Jasa Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) Jakarta

Jasa Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) Jakarta

Jasa pengurusan surat keterangan domisili usaha (SKDU) Jakarta, dapat dibuat dengan proses yang cepat, tidak perlu datang langsung ke alamat. Biaya pengurusan murah bisa dinegoisasikan. Pembuatan SKDU sebagai syarat dan bukti bahwa kantor atau tempat usaha miliki sendiri. Wajib dimiliki untuk semua masyarakat yang bergerak di perusahaan baik untuk usaha kecil, usaha menengah ataupun usaha besar khususnya UKM.

Surat keterangan domisili usaha (SKDU) atau biasanya dikenal dengan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) disebut juga dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). Surat ini merupakan bukti sah dari keberadaan suatu usaha ataupun perusahaan. Surat tersebut dikeluarkan oleh pemerintah tempat usaha / perusahaan berkedudukan, yang biasanya oleh pihak kelurahan atau kecamatan.

Selain sebagai bukti sah, pentingnya kepemilikan SKDU ini salah satunya adalah untuk memenuhi syarat administrasi dalam pengajuan perizinan usaha. Seperti SIUP, tanda daftar perusahaan, NPWP, termasuk juga untuk pengajuan beberapa jenis kegiatan usaha. SKDU juga diperlukan untuk pembuatan nomor PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah), label halal MUI, pengajuan sertifikasi SNI, dan surat lain yang berkaitan dengan usaha Anda.

Untuk memperoleh SKDU/SKTU/SKDP tersebut, diperlukan beberapa dokumen seperti :

  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha (asli dan fotokopi)
  • Kartu Keluarga (KK) pemilik (asli dan fotokopi)
  • Surat kepemilikan tanah
  • Surat bukti sewa tempat usaha (jika menyewa tempat)
  • Surat kesediaan masyarakat sekitar atas berdirinya usaha tersebut
  • Surat kuasa (jika Anda diberi kuasa oleh pemilik usaha)
  • Surat pengantar dari RT atau RW
  • Dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan atau disyaratkan.

Apabila syarat tersebut sudah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah melakukan beberapa prosedur. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk pengurusan SKDU sebagai berikut :

  • Membuat surat pengantar pada ketua RT yang menyatakan bahwa tempat usaha tersebut benar berada di lingkungan RT. Surat pengantar ini ditanda tangani oleh ketua RT dan RW.
  • Menyerahkan surat pengantar dari RT beserta dokumen yang diperlukan tersebut ke petugas kelurahan.
  • Selanjutnya meminta formulir permohonan SKDU/ SKDP ke petugas Kelurahan dan mengisinya dengan benar (jujur) dan lengkap.
  • Menyerahkan formulir ke petugas Kelurahan dan SKDU/ SKDP untuk usaha Anda akan segera dibuatkan. Waktu pengerjaan biasanya satu hari hingga satu minggu lamanya.
  • Jika SKDU/ SKDPP harus diteruskan ke tingkat Kecamatan, maka Anda dapat mengambil SKDU/ SKDP tersebut di Kecamatan untuk kemudian ditandatangani dan dicap stempel oleh Camat.

Biaya Pembuatan SKDU

Biaya pembuatan SKDU mulai dari Rp.50.000 hingga jutaan tergantung dengan proses negoisasi yang dilakukan. Namun jika Anda menemukan jasa pengurusan surat keterangan domisili usaha (SKDU) yang tepat, biaya yang didapatkan tentu saja lebih murah. Seperti Kami PT.Adhikari Kreasi Mandiri perusahaan jasa pengurusan dokumen terpercaya Jakarta. Kami sudah banyak menangani pengurusan SKDU dengan pelayanan terbaik.

Jika Anda tidak ingin ribet, tidak ingin repot namun perlu untuk mengurus SKDU dengan cepat segera konsultasikan pada Kami. Kami jasa pengurusan surat keterangan domisili usaha  terpercaya siap bantu Anda yang butuh layanan Kami, kapanpun Anda membutuhkannya. Informasi lebih lanjut hubungi Kami sekarang juga.

Jasa Pengurusan Izin TDG (Tanda Daftar Gudang) Murah

Jasa Pengurusan Izin TDG (Tanda Daftar Gudang) Murah

Jasa pengurusan izin TDG (tanda daftar gudang) murah di Jakarta, siap layani pengurusan TDG, urus izin TDG dengan biaya urus izin tanda daftar gudang yang terjangkau. Proses urus izin TDG cepat, tidak perlu datang langsung ke kantor, karena Kami siap datang langsung ke alamat Anda.

