SKK Konstruksi Subklasifikasi Jalan merupakan bagian penting dalam dunia konstruksi, khususnya bagi mereka yang bekerja di bidang pembangunan infrastruktur jalan.
News/Articles
Waspada Bahaya Pemalsuan SKK Konstruksi, Ini 3 Dampaknya
Menurut Permen PUPR No. 12 Tahun 2021 SKK Konstruksi merupakan sertifikat wajib yang dimiliki oleh para pekerja konstruksi. Namun, karena proses pengurusannya yang cukup panjang dan tidak semua tenaga tukang mengetahui alur detailnya, sempat beredar berita bahaya pemalsuan SKK Konstruksi di tahun 2018 – 2019 silam.
Mengutip berita dari tempo.co, Wakil Ketua II Bidang Hukum, Kontrak, Penyelesaian Sengketa Konstruksi, dan Standarisasi LPJKN, John Paulus Pantouw, menyebutkan bahwa pekerja konstruksi fiktif bisa menghambat laju proyek.
Karena, semestinya bidang pekerjaan tertentu hanya diperbolehkan untuk tukang dengan kompetensi yang sudah ditentukan misal proyek mewajibkan tenaga kerja bersertifikat dengan pengalaman 10 tahun.
Semestinya mereka yang di bawah kriteria itu tidak bisa mengurus sertifikat kompetensi untuk bagian tersebut.
Ini memberikan pertanyaan besar bagi masyarakat dan tenaga kerja konstruksi, memangnya seberapa bahaya pemalsuan SKK Konstruksi dan bagaimana cara mencegahnya? Berikut penjelasannya.
3 Dampak Pemalsuan SKK Konstruksi, Salah Satunya Kurangi Kualitas Proyek
SKK Konstruksi atau dulu disebut sebagai SKA dan SKT. Apabila diterbitkan secara tidak sah, maka semestinya tidak bisa digunakan untuk syarat proyek. Karena ada risiko ketidaksesuaian antara data dan kompetensi tenaga konstruksi.
Berikut ini beberapa dampak yang diakibatkan dari pemalsuan SKK Konstruksi:
1. Mengurangi Kualitas Pekerjaan Konstruksi
Bahaya pemalsuan SKK Konstruksi memiliki dampak besar pada kualitas pekerjaan di lapangan. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), yang sebelumnya dikenal sebagai SKA dan SKT, berfungsi untuk memastikan bahwa tenaga konstruksi memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
Jika sertifikat ini dipalsukan, maka proyek berisiko ditangani oleh tenaga kerja yang sebenarnya tidak kompeten. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan teknis, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, atau bahkan struktur yang tidak aman.
Proyek konstruksi adalah investasi besar, baik dari segi biaya maupun waktu. Kegagalan dalam memastikan kualitas tenaga kerja yang terlibat dapat menyebabkan penurunan mutu hasil akhir.
Selain itu, proyek yang tidak memenuhi standar dapat menciptakan citra buruk bagi pengembang dan kontraktor. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keaslian SKK demi menjaga kualitas pekerjaan konstruksi.
Baca juga: Memahami Klasifikasi SKK Konstruksi Sebelum Ikut Proyek
2. Risiko Tenaga Kerja dengan Pengalaman Tidak Sesuai
Tenaga kerja konstruksi yang menggunakan SKK palsu sering kali tidak memiliki pengalaman atau kemampuan yang dibutuhkan.
Dalam industri konstruksi, pengalaman sangat penting untuk menangani proyek-proyek besar dan kompleks. Dengan adanya pemalsuan SKK, proyek dapat melibatkan tenaga kerja yang tidak mampu menangani tugasnya secara efektif.
Risiko ini mencakup kesalahan dalam membaca dan menerapkan desain, penggunaan alat berat yang tidak tepat, hingga ketidakmampuan menangani situasi darurat di lapangan. Semua ini dapat berujung pada kecelakaan kerja, kerugian material, atau bahkan kegagalan proyek secara keseluruhan.
Pemerintah dan pemilik proyek harus lebih ketat dalam memverifikasi keaslian SKK untuk mencegah keterlibatan tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat. Hal ini tidak hanya menjaga standar profesionalisme tetapi juga memastikan keselamatan di lokasi kerja.
3. Kerugian Efisiensi Kerja (Pekerjaan Lebih Lama)
Salah satu dampak nyata dari pemalsuan SKK Konstruksi adalah hilangnya efisiensi dalam pengerjaan proyek.
Tenaga kerja yang tidak memiliki kompetensi sesuai standar cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugasnya. Hal ini terjadi karena mereka harus belajar sambil bekerja atau sering melakukan kesalahan yang memerlukan perbaikan ulang.
Proyek yang berjalan lebih lama dari jadwal dapat menimbulkan kerugian besar, terutama dalam hal biaya tambahan.
Mencegah Bahaya Pemalsuan SKK Konstruksi
Metode yang bisa dibilang efektif untuk mencegah risiko seperti ini yaitu dengan mengecek terlebih dahulu SKK Konstruksi yang dimiliki oleh tenaga kerja melalui situs resmi pemerintah atau aplikasi. Di era modern seperti sekarang mengecek keaslian SKK konstruksi sudah semakin mudah untuk dilakukan.
Terlepas dari hal itu, tenaga konstruksi juga sebaiknya tetap cerdas. Usahakan hanya mengurus SKK melalui portal resmi Perizinan PUPR.
Apabila menggunakan bantuan jasa maka sebaiknya mereka sudah berpengalaman. Utamakan punya izin yang resmi dari pemerintah, dan dapat dipercaya melihat dari klien yang pernah menggunakan layanan dari penyedia jasa tersebut.
Pahami juga apa saja manfaat SKK Konstruksi untuk mengetahui lebih lanjut fungsi dari sertifikat kompetensi tersebut.
Mengurus SKK Konstruksi Asli dengan Bantuan Jasa Profesional
Itu dia penjelasan mengenai bahaya pemalsuan SKK Konstruksi. Tidak perlu khawatir, PT Adhikari Kreasi Mandiri menyediakan jasa pembuatan SKK di Indonesia.
Kami telah berpengalaman di bidang perizinan selama lebih dari 10 tahun di bidangnya. Siap membantu tenaga kerja konstruksi untuk menyelesaikan permohonan SKK dari awal sampai selesai.
Sertifikat Kompetensi yang kami urus resmi dari PUPR dan BNSP, sehingga Anda tidak perlu mengkhawatirkan keaslian SKK tersebut. Apabila membutuhkan bantuan lebih lanjut, maka bisa langsung menghubungi admin kami melalui kontak yang tersedia di website kreasimandiri.co.id.
Mari wujudkan lingkungan kerja yang produktif, aman, dan sesuai standar dengan memiliki sertifikat kompetensi konstruksi.
Apa Itu Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan dan Mengapa Penting untuk Karir Anda?
Apakah Anda seorang ahli ketenagalistrikan baru maupun yang sudah lama tapi belum mengetahui pengertian sertifikat kompetensi ketenagalistrikan?
Jika iya, tidak perlu bingung. Di sini kami akan membantu Anda menjelaskan secara lengkap pengertian dari sertifikat ini termasuk fungsinya mengapa begitu penting untuk mendorong pencapaian karir yang lebih baik.
Jasa Pengurusan SBUJK Cepat dan Terpercaya
Jasa pengurusan SBUJK menjadi solusi terbaik bagi perusahaan konstruksi, kelistrikan, dan konsultansi yang ingin mempercepat proses legalitas usaha. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) tidak hanya wajib untuk kontraktor, tetapi juga untuk perusahaan konsultan yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, dan layanan konsultasi lainnya.
Pentingnya Jasa Pembuatan SBUJK untuk Perusahaan
Menggunakan jasa pembuatan SBUJK membantu perusahaan menghemat waktu, menghindari kesalahan administrasi, dan memastikan proses sesuai peraturan. SBUJK berfungsi sebagai bukti resmi kualifikasi dan kemampuan perusahaan di mata pemerintah maupun klien.
Selain itu, pengurusan melalui pihak profesional memastikan semua dokumen lengkap, sesuai standar, dan lolos verifikasi LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).
Jenis Usaha yang Membutuhkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi
Perusahaan di berbagai sektor membutuhkan sertifikat badan usaha jasa konstruksi untuk dapat mengikuti tender atau proyek resmi. Beberapa di antaranya:
- Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi seperti arsitektur, rekayasa, penataan ruang, dan pengawasan proyek.
- Jasa Konsultansi Spesialis seperti survei geologi, pembuatan peta, hingga inspeksi teknikal.
- Jasa Konsultansi Manajemen Proyek di berbagai bidang konstruksi.
Memiliki SBUJK memperkuat kredibilitas perusahaan dan membuka peluang bisnis yang lebih luas.
Kualifikasi SBUJK yang Harus Diketahui
Setiap perusahaan yang mengurus SBUJK harus memahami tingkatan kualifikasi SBUJK. Kualifikasi ini menentukan batas nilai proyek dan jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan.
Kualifikasi K1 dan K2
- K1: Kekayaan bersih minimal Rp50 juta, tanpa pengalaman kerja.
- K2: Kekayaan bersih minimal Rp100 juta, pengalaman proyek Rp500 juta dalam 4 tahun.
Kualifikasi M1 dan M2
- M1: Kekayaan bersih minimal Rp150 juta, pengalaman proyek Rp750 juta.
- M2: Kekayaan bersih minimal Rp300 juta, pengalaman proyek Rp1,5 miliar.
Kualifikasi B
- Kekayaan bersih minimal Rp500 juta, pengalaman proyek Rp2,5 miliar.
Konsultan SBUJK dan Perannya dalam Proses Legalitas
Seorang konsultan SBUJK berperan membantu perusahaan dalam pengumpulan dokumen, verifikasi data, hingga pengajuan sertifikat. Konsultan yang berpengalaman memahami regulasi dan prosedur terbaru LPJK, sehingga proses berjalan cepat dan tepat.
Dengan bantuan konsultan, risiko penolakan dokumen dapat diminimalkan, dan pengurusan izin usaha menjadi lebih efektif.
Tahapan Pengurusan Izin Usaha Melalui Jasa Pengurusan SBU
Menggunakan jasa pengurusan SBU dari penyedia terpercaya seperti kreasimandiri.co.id memastikan langkah-langkahnya sesuai standar:
- Konsultasi Awal untuk menentukan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- Persiapan Dokumen seperti akta pendirian, SIUP, NPWP, dan data tenaga ahli.
- Pengajuan ke LPJK melalui sistem OSS atau manual.
- Verifikasi dan Penilaian oleh pihak berwenang.
- Penerbitan SBUJK resmi sesuai peraturan.
Keuntungan Menggunakan Jasa Pengurusan SBUJK Profesional
Mengandalkan jasa pengurusan SBUJK profesional memberi banyak manfaat, antara lain:
- Proses lebih cepat karena ditangani tim berpengalaman.
- Mengurangi risiko kesalahan dokumen.
- Update informasi regulasi terbaru.
- Peluang lolos verifikasi lebih tinggi.
Mengapa Memilih Kreasi Mandiri untuk Pengurusan SBUJK
Kreasi Mandiri menawarkan layanan jasa pengurusan SBUJK cepat, terpercaya, dan sesuai ketentuan LPJK. Tim kami berpengalaman membantu berbagai perusahaan dari skala kecil hingga besar, dengan tingkat keberhasilan tinggi dalam pengurusan SBUJK.
Dengan layanan kami, Anda dapat fokus mengembangkan bisnis, sementara kami menangani seluruh proses legalitas.
Sertifikat badan usaha tidak hanya wajib dimiliki oleh perusahaan jasa konstruksi dan jasa kelistrikan saja. Namun bagi perusahaan yang melayani jasa konsultasi juga wajib untuk mengurus pembuatan SBU. Jika Anda bergerak di bidang jasa konsultasi, maka sebaiknya Anda perlu memahami badan usaha dari berapa kualifikasi dan melakukan pekerjaan dengan kode klasifikasi berapa. Hal ini bertujuan agar Anda bisa dengan cepat untuk memproses pembuatan SBU.
Bidang Pekerjaan Konsultan
Jenis Usaha Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi atau biasa disebut dengan Konsultan , yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi bidang yang meliputi Perencanaan arsitektur; Perencanaan Rekayasa (engineering); Perencanaan Penataan Ruang; Pengawasan Arsitektur; Pengawasan Rekayasa (engineering); Pengawasan Penataan Ruang; Konsultansi Spesialis; dan Jasa Konsultansi lainnya.
Bentuk Badan Usaha KONSULTAN
Pada umumnya, perusahaan konsultan atau jasa konsultasi dapat berbentuk CV, Koperasi, Firma, PT, PT PMA, dan BUJKA.
Kualifikasi Jasa Konsultan
Untuk mempercepat proses pembuatan SBU jasa konsultasi, ada beberapa kualifikasi pada jasa konsultan. Kualifikasi disini merupakan tingkatan kemampuan perusahaan Anda yang disesuaikan berdasarkan “Modal Disetor” yang tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan, atau nilai kekayaan perusahaan yang tercantum dalam SIUP/Izin Usaha. Setiap tingkat kualifikasi perusahaan tersebut membedakan nilai pekerjaan yang bisa dijalankan, serta tingkatan sertifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan. Adapun untuk lebih lengkapnya Anda bisa lihat kualifikasinya berikut :
Kualifikasi Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi
Kualifikasi K1
- Persyaratan Tenaga Ahli : Setiap Klasifikasi Usaha yang diajukan harus ada 1 orang tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) ahli muda sebagai Penaggung Jawab Klasifikasi (PJK). Salah satu PJK boleh merangkap sebagai Peanggung Jawab Teknik (PJT).
- Persyaratan Kekayaan Bersih : Sub kualifikasi K1 harus memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Persyaratan Pengalaman Kerja : Tidak dipersyaratkan
Kualifikasi K2
- Persyaratan Tenaga Ahli : Setiap Klasifikasi Usaha yang diajukan harus ada 1 orang tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) ahli muda sebagai Penaggung Jawab Klasifikasi (PJK). Salah satu PJK boleh merangkap sebagai Peanggung Jawab Teknik (PJT)
- Persyaratan Kekayaan Bersih : Sub kualifikasi K2 harus memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Persyaratan Pengalaman Kerja : Harus memiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifikasi K1 selama 4 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp. 500 juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki.
Kualifikasi M1
- Persyaratan Tenaga Ahli : Setiap Sub Klasifikasi Usaha yang diajukan harus ada tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) ahli madya dan bisa merangkap untuk maksimum 2 sub klasifikasi. Tenaga ahli tersebut juga bisa merangkap sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau sebagai Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK).
- Persyaratan Kekayaan Bersih : Sub kualifikasi M1 harus memilki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Persyaratan Pengalaman Kerja : sub kualifikasi M1 harus memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sub kualifikasi K2 dengan total nilai kumulatif. Perolehan sekarang paling sedikit Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau bagi badan usaha baru memiliki nilai kumulatif pekerjaan pengalaman PJT/PJK paling sedikit Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Kualifikasi M2
- Persyaratan Tenaga Ahli : Setiap pengajuan Sub Klasifikasi Usaha harus ada tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) ahli madya 1 orang yang berbeda sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan 1 orang sebagai Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) untuk setiap Klasifikasi,
- Persyaratan Kekayaan Bersih : Sub kualifikasi M2 harus memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah.
- Persyaratan Pengalaman Kerja : Sub kualifikasi M2, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
Kualifikasi B
- Persyaratan Tenaga Ahli : Setiap pengajuan Sub Klasifikasi Usaha harus ada tenaga ahli yang memiliki Sertifikat keahlian (SKA) ahli madya dan bisa merangkap untuk maksimum 2 sub klasifikasi. Serta memiliki tenaga ahli 1 orang yang berbeda sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan 1 orang sebagai Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) untuk setiap Klasifikasi.
- Persyaratan Kekayaan Bersih : Sub kualifikasi B, memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Persyaratan Pengalaman Kerja : Sub kualifikasi B harus memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
Klasifikasi Dan Subklasifikasi Jasa Konsultasi
Setelah mengetahui kualifikasinya, selanjutnya Anda perlu menentukan bidang sub bidang atau Klasifikasi yang akan Anda jalankan. Setiap klasifikasi akan mempengaruhi berapa jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan. Adapun untuk bidang dan sub bidangnya adalah sebagai berikut :
Klasifikasi Perencanaan Arsitektur
- Kode Sub AR101 subklasifikasi Jasa Nasihat dan Pradesain Arsitektural
- Kode Sub AR102 subklasifikasi Jasa Desain Arsitektural
- Kode Sub AR103 subklasifikasi Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan
- Kode Sub AR104 subklasifikasi Jasa Desain Interior
- Kode Sub AR105 subklasifikasi Jasa Arsitektural Lainnya
Klasifikasi Perencanaan Rekayasa
- Kode Sub RE101 subklasifikasi Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
- Kode Sub RE102 subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
- Kode Sub RE103 subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
- Kode Sub RE104 subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
- Kode Sub RE105 subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan
- Kode Sub RE106 subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
- Kode Sub RE107 subklasifikasi Jasa Nasehat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi
- Kode Sub RE108 subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa Lainnya
Klasifikasi Perencanaan Penataan Ruang
- Kode PR101 subklasifikasi Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
- Kode PR102 subklasifikasi Jasa Perencanaan Wilayah
- Kode PR103 subklasifikasi Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Lansekap
- Kode PR104 subklasifikasi Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang
Klasifikasi Pengawasan Arsitektur
- Kode AR201 Subkualifikasi Jasa Pengawas Administrasi Kontrak
Klasifikasi Pengawas Rekayasa
- Kode RE201 subklasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
- Kode RE202 subklasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
- Kode RE203 subklasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
- Kode RE204 subklasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
Klasifikasi Pengawasan Penataan Ruang
- Kode PR201 Subkualifikasi Jasa Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang
Klasifikasi Konsultasi Spesialis
- Kode SP301 subklasifikasi Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
- Kode SP302 subklasifikasi Jasa Survey Bawah Tanah
- Kode SP303 subklasifikasi Jasa Survey Permukaan Tanah
- Kode SP304 subklasifikasi Jasa Pembuatan Peta
- Kode SP305 subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
- Kode SP306 subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
- Kode SP307 subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
- Kode SP308 subklasifikasi Jasa Inspeksi Teknikal
Klasifikasi Konsultasi Lainnya
- Kode KL401 Subkualifikasi Jasa Konsultansi Lingkungan
- Kode KL402 Subkualifikasi Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
- Kode KL403 Subkualifikasi Jasa manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
- Kode KL404 Subkualifikasi Jasa manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
- Kode KL405 Subkualifikasi Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
- Kode KL406 Subkualifikasi Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
- Kode KL407 Subkualifikasi Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial
- Kode KL408 Subkualifikasi Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
Nah setelah mengetahui kualifikasi dan klasifikasinya selanjutnya adalah Anda melakukan pengurusan SBU. Anda bisa serahkan kepada Kami Adhikari Kreasi Mandiri sebagai penyedia layanan pengurus pembuatan sertifikat badan usaha. Informasi lebih lanjut hubungi Kami sekarang juga !
Ikuti 5 Tips Ini untuk Menghindari Kesalahan Saat Urus IUJPTL
Pengurusan IUJPTL adalah langkah yang sangat penting bagi perusahaan yang bergerak di sektor tenaga listrik. Proses ini meskipun tampak rumit, sebenarnya dapat berlangsung dengan lebih lancar jika dijalankan dengan persiapan yang tepat dan pemahaman yang jelas. Kesalahan dalam urus IUJPTL seperti ketidaksesuaian dokumen, kesalahan pengisian formulir, atau pemahaman yang kurang tentang regulasi bisa menyebabkan keterlambatan atau bahkan penolakan izin.
Oleh karena itu, memahami langkah-langkah yang tepat dalam pengurusan IUJPTL sangat penting untuk memastikan izin usaha dapat diperoleh dengan mudah dan sesuai waktu yang ditentukan.
5 Tips Menghindari Kesalahan dalam Mengurus IUJPTL
Berikut ini adalah lima tips yang sangat berguna untuk membantu Anda menghindari kesalahan umum saat mengurus Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL).
1. Periksa Kelengkapan Dokumen Persyaratan dengan Teliti
Salah satu langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa semua dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan IUJPTL sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kelengkapan dokumen ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pengajuan izin.
Dokumen yang biasanya diperlukan meliputi akta pendirian perusahaan, surat keterangan domisili, NPWP perusahaan, fotokopi KTP pengurus, dan dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan regulasi yang ada.
Terutama SBUJPTL, umumnya sebelum memiliki IUJPTL maka perusahaan perlu mengurus sertifikat terlebih dahulu.
Proses pemeriksaan dokumen persyaratan ini harus dilakukan dengan sangat teliti, karena ketidaksesuaian atau kekurangan dokumen bisa memperlambat atau bahkan menggagalkan pengajuan izin.
2. Pahami dengan Baik Prosedur Pengajuan IUJPTL
Setiap izin usaha, termasuk IUJPTL, memiliki prosedur pengajuan yang harus diikuti dengan cermat. Pemahaman yang mendalam mengenai setiap tahapan yang harus dilalui akan membantu Anda menghindari kesalahan yang bisa menyebabkan pengajuan izin ditunda atau bahkan ditolak.
Prosedur umumnya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengisian formulir, pengajuan permohonan izin, verifikasi oleh pihak berwenang, hingga penerbitan izin.
Sebelum Anda mulai mengajukan izin, sangat penting untuk memahami dengan jelas tahapan prosedur yang berlaku.
3. Kenali Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Anda
Sebagai bagian dari proses pengurusan IUJPTL, penting untuk memahami dan memastikan bahwa jenis usaha yang Anda jalankan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang telah ditetapkan.
Pengklasifikasian usaha yang tepat akan sangat membantu dalam kelancaran proses pengajuan izin karena kesalahan dalam menentukan KBLI dapat berakibat pada penolakan atau pengajuan ulang izin.
Selain itu, Anda juga perlu memastikan bahwa usaha yang Anda jalankan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh pihak berwenang.
Terdapat tiga kualifikasi dalam usaha jasa penunjang, yaitu:
- Kecil
- Menengah
- Besar Kategori ini ditentukan berdasarkan:
- Tingkat kemampuan usaha;
- Kompetensi tenaga teknik. Tingkat kemampuan usaha diukur melalui:
- Kekayaan bersih; dan
- Pendapatan penjualan tahunan.
Apabila terjadi perbedaan dalam penentuan kategori usaha antara kekayaan bersih dan pendapatan penjualan tahunan, maka kategori yang diambil adalah yang paling tinggi.
Informasi lebih lanjut mengenai penetapan kategori berdasarkan tingkat kemampuan usaha dan kompetensi tenaga teknik dapat ditemukan pada lampiran I Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2021.
4. Pastikan Tenaga Ahli Memenuhi Standar yang Ditetapkan
Salah satu aspek yang tidak boleh terlewatkan dalam pengurusan IUJPTL adalah keberadaan tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Tenaga ahli ini harus memiliki sertifikasi yang diakui oleh pemerintah dan sesuai dengan kebutuhan usaha penunjang tenaga listrik (SKTTK).
Sertifikasi tenaga ahli yang sesuai sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan Anda memiliki tenaga kerja yang kompeten.
Jika tenaga ahli yang ada di perusahaan Anda belum memenuhi kualifikasi. Sebaiknya segera melakukan pelatihan atau sertifikasi. Ini bertujuan agar proses pengurusan izin berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
5. Gunakan Jasa Konsultan Profesional
Jika Anda merasa kesulitan atau tidak memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengurus izin secara mandiri. Cobalah mempertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan berpengalaman dapat menjadi pilihan yang sangat bijak.
Konsultan yang berpengalaman dalam pengurusan IUJPTL akan memahami dengan baik regulasi, prosedur, dan persyaratan yang berlaku.
Konsultan dapat membantu Anda mempersiapkan semua dokumen. Termasuk memberikan saran mengenai langkah-langkah terbaik. Serta memastikan bahwa pengajuan izin sudah benar sesuai dengan ketentuan yang ada.
Mereka juga dapat memberikan arahan jika ada perubahan dalam regulasi atau ketentuan yang berlaku.
Itu dia penjelasan mengenai cara menghindari kesalahan urus IUJPTL. Jika Anda butuh bantuan mempermudah pengurusan IUJPTL maka bisa menghubungi Kreasi Mandiri. Kami siap memberikan kemudahan dan solusi untuk menyelesaikan permohonan izin usaha tersebut.
Cara Cek Keaslian SBU Konstruksi, Ternyata Mudah!
Pemalsuan SBUJK bisa saja terjadi, terutama jika Anda menggunakan layanan jasa yang kurang kredibel dan tidak memiliki izin. Namun, tidak perlu khawatir ada cara mudah untuk cek keaslian SBU konstruksi.
Anda bahkan tidak perlu datang ke kantor manapun, metode yang akan kami tunjukkan ini bisa dilakukan secara online.
Penasaran ingin mengetahui bagaimana cara melihat keaslian SBUJK? Simak penjelasan lengkapnya di bawah.
Cek Keaslian SBU Konstruksi dengan Langkah Mudah Ini
Siapkan ponsel atau laptop dengan koneksi internet yang lancar, mari kita cek keaslian SBU konstruksi dengan langkah-langkah berikut:
1. Pengecekan SBU Lewat Situs Resmi lpjk.go.id
Metode yang pertama adalah menggunakan situs resmi LPJK. Ini merupakan cara yang cukup praktis untuk melihat status permohonan SBU dan keasliannya:
- Pertama buka laman ini lpjk.pu.go.id/cek-permohonan-sbu
- Kemudian, isi nama ID atau NIB badan usaha (pilih salah satu)
- Lalu, isi kode reCAPTCHA “I’m not a robot”
- Setelah itu, klik pada bagian “Search” untuk melihat hasilnya
Apabila SBU resmi dan terdaftar nanti akan muncul informasi seputar badan usaha, informasi kualifikasi, nama lembaga LSBU penerbit, tanggal terbit, dan masa berlaku.
Bagaimana jika muncul error? seperti “A PHP Error was encountered”
Ada tiga kemungkinan:
Pertama, Anda mungkin telah memasukkan nomor NIB dan nama Badan Usaha yang tidak tepat. Kedua, SBUJK kamu belum diterbitkan, sehingga tidak terdaftar dalam database PHP situs LPJK.
Ketiga, SBUJK Anda sudah diterbitkan oleh LSBU, tetapi belum tercatat dalam database LPJK. Akibatnya, ketika Anda mencari menggunakan nomor NIB dan nama Badan Usaha yang benar, muncul pesan error tersebut.
Apabila mengalami masalah pada poin kedua dan ketiga, Anda bisa menanyakan atau memeriksa langsung kepada LSBU tempat mendaftar dan mendapatkan sertifikat.
2. Cek Keaslian SBU Menggunakan Aplikasi di Ponsel
Kemudian, Anda juga bisa mencoba cara cek SBU asli atau tidak dengan menggunakan aplikasi di smartphone, misalnya seperti Android. Ikuti tahapan-tahapan berikut untuk memulainya:
- Pertama, pastikan penyimpanan memori ponsel cukup dan data internet lancar. Lalu buka Google Playstore dan ketik “Scanner SBU LPJK”
- Kemudian, download aplikasi tersebut dan buka
- Selanjutnya, klik pada tombol “Scan SBU LPJK” yang berwarna kuning
- Arahkan kamera ponsel Anda ke bagian scan barcode yang ada di sertifikat SBU
- Selesai, hasil akan muncul. Jika SBU Anda asli maka informasi yang keluar adalah detail seputar badan usaha dan sertifikatnya. Namun, jika tidak terbaca maka bisa jadi ada kesalahan, sebaiknya hubungi penerbit SBU (LSBU) atau jasa yang Anda gunakan
Catatan: Metode pengecekan SBU bisa saja berubah di masa mendatang. Anda bisa mengecek pembaruan di website atau aplikasi tersebut
Apa yang Harus Dilakukan Jika SBU Tidak Terbaca di Web LPJK atau Aplikasi?
Seperti yang sudah kami singgung di atas, tidak terbacanya ID atau NIB Anda pada website atau aplikasi menunjukkan bahwa data perusahaan belum terinput di sistem LPJK, dan ini bisa menjadi masalah.
Langkah terbaik untuk menyelesaikannya adalah menghubungi kembali LSBU atau jasa pengurusan SBU yang Anda gunakan sebelumnya untuk meminta penjelasan mengenai apa yang terjadi barangkali ada kesalahan atau kekeliruan.
Ini Dampak Jika SBU Tidak Terbaca di Data LPJK
Tidak terbacanya SBU dalam sistem LPJK bisa menyebabkan beberapa kendala, beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut:
1. Kehilangan Legalitas Operasional
Pertama, tanpa memiliki Surat Izin Usaha (SBU) yang valid, badan usaha tidak dapat secara sah menjalankan proyek konstruksi. Hal ini dapat menyebabkan penghentian proyek dan potensi sanksi hukum. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat mengakibatkan denda, pembekuan izin, atau bahkan tuntutan hukum dari pihak berwenang.
2. Penundaan Proyek
Selain itu, proyek konstruksi dapat mengalami penundaan jika SBU atau Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dari salah satu tenaga kerja telah kedaluwarsa atau tidak valid. Penundaan ini tidak hanya mengganggu jadwal proyek tetapi juga menyebabkan biaya tambahan, seperti denda keterlambatan dan biaya administrasi, serta ketidaknyamanan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk kontraktor, subkontraktor, dan pemilik proyek.
3. Kerugian Finansial
Kemudian, penundaan proyek yang disebabkan oleh masalah sertifikasi dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan konstruksi. Kerugian ini bisa berupa peningkatan biaya operasional, kehilangan pendapatan akibat tidak dapat menyelesaikan proyek tepat waktu, dan potensi kerugian reputasi yang dapat mengurangi peluang proyek di masa depan.
4. Kehilangan Kepercayaan Klien
Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan legal dapat merusak reputasi perusahaan di mata klien dan mitra bisnis. Klien mungkin kehilangan kepercayaan pada perusahaan yang tidak menjaga validitas sertifikat mereka, yang dapat berdampak jangka panjang terhadap hubungan bisnis dan keberlanjutan proyek-proyek mendatang.
5. Dampak pada Infrastruktur Publik
Terakhir, proyek-proyek infrastruktur penting yang berdampak langsung pada masyarakat umum juga bisa terpengaruh oleh masalah sertifikasi.
Penundaan atau penghentian proyek dapat menghambat kemajuan pembangunan infrastruktur yang diperlukan, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat luas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Itu dia penjelasan mengenai cara cek keaslian SBU konstruksi, dampak, dan solusinya. Semoga informasi ini bermanfaat, hubungi tim Kreasi Mandiri jika Anda perlu bantuan untuk mengurus SBU. Kami menjamin Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan asli, tervalidasi.
Pengurusan SKK Konstruksi Subklasifikasi Material dan Jabatan Kerjanya
Hampir di setiap pekerjaan konstruksi skala menengah dan besar ada tenaga kerja yang bertugas untuk menguji dan memastikan bahwa material yang digunakan dalam proyek sudah sesuai standar. Mereka yang bertugas untuk bagian tersebut dianjurkan untuk memiliki SKK konstruksi subklasifikasi material sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah.
Apa saja jabatan yang termasuk ke dalam subklasifikasi material serta bagaimana cara mendapatkan SKK konstruksi untuk bidang ini? Berikut penjelasan lebih lengkapnya.
Jabatan Kerja Subklasifikasi Material dan Penjelasannya
Pekerjaan subklasifikasi material dalam konstruksi mencakup berbagai profesi yang memiliki spesialisasi tertentu dalam penggunaan dan pengelolaan material konstruksi. Berikut ini beberapa di antaranya:
1. Ahli Muda Material Jalan
Bertanggung jawab untuk merancang dan mengawasi penggunaan material jalan, termasuk pemilihan jenis material yang sesuai untuk kekuatan dan ketahanan jalan.
2. Ahli Madya Material Jalan
Memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam penelitian dan pengembangan material baru serta evaluasi performa material yang digunakan dalam proyek jalan.
3. Teknisi Laboratorium Beton Aspal
Menguji kualitas campuran beton dan aspal di laboratorium, memastikan bahwa material memenuhi standar yang ditetapkan sebelum digunakan dalam konstruksi.
4. Pengawas Konstruksi, Fabrikasi, Sipil, dan Struktur
Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk memastikan bahwa semua aspek, termasuk penggunaan material, dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan rencana kerja.
5. Manajer Produksi Campuran Aspal Panas
Mengelola proses produksi campuran aspal panas, memastikan kualitas produk, pemeliharaan fasilitas, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan.
Berikut ini tabel subklasifikasi-nya beserta jenjang sebagai referensi sebelum Anda mengurus SKK konstruksi.
No | Subklasifikasi | Kualifikasi | Jabatan Kerja | Jenjang | Ketentuan Pendidikan |
1 | Material | Teknisi/ Analis | Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager) | 6 | Teknik Sipil;Teknik Mesin |
2 | Material | Teknisi/ Analis | Teknisi Laboratorium Beton Aspal | 4 | Semua Program Studi |
3 | Material | Teknisi/ Analis | Teknisi Laboratorium Beton Aspal Madya | 5 | Teknik Sipil |
4 | Material | Teknisi/ Analis | Teknisi Laboratorium Beton Aspal Utama | 6 | Teknik Sipil |
5 | Material | Teknisi/ Analis | Pengawas Konstruksi,Fabrikasi, Sipil dan Struktur | 6 | Teknik Sipil; Teknik Mesin; Teknik Material; Teknik Material dan Metalurgi |
Bagaimana Cara Mendapatkan SKK Konstruksi Subklasifikasi Material?
Secara umum untuk mendapatkan SKK konstruksi subklasifikasi material sama seperti pengurusan SKK pada umumnya. Namun, bagian yang harus diperhatikan adalah klasifikasi di atas, pastikan sesuai dengan jabatan kerja yang Anda pegang.
Berikut ini tahapan dan prosedur pengurusan SKK konstruksi material:
Pastikan Memenuhi Syarat Pendidikan
Pertama, pastikan bahwa Anda telah memenuhi ketentuan pendidikan yang berlaku untuk Teknisi/Analis. Persyaratan minimal biasanya lulusan D3 atau Diploma dengan jurusan yang disesuaikan (tercantum pada tabel).
Khusus untuk “Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas Muda” Bisa untuk semua program studi tanpa ada persyaratan spesifik.
Baca juga: Memahami Klasifikasi SKK Konstruksi Sebelum Mengikuti Proyek
Lengkapi Persyaratan Dokumen Dasar
Kemudian, jangan lupa untuk melengkapi syarat-syarat dokumen mendasarnya seperti:
- e-KTP
- NPWP
- Ijazah
- Email Aktif
- HP Aktif (WA Aktif)
- Foto Warna (Menggunakan Kemeja Kerah)
- Username & Password akun SIKI (untuk pemilik SKA LPJK)
- Surat Referensi Pengalaman Proyek (Wajib sesuai dengan sub-bidang SKK yg dipilih)
Mengajukan Permohonan ke Web Resmi PUPR
Setelah itu, Anda bisa mengajukan permohonan SKK baru ke laman resmi Kementerian PUPR dan mengikuti panduan yang tersedia di sana. Prosesnya mungkin sedikit panjang karena ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi.
Kemudian, jangan lupakan juga soal uji kompetensi untuk membuktikan bahwa Anda memang sudah sesuai kriteria untuk memperoleh SKK konstruksi subklasifikasi material.
Uji kompetensi dilakukan di TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang disesuaikan dengan lokasi terdekat Anda. Pastikan untuk memperhatikan arahan dan prosedur untuk mengetahui ketentuan uji kompetensi dan mempersiapkannya dengan baik agar bisa lolos.
Baru setelah itu, SKK konstruksi bisa diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berapa Lama Masa Berlaku SKK Konstruksi Material?
SKK Konstruksi berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan. Selanjutnya wajib diperpanjang apabila yang bersangkutan masih bekerja di bidang konstruksi.
Apabila terdapat perubahan jabatan, maka perlu dikonfirmasi untuk pengubahan data sesuai dengan kebijakan yang ada.
Baca juga: 5 Manfaat SKK Konstruksi untuk Pekerja, Anda Wajib Paham
Dalam ketentuan pemegang SKK konstruksi wajib menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai perundang-undangan.
- Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya
- Mematuhi standar keselamatan kerja konstruksi
- Melaporkan perubahan data (jika ada)
- Menggunakan sertifikat dengan benar
- Menjaga kualitas dan profesionalisme
Jadi, sudahkah Anda memperoleh SKK konstruksi subklasifikasi material? Jika belum, kami mungkin bisa membantu. Selesaikan proses pengurusan SKK Anda dengan lebih mudah, cepat, dan aman dengan bantuan konsultan Kreasi Mandiri.Sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun, memastikan permohonan SKK sesuai dengan prosedur!
Ini 3 Penyebab Permohonan SBU Ditolak dan Cara Mengatasinya
SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi) merupakan sertifikat wajib bagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Selain menunjukkan kredibilitas, kepemilikan SBU menandakan bahwa badan usaha terkait telah memenuhi persyaratan utama sesuai ketentuan pemerintah untuk menjalankan proyek-proyek sesuai dengan kualifikasinya. Namun, dalam prosesnya permohonan SBU bisa saja di tolak karena alasan tertentu.
Pada kesempatan kali ini kami akan membahas masalah apa saja yang bisa menyebabkan pengurusan SBU terhambat dan bagaimana cara menyelesaikannya. Silahkan simak penjelasan berikut untuk mengetahui detailnya.
3 Penyebab Utama Permohonan SBU Ditolak
Ada beberapa alasan tertentu yang bisa membuat permohonan SBU dari badan usaha di tolak oleh pusat. Pahami dan cari tahu cara mengatasinya di sini.
1. Dokumen atau Data Tidak Lengkap
Pertama, ini permasalahan yang cukup klasik dan sering terjadi pada badan usaha yang baru awal-awal melakukan pengajuan SBU baru. Pada kondisi ini, besar kemungkinan Anda mungkin melewatkan satu atau dua dokumen persyaratan pengurusan SBUJK.
Seperti yang di ketahui, sekarang ini pengajuan SBU melalui sistem perizinan terintegrasi OSS RBA. Bisa jadi Anda mungkin tidak melampirkan file polygon, melupakan pemenuhan kemampuan peralatan konstruksi, atau bagian lainnya.
Perlu di ingat bahwa pengajuan SBU mengharuskan Anda untuk melengkapi semua data yang ada baik administratif maupun non-administratif. Apabila ada yang tidak terpenuhi, maka permohonan otomatis akan di tolak.
Solusi: Anda bisa mengecek dashboard OSS untuk mengetahui data mana yang belum terisi dengan benar. Perhatikan setiap kolom persyaratan dengan teliti. Apabila metode ini juga tidak berhasil, maka Anda bisa menggunakan bantuan konsultan profesional untuk pengecekan menyeluruh.
2. Status Izin Berusaha Mengalami Masalah
SBU konstruksi hanya di berikan oleh pemerintah kepada perusahaan konstruksi yang telah memenuhi perizinan dan legalitas mendasar. Permohonan SBU bisa mengalami kendala bahkan penolakan apabila status izin usaha Anda tidak efektif atau bermasalah.
Solusi: Pada umumnya penolakan permohonan SBU akan di sertai dengan lampiran penjelasan mengenai bagian apa saja yang perlu di perbaiki. Oleh karena itu, Anda bisa mengecek bagian tersebut lalu mendiskusikannya dengan konsultan apabila memang di perlukan supaya masalah bisa segera terselesaikan.
3. Ada Indikasi Melanggar Peraturan atau Regulasi
Perusahaan jasa konstruksi mempunyai tanggung jawab untuk patuh pada peraturan regulasi pemerintah sesuai dengan perundang-undangan. Badan usaha yang melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut bisa membuat proses pengurusan SBU di tolak.
Namun, peraturan di sini konteksnya cukup luas bisa berupa pelanggaran karena terbukti melakukan penghindaran pajak, manipulasi anggaran, pelanggaran K3 yang serius, pelanggaran dampak lingkungan, dan sebagainya.
Solusi: Pahami jenis pelanggaran apa yang telah Anda lakukan. Segera lakukan perbaikan dan evaluasi. Ajukan permohonan ulang untuk memproses SBU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jika Ada Masalah dengan Permohonan SBU Apakah Wajib Hubungi Konsultan?
Kami tidak menyebutnya sebagai wajib, melainkan sangat di anjurkan begitu. Karena persoalan seperti ini terkadang cukup menguras waktu dan tenaga, Anda perlu mengecek data dan status permohonan SBU secara berkala untuk mengetahui apakah Sertifikat Badan Usaha bisa di terbitkan atau masih terhambat karena masalah tertentu.
Ada alasan yang masuk akal kenapa kami merekomendasikan Anda untuk menggunakan bantuan konsultan jika terjadi problem seperti ini.
1. Konsultan Sudah Berpengalaman Menangani Kendala SBU
Sebagian jasa konsultan yang bergerak di bidang perizinan usaha dan permohonan SBU bisa mengetahui apa saja risiko yang bisa terjadi dalam proses Sertifikat Badan Usaha. Besar kemungkinan mereka sudah sering menangani berbagai kendala dan kasus yang berbeda, sehingga proses penyelesaiannya menjadi lebih efektif.
2. Mengetahui Secara Pasti Persyaratan yang Di Lengkapi
Selain itu, jika ada syarat atau dokumen yang tidak lengkap maka mereka bisa segera melakukan pengecekan. Konsultan telah memahami apa saja persyaratan untuk menyelesaikan permohonan SBU termasuk administratif dan non-administratif. Mereka bisa membantu Anda mengetahui inti permasalahan dengan lebih cepat supaya bisa segera di atasi.
3. Bisa Di Hubungi untuk Berkonsultasi Kapan Saja
Masalah seperti adanya indikasi pelanggaran regulasi membuat Anda perlu berpikir keras mencari tahu di mana letak permasalahannya. Dengan adanya konsultan profesional, mereka bisa membantu Anda untuk memberikan rekomendasi dan saran serta solusi yang lebih tepat untuk mengatasi risiko kendala yang bisa saja muncul dalam pengurusan SBU.
Itu dia penjelasan mengenai penyebab permohonan SBU di tolak serta cara mengatasinya, semoga bisa bermanfaat.
Jika Anda sendiri mengalami masalah seperti di atas jangan ragu untuk menggunakan jasa pengurusan SBU dari tim Kreasi Mandiri. Kami telah berpengalaman di bidang sertifikasi dan pengurusan izin usaha sejak 2012. Dapatkan layanan konsultasi bersama ahlinya sekarang juga!
Apa Itu Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi dalam SBU?
Dalam pengurusan SBU, badan usaha wajib melengkapi berbagai macam persyaratan. Salah satunya adalah kemampuan penyediaan peralatan konstruksi.
Jika Anda baru pertama kali mengurus SBU konstruksi mungkin masih belum familiar dengan istilah ini.
Oleh karena itu, di sini kami akan bantu jelaskan definisi hingga ketentuan peraturannya berdasarkan undang-undang.
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal tersebut, silahkan simak penjelasan di bawah.
Memahami Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi SBU
Kemampuan penyediaan peralatan dalam konteks Sertifikat Badan Usaha (SBU) merujuk pada kemampuan badan usaha untuk menyediakan peralatan konstruksi yang diperlukan sesuai dengan jenis dan klasifikasi pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Ketentuan mengenai hal ini bisa Anda pelajari pada Peraturan Menteri PUPR No.9 Tahun 2022.
Pemenuhan penyediaan peralatan konstruksi ini berlaku untuk:
- BUJK pekerjaan konstruksi bersifat umum
- BUJK pekerjaan konstruksi terintegrasi
- BUJK pekerjaan konstruksi bersifat spesialis
Hal ini menunjukkan bahwa syarat untuk melengkapi kemampuan penyediaan peralatan konstruksi diterapkan di sebagian besar BUJK. Pengecualian untuk jasa konsultansi konstruksi.
Baca juga: SBU Konstruksi untuk Bidang Spesialis, Begini Ketentuannya
Berapa Jumlah Peralatan Konstruksi yang Dibutuhkan BUJK?
Selain itu, dalam undang-undang yang sama juga dijelaskan mengenai berapa banyak jumlah peralatan yang wajib dimiliki serta bagaimana cara membuktikan kepemilikan atau sewa secara resmi dari pihak ketiga.
Berikut ini ketentuan lebih lanjut sesuai dengan peraturan menteri PUPR yang berlaku saat ini:
- BUJK kualifikasi kecil memiliki paling sedikit 1 (satu) peralatan utama;
- BUJK kualifikasi menengah memiliki paling sedikit 2 (dua) peralatan utama;
- BUJK kualifikasi besar memiliki paling sedikit 3 (tiga) peralatan utama;
- KP-BUJKA yang bersifat umum dan spesialis memiliki paling sedikit 5 (lima) peralatan utama; dan
- BUJK pekerjaan konstruksi bersifat spesialis memiliki paling sedikit 2 (dua) peralatan utama.
Adapun untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai hak milik peralatan konstruksi dapat dilakukan dengan melampirkan:
- Faktur penjualan
- Akta jual beli
- Kuitansi
- Surat hibah
- Perjanjian sewa
- Laporan neraca aset BUJK atau konsolidasi pada satu holding
Contoh dan Jenis Peralatan Konstruksi Sebagai Syarat Pengurusan SBU
Setelah mengetahui bagian mendasar dari syarat penyediaan peralatan konstruksi, berikutnya adalah memahami apa yang disebut sebagai peralatan utama menyesuaikan dengan kualifikasi badan usaha yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu kecil, menengah, dan besar.
1. Peralatan Konstruksi (Kualifikasi Kecil)
Ini merupakan ketentuan jenis peralatan utama untuk BUJK yang akan mengurus SBU kualifikasi kecil sesuai dengan undang-undang:
- Accommodation Work Barge (AWB)
- Aggregate spreader
- Agitator grouting mixer
- Air compressor
- Anchor handling tug (AHT)
- Bored pile machine
- Concrete batching plant
- Concrete car mixer
- Asphalt finisher
- Bending machine
2. Peralatan Konstruksi (Kualifikasi Menengah dan Besar)
Kemudian, berikut ini peralatan konstruksi berbeda yang ditujukkan untuk BUJK dengan kualifikasi yang lebih tinggi:
- Tower Crane
- Truck Crane
- Concrete Mixer
- Tamping Rammer
- Concrete Pump
- Vibro Hammer
- Generator Set
- Excavator
- Motor Grader
- Wheel Loader
Pentingnya Peralatan Konstruksi yang Memadai dalam Operasional Proyek
Ada alasan yang penting mengapa pemerintah ingin memastikan bahwa BUJK yang akan memperoleh SBU wajib terlebih dahulu memastikan bahwa mereka sudah mempunyai alat konstruksi yang memadai.
Berikut ini beberapa di antaranya:
1. Efisiensi dan Produktivitas
Peralatan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Misalnya, penggunaan mesin berat seperti ekskavator dan bulldozer dapat mempercepat proses penggalian dan pemindahan tanah, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tahapan tertentu dalam proyek.
2. Kualitas Pekerjaan
Peralatan khusus untuk tugas tertentu dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Misalnya, penggunaan alat pemadat yang sesuai dapat memastikan bahwa fondasi tanah memiliki kepadatan yang tepat, yang penting untuk stabilitas bangunan.
3. Keamanan
Keselamatan adalah aspek penting dalam konstruksi. Peralatan yang dengan baik dan sesuai standar dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja.
Mesin konstruksi yang modern dengan fitur keselamatan seperti sistem penghentian otomatis dan sensor untuk mendeteksi bahaya, yang membantu melindungi pekerja dari potensi risiko di lokasi konstruksi.
Misalnya, crane dengan sistem stabilitas dapat mencegah terjadinya kecelakaan akibat kelebihan beban
4. Pengurangan Biaya
Meskipun investasi awal dalam peralatan konstruksi dapat tinggi, penggunaan peralatan yang efisien dapat mengurangi biaya jangka panjang. Dengan mengurangi waktu penyelesaian dan memperbaiki kualitas pekerjaan, proyek dapat menghindari biaya tambahan akibat keterlambatan atau perbaikan.
5. Fleksibilitas dan Adaptabilitas
Peralatan yang beragam memungkinkan tim konstruksi untuk beradaptasi dengan berbagai jenis proyek dan kondisi lapangan. Misalnya, alat kecil seperti pemotong beton atau bor untuk proyek renovasi yang lebih kecil, sementara mesin berat untuk konstruksi gedung tinggi.
Itu dia penjelasan mengenai kemampuan penyediaan peralatan konstruksi sebagai salah satu syarat penting dalam pengurusan SBU.
Sudahkah Anda melengkapi persyaratan ini? Jika mengalami kendala dalam melengkapi syarat-syarat SBU maka bisa menggunakan bantuan jasa pengurusan SBU profesional seperti Kreasi Mandiri untuk mempermudah proses sertifikasinya.
Kami siap membantu Anda menyelesaikan permohonan SBU termasuk mengecek kesesuaian persyaratan agar tidak terkendala dan bisa di acc oleh pusat. Hubungi admin sekarang untuk mulai berkonsultasi!
Biaya Pengurusan SIUP Murah dan Cepat di Jakarta
Mau mengurus SIUP? Cari informasi biaya pengurusan SIUP yang terbaru dan yang resmi? Jika ditulisan sebelumnya Kami menjelaskan tentang biaya pengurusan SBU. Kali ini Kami akan berbagi informasi mengenai biaya untuk pembuatan SIUP. Informasi ini diberikan untuk membantu Anda perusahaan perdagangan yang memerlukan SIUP, akan mengurus SIUP namun belum tahu past berapa besaran biaya yang diperlukan.
Untuk tahun 2018 ini, sudah banyak perusahaan yang mengurus SIUP sebagai surat kelengkapan dan sebagai legalitas usaha perdagangan Mereka. Karena adanya SIUP, kepemilikan SIUP memang dapat memberikan