lebih awal bisa memberikan manfaat untuk menghindari risiko sanksi dan masalah terkait operasional usaha yang serius.

3. Peluang Pengembangan Bisnis yang Lebih Luas

Sebagai salah satu usaha dengan modal yang cukup besar. Bisnis IUJPT akan sulit berkembang jika Anda tidak segera melakukan pengurusan izin yang diperlukan.

Dengan memiliki IUJPT, maka perusahaan bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, menerima proyek dalam jumlah besar, sehingga bisnis bisa terus berkembang pesat untuk beberapa tahun ke depan.

Semua ini bisa terwujud jika Anda sudah memiliki Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi serta menerapkan strategi manajemen usaha yang baik.

Pada intinya memiliki usaha jasa pengurusan transportasi tanpa izin yang lengkap bisa menjadi kerugian besar karena sulit mengembangkan usaha. Kami yakin Anda tidak ingin mengalaminya.

4. Mendapatkan Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat

Mengurus IUJPT bukan hanya sebatas memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi pintu untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Dengan memiliki izin resmi, perusahaan Anda lebih mudah mendapatkan akses terhadap program-program pendampingan, pelatihan, atau bentuk dukungan lainnya yang disediakan oleh instansi terkait.

Apakah Anda ingin perusahaan dilibatkan dalam proyek pemerintah atau kemitraan strategis lainnya? Salah satu syarat utamanya adalah legalitas.

Pemerintah tentu akan lebih percaya dan terbuka kepada pelaku usaha yang tertib secara administratif. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tentang membangun reputasi sebagai mitra usaha yang profesional dan bertanggung jawab.

5. Mencegah Penutupan Usaha Karena Bisnis Ilegal

Poin ini mungkin terdengar tegas, tapi sangat penting untuk disadari sejak awal. Menjalankan usaha jasa pengurusan transportasi tanpa IUJPT dapat dikategorikan sebagai aktivitas ilegal.

Dalam jangka panjang, risiko yang dihadapi bukan hanya teguran, tapi bisa sampai pada pencabutan hak usaha hingga penutupan total oleh pihak berwenang.

Perlu dipahami, izin ini adalah bagian dari sistem pengawasan yang melindungi semua pihak, termasuk Anda sebagai pelaku usaha.

Dengan mengantongi IUJPT, perusahaan tidak hanya bebas dari risiko hukum, tetapi juga dapat menjalankan operasional dengan tenang dan terhindar dari masalah administratif yang bisa mengganggu kelangsungan bisnis.

Jadi, alih-alih menunggu hingga ada teguran, mengurus IUJPT sejak awal justru menjadi langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas usaha.

Dapatkan Manfaatnya dengan Mengurus IUJPT, Hari Ini

Dengan membaca penjelasan di atas, kami yakin Anda sudah memahami pentingnya Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi. Tentu akan lebih baik jika perusahaan bisa segera mengurusnya untuk bisa memperoleh berbagai manfaat-manfaatnya.

PT Adhikari Kreasi Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan IUJPT di Indonesia, khususnya wilayah Jakarta. Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, perkiraan biaya, dan lama waktu pengurusan izin usaha.

Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menanyakannya ke konsultan kami. Tim Kreasi Mandiri akan memberikan layanan terbaik untuk Anda.

Ini 7 Persyaratan Sertifikasi SMK3 dan Penjelasan Lengkapnya

Sebelum diperbolehkan mengikuti sertifikasi SMK3, perusahaan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan SMK3. Namun, tampaknya tidak sedikit pihak badan usaha yang kebingungan dalam memahami persyaratan yang ada.

Oleh karena itu, di artikel ini kami akan membantu Anda menjelaskan apa saja persyaratan untuk mengikuti sertifikasi SMK3 beserta penjelasan masing-masingnya.

Pastikan untuk memahami informasi mendasar seperti ini sebelum mengikuti sertifikasi agar nantinya tidak bingung dan prosesnya bisa berjalan dengan lancar dan minim kendala.

7 Persyaratan Sertifikasi SMK3 dan Penjelasannya

Persyaratan untuk SMK3 terbagi menjadi beberapa bagian ada yang berupa syarat dokumen dan non-dokumen.

Acuan mengenai hal tersebut tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Jenis Dokumen	Keterangan
Legalitas Perusahaan	Akta Pendirian, SK Kemenkumham, NPWP, NIB, dan sebagainya
P2K3	SK Pembentukan P2K3 dari Disnaker
BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan	Keanggotaan dan bukti pembayaran
Struktur Organisasi & Stempel	Dokumen resmi perusahaan
Tanda Tangan Direktur/HRD	Legalitas dokumen
Sertifikat Ahli K3	Minimal Ahli K3 Umum, Damkar, P3K
Medical Check Up	Bukti kesehatan karyawan
Surat Izin Alat & Operasional	Untuk perusahaan kontraktor/industri
Dokumen Pendukung Lainnya	Foto kantor, proyek, pelatihan, ISO (jika ada)

1. Membentuk P2K3

Pertama, perusahaan yang ingin mengajukan sertifikat SMK3 wajib membentuk P2K3 yang dibuat dari dinas setempat. Masa pembentukan P2K3 yang telah disetujui oleh dinas yaitu 2 minggu.

Adapun untuk definisi dari P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang menjadi wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

2. Memiliki Program BPJS

Selain itu, badan usaha yang membutuhkan sertifikasi SMK3 juga sebaiknya sudah mempunyai program BPJS yang diterapkan pada tenaga kerjanya.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa program BPJS Kesehatan yang diselenggarakan bagi karyawan perusahaan, di mana iuran BPJS Kesehatan dibayarkan melalui potongan gaji karyawan yang dikelola oleh perusahaan.

Perusahaan bertanggung jawab memotong dan menyetorkan iuran BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari kewajiban memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan.

3. Mempunyai 3 Orang Tenaga Ahli Bersertifikat K3

Kemudian, persyaratan SMK3 yang lainnya adalah badan usaha juga perlu memiliki 3 orang tenaga ahli yang sudah bersertifikat Ahli K3 Umum, Ahli K3 Damkar, dan Ahli K3-P3K.

Ahli K3 Umum : Bertugas mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja, mengevaluasi risiko, dan memastikan penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan yang berlaku.
Ahli K3 Kebakaran: Bertanggung jawab merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi program pencegahan serta penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja, termasuk pelatihan evakuasi dan pemeliharaan peralatan pemadam.
Ahli K3-P3K: Bertugas memberikan pertolongan pertama kepada pekerja yang mengalami kecelakaan atau sakit mendadak di tempat kerja, serta memastikan ketersediaan dan kelayakan fasilitas P3K.

4. Memiliki Record MCU

Syarat lainnya dalam pengajuan sertifikasi SMK3 yaitu perusahaan harus mempunyai record medical check up minimal 2 (dua) orang staf yang masuk pada pengurusan kepanitiaan P2K3.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota P2K3 berada dalam kondisi kesehatan yang optimal, sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Terutama dalam mengawasi serta menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan dengan efektif.

5. Khusus Perusahaan Kontraktor: Wajib Memiliki SIA (Surat izin Alat atau SIO Sertifikat Izin Operasional Alat)

SIA merupakan bukti bahwa alat berat seperti crane, forklift, atau excavator telah melalui pemeriksaan dan pengujian kelayakan operasional sesuai standar keselamatan kerja.

Sementara itu, SIO adalah sertifikat yang diberikan kepada operator alat berat yang telah mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi, memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengoperasikan alat tersebut dengan aman.

Kedua dokumen ini menjadi syarat penting lainnya dalam permohonan sertifikasi SMK3 perusahaan.

6. Perusahaan Siap Mengikuti Pemeriksaan Lingkungan Kerja

Perusahaan harus siap menjalani pemeriksaan lingkungan kerja, yang mencakup evaluasi kondisi fisik tempat kerja seperti pencahayaan, ventilasi, kebersihan, dan ketersediaan fasilitas keselamatan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan kerja memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

7. Siap Dilakukan Audit oleh Lembaga Audit Terakreditasi Kemnaker

Perusahaan diwajibkan untuk siap menjalani audit oleh lembaga audit eksternal yang terakreditasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Audit ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

Lembaga audit akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik K3 di perusahaan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas sistem yang diterapkan.

Dengan melengkapi persyaratan di atas perusahaan Anda siap untuk mengikuti sertifikasi SMK3. Sebagai informasi tambahan Kreasimandiri.co.id menyediakan layanan yang Anda butuhkan.

Kami adalah jasa sertifikasi SMK3 di Indonesia bekerja sama dengan auditor profesional dan pihak dari Kemenaker. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai persyaratan SMK3 dan prosedur pengajuannya bisa langsung menghubungi kami.

Apa Saja yang Dibahas di Dalam Klausul ISO 37001? Ini Penjelasannya

Klausul ISO 37001 adalah bagian-bagian dalam standar ISO 37001:2016 yang mengatur persyaratan dan panduan untuk membangun, menerapkan, memelihara, serta meningkatkan sistem anti penyuapan suatu organisasi.

Dengan memahami hal ini, Anda dan tim bisa mengetahui apa saja yang nantinya akan dibahas serta diterapkan dalam SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan). Dengan begitu harapannya implementasi ISO juga menjadi lebih terencana dan berjalan dengan sukses.

10 Klausul ISO 37001, Pengenalan Dasar untuk Manajemen Anti Penyuapan

Dalam penerapannya, ISO 37001 mengadopsi HLS (High Level Structure), terdapat setidaknya 10 klausul pada standar ISO yang satu ini disertai dengan beberapa detail pada setiap klausulnya. Adapun untuk rinciannya yaitu:

1. Tujuan

Pertama, bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan dari standar ISO 3700. Yaitu untuk membantu organisasi dalam membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan yang efektif. Dengan adanya sistem ini, organisasi dapat mencegah, mendeteksi, dan menanggapi praktik penyuapan yang dapat merugikan reputasi dan keberlangsungan bisnis.

2. Standar Referensi

Selanjutnya, bagian ini mengacu pada dokumen dan standar lain yang menjadi dasar bagi penerapan ISO 37001. Referensi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses dan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan standar internasional dan peraturan yang berlaku.

3. Istilah dan Definisi

Kemudian, untuk memastikan pemahaman yang konsisten di antara semua pihak yang terlibat, bagian ini menjelaskan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam standar ISO 37001. Definisi ini menjadi acuan agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda dalam penerapan sistem.

4. Konteks Organisasi

Selain itu, organisasi harus memahami konteks internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencegah dan menangani penyuapan. Hal ini meliputi pemahaman terhadap faktor-faktor lingkungan, kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, serta penentuan ruang lingkup sistem manajemen anti penyuapan yang akan diterapkan.

Sub-poin:
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
4.3 Menentukan ruang lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan
4.4 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan prosesnya
4.5 Penilaian Risiko Penyuapan

5. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang kuat dan komitmen dari manajemen puncak sangat penting untuk keberhasilan sistem manajemen anti penyuapan. Manajemen harus menetapkan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan bahwa peran serta tanggung jawab setiap pihak dalam organisasi jelas dan dijalankan dengan baik.

Sub-poin:
5.1 Kepemimpinan dan komitmen
5.2 Kebijakan
5.3 Peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi

6. Perencanaan

Perencanaan yang matang perlu untuk mengidentifikasi risiko dan peluang terkait penyuapan serta menetapkan sasaran anti penyuapan yang realistis dan terukur. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat mengelola risiko secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sub-poin:
6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
6.2 Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya

7. Dukungan

Organisasi harus menyediakan sumber daya yang memadai, memastikan kompetensi personel, serta menjalankan pelatihan dan komunikasi yang efektif. Selain itu, pengelolaan dokumentasi dan informasi yang terdokumentasi juga penting untuk mendukung implementasi sistem manajemen anti penyuapan.

Sub-poin:
7.1 Sumberdaya
7.2 Kompetensi
7.3 Kepedulian & Pelatihan
7.4 Komunikasi
7.5 Informasi yang terdokumentasi

8. Aktivitas Operasi

Bagian ini mengatur bagaimana organisasi merencanakan dan mengendalikan proses operasional yang berpotensi menimbulkan risiko penyuapan. Termasuk di dalamnya adalah penilaian kelayakan mitra bisnis, pengendalian transaksi keuangan dan non-keuangan, serta penanganan hadiah, sumbangan, dan investigasi penyuapan.

Sub-poin:
8.1 Perencanaan dan kontrol operasional
8.2 Uji kelayakan
8.3 Pengendalian Keuangan
8.4 Pengendalian Non Keuangan
8.5 Penerapan pengendalian anti penyuapan yang dikendalikan organisasi dan rekan bisnisnya
8.6 Komitmen anti penyuapan
8.7 Hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa
8.8 Mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan
8.9 Meningkatkan kepedulian
8.10 Investigasi dan penanganan penyuapan

9. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja secara berkala sangat penting untuk memastikan sistem manajemen anti penyuapan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Melalui pemantauan, audit, dan tinjauan manajemen, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan.

Sub-poin:
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
9.2 Audit internal
9.3 Tinjauan manajemen
9.4 Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

10. Perbaikan

Organisasi harus memiliki mekanisme untuk menangani ketidaksesuaian dan melakukan tindakan perbaikan secara tepat waktu. Selain itu, perbaikan berkelanjutan harus ada untuk meningkatkan efektivitas sistem dan mencegah terulangnya masalah yang sama.

Sub-poin:
10.1 Prosedur Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan
10.2 Prosedur Tindakan Perbaikan Berkelanjutan

Itu dia penjelasan mengenai klausul ISO 37001. Apakah perusahaan Anda ingin menerapkan standar manajemen anti penyuapan seperti ini?

Hubungi PT Adhikari Kreasi Mandiri melalui kontak yang tersedia. Kami siap membantu Anda untuk mempersiapkan persyaratan, membantu proses sosialisasi, dokumentasi, hingga audit sampai perusahaan memperoleh ISO 37001!

Sanksi Jasa Pengurusan Transportasi yang Melanggar Kewajibannya

Terdapat sanksi administratif yang diberikan kepada perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) apabila tidak memenuhi kewajibannya. Salah satunya memiliki izin SIUJPT dan kewajiban lain sesuai regulasi yang berlaku.

Penjelasan mengenai sanksi tersebut bisa Anda baca pada pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

Bagaimana ketentuan pemberian sanksi? Berikut penjelasannya.

Kewajiban Pemilik SIUJPT

Setiap pemegang izin usaha jasa pengurusan transportasi wajib memenuhi kewajiban berikut. Ini sesuai dengan isi pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan No.74 Tahun 2015:

Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya.
Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan.
Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
Melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan
Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian.
Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi

Sanksi Jasa Pengurusan Transportasi Tidak Penuhi Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan di atas, perusahaan yang beroperasi tapi tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:

Surat Peringatan: Sanksi administratif diberikan berupa peringatan tertulis yang dikenakan sebanyak 3 kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 30 hari.
Pembekuan Izin: Lebih lanjut, apabila perusahaan masih tetap memenuhi kewajiban maka perusahaan dapat dikenai sanksi administrasi pembekuan izin selama 30 hari
Pencabutan Izin: keputusan final, apabila badan usaha mengabaikan peringatan pembekuan izin, maka setelah jangka waktu 30 hari berakhir izin jasa pengurusan transportasi akan dicabut

SIUJPT Bisa Langsung Dicabut Jika Hal Ini Terjadi

Selain itu, dalam Pasal 21 di Peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa pencabutan izin jasa pengurusan transportasi bisa dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin.

Kondisi khusus ini antara lain:

Melakukan Kegiatan yang Membahayakan Keamanan Negara
Membubarkan Diri atau Pailit
Memperoleh Izin Usaha Secara Tidak Sah
Tidak Melakukan Kegiatan Usahanya Secara Nyata Selama 6 Bulan Berturut-Turut
Melakukan Kegiatan Usaha yang Menyimpang dari Usaha Pokoknya

Cegah Sanksi Administratif dengan Kepatuhan

Untuk menghindari sanksi dan masalah hukum, sebagai pemilik perusahan jasa pengurusan transportasi sudah semestinya Anda mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pelaku usaha di bidang ini dianjurkan memahami dengan baik isi PeraturaN Menteri Perhubungan No.74 Tahun 2015. Baik dari segi pemahaman kewajiban pemegang SIUJPT dan regulasi lain yang ada di dalam peraturan ini.

Kepatuhan terhadap regulasi membuat usaha Anda bisa bertahan lama dan terus berkembang. Pastikan juga bahwa Anda mengurus SIUJPT sesuai dengan prosedur yang resmi.

Menggunakan jasa pengurusan SIUJPT untuk mempercepat proses memang diperbolehkan. Namun, perhatikan juga layanan yang Anda gunakan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.

Pastikan kredibilitas dan komitmen konsultan pihak ketiga sebelum menggunakannya.

Hubungi Kami untuk Mengurus SIUJPT Secara Sah dan Resmi

PT Adhikari Kreasi Mandiri menyediakan layanan jasa pengurusan SIUJPT khususnya di wilayah Jakarta. Bersama dengan tim yang berpengalaman, setiap proses permohonan izin menjadi lebih mudah dan cepat.

Tidak perlu khawatir, prosedur yang kami lakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah, dilakukan dengan praktik yang resmi tanpa menyalahi peraturan. Dapatkan layanan konsultasi secara gratis sebelum mengurus izin jasa pengurusan transportasi bersama tim kreasimandiri.co.id hari ini.

6 Prinsip Dasar Implementasi ISO 37001 Manajemen Anti Penyuapan

Salah satu bagian mendasar yang perlu dipahami organisasi sebelum mereka menerapkan ISO 37001 adalah memahami prinsip dasar. Ini menjadi landasan utama yang nantinya dapat membantu seluruh pihak untuk memahami sistem manajemen anti penyuapan dan ruang lingkupnya.

Lalu, apa saja prinsip dasar ISO 37001? Simak penjelasan di bawah untuk mendapatkan jawabannya.

6 Prinsip Dasar Penerapan ISO 37001 SMAP

Terdapat setidaknya enam bagian penting yang menjadi pilar implementasi sistem manajemen anti penyuapan. Berikut ini penjelasan lebih lengkap dari setiap prinsip tersebut.

1. Komitmen Manajemen Puncak

Manajemen puncak memiliki peran strategis dalam keberhasilan implementasi SMAP ISO 37001:2016. Komitmen yang kuat dari manajemen puncak harus ditunjukkan melalui kepemimpinan aktif, keterlibatan langsung, serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk menjalankan sistem ini secara efektif.

Komitmen ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menetapkan kebijakan anti-penyuapan, membentuk dewan pengawas, melakukan tinjauan kinerja secara berkala. Termasuk memastikan tindakan korektif diambil terhadap setiap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam penerapan sistem.

Selain itu, manajemen juga harus membangun budaya kepatuhan di seluruh organisasi agar setiap individu memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mendukung upaya pencegahan penyuapan.

2. Identifikasi dan Analisis Risiko Penyuapan

Setiap organisasi perlu melakukan identifikasi dan analisis risiko penyuapan secara sistematis untuk memahami potensi risiko yang mungkin muncul dalam setiap proses bisnisnya.

Identifikasi risiko ini harus mencakup semua aspek operasional, termasuk interaksi dengan pihak ketiga seperti pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis.

Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menerapkan tindakan mitigasi yang efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyuapan.

Tindakan mitigasi ini harus terus dikendalikan, dimonitor, dan dievaluasi agar tetap relevan dengan perkembangan bisnis serta perubahan lingkungan eksternal. Dengan cara ini, organisasi dapat memastikan bahwa sistem yang diterapkan selalu selaras dengan kondisi terkini dan tetap efektif dalam mencegah penyuapan.

3. Uji Kelayakan (Due Diligence)

Uji kelayakan atau due diligence merupakan salah satu persyaratan penting dalam ISO 37001:2016 yang wajib diterapkan oleh organisasi.

Proses ini bertujuan untuk menilai integritas pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi, baik secara internal maupun eksternal, guna memastikan bahwa mereka tidak memiliki rekam jejak yang mencurigakan terkait praktik penyuapan.

Uji kelayakan dilakukan terhadap berbagai pihak, termasuk calon karyawan, pemasok, kontraktor, pelanggan, serta mitra bisnis lainnya.

Selain itu, individu yang menempati posisi strategis dengan tingkat risiko tinggi, seperti manajemen, tim pemasaran, pengadaan, serta fungsi kepatuhan anti-penyuapan (FKAP), juga harus menjalani proses uji kelayakan secara menyeluruh.

Dengan adanya mekanisme ini, organisasi dapat mengurangi risiko keterlibatan dengan pihak yang memiliki potensi melakukan praktik korupsi atau penyuapan.

4. Informasi Terdokumentasi yang Memadai

Dokumentasi yang lengkap dan akurat merupakan elemen krusial dalam penerapan SMAP berbasis ISO 37001:2016.

Setiap organisasi diwajibkan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi dengan jelas, sesuai dengan persyaratan standar serta regulasi yang berlaku.

Dokumen ini mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan anti-penyuapan, prosedur identifikasi risiko, mekanisme uji kelayakan, serta pedoman pelaporan pelanggaran.

Selain sebagai alat kontrol, dokumentasi yang memadai juga berfungsi sebagai bukti kepatuhan organisasi terhadap standar yang ditetapkan.

Dengan memiliki sistem dokumentasi yang baik, organisasi dapat lebih mudah mengelola dan mengawasi implementasi SMAP, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

5. Komunikasi

Efektivitas penerapan SMAP sangat bergantung pada komunikasi yang baik di seluruh organisasi. Kebijakan, prosedur, serta aturan terkait anti-penyuapan harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal.

Mekanisme komunikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan rutin bagi karyawan, sosialisasi melalui media internal (email, website, dan buletin), pemasangan poster dan banner di area kerja, serta penggunaan platform digital untuk penyebaran informasi.

Komunikasi yang jelas dan berkesinambungan akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman semua pihak terhadap pentingnya kepatuhan terhadap sistem anti-penyuapan yang diterapkan organisasi.

6. Monitoring dan Evaluasi

Agar penerapan SMAP ISO 37001:2016 tetap efektif, organisasi harus secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem yang berjalan.

Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan, mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur yang diterapkan, serta memastikan bahwa sistem tetap sesuai dengan perubahan regulasi maupun perkembangan lingkungan bisnis.

Manajemen puncak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan secara sistematis, misalnya melalui audit internal, tinjauan berkala, serta pelaporan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan.

Hasil dari proses ini dapat berupa rekomendasi perbaikan maupun perubahan kebijakan agar SMAP tetap selaras dengan kebutuhan organisasi.

Dengan adanya proses evaluasi yang konsisten, organisasi dapat terus meningkatkan efektivitas sistem manajemen anti-penyuapan dan tetap adaptif terhadap tantangan yang ada.

Ingin Memulai Sertifikasi ISO 37001? Ini Solusinya

Setelah membaca penjelasan di atas, Anda mungkin sudah mulai memahami pentingnya prinsip dasar ISO 37001 untuk mendukung penerapan SMAP. Namun, tidak perlu khawatir Anda dan tim internal bisa mempersiapkannya secara bertahap.

Kreasi Mandiri menyediakan jasa sertifikasi ISO 37001, kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara lebih detail prinsip dasar ISO 37001 dalam penyediaan training awareness.

Selain itu, tim kami juga akan membantu proses dokumentasi, sertifikasi, audit di organisasi. Hubungi kami melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan solusi mengurus sistem manajemen anti penyuapan.

Syarat Mengurus TDG dan Penjelasan Jenis Gudang Usaha

TDG adalah Tanda Daftar Gudang, salah satu PB-UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha) yang diterbitkan melalui OSS. Dokumen ini menjadi bukti yang valid bahwa pemilik usaha mempunyai gudang terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, apakah Anda sudah mengetahui syarat mengurus TDG ini?

Sebagai salah satu dokumen penting dalam operasional usaha, penting bagi pemilik industri atau pabrik untuk mengetahui apa saja persyaratan untuk mendapatkan TDG.

Untuk mencari tahu penjelasan lebih lengkapnya, simak rangkuman berikut.

Syarat Mengurus TDG Tanda Daftar Gudang OSS

Untuk bisa mengajukan perizinan TDG, terlebih dahulu pelaku usaha perlu melengkapi persyaratan ini:

1. Izin Usaha Mendasar

Jika pemohon adalah pemilik bisnis, maka persyaratan yang paling utama adalah izin berusaha. Bagian ini termasuk legalitas menyesuaikan dengan bentuk bisnis baik itu PT atau CV :

Akta Perusahaan dan SK Menkumham
KTP dan NPWP Pengurus
NPWP Perusahaan
NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan KBLI 52101 dan 52109.

2. Memiliki Akun OSS

Selanjutnya, pengajuan Tanda Daftar Gudang diproses secara online melalui sistem OSS. Oleh karena itu, pemohon wajib mempunyai akun OSS yang masih aktif dengan data perusahaan yang relevan dengan permohonan PB-UMKU Tanda Daftar Gudang.

3. Bukti Kepemilikan Gudang

Kemudian, persyaratan lainnya yang harus terpenuhi yaitu bukti pemilikan Gudang berupa :

3.1. Surat Hak Milik (SHM), jika gudang Milik Sendiri

3.2. Surat Sewat, jika gudang milik orang lain. Serta dilampirkan Surat Hak Milik (SHM) pemilik gudang.

4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Kemudian, pemohon juga perlu menyiapkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB ini sebagai lampiran bahwa gudang sudah berdiri bangunan.

5. Mengisi Formulir Permohonan TDG

Terakhir, pemohon akan diminta untuk melengkapi informasi dan data dalam bentuk formulir atau kolom kosong di sistem OSS. Pastikan setiap data yang Anda masukkan benar dan sesuai dengan aslinya. Kesalahan dalam mengisi formulir bisa membuat permohonan TDG tertolak karena belum memenuhi persyaratan.

5 Jenis Gudang untuk Usaha yang Wajib Menyertakan TDG

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan, gudang dikategorikan menjadi lima:

1. Gudang Tertutup Golongan A

Gudang golongan ini umumnya berguna untuk menyimpan barang-barang dalam jumlah kecil hingga menengah, seperti barang konsumen dan produk industri.

Luas: 100 meter persegi (m²) sampai dengan 1.000 m².
Kapasitas Penyimpanan: antara 360 meter kubik (m³) sampai dengan 3.600 m³

2. Gudang Tertutup Golongan B

Selanjutnya, ada gudang golongan B kegunaannya untuk menyimpan barang dalam jumlah yang lebih besar, termasuk produk-produk yang memerlukan ruang penyimpanan lebih luas.

Luas: di atas 1.000 m² sampai dengan 2.500 m²
Kapasitas Penyimpanan: di atas 3.600 m³ sampai dengan 9.000 m³

3. Gudang Tertutup Golongan C

Gudang ini biasanya berfungsi untuk penyimpanan barang dalam skala besar, seperti bahan baku industri atau produk jadi yang memerlukan pengelolaan logistik yang kompleks.

Luas: di atas 2.500 m²
Kapasitas Penyimpanan: di atas 9.000 m³

4. Gudang Tertutup Golongan D

Gudang golongan D biasanya berguna untuk menyimpan bahan-bahan cair atau granular, seperti bahan kimia, makanan, atau bahan bakar.

Bentuk: Gudang berbentuk silo atau tangki
Kapasitas Penyimpanan: paling sedikit 762 m³ atau 400 ton

5. Gudang Terbuka

Gudang terbuka berfungsi untuk menyimpan barang-barang yang tidak memerlukan perlindungan dari cuaca, seperti material konstruksi, kendaraan, atau barang-barang besar lainnya.

Luas: paling sedikit 1.000 m²

Penggolongan gudang ini penting untuk memastikan bahwa fasilitas penyimpanan sesuai dengan jenis dan volume barang yang tersimpan, serta memenuhi standar keselamatan dan efisiensi operasional.

Pengecualian untuk Ketentuan TDG di Indonesia

Walaupun pemilik gudang wajib untuk mendaftarkan gudangnya agar mendapatkan TDG, ada beberapa jenis gudang yang tidak termasuk dalam ketentuan pendaftaran ini, yaitu:

Gudang yang terletak di tempat penimbunan berikat.
Gudang yang berada di lokasi penimbunan yang diawasi oleh direktorat jenderal yang menangani kepabeanan.
Gudang yang terintegrasi dengan usaha ritel/eceran dan digunakan sebagai lokasi penyimpanan sementara untuk barang dagangan eceran, atau gudang yang terkait dengan tempat produksi.

Itu dia penjelasan mengenai syarat mengurus TDG dan jenis-jenis gudangnya. Apakah Anda sudah mempunyai Tanda Daftar Gudang? Jika belum, hubungi jasa pengurusan TDG dari Kreasi Mandiri. Kami siap bantu proses izin Anda dengan mudah, cepat, dan aman.

Klasifikasi Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, Bidang dan Sub-bidang

Klasifikasi badan usaha tenaga listrik adalah sistem pengelompokan badan usaha yang beroperasi dalam bidang jasa penunjang sektor ketenagalistrikan. Sangat penting untuk memahami hal ini, terutama jika Anda ingin mengurus SBUJPTL melalui situs resmi pemerintah.

Dengan memahami jenis usaha, bidang, dan sub bidang maka Anda bisa mengisi informasi pada formulir persyaratan permohonan SBU Kelistrikan dengan lebih mudah.

Memahami Jenis Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Sumber: Kementerian ESDM

Jenis usaha atau pengelompokan usaha dalam bidang ketenagalistrikan lebih kurang terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Pemeliharaan Pengoperasian

Jenis usaha pemeliharaan dan pengoperasian dalam konteks ketenagalistrikan adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dan instalasi tenaga listrik berfungsi dengan baik, aman, dan efisien.

Usaha ini meliputi berbagai aktivitas yang dilakukan untuk menjaga performa dan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan. Terdapat setidaknya tiga sub bidang yang berkaitan dengan pemeliharaan kelistrikan yaitu pembangkit,distribusi,dan transmisi.

Sementara itu, pengoperasian merujuk pada jenis usaha instalasi tenaga listrik yang dilakukan untuk mengendalikan dan mengawasi sistem tenaga listrik agar berfungsi sesuai kebutuhan.

Pengoperasian melibatkan pengaturan aliran listrik dari pembangkit hingga ke konsumen akhir dengan memanfaatkan teknologi kontrol dan monitoring. Sub bidang pengoperasian juga terbagi menjadi tiga yaitu pembangkit, distribusi, dan transmisi.

2. Konsultansi Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeriksaan dan Pengujian

Selain itu, ada juga jenis usaha ketenagalistrikan berikut

Konsultansi: Konsultansi pembangunan dalam konteks ketenagalistrikan adalah layanan profesional yang bertujuan untuk memberikan arahan, rekomendasi, dan analisis terkait rencana pembangunan instalasi listrik.

Pemanfaatan: Pemanfaatan dalam konteks ketenagalistrikan merujuk pada penggunaan tenaga listrik untuk berbagai keperluan, mulai dari industri, komersial, hingga rumah tangga. Jenis usaha ini mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan energi secara efisien dan aman.

Pemeriksaan dan Pengujian: Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem kelistrikan berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku. Kegiatan ini penting untuk menjamin keselamatan operasional dan keandalan sistem tenaga listrik.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dalam ketenagalistrikan adalah jenis usaha dengan menyediakan pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang kelistrikan.

Kegiatan ini mencakup teori dan praktik terkait sistem tenaga listrik, seperti pembangkitan, transmisi, distribusi, serta instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

Tujuannya adalah untuk memastikan tenaga kerja memiliki pengetahuan teknis, kemampuan operasional, serta pemahaman terhadap regulasi dan standar keselamatan kerja.

Bidang dan Sub Bidang Badan Usaha Tenaga Listrik

Selain jenis usaha, penggolongan lainnya yang berkaitan dengan badan usaha tenaga listrik adalah bidang dan sub bidangnya. Jika dijelaskan berurutan seperti sebelumnya maka berikut ini informasi umum mengenai bidang dan sub bidang ketenagalistrikan.

1. Bidang Pembangkit, Distribusi, Transmisi

Bidang dalam usaha Pengoperasian dan Pemeliharaan ini terbagi menjadi tiga yang biasanya disingkat sebagai P (Pembangkit, T (Transmisi), dan D (Distribusi).

Pembangkit: Pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit melibatkan perawatan generator, turbin, serta sistem kontrol untuk memastikan pembangkitan listrik berjalan efisien dan aman.
Transmisi: Transmisi adalah proses penghantaran tenaga listrik dari pembangkit menuju gardu induk utama melalui jaringan bertegangan tinggi (30–500 kV atau lebih).
Distribusi: Distribusi adalah tahap akhir penyaluran listrik dari gardu induk ke konsumen akhir, baik residensial, komersial, maupun industri. Sistem distribusi menggunakan jaringan tegangan menengah (20 kV) dan rendah (220–380 V).

Sub Bidang

Sub bidang dari klasifikasi ini antara lain seperti penggolongan jenis pembangkit: PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTMH, PLTD, PLTN, PLTS, PLTB, PLTBm, PLTBg, PLTSa, BESS, PLT EBT.

Kemudian, untuk penggolongan tegangannya dibagi menjadi lima:

TT: Tegangan Tinggi
TET: Tegangan Ekstra Tinggi
TM: Tegangan Menengah
GI: Gardu Induk
TR: Tegangan Rendah

2. Instalasi Pemanfaatan

Jika melihat pada diagram sebelumnya, jenis usaha konsultansi pembangunan, pemanfaatan, dan pengujian hanya memiliki satu sub bidang yaitu “Instalasi Pemanfaatan”

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah instalasi yang digunakan untuk mengalirkan dan mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen akhir. Instalasi ini mencakup berbagai jenis tegangan (sub bidang):

Tegangan Tinggi: Instalasi yang untuk aplikasi tertentu yang memerlukan daya besar.
Tegangan Menengah: Instalasi dalam industri dan kawasan komersial.
Tegangan Rendah: Instalasi yang umum di rumah tangga dan gedung kecil.

Penggolongan jenis tegangan ini juga menjadi sub bidang dari instalasi pemanfaatan untuk usaha konsultansi pembangunan, pemanfaatan, dan pengujian ketenagalistrikan.

3. Asesor dan Industri Penunjang

Terakhir, bidang usaha untuk Pendidikan dan Pelatihan juga dapat terbagi lagi menjadi dua yaitu Asesor dan Industri Penunjang:

Asesor: Asesor dalam bidang ketenagalistrikan adalah tenaga profesional yang bertugas menilai kompetensi individu atau organisasi berdasarkan standar tertentu. Mereka memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai kebutuhan industri kelistrikan.

Industri Penunjang: Industri penunjang ketenagalistrikan mencakup layanan dan kegiatan yang mendukung operasional sistem tenaga listrik, seperti konsultasi, pemasangan, pemeliharaan, dan pengembangan teknologi. Industri ini berperan dalam memastikan keandalan dan efisiensi sistem kelistrikan.

Sub bidang untuk bagian Pendidikan dan Pelatihan ketenagalistrikan antara lain penggolongan tegangan kelistrikan termasuk TT, TM, TR, instalasi pemanfaatan, dan peralatan pemanfaat.

Demikian penjelasan mengenai klasifikasi badan usaha penunjang tenaga listrik. Ingin mengurus SBUJPTL dengan mudah? Hubungi konsultan Kreasi Mandiri, kami siap membantu Anda.