Pengurusan Izin Tanda Daftar Gudang dilayani dengan tenaga ahli profesional, yang siap bantu dengan hasil yang memuaskan. Kami siap bantu untuk pengurusan tanda daftar gudang bagi Anda yang memiliki pergudangan. Dengan tujuan agar aktivitas pergudangan dapat dilakukan dengan lancar tanpa harus terhalau oleh masalah perizinan.

Menurut Permendag No.16/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan, gudang memiliki arti sendiri. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum. Namun digunakan khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat – syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Dari peraturan tersebut, gudang dikualifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

  • Gudang kecil dengan luas 36 m2 sampai dengan 2.500 m2;
  • Gudang Menengah dengan luas diatas 2.500 m2 sampai dengan 10.000 m2;
  • Gudang besar dengan luas diatas 10.000 m2.

Apapun jenis dari gudang yang Anda miliki, kepemilikan TDG sangat penting. TDG sendiri adalah tanda daftar gudang yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan saran distribusi. TDG berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jasa berlaku TDG .

Pihak yang berwenang untuk menerbitkan TDG adalah Menteri Perdagangan dam dapat dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Sedangkan Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk melimpahkannya kepada kepala Dinas yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang perdagangan .

Untuk melakukan pengurusan pembuatan izin tanda daftar gudang diperlukan syarat sebagai berikut :

  • Surat permohonan TDG yang ditandatangani pemohon di atas meterai.
  • Surat kuasa bita pemohon berhalangan untuk mengurus perizinan.
  • Fotokopi KTP penanggung jawab/pemilik/pengurus gudang.
  • Fotokopi NPWP perusahaan.
  • Fotokopi SIUP.
  • Fotokopi IMB.
  • Peta lokasi gudang.
  • Melampirkan surat perjanjian berkekuatan hukum jika pemohon bukan pemilik gudang.
  • Keterangan tertulis barang jenis tertentu yang akan disimpan.

Sedangkan prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan untuk pengurusan TDG sebagai berikut :

  1. Permohonan TDG diajukan kepada Kepala Dinas Perindustrian/Perdagangan Kabupaten/Kota atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
  2. Pemohon mengisi formulir daftar isian permohonan tanda daftar gudang dengan menyeRIakan syarat-syarat administrasi.
  3. Pejabat yang berwenang menerbitkan tanda daftar gudang (TDG) apabila berkas yang diajukan dinilai benar dan lengkap.

Syarat dan prosedurnya mudah tapi prosesnya lama ya? Apalagi kalau harus mengurusnya sendiri, butuh banyak waktu dan tenaga untuk pengurusannya. Nah buat Anda yang tidak punya banyak waktu untuk pengurusan izin tanda daftar gudang, serahkan saja pada Kami ahlinya. Kami PT.Adhikari Kreasi Mandiri ahli dalam jasa pengurusan izin TDG tanda daftar gudang yang memberikan harga murah.

Jika Anda butuh layanan jasa urus tanda daftar industri, jasa urus tanda daftar perusahaan Kami juga siap bantu Anda. Segera konsultasikan pada Kami sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi Kami sekarang.

Jasa Sertifikasi SMK3 Perusahaan Biaya Murah 2017

Jasa Sertifikasi SMK3 Perusahaan Biaya Murah 2017

Jasa sertifikasi SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Perusahaan Biaya murah 2017 wilayah jabodetabek. Siap membantu pengurusannya dengan proses yang cepat dan biaya yang terjangkau. Kami siap membantu pengurusan dengan pelayanan yang terbaik untuk perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang ataupun kurang. Jika Anda membutuhkannya Anda bisa langsung hubungi nomor Kami.

Kami perusahaan yang bergerak dalam bidang pengurusan surat izin memberikan kemudahan kepada Anda yang butuh sertifikat SMK3. Khususnya Anda perusahaan dengan jumlah karyawan yang banyak, disini Kami akan membantu untuk penyertifikasian perusahaan dengan SMK3. Apalagi sertifikasi SMK3 sudah sesuai dengan peraturan pemerintah no.50 tahun 2012. Jadi dengan Anda menerapkan ini, akan sangat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dengan peraturan tersebut Kami akan membantu mewujudkan keinginan untuk membantu jasa sertifikasi smk3 perusahaan Anda.

Adapun tujuan adanya SMK3 antara lain:

  • Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
  • Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
  • Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

Dari tujuan tersebut dapat diperoleh berbagai manfaat yang berkaitan dengan produktivitas perusahaan. Dengan adanya sertifikat SMK3 ini dapat diketahui sebuah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundang-undangan SMK3 yang terkait. Biasanya, untuk didapatkannya sertifikat SMK3 diperlukan biaya yang digunakan sebagai investasi jangka panjang.

Hal ini sama halnya dengan ISO, apabila perusahaan sudah memiliki sertifikat ISO tentu saja akan mendapat nilai lebih dari kacamata relasi bisnis perusahaan Anda. Begitupun dengan kepemilikan SMK3 ini. Namun perlu Anda ketahui biaya sertifikasi SMK3 cukup beragam, biasanya tergantung dengan size perusaaan Anda. selain itu uga tingkat serta struktur system manajemen yang diatur oleh standar SMK3 itu sendiri.

Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya sertifikasi SMK3 seperti :

  • Tempat domisili perusahaan
  • Jenis/bidang usaha perusahaan
  • Komitmen perusahaan dalam menjalankan proses
  • Sarana dan prasarana yang sudah/belum dimiliki oleh perusahaan terkait dengan K3 jasa pengurusan smk3 | lembaga sertifikasi smk3

Lalu mengapa sebuah perusahaan harus menerapkan SMK 3?

Ada berbagai alasan yang diberikan mengapa harus menerapkan SMK3 pada perusahaan antara lain :

  • Tanggung jawab pengusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerjanya
  • Tuntutan pemerintah, masyarakat, pasar, atau dunia internasional
  • Penerapan SMK3 juga mempunyai banyak manfaat langsung bagi industri kita :
  • Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja.
  • Menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja.
  • Menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja.

Untuk itu bagi Anda yang memiliki usaha segera terapkan SMK3 di perusahaan Anda. Agar Anda  bisa berinvestasi dalam jangka panjang dan juga mendapatkan banyak manfaat dari SMK3 dengan mengurus sendiri atau menggunakan jasa sertifikasi smk3 dari Kami.

Nah jika Anda mencari perusahaan yang siap membantu dalam pengurusan SMK3, Kami PT.Adhikari Kreasi Mandiri adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Kami akan membantu mengurus perusahaan Anda untuk dapatkan SMK3 dengan cepat. biaya yang Kami tawarkan juga sangat terjangkau. jadi, hubungi Kami untuk menggunakan jasa Kami sekarang juga.

Pelaku Jasa Kontruksi Harus Lebih Berinovasi Dalam Menyambut MEA

Pelaku Jasa Kontruksi Harus Lebih Berinovasi Dalam Menyambut MEA

SURABAYA – Pelaku jasa konstruksi harus bangga dan senantiasa menggunakan produk dan inovasi teknologi dalam negeri. Terutama pada setiap pekerjaan konstruksi.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke X Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (GAPEKSINDO).

“Kami terus mendorong agar setiap kreatifitas dalam negeri menjadi tuan di negaranya sendiri, kenali dan beranilah menggunakan hasil karya anak bangsa,” kata Yusid, seperti dilansir dari laman resmi Kementerian PUPR, Kamis (31/3/2016).

Dia mengatakan bahwa dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta menjelang Trans Pasific Partnership (TPP), menjadi sebuah isyarat bagi para pelaku jasa konstruksi di Indonesia untuk selalu berinovasi. Karena dalam era perdagangan bebas, menuntut pribadi dan badan usaha di bidang jasa konstruksi untuk menjadi lebih profesional.

Menurutnya, jasa konstruksi tidak bisa dilakukan layaknya bussines as usual, karena diperlukan langkah strategis dan sinergi antara para pelaku bidang jasa konstruksi.

Yusid menyampaikan, dalam nawacita jelas mengisyaratkan bahwa perekonomian negara harus didorong lebih cepat, dan pembangunan infrastruktur adalah salah satu upaya untuk mendongkrak pergerakan percepatan ekonomi. Selain itu, ketahanan dibutuhkan para pengusaha jasa konstruksi Indonesia dalam percepatan tersebut, agar tidak tergerus oleh kemajuan jaman.

“Pemerintah, akan selalu mendukung untuk mengembangkan keberpihakan bagi pengusaha lokal,” ujarnya.

Dia menambahkan, Kementerian PUPR membentuk regulasi jasa konstruksi yang memihak kepada pengusaha lokal salah satunya, Permen nomor 31 tahun 2015. Dalam aturan tersebut, dijamin sistem keadilan, keterbukaan dan keberpihakan bagi pengusaha lokal. Bentuk lain dalam rangkaian penciptaan regulasi jasa konstruksi adalah melalui Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang menjadi insiatif DPR RI.

(rzk)

Sumber : Okezone.com

Apakah Standar Jasa Konstruksi Indonesia Bertaraf Internasional ?

Apakah Standar Jasa Konstruksi Indonesia Bertaraf Internasional ?

JAKARTA – Standar internasional untuk manajemen mutu disebut dengan ISO 9001. Artinya, suatu lembaga atau organisasi yang telah mendapatkan akreditasi ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional.

Untuk mendapatkan ISO 9001, menurut Ketua Komite Daya Saing dan Dukungan Lembaga, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Darma Tyanto Saptodewo biayanya cukup besar.Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan akreditasi alternatif bagi badan usaha, yaitu SNI ISO/IEC 17065:2012 dengan standar yang mirip dengan ISO 9001.

“Mengacu pada 17065 adalah bagaimana mengadakan ISO 9001. Kalau itu mahal, bisa Rp 100 juta. Enggak mungkin kita terapkan,” ujar Darma kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Untuk sertifikasi dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 harganya lebih terjangkau, yaitu kisaran Rp 10 juta-Rp 40 juta. Sertifikasi ini berlaku 3 tahun. Untuk biaya perpanjangannya tidak sebesar pada pembuatan awal.

Ia mengatakan, acuan ini diberlakukan untuk sertifikasi produk jasa. Pada intinya, usaha jasa konstruksi harus melakukan standar operasional prosedur (SOP) yang benar. Prosedur ini meliputi, misalnya mengaduk semen atau membuat struktur.

Dengan acuan ini, setiap badan usaha harus menerapkan standar yang sama. Hal ini dilakukan karena seringkali badan usaha melompat-lompat dalam tahapan membangun sesuatu. Acuan ini juga membuat badan usaha diikat dengan produk yang dihasilkan.

Sumber : Kompas.com
LPJK Diminta Tingkatkan Kualitas Kontraktor Lokal

LPJK Diminta Tingkatkan Kualitas Kontraktor Lokal

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meminta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk terus membina dan meningkatkan kualitas kontraktor di daerah agar dapat menggarap proyek kecil dan menengah di bawah Rp50 miliar.

Adapun, Basuki menargetkan pada 2016, proyek infrastruktur di bawah Rp50 miliar tak lagi ditangani kontraktor besar. Ketentuan ini juga akan dicantumkan ke dalam peraturan menteri.

“Rencana ini sebenarnya ingin saya terapkan pada tahun ini, tapi tidak memungkinkan. Kami akan membahas kembali rencana ini pada rapat kerja 4-5 September 2015. Jadi nantinya, proyek di provinsi skala kecil dan menengah akan ditangani kontraktor lokal. Oleh karena itu, ini tugas LPJK untuk membina kontraktor lokal,” ucap Basuki pada Seminar Nasional Jasa Konstruksi dan MEA, Kamis (6/8/2015).

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, saat ini pemerintah terus menggenjot realisasi proyek infrastruktur di seluruh Indonesia.

Dia menyebutkan sepanjang semester I/2015 penyerapan belanja modal kementerian yang dipimpinnya masih terkendala penyusunan APBN, APBNP dan perubahan struktur di kementerian.

Kendati demikian, pada tahun depan, dia berharap penyerapan belanja modal dapat meningkat. Adapun, pada semester II/2015 Kementerian PU PR akan memulai pelelangan untuk realisasi proyek pada tahun depan.

Basuki memerinci, pada APBN 2015, alokasi anggaran kementerian yang dia pimpin mencapai Rp118 triliun dan ada potensi penambahan alokasi untuk anggaran pada 2016.

“Saya ingin semaksimal mungkin anggaran pembangunan infrastruktur itu diserap di daerah. Kesiapan penyedian jasa konstruksi ini betul-betul dibutuhkan. Nah, LPJK memiliki tanggung jawab agar kontraktor lokal siap ketika kami mulai pelelangan,” tambahnya.

Selain itu, Basuki menginginkan agar LPJK mempersiapkan kualitas pelaku jasa konstruksi melalui sertifikasi.

“Konstruksi juga harus memiliki ketahanan. Jangan cuma ketahanan pangan, energi dan yang lain. Kita bertanggung jawab meningkatkan kompetensi. Jangan salahkan orang luar yang masuk kalau kita lemah,” kata Basuki.

Ketua LPJKN Tri Widjajanto menyebutkan pihaknya berkomitmen tidak hanya akan meningkatkan kuantitas tapi juga kualitas sertifikasi pelaku jasa konstruksi, khususnya di daerah.

“Selain itu, kami juga menyediakan diri bagi badan usaha atau perorangan yang ingin melakukan konversi sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga akan menggenjot kinerja LPJK provinsi,” pungkasnya.