Mengenal MODI Minerba dan Cara Melakukan Pendaftarannya

Sebagai pemilik perusahaan atau mungkin calon pengusaha pertambangan, penting bagi Anda untuk mengetahui istilah hingga fitur-fitur yang di sediakan pemerintah untuk mempermudah operasional di sektor ini. Salah satunya yaitu MODI Minerba.

Apa itu MODI (Minerba One Data Indonesia)? Berdasarkan penjelasan minerba.esdm.go.id adalah sebuah aplikasi yang di kembangkan untuk membantu mengelola data badan usaha mineral dan batubara di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba.

Salah satu fakta yang mungkin jarang di ketahui, aplikasi ini menyimpan data 10 tahun terakhir berdasarkan rekondisi akhir tahun yang terdiri dari data-data berikut.

Penerimaan Negara
Dana Bagi Hasil
Investasi
Produksi dan Penjualan
Perizinan
Community Development
Reklamasi
Tenaga Kerja
Kecelakaan Tambang
Smelter

Perlu di catat bahwa setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di sektor Minerba wajib memiliki aplikasi dan akunnya.

Lalu apa fungsi dan kegunaan dari aplikasi MODI secara spesifik dan bagaimana cara mendaftar akun MODI? Mari simak penjelasan lengkapnya di bawah, kami akan jelaskan lebih lengkap.

Fungsi dan Kegunaan MODI untuk Usaha Pertambangan

MODI mempunyai tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sektor mineral dan batubara di Indonesia.

Fungsi Utama MODI

Pengumpulan Data Terpusat: MODI berfungsi sebagai pusat data untuk semua informasi terkait perusahaan tambang, mulai dari data perusahaan, izin usaha, produksi, penjualan, hingga pembayaran royalti.
Pemantauan dan Evaluasi: Dengan data yang terpusat, pemerintah dapat memantau kinerja perusahaan tambang, mengevaluasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan mengidentifikasi potensi masalah.
Transparansi Informasi: MODI memungkinkan akses publik terhadap informasi pertambangan, sehingga masyarakat dapat mengetahui aktivitas pertambangan yang sedang berlangsung dan dampaknya terhadap lingkungan.
Peningkatan Efisiensi: Dengan otomatisasi proses pengumpulan dan pengelolaan data, MODI dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.
Dukungan Pengambilan Keputusan: Data yang akurat dan terkini di MODI dapat di gunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan regulasi di sektor pertambangan.

Manfaat dan Kegunaan MODI Minerba dari Berbagai Sisi

Setelah memahami fungsi MODI minerba secara umum, selanjutnya kita bisa memahami kegunaan aplikasi atau kehadiran fitur ini bagi pemerintah, pemilik perusahaan, dan masyarakat secara luas. Berikut ini beberapa di antaranya:

Pemerintah:

Memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan.
Meningkatkan penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara.
Mendukung pembuatan kebijakan yang berbasis data.

Bagi Perusahaan Tambang:

Memudahkan dalam pelaporan data dan perizinan.
Meningkatkan efisiensi operasional.
Memperkuat hubungan dengan pemerintah.

Bagi Masyarakat:

Mendapatkan informasi yang transparan mengenai aktivitas pertambangan.
Memantau dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan.
Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan.

Cara Mendaftarkan Akun MODI Minerba

Kami harap penjelasan di atas cukup jelas untuk memahami fungsi dan kegunaan MODI. Sekarang, Izinkan kami untuk bertanya, apakah Anda sendiri yang mungkin memiliki usaha pertambangan sudahkah memiliki akun MODI?

Jika belum, kami akan coba menjelaskan bagaimana cara mendaftarkan akun MODI yang bisa di lakukan dengan dua metode berbeda.

Jika Sudah Terdaftar NPWP dan/atau Memiliki Kode WIUP

Pertama, pemohon bisa mengunjungi situs resmi modi.esdm.go.id/signup
Kemudian, melengkapi persyaratan yang di butuhkan untuk registrasi. Berikut ini dokumen dan data yang Anda butuhkan:

Nomor NPWP
Kode WIUP
Email (email harus sama dengan email pada dokumen NIB OSS)
Membuat kata sandi akun MODI
Nama Lengkap PIC
No KTP PIC
File dokumen surat penugasan (*PDF maksimal 2 MB)
File dokumen NIB (*PDF maksimal 2 MB)

Isi sesuai dengan kolom yang tersedia lalu klik pada bagian “Registrasi”

Catatan: Proses registrasi akun membutuhkan verifikasi administrator selama 1×24 jam (hari kerja). Informasi hasil verifikasi registrasi akun MODI akan di sampaikan ke email pemohon.

Jika Belum Mendaftarkan NPWP dan/atau belum memiliki kode WIUP

Apabila Anda belum mendaftarkan NPWP atau belum memiliki kode WIUP, prosesnya agak sedikit lebih panjang. Nantinya Anda akan menjumpai pemberitahuan seperti ini

Lalu apa yang harus di lakukan?

Pertama, klik pada opsi “Ya, lanjutkan mendaftar” nanti Anda akan di arahkan ke halaman yang berbeda untuk mengisi data-data lebih lengkap
Masukkan email yang akan menjadi username akun. Email yang di gunakan harus sama dengan email yang tertera pada dokumen NIB OSS.
Buat password dan lakukan konfirmasi
Masukkan Nomor KTP PIC
Masukkan Nama Lengkap PIC
Masukkan Dokumen Penugasan dan data-data lainnya
Centang pada persetujuan persyaratan. Dengan mencentang, Anda menyetujui bahwa semua informasi yang Anda berikan akurat dan lengkap.
Terakhir tinggal menunggu proses ACC dari pusat untuk login ke sistem MODI Minerba

Catatan: Panduan di atas telah di sederhanakan, untuk mendapatkan informasi lebih detail dan akurat kunjungi website resmi modi.esdm.go.id dan unduh panduan manual

Selesai, itu dia penjelasan mengenai definisi MODI, fungsi, hingga cara melakukan registrasi akun. Perusahaan Anda belum mengurus izin pertambangan? Jangan ragu untuk menggunakan bantuan tim konsultan profesional seperti Kreasi Mandiri.

Kami bisa membantu Anda untuk pengurusan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPP (Izin Pengangkutan Penjualan), dan IUJP. Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya

Apa Itu Uji Kompetensi dalam Pengurusan SKTTK? Ini Penjelasannya

Uji kompetensi SKTTK – Apakah Anda salah satu tenaga profesional di bidang kelistrikan? Jika iya kemungkinan besar sudah akrab dengan istilah SKTTK atau Serkom Kelistrikan.

Ini merupakan sertifikat yang di gunakan sebagai pembuktian kompetensi secara formal di bidang ketenagalistrikan.

Untuk memperoleh sertifikat ini, Anda perlu mengikuti proses yang di sebut sebagai uji kompetensi SKTTK.

Pengertian Uji Kompetensi SKTTK

Uji kompetensi dalam pengurusan SKTTK DJK merupakan suatu proses pengujian, mengetes kemampuan baik pengetahuan teknis maupun keterampilan tertentu mengenai bidang ketenagalistrikan dari pendaftar.

Ini menjadi salah satu tahapan wajib yang tidak bisa di wakilkan, prosesnya sendiri di sesuaikan dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi mengikuti ketentuan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan RI (Kementerian ESDM).

Ujian di laksanakan pada TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang telah di tentukan, biasanya menyesuaikan dengan lokasi terdekat dari masing-masing individu, misal di Jakarta.

Bagaimana Mekanisme Pendaftaran Uji Kompetensi Baru?

Mekanisme pendaftaran uji kompetensi baru dapat di sampaikan kepada LSK, adapun sejumlah persyaratan yang perlu di bawa oleh pemohon yaitu:

Pendaftar perorangan:

Permohonan Perorangan sesuai dengan Format PP-1.1.
Daftar Riwayat Hidup
Okupasi Jabatan
Penilaian Mandiri
Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah
Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNA.

Pendaftar Institusi:

Permohonan Institusi sesuai dengan Format PI-1.1.
Daftar Pemohon Sertifikat
Data pemohon sertifikat kompetensi untuk Pendaftar Perorangan
Pas Foto, dan Pindaian Kartu Identitas)

Format dokumen permohonan agar sesuai dengan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217 K/24.DJL.4/2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi.

Tujuan Diadakannya Uji Kompetensi SKTTK

Secara sederhana tujuan di adakannya SKTTK yaitu untuk membuktikan secara valid bahwa yang bersangkutan memang kompeten dan berpengalaman di bidang ketenagalistrikan (sesuai pekerjaannya).

Tanpa adanya uji kompetensi, maka pengurusan sertifikat ini bisa dengan mudah di manipulasi yang pada akhirnya mengurangi kredibilitas dan validitas kompetensi ketenagalistrikan.

Selain itu, tujuan lainnya mengapa ujian untuk mengurus SKTTK di wajibkan yaitu sebagai berikut.

1. Menjaga Objektivitas Sertifikasi

Uji kompetensi di lakukan secara objektif, menilai kemampuan, keterampilan, dan pemahaman ahli ketenagalistrikan. Membantu perusahaan untuk menentukan tenaga kerja yang tepat untuk posisi tertentu.

Dengan ini tenaga kerja yang memperoleh SKTTK telah di uji secara pasti, mengurangi risiko adanya subjektivitas atau kecenderungan memberikan sertifikasi tanpa memperhatikan kompetensi mereka secara nyata.

2. Menyaring Tenaga Kompeten Secara Selektif

Dalam proses uji kompetensi nantinya akan ada dua kemungkinan, antara pemohon lulus atau gagal.

Pemilihan tenaga kerja kompeten di bidang ketenagalistrikan menjadi lebih selektif, kegagalan dalam uji kompetensi menunjukkan bahwa yang bersangkutan masih perlu memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka di bidangnya.

3. Mencegah Risiko Kecurangan

Serkom Ketenagalistrikan menjadi syarat sertifikat penting dalam berbagai keperluan termasuk pengurusan SBUJPTL hingga IUJPTL.

Tanpa adanya proses uji kompetensi maka bisa meningkatkan risiko kecurangan yang di lakukan oleh beberapa oknum untuk “Melompati”, prosedur tersebut.

Terlebih lagi proses uji kompetensi juga di adakan oleh lembaga sertifikasi yang memang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Beberapa LSK yang terdaftar dan mengadakan uji kompetensi yaitu PT Eleska Hakit, PT Andalan Profesi Elektrikal Indonesia, PT Lisan Nusantara Baru, dan lain sebagainya. Untuk daftar lengkapnya bisa Anda cek pada laman web skttkdjk.esdm.go.id.

Berapa Biaya untuk Mengurus SKTTK di Indonesia?

Biaya sertifikat kompetensi terbagi menjadi dua bagian yaitu fixed cost dan variable cost. Nilainya tidak menentu tergantung kebijakan dari negara dan pihak lainnya.

Adapun definisi dari fixed cost sendiri adalah biaya sertifikasi di luar biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah di atur dalam PP No.26 Tahun 2022.

Kemudian, variable cost merupakan biaya di luar hal di atas. Bagian ini bisa berupa akomodasi, biaya percetakan sertifikat, biaya tempat uji kompetensi, dan lain-lain. Hal tersebut berbeda-beda di setiap wilayah di Indonesia.

Jika Anda ingin mengurus SKTTK, maka penting untuk mengetahui letak LSK terdekat. Cara mengetahuinya bisa di cek secara manual pada situs resmi skttkdjk.esdm.go.id, di sana terdapat informasi lengkap lokasi dan alamat masing-masing LSK.

Solusi Pendampingan Uji Kompetensi Bersama Ahlinya

Menyelesaikan proses pembuatan SKTTK secara mandiri memang cukup memungkinkan. Namun, jika Anda merasa kesulitan dalam melakukan prosedur yang ada, maka bisa menggunakan bantuan konsultan pihak ketiga.

Untungnya PT Adhikari Kreasi Mandiri siap membantu. Kami menyediakan jasa pengurusan SKTTK untuk berbagai jenjang dan tingkat kualifikasi.

Sertifikat di terbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Indonesia. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai layanan kami, silahkan hubungi admin melalui kontak yang tersedia di website Kreasi Mandiri. Permudah proses pengurusan SKTTK hari ini!

5 Pentingnya Sistem Manajemen K3 dalam Bidang Jasa Konstruksi

Konstruksi menjadi salah satu sektor usaha yang memiliki tingkat bahaya dan risiko yang tinggi. Ada banyak masalah yang bisa terjadi mulai dari tertimpa benda berat, jatuh dari ketinggian, sampai cedera lainnya. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan perusahaan jasa konstruksi untuk menerapkan Sistem manajemen K3 dengan baik.

Khususnya untuk pekerjaan konstruksi skala menengah sampai besar seperti pembangunan infrastruktur nasional sampai proyek gedung-gedung.

Namun mengapa demikian, seberapa efektif manajemen K3 untuk perusahaan di bidang konstruksi? Berikut penjelasan lebih lengkapnya di bawah ini, silahkan Anda simak terlebih dahulu untuk memahaminya secara lebih lanjut.

5 Manfaat Sistem Manajemen K3 untuk Bidang Konstruksi

Peran dari Sistem manajemen K3 untuk sektor konstruksi sangatlah besar. Berikut ini beberapa poin-poin pentingnya.

1. Mengurangi Risiko Terjadinya Kecelakaan Kerja

Pertama, sistem K3 yang baik dapat secara efektif memperkecil risiko terjadinya kecelakaan di tempat kerja, khususnya area proyek.

Dampak dari kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan cedera ringan dan berat, dalam kasus yang lebih serius ini bisa menyebabkan hilangnya nyawa.

Oleh karena itu, sistem manajemen K3 membantu para pekerja untuk mematuhi standar keselamatan di tempat kerja seperti menggunakan perlengkapan safety, kedisiplinan saat menjalankan tugas, dan lain sebagainnya.

2. Mendukung Produktivitas dan Efisiensi

Selain itu, penerapan K3 yang efektif juga ikut berperan dalam menunjang produktivitas para pekerja dan efisiensi. Tenaga kerja menjadi merasa aman dan terlindungi, mereka dapat lebih fokus saat menjalankan pekerjaan mereka.

Secara tidak langsung kualitas kerja yang diberikan selama menjalankan proyek juga menjadi maksimal.

Namun tentunya hal ini juga dipengaruhi dari segi pengelolaan proyek dan aspek-aspek lainnya.

3. Mematuhi Ketentuan Pemerintah dan Negara

Sisrtem Manajemen K3 adalah bagian penting dalam perusahaan konstruksi. Ini bukan anggapan semata, melainkan ada dasar hukumnya. Sejumlah ketentuan yang menjelaskan mengenai dasar hukum sistem manajemen K3 yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang No.1 Tahun 1970
Undang-Undang No.23 Tahun 1992
Undang-Undang No.13 Tahun 2003

Anjuran untuk menerapkan K3 juga datang dari Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan RI). Jadi, apabila perusahaan konstruksi beroperasi tanpa menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, maka ini bisa dianggap sebagai pelanggaran.

4. Meningkatkan Kesadaran K3

Penerapan K3 juga secara tidak langsung membantu meningkatkan awareness atau kesadaran dari para pekerja. Terkadang banyak di antara kontraktor yang bekerja tanpa memperhatikan aspek K3.

Padahal hal ini tidak hanya bisa membahayakan diri sendiri, mengabaikan keselamatan kerja juga bisa menimbulkan bahaya bagi orang lain. Menanamkan pentingnya K3 memang tidak mudah.

Setidaknya, jika ada upaya pengenalan dan sosialisasi dari perusahaan maka proses ini bisa menjadi lebih terarah.

5. Meningkatkan Reputasi dan Kredibilitas Perusahaan

Badan usaha di bidang jasa konstruksi membutuhkan reputasi dan kredibilitas yang bagus agar bisa dipercaya oleh para pemilik proyek. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan usaha untuk jangka panjang.

Perusahaan konstruksi yang menerapkan manajemen K3 secara aktif, terus melakukan evaluasi bertahap untuk menyempurnakan sistem tersebut dianggap lebih bertanggung jawab dan kredibel.

Dengan begitu citra atau reputasi badan usaha juga menjadi lebih baik, klien menjadi yakin untuk mempercayakan proyek-proyek mereka kepada perusahaan tersebut.

Bagaimana Cara Memulai Implementasi K3 di Bidang Konstruksi?

Untuk badan usaha skala kecil, penerapan K3 bisa dimulai dengan membuat SOP yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut.

Misalnya seperti kewajiban untuk menggunakan peralatan keselamatan dalam bekerja, penggunaan alat yang tepat, sistem pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, dan sebagainnya.

Namun, untuk perusahaan konstruksi skala menengah sampai besar. Anda dianjurkan untuk mempunyai sistem khusus untuk mengatur jalannya K3.

Salah satunya seperti SMK3 (Sistem Manajemen K3) yang sangat dianjurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Selain itu, ada juga ISO 45001 yang juga membahas hal yang lebih kurang sama yaitu mengenai manajemen K3 termasuk di bidang konstruksi.

Pada intinya apapun skala usahanya, manajemen K3 menjadi sebuah kewajiban sebagai bukti tanggung jawab dan kepatuhan badan usaha.

Sudah Siap Menerapkan Manajemen K3 Konstruksi?

Bagi perusahaan yang ingin menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi, maka bisa berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti tim PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Kami telah berpengalaman selama bertahun-tahun di bidangnya, menyediakan dua layanan utama yang mungkin sedang Anda cari saat ini.

Pengurusan SMK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI
ISO 45001 akreditasi KAN dan berbagai pilihan lainnya

Bersama dengan konsultan yang tepat, mari persiapkan perusahaan Anda untuk menjadi lebih baik lagi dengan menerapkan K3 secara efektif. Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar layanan ini.

Memahami Level Sertifikat Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)

Apakah Anda sudah mengetahuinya bahwa sertifikat kompetensi teknik ketenagalistrikan (SKTTK) terdiri dari level atau jenjang yang berbeda?

Pembagian level ini bertujuan untuk mempermudah perusahaan dan proses pelaksanaan proyek untuk menentukan tenaga profesional yang tepat untuk jabatan atau posisi tertentu.

Apabila Anda belum mempunyai SKTTK dan masih bingung dengan level kompetensinya, maka silahkan simak penjelasan di bawah kami akan mencoba merangkum pembahasannya untuk Anda.

Seperti Apa Penggolongan Level Sertifikat Kompetensi Pada SKTTK?

Pengelompokkan level atau jenjang pada SKTTK lebih kurang hampir sama dengan SKK Konstruksi. Terdapat setidaknya tiga bagian yaitu operator, teknis/analis, dan ahli. Ketiganya mempunyai tanggung jawab dan tugas yang berbeda-beda menyesuaikan dengan bidang keahliannya.

1. Operator (SKTTK Level 1-3)

Operator atau pelaksana merupakan level SKTTK yang di dalamnya meliputi pekerjaan yang sifatnya lebih dasar dan operasional. Pekerjaan ini melibatkan pelaksanaan tugas-tugas yang spesifik. Dalam jenjang sertifikat kompetensi ketenagalistrikan, SKTTK bagian operator menempati posisi terbawah.

Adapun tenaga berkompeten yang termasuk ke dalam operator yaitu mereka yang memiliki SKTTK jenjang 1, jenjang 2, atau jenjang 3. Pekerjaan operator diawasi oleh tim teknis/analis atau yang posisinya lebih tinggi.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan proyek ketenagalistrikan baik itu lingkup pembangkit listrik, distribusi, atau lainnya jumlah tenaga kerja operator biasanya cukup banyak. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut di bawah.

2. Teknis Analis (SKTTK Level 4-6)

Selanjutnya, ada juga level sertifikat kompetensi ketenagalistrikan yang disebut sebagai teknis/analis. Secara umum posisinya lebih tinggi dari operator tapi masih berada di bawah ahli.

Mereka yang termasuk ke dalam bagian ini mampu melakukan pekerjaan yang lebih teknis dan analitis, melibatkan proses perencanaan, konsultasi, pengawasan dalam lingkup ketenagalistrikan.

Untuk menjadi seorang teknis atau analis di ketenagalistrikan, terlebih dahulu tenaga kerja perlu menempuh pendidikan yang lebih tinggi seperti S1 dengan bidang jurusan yang relevan.

Adapun tenaga kerja yang termasuk ke dalam bagian ini setidaknya mempunyai SKTTK dengan jenjang 4, jenjang 5, atau jenjang 6.

3. Ahli (SKTTK Level 7-9)

Penggolongan level yang terakhir dalam SKTTK adalah tingkat ahli. Level ini mencakup pekerjaan tertinggi yang berfokus pada kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang sangat penting dalam pelaksanaan proyek. Pemegang SKTTK di level ini mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada jenjang sebelumnya.

Mereka yang termasuk ke dalam Ahli setidaknya harus mempunyai SKTTK dengan jenjang 7, jenjang 8, atau jenjang 9.

Persyaratan Jenjang SKTTK Menyesuaikan dengan Kebutuhan Proyek

Setelah mengetahui apa saja jenis jenjang dan level sertifikat kompetensi ketenagalistrikan, berikutnya Anda juga perlu mengetahui persyaratan yang ditetapkan dalam pelaksanaan proyek.

Informasi ini menunjukkan berapa banyak tenaga ahli dengan dengan level atau jenjang tertentu. Berikut ini penjelasan lebih lengkapnya:

Kualifikasi Pembangkit Listrik

Untuk kualifikasi ini persyaratan tenaga profesional sebaiknya sudah mempunyai SKTTK dengan ketentuan sebagai berikut:

Kualifikasi kecil: membutuhkan PJT (Penanggung Jawab Teknik) 1 orang level 5 dan TT (Tenaga Teknik) minimal 1 orang level 3
Kualifikasi menengah: membutuhkan PJT 1 orang level 5, dan TT minimal 2 orang level 3
Kualifikasi besar: membutuhkan PJT 1 orang level 5, dan TT minimal 3 orang level 3

Kualifikasi Distribusi Tenaga Listrik

Sementara itu, untuk kualifikasi distribusi tenaga listrik ketentuannya yaitu:

Kualifikasi kecil: PJT 1 orang level 5 dan TT minimal 1 orang jenjang 3
Kualifikasi menengah: PJT 1 orang level 5 dan TT minimal 2 orang jenjang 3
Kualifikasi besar: PJT 1 orang level 5, dan TT minimal 3 orang jenjang 3

Kualifikasi Transmisi Tenaga Listrik

Sementara itu, untuk kualifikasi transmisi tenaga listrik ketentuannya yaitu:

Kualifikasi kecil: PJT 1 orang level 5 dan TT minimal 1 orang jenjang 3
Kualifikasi menengah: PJT 1 orang level 5 dan TT minimal 2 orang jenjang 3
Kualifikasi besar: PJT 1 orang level 5, dan TT minimal 3 orang jenjang 3

Kualifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

Lalu, ada juga kualifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan persyaratan berikut:

Kualifikasi kecil: PJT 1 orang minimal level 4, dan TT satu orang level 2
Kualifikasi menengah: PJT 1 orang level 4, dan TT minimal 2 orang level 2
Kualifikasi besar: PJT 1 orang level 4 dan TT minimal 3 orang level 2

Setelah memahami penjelasan di atas, sekarang Anda mungkin sudah memahami bahwa memiliki SKTTK dengan jenjang yang sesuai sangatlah penting untuk menjamin kelancaran proyek ketenagalistrikan.

Jika saat ini Anda belum mempunyai sertifikat kompetensi tersebut, maka bisa segera melakukan pengurusannya secara mandiri atau menggunakan bantuan tenaga profesional seperti tim PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Kami siap membuat proses pengurusan SKTTK menjadi lebih mudah, cepat, dan terencana. Hubungi admin untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai layanan tersebut.

Manfaat Pentingnya Serkom SKTTK dalam Proyek Ketenagalistrikan

Manfaat SKTTK – Instalasi, distribusi, transmisi kelistrikan merupakan pekerjaan rumit yang hanya bisa di lakukan oleh tenaga kompeten di bidangnya. Untuk mengurangi risiko bahaya dan masalah lainnya, pemerintah mewajibkan setiap tenaga kerja yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk mempunyai Serkom atau SKTTK.

Sekilas mengenai SKTTK merupakan bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan.

Sertifikat ini di terbitkan oleh Kementerian ESDM untuk memastikan tenaga kerja sudah memenuhi syarat kompetensi yang di tentukan untuk mengerjakan tugas tertentu.

Ada alasan penting mengapa setiap tenaga profesional di bidang ketenagalistrikan di wajibkan untuk mengantongi SKTTK. Berikut penjelasan lebih lengkapnya.

Pentingnya SKTTK dalam Pelaksanaan Proyek Ketenagalistrikan

Penjelasan mengenai pentingnya SKTTK tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2021.

Di sebutkan bahwa BUMN, BUMD, BUMS, dan badan layanan umum serta koperasi yang bergerak dalam usaha penyediaan tenaga listrik, jasa penunjang tenaga listrik, dan lingkup yang serupa wajib mempekerjakan tenaga teknik yang memenuhi standar kompetensi tenaga teknik yang di buktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi di bidang ketenagalistrikan yang masih berlaku.

Bukan tanpa alasan, ada penjelasan yang sangat masuk akal mengapa pemerintah mewajibkan sertifikat kompetensi bagi tenaga kerja di bidang ini.

Selain bertujuan untuk memastikan keahlian pekerja ketenagalistrikan, hal ini juga berkaitan dengan upaya mendukung keselamatan dan keamanan pada aktivitas operasional ketenagalistrikan.

Seperti yang di ketahui, dalam permohonan SKTTK nantinya pemohon tidak langsung memperoleh sertifikat melainkan harus melalui proses uji kompetensi terlebih dahulu.

Selain itu, terdapat juga pembagian jenjang level tenaga kerja untuk mempermudah penentuan kualifikasi dan juga kesesuaian keahlian dari setiap ahli ketenagalistrikan sesuai dengan kebutuhan proyek.

Fungsi dan Manfaat Memiliki SKTTK Serkom untuk Pelaksanaan Proyek

Setelah memahami penjelasan di atas, bisa di pahami ada beberapa fungsi dan manfaat dari kewajiban mempunyai SKTTK bagi pekerja.

1. Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Ketenagalistrikan

Profesi di bidang kelistrikan mempunyai risiko bahaya yang sangat tinggi. Proses instalasi listrik dengan tegangan tinggi jika tidak di lakukan oleh ahlinya bisa menimbulkan bahaya yang besar.

Tidak hanya berdampak pada tenaga profesional, melainkan bisa juga dampaknya menyebar ke sosial lingkungan masyarakat. Kegagalan instalasi, distribusi, atau transmisi kelistrikan karena kurang kompetennya tenaga ahli merupakan hal yang harus di hindari.

Dengan adanya persyaratan SKTTK, membantu memastikan bahwa setiap pekerjaan kelistrikan berisiko tinggi di lakukan oleh orang yang tepat.

2. Menunjang Kelancaran Proyek Tender

Dalam pelaksanaan proyek skala besar, persyaratan tenaga kompeten yang di buktikan dengan SKTTK menjadi salah satu hal yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai komitmen untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik.

Terlebih lagi di tengah persaingan yang semakin ketat, setiap badan usaha di bidang ketenagalistrikan perlu memastikan bahwa mereka telah memenuhi syarat sertifikasi sesuai dengan anjuran pemerintah.

3. Mendorong Pengembangan Karir Tenaga Kerja

Tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan dan pelaksanaan proyek secara umum, keberadaan SKTTK juga bisa mendorong pengembangan karir di bidang ketenagalistrikan.

Sertifikat kompetensi yang berlaku lebih kurang 3 tahun ini bisa meningkatkan kredibilitas tenaga kerja di mata perusahaan untuk terus melanjutkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan pencapaian dan dedikasinya.

4. Menjaga Konsistensi dan Standar Ketenagalistrikan

Ketentuan sertifikat kompetensi berupa SKTTK menjadi tolak ukur yang sama untuk semua tenaga kerja di bidang ketenagalistrikan di seluruh Indonesia.

Dengan ini lebih memudahkan untuk menilai dan menguji kompetensi para tenaga kerja lewat adanya kepemilikan SKTTK tersebut. Meskipun sempat mengalami beberapa perubahan di beberapa tahun terakhir.

Sertifikat kompetensi untuk tenaga profesional di bidang ketenagalistrikan tetap menerapkan aturan yang tidak jauh berbeda.

Sanksi Tidak Memiliki Serkom atau SKTTK

Karena ketentuan pengurusan sertifikat kompetensi sudah tercantum di undang-undang, tentu ini berarti apabila tenaga kerja tidak mematuhinya maka di anggap melanggar peraturan yang berlaku dan bisa di kenakan sanksi.

Adapun sanksi tersebut bisa berupa denda, tidak di perbolehkan mengikuti proyek kelistrikan, dan berbagai kendala lainnya.

Kebijakan mengenai sanksi tidak mempunyai SKTTK dapat Anda pelajari lebih lanjut pada peraturan berikut:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2021

Seperti yang sudah kami singgung di atas, bahwa kepatuhan untuk memiliki sertifikat kompetensi semestinya di ikuti dengan baik. Karena hal ini bisa menyangkut keselamatan dan keamanan tenaga kerja dan juga kondisi lingkungan sosial masyarakat.

Bagi Anda yang belum mempunyai sertifikat ini dan mengalami kendala dalam permohonanya, maka solusinya bisa menggunakan bantuan jasa pengurusan SKTTK dari konsultan profesional seperti Adhikari Kreasi Mandiri. Konsultasikan bersama kami proses permohonan SKTTK Anda bersama kami.

Klasifikasi dan Sub Klasifikasi Serkom atau SKTTK, Pahami Penjelasan Berikut!

Sebelum mengurus SKTTK (Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan) penting bagi tenaga ahli untuk mengetahui klasifikasi dan subklasifikasi yang tepat sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan sertifikat kompetensi yang nantinya terbit sesuai dengan profesi dan bidang keahlian. Jika Anda belum mengetahui apa itu klasifikasi dan subklasifikasi SKTTK atau serkom, maka sepertinya informasi ini bisa menjadi referensi yang bagus untuk pengenalan awal.

Di sini kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan klasifikasi dan sub klasifikasi beserta contoh-contohnya. Silahkan simak penjelasan lebih lengkap di bawah.

Apa Itu Klasifikasi dan Subklasifikasi SKTTK?

Klasifikasi kompetensi adalah penetapan penggolongan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut bidang dan subbidang kompetensi tertentu.

Penjelasan lebih lengkap mengenai hal tersebut tercantum di dalam Permen ESDM No.6 Tahun 2021 BAB 1 Ketentuan Umum pada Pasal 1. Sementara itu, subklasifikasi SKTTK adalah penggolongan secara lebih mendalam.

Berbagai Jenis Klasifikasi dan Subklasifikasi Serkom Listrik

Klasifikasi SKTTK terbagi menjadi empat yaitu pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Berikut ini penjelasan satu persatu dari bagian tersebut.

1. Klasifikasi Pembangkitan Tenaga Listrik

Klasifikasi pembangkitan tenaga listrik adalah penggolongan profesi keahlian di bidang ketenagalistrikan pada area pembangkit listrik. Mereka mempunyai kompetensi merancang bentuk dan struktur pembangkit tenaga listrik, melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangkit tenaga listrik, dan instalasinya.

Adapun untuk subklasifikasi di bidang ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)
PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas)
PLTBPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi)
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)
Dan sebagainya

Kemudian, berkaitan dengan skalanya bisa tergolong kecil, menengah, dan besar menyesuaikan dengan pembangkit listrik tersebut.

2. Klasifikasi Transmisi Tenaga Listrik

Selanjutnya, ada juga klasifikasi transmisi tenaga listrik yang mempunyai pengertian tenaga berkompeten yang mampu melakukan operasional transmisi listrik sesuai dengan prosedur.Proses ini melibatkan berbagai tahapan rumit termasuk instalasi,pemasangan, pembangunan sistem transmisi agar memungkinkan listrik bisa tersalurkan dari pusat ke masyarakat.

Kemudian, untuk subklasifikasi dari bagian ini terbagi menjadi beberapa bagian. Dua di antaranya yaitu:

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, transmisi kategori tegangan tinggi biasanya di atas 1.000 volt. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rugi-rugi daya listrik selama proses transmisi jarak jauh
Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Ekstra Tinggi Gardu Induk, transmisi ini mempunyai tegangan sangat tinggi mencapai 275 kV hingga 800 kV atau sekitar 500.000 volt.

Pekerjaan transmisi listrik sangat berbahaya jika tidak dilakukan oleh ahlinya, oleh karena itu mereka yang bekerja di bagian ini diwajibkan untuk mempunyai SKTTK dengan klasifikasi transmisi tenaga listrik sesuai dengan bagian-bagiannya.

Baca juga: Ini 4 Asosiasi Ketenagalistrikan yang Populer di Indonesia

3. Klasifikasi Distribusi Tenaga Listrik

Kemudian, ada juga klasifikasi distribusi tenaga listrik. Tenaga ahli yang termasuk dalam klasifikasi ini mempunyai kemampuan untuk melakukan proses instalasi, pengecekan, operasional, dan pekerjaan lainnya meliputi distribusi tenaga listrik.

Secara umum distribusi tenaga listrik sendiri adalah tahap akhir dalam penyaluran tenaga listrik. Proses ini membawa listrik dari sistem transmisi ke konsumen individual. Gardu distribusi terhubung ke sistem tersebut dan menurunkan tegangan transmisi ke tegangan menengah antara 2 kV dan 35 kV dengan menggunakan alat yang disebut sebagai transformator.

Adapun subklasifikasi yang termasuk ke dalam klasifikasi ini antara lain:

Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah, distribusi tegangan rendah beroperasi pada tegangan di bawah 1.000 volt , umumnya berada di angka 230 – 400 volt tetapi ini juga bisa berbeda tergantung pada jenis dan kompleksitas sistem distribusinya
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, distribusi tegangan menengah beroperasi pada tegangan 2 kV – 35 kV (2.000 – 35.000 volt).

4. Klasifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

Klasifikasi yang terakhir dalam SKTTK atau Serkom adalah instalasi pemanfaatan tenaga listrik dalam konteks ini tenaga ahli yang berprofesi dalam lingkup instalasi yang digunakan untuk pemanfaatan listrik oleh konsumen akhir.

Terdapat setidaknya tiga subklasifikasi pada bagian ini yaitu:

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi;
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah;
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

Demikian penjelasan mengenai klasifikasi dan subklasifikasi SKTTK atau Serkom Ketenagalistrikan. Pastikan untuk memilih klasifikasi yang tepat dalam pengurusan sertifikat kompetensi Anda.

Butuh bantuan untuk mengurus SKTTK supaya lebih mudah? Hubungi tim PT Adhikari Kreasimandiri kami menyediakan jasa pengurusan SKTTK ESDM sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai layanan kami, silahkan hubungi kontak admin.

Ini 4 Asosiasi Ketenagalistrikan yang Populer di Indonesia

Sebagai pemilik perusahaan yang bergerak di sektor ketenagalistrikan, penting bagi Anda untuk bergabung dengan asosiasi yang mempunyai kredibilitas bagus. Di Indonesia saat ini ada beberapa asosiasi ketenagalistrikan yang berdiri secara resmi dan mempunyai tingkat kredibilitas yang cukup baik.

Jika Anda belum tergabung ke dalam asosiasi manapun, mungkin informasi ini bisa memberikan sedikit referensi untuk bahan pertimbangan.

Perlu kami jelaskan di awal pada dasarnya setiap asosiasi kontraktor ketenagalistrikan itu mempunyai visi dan misi yang baik. Hanya saja terkadang ada perbedaan dari segi kode etik, kebijakan, dan beberapa aspek lainnya.

5 Asosiasi Ketenagalistrikan di Indonesia, Mendapat Dukungan Kementerian ESDM

Berikut ini sudah kami rangkum rekomendasi asosiasi ketenagalistrikan yang cukup populer di Indonesia.

1. AKLI

AKLI adalah kepanjangan dari Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia. Ini merupakan salah satu asosiasi ketenagalistrikan yang cukup tua di Indonesia. Pertama kali berdiri di tahun 1980, asosiasi tersebut sudah mempunyai lebih lebih dari 5.000 perusahaan (data tahun 2004).

Asosiasi AKLI mempunyai visi menjadikan wadah pemersatu yang di butuhkan para anggota dalam pengembangan diri serta pemberdayaan kemampuan secara profesional agar bisa bersaing secara nasional maupun internasional.

Adapun untuk misi nya yaitu membantu para anggota dalam mengembangkan keprofesian untuk memenuhi tugas serta tanggung jawab dalam pembangunan Indonesia di bidang ketenagalistrikan, menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif untuk pengembangan usaha para anggotanya.

2. AKLINDO

Selanjutnya, ada juga AKLINDO berdiri pada tanggal 7 Juni 2005 yang di canangkan sebagai salah satu Perkumpulan Afiliasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia (Perkumpulan Aklindo) dalam rangka membangun sumber energi Indonesia. Perkumpulan AKLINDO berfungsi utama sebagai mitra Pemerintah dalam Pelaksanaan pembangunan di Indonesia.atau Asosiasi Lingkungan Industri Ketenagalistrikan Nasional.

Visi dari AKLINDO adalah sebagai wadah perkumpulan kontraktor konstruksi yang memberi jasa engineering, procurement dan construction.

Adapun misi dari AKLINDO antara lain :

Menjadikan anggota perkumpulan aklindo sebagai tenaga profesional dibidangnya
Sebagai mitra kerja pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional
Sebagai mitra kerja aktif pemerintah dalam sektor konstruksi instalasi nasional

3. AKLINAS

Kemudian, ada juga AKLINAS ( Asosiasi Kontraktor Listrik Nasional ) Asosiasi yang di dirikan pada tahun 2007 di Jakarta.

AKLINAS mempunyai Visi Menghimpun, Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan para pengusaha kontraktor, jasa konstruksi sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan dunia usaha nasional yang mempunyai daya saing tinggi serta membina hubungan dalam konsep program kemitraan yang sinergis dengan pemberi kerja.

Kemudian, untuk misinya yaitu membantu pengembangan anggota AKLINAS sebagai pelaku jasa ketenagalistrikan dalam meningkatkan kemampuan dan profesionalisme tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan dedikasi masyarakat ketenagalistrikan sebagai suatu usaha kondusif.

4. ASKOMELIN

Lalu, ada Asosiasi Kontraktor Mekanikal Elektrikal Indonesia yang di sebut sebagai ASKOMELIN yang di bentuk lebih kurang tahun 2013. Asosiasi ini di buat dengan visi berperan aktif di dalam usaha jasa penunjang tenaga listrik melalui penyelenggaraan penilaian dan sertifikasi orang perseorangan dan atau badan usaha.

Kemudian berkaitan dengan misi dari asosiasi ini menjunjung tinggi amanah/kepercayaan yang di berikan dan berbagi manfaat dari pelaksanaan pekerjaan harus di nikmati bersama, baik secara internal perusahaan, maupun secara eksternal pada pihak-pihak yang turut berperan.

Itu dia penjelasan singkat mengenai beberapa asosiasi ketenagalistrikan yang ada di Indonesia. Semoga penjelasan di atas bisa bermanfaat. Apabila perusahaan ketenagalistrikan Anda belum tergabung dalam asosiasi manapun. Mungkin bisa mempertimbangkan salah satu opsi yang sudah kami rekomendasikan di atas.

Sebagai informasi tambahan, jika Anda belum sempat mengurus SBUJPTL atau Serkom Kelistrikan (SKTTK), maka bisa juga menggunakan bantuan konsultan pihak ketiga untuk menyelesaikannya.

Kreasimandiri.co.id menyediakan layanan yang Anda butuhkan, hubungi kami untuk mempermudah proses permohonan sertifikasi ketenagalistrikan untuk perusahaan dan tenaga kerja Anda.

Bagaimana Cara Perpanjang SIUJPT yang Habis Masa Berlakunya?

SIUJPT (Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi) memiliki masa berlaku 5 (lima) tahun dan wajib melakukan perpanjangan apabila perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usaha di bidang tersebut.

Namun, sepertinya masih banyak perusahaan yang kebingungan saat akan mengajukan perpanjangan SIUJPT. Oleh karena itu, di sini kami akan mencoba membantu Anda menjelaskan tahapan-tahapannya.

Cara Perpanjang SIUJPT Mudah dan Cepat

Di bawah ini tahapan untuk melakukan perpanjang SIUJPT. Berikut ini beberapa di antaranya:

1.Mengajukan Permohonan: Pertama, perusahaan harus mengajukan permohonan perpanjangan SIUJPT kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi

2. Melengkapi persyaratan yang di butuhkan: Jangan lupa untuk melengkapi berkas persyaratan untuk perpanjangan SIUJPT. Berikut ini sejumlah data-datanya:

Surat permohonan yang berisi pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data.
Identitas pemohon atau penanggung jawab (KTP atau KITAS/VISA/Paspor).
Surat kuasa (jika di kuasakan).
Akta pendirian dan perubahan (khusus badan hukum).
SK pengesahan pendirian dan perubahan (khusus badan hukum).
NPWP perusahaan.
Bukti modal usaha.
Bukti kepemilikan tenaga ahli di bidang transportasi.
Bukti kepemilikan tempat usaha.
Bukti kepemilikan alat angkut (minimal 1 buah kendaraan roda empat).

3. Verifikasi dan pengecekan: Data permohonan perpanjangan SIUJPT akan di cek terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang.Apabila datanya tidak lengkap, maka perpanjangan akan di tolak dan Anda di minta untuk melengkapinya kembali

4. Menunggu pengecekan: Selanjutnya, apabila data berkas lengkap dan sesuai maka perpanjangan akan di proses. Lama waktu perpanjangan ini berbeda-beda tergantung kondisi Pemprov daerah

5. Perpanjangan selesai: Setelah melalui tahapan tersebut, SIUJPT berhasil di perpanjang untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Informasi dalam dokumen akan berubah menyesuaikan dengan tahun terbaru

Kendala yang Bisa Terjadi Saat Perpanjangan SIUJPT

Terlihat sederhana tapi terkadang kendala bisa terjadi dalam proses perpanjangan SIUJPT. Perusahaan bisa saja merasa bingung dengan alur dan prosedurnya. Apabila tidak memahami alur perpanjangan, maka kemungkinan akan menghadapi hambatan.

Selain itu, kendala lainnya yang sering terjadi adalah persyaratan yang tidak lengkap baik itu dari segi dokumen-dokumennya atau ketentuan lainnya.

Kurang lengkapnya persyaratan sangat mempengaruhi kelancaran permohonan perpanjangan SIUJPT. Karena dari pemerintah daerah ingin memastikan bahwa izin yang mereka terbitkan memang di manfaatkan oleh perusahaan yang berpengalaman di bidangnya dan memenuhi persyaratan yang telah di tentukan undang-undang.

Oleh karena itu, tidak sedikit perusahaan yang menggunakan jasa konsultan untuk menyelesaikan perpanjangan SIUJPT.

Baca uga: Pentingnya Tenaga Ahli Kompeten dalam Jasa Pengurusan Transportasi

Manfaat dan Solusi Menggunakan Jasa Perpanjangan SIUJPT

Kreasimandiri.co.id menyediakan jasa pengurusan SIUJPT dan perpanjangan. Jika Anda punya kendala dengan permohonan izin usaha jasa transportasi bisa menggunakan bantuan konsultan kami untuk menyelesaikan proses tersebut.

Apa manfaat yang bisa di dapatkan dengan perpanjangan SIUJPT?

Free Konsultasi

Kami memberikan kemudahan komunikasi dengan pelanggan. Anda bisa berkonsultasi dengan tim mengenai pengurusan SIUJPT baru atau perpanjangan lama. Mempunyai konsultan untuk berkonsultasi menurut kami cukup penting. Jadi, apabila sewaktu-waktu Anda mengalami kendala bisa langsung menyampaikannya pada tim yang memang ahli di bidangnya.

Proses Secara Online

Saat membicarakan soal perpanjangan SIUJPT apakah Anda berpikir prosesnya rumit harus datang ke kantor sendiri? Jika iya, maka hal tersebut bisa teratasi dengan bantuan konsultan. Mereka yang akan mengajukan permohonan ke pemerintah daerah setempat untuk memproses perpanjangan SIUJPT.

Namun, sebagai catatan saat ini layanan pengurusan dan perpanjangan SIUJPT dari Kreasimandiri.co.id hanya tersedia untuk wilayah DKI Jakarta. Kemudahan perpanjangan izin jasa pengurusan transportasi secara online benar-benar memudahkan dan solutif.

Biaya yang Terjangkau

Terakhir, biaya menggunakan bantuan konsultan tidak semahal yang Anda kira. Di Kreasimandiri.co.id kami memastikan layanan pengurusan izin dan perpanjangan lebih terjangkau untuk perusahaan. Anda tidak perlu mengkhawatirkan soal biaya, hubungi kami dan cek berapa biaya perpanjangan dan jasa pengurusan SIUJPT sesuai kebutuhan.

Kesulitan menerapkan cara perpanjang SIUJPT secara mandiri ingin metode lebih mudah dan cepat? Hubungi konsultan Kreasimandiri.co.id dan buktikan sendiri kemudahan dan solusi layanan yang tepat dari tim yang profesional di bidangnya.

5 Tantangan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Solusinya

Sebagai salah satu sektor penting yang berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi dan efisiensi logistik di Indonesia, JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) seringkali menghadapi tantangan dan hambatan dalam kegiatan operasinya.

Penting bagi Anda yang bergerak di bidang ini untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut untuk mencegah risiko yang lebih besar. Dengan begitu maka perusahaan jasa pengurusan transportasi bisa beroperasi dengan baik.

5 Permasalahan yang Bisa Terjadi dalam Jasa Pengurusan Transportasi

Sebagai pemilik usaha di bidang ini, penting bagi Anda untuk memahami berbagai tantangan dan kendala yang bisa muncul dalam kegiatan bisnis jasa pengurusan transportasi.

Berikut sudah kami rangkumkan beberapa poin penting yang mungkin terjadi beserta solusinya.

1. Risiko Terlibat dalam Praktik Monopoli

Setiap perusahaan jasa pengurusan transportasi harus memastikan bahwa usahanya tidak terlibat dalam monopoli jasa. Kondisi seperti ini menyalahi peraturan perundang-undangan dan dapat membuat perusahaan terkena sanksi administratif hingga denda dalam jumlah tertentu.

Kondisi monopoli dalam jasa pengurusan transportasi (JPT) terjadi ketika suatu perusahaan memiliki posisi dominan pada pasar. Mereka menggunakan posisi tersebut untuk menghambat pesaingnya dan mengeksploitasi konsumen dengan menerapkan harga jasa tidak wajar.

Solusi untuk mengatasi risiko praktik monopoli pada jasa pengurusan transportasi meningkatkan persaingan, mengurangi biaya operasional, menegakkan kebijakan dan regulasi yang ada.

2. Kelengkapan Izin Berusaha

Tantangan berikutnya yang di hadapi oleh Jasa Pengurusan Transportasi adalah berusaha melengkapi izin berusaha secara lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengingat sektor ini cukup penting, pemerintah daerah dan pusat tampaknya memang tidak bisa memberikan sembarang izin kepada perusahaan JPT.

Perusahaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan mematuhi ketentuan yang ada untuk mendapatkan izin yang di butuhkan.

Solusi termudah untuk mengatasi kendala dalam perizinan adalah dengan berkoordinasi dengan konsultan profesional, meminta saran dan rekomendasi mereka untuk menyelesaikan kendala perizinan sampai tuntas. Salah satu konsultan legalitas yang bisa Anda gunakan yaitu PT Adhikari Kreasi Mandiri. Kami menyediakan jasa pengurusan SIUJPT yang banyak di butuhkan perusahaan di bidang ini.

3. Ketersediaan Tenaga Profesional

Tidak hanya itu, perusahaan JPT juga di hadapi dengan masalah ketersediaan SDM yang memadai. Mereka yang ingin mendirikan usaha di bidang jasa pengurusan transportasi di wajibkan untuk mempunyai tenaga kompeten di bidang yang relevan.

Ketentuan ini tercantum dalam salah satu persyaratan non-dokumen saat mengajukan SIUJPT salah satu izin terpenting dalam kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi.

Di sebutkan bahwa perusahaan harus memiliki tenaga ahli WNI dengan ijazah minimal diploma III di bidang pelayaran atau maritim atau penerbangan atau transportasi atau IATA diploma FIATA diploma, sarjana S1 logistik atau sertifikat kompetensi di bidang forwarder atau manajemen supply chain.

Solusi untuk mengatasi tantangan ini yaitu dengan menerapkan sistem rekrutmen yang terfokus pada tenaga kompeten dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan di atas.

Apabila memungkinkan maka lulusan tersebut sebaiknya sudah berpengalaman. Ini akan memangkas waktu untuk keperluan training dan lain sebagainnya.

4. Keberadaan Moda Transportasi

Selain itu, perusahaan di bidang ini juga mungkin mengalami kendala dalam menyediakan moda transportasi. Di dalam persyaratan pendirian usaha JPT, di sebutkan bahwa perusahaan harus mempunyai atau menguasai kendaraan operasional minimal roda empat.

Jadi, ada baiknya untuk menyiapkan persyaratan tersebut sebelum mengajukan pendirian usaha. Menurut ketentuannya, moda transportasi operasional bisa kepemilikan sendiri atau sewa.

Metode sewa mungkin lebih sedikit memudahkan jika sekiranya belum ada modal lebih mudah melakukan pembelian unit transportasi tersebut.

5. Pembuatan Cabang Baru

Tantangan yang terakhir adalah mengenai pembukaan cabang baru. Melakukan ekspansi bisnis terlebih lagi di bidang jasa pengurusan transportasi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

Anda perlu melakukan riset dan analisis untuk menimbang risiko dan potensi yang bisa di dapatkan dari rencana pembukaan cabang baru tersebut. Belum lagi mengenai persoalan perizinan yang di butuhkan.

Hal seperti ini juga penting untuk diperhatikan agar semuanya tetap sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan. Sebelum membuka kantor cabang jasa pengurusan transportasi, ada baiknya untuk berkonsultasi dengan konsultan perizinan yang sudah Anda percayai.

Secara umum pembukaan kantor cabang tidak membutuhkan NIB baru, namun bukan tidak mungkin Anda perlu melakukan penyesuaian data di sistem OSS apabila ingin melakukan hal tersebut.

Itu dia penjelasan mengenai tantangan yang di hadapi oleh jasa pengurusan transportasi dan solusi sederhananya.

Punya kendala seputar perizinan jasa pengurusan transportasi tapi tidak tahu harus bagaimana? Hubungi tim Kreasi Mandiri dan dapatkan penyelesaian terbaik untuk masalah perizinan Anda.

Konstruksi Pertambangan, Definisi dan Tahapan Terpentingnya

Konstruksi pertambangan adalah salah satu bagian penting dalam kegiatan pertambangan. Adapun cakupan pekerjaan bidang ini yaitu merancang, memasok, dan melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur pabrik lokasi tambang.

Perusahaan di bidang ini di wajibkan untuk memiliki perizinan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan.

Apa saja langkah-langkah dalam konstruksi pertambangan serta apa saja jenis perizinan yang di butuhkan? Berikut ini pembahasan lebih lengkapnya.

Langkah-langkah dalam Konstruksi Pertambangan

Konstruksi pertambangan melibatkan proses panjang dan di rancang secara terstruktur oleh tenaga profesional di bidangnya. Berikut ini gambaran umum mengenai pekerjaan konstruksi bidang fasilitas tambang.

1. Penyelidikan dan Perencanaan

Tahapan pertama adalah melakukan analisis dan pengecekan area yang akan di bangun fasilitas pertambangan. Selain itu, perencanaan lainnya juga perlu di siapkan untuk menjamin pekerjaan konstruksi yang terencana dan lancar.

Persiapan ini termasuk proses kompleks menstabilkan lokasi, tanah, dan pembuatan fondasi bangunan.

2. Pembukaan Akses

Selanjutnya, adalah memulai pembukaan akses ke area proyek guna memudahkan mobilitas alat berat, pekerja konstruksi, dan lain sebagainnya.Proses ini juga termasuk persiapan membuat jalur dari area pertambangan ke tempat tertentu supaya nantinya bisa memudahkan proses pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran.

3. Tahap Konstruksi Inti

Setelah keperluan akses ke area tambang sudah di buat, para tenaga konstruksi memulai pembangunan fasilitas dan infrastruktur sesuai dengan rancangan awal dan kesepakatan dengan owner proyek.

Bangunan industri tambang di buat dengan standar yang tepat untuk memastikan kelayakan konstruksi jangka panjang, mencegah risiko kegagalan konstruksi, dan lain sebagainnya.

4. Pengujian Konstruksi

Setelah bangunan gedung di bangun di lakukan juga pengujian untuk memastikan semuanya aman sampai fasilitas dan infrastruktur yang ada siap beroperasi.

Bangunan pertambangan harus di pastikan aman dan memenuhi standar yang ada sebelum di perbolehkan beroperasi. Hal ini sangat penting untuk mencegah risiko bahaya yang tidak di inginkan karena masalah struktur konstruksi.

Izin Apa yang Di Butuhkan Perusahaan Konstruksi Pertambangan?

Untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi pertambangan maka ketentuannya merujuk pada Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko.

Di jelaskan lebih lanjut pada Pasal 80 ayat (1) PP 5/2021 mengatur: Perizinan berusaha pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat terdiri dari subsektor jasa konstruksi, sumber daya air, dan bina marga.

Selain itu, konstruksi bangunan sipil pertambangan dengan kode KBLI 42916

Kelompok usaha pada KBLI tersebut mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

Dengan mengetahui kode KBLI tersebut, kita bisa mengetahui bahwa sektor konstruksi pertambangan termasuk ke dalam usaha risiko menengah tinggi. Izin yang di butuhkan yaitu NIB dan Sertifikat Standar. Ketentuan ini sesuai dengan penerapan sistem perizinan terintegrasi OSS RBA.

Meskipun berkaitan dengan sektor pertambangan, perusahaan konstruksi di bidang ini tidak memerlukan IUJP. Karena perizinan yang sesuai dengan bidangnya menyesuaikan dengan ketentuan perusahaan jasa konstruksi bukan kegiatan tambang secara langsung.

Izin dan Sertifikat Lainnya untuk Perusahaan Jasa Konstruksi Pertambangan

Selain NIB dan Sertifikat Standar, perusahaan konstruksi pertambangan juga di wajibkan untuk mengurus dua sertifikat lainnya, yaitu SBUJK dan SKK Konstruksi. Adapun penjelasan mengenai keduanya lebih kurang sebagai berikut:

SBUJK

Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi atau biasa di kenal sebagai SBU. Sertifikat ini merupakan bukti kompetensi dan profesionalisme dari perusahaan jasa konstruksi. Setiap badan usaha di bidang ini wajib mempunyai SBU sebelum di perbolehkan menerima atau mengerjakan suatu proyek. Dalam ketentuannya SBU di bagi menjadi beberapa bagian kualifikasi dan klasifikasi menurut dengan besaran nilai proyek, skala pekerjaan konstruksi, dan faktor lainnya.

SKK Konstruksi

SKK Konstruksi adalah sertifikat kompetensi untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, termasuk untuk pekerjaan pembuatan area tambang. Sertifikat ini bertujuan untuk menilai kompeten atau tidaknya tenaga kerja untuk mempermudah penentuan jabatan dan jenjang pekerjaan sesuai dengan keahliannya. SKK terbagi menjadi tiga level atau tingkatan yaitu operator, teknis/analis, dan yang tertinggi ahli.

Sertifikat ISO

Merupakan standar internasional dengan lingkup tertentu yang di terapkan sebagai acuan dan pedoman bagi perusahaan. Salah satu standar ISO yang di wajibkan untuk perusahaan jasa konstruksi khususnya skala menengah dan besar yaitu ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).

Itu dia penjelasan mengenai perusahaan konstruksi pertambangan. Semoga bisa bermanfaat. Apabila Anda mempunyai kendala dalam pengurusan izin atau sertifikasi, mungkin bisa berkonsultasi langsung dengan tim Kreasi Mandiri.

Kami menyediakan kemudahan dan solusi untuk mempermudah pengurusan sertifikasi dan izin berusaha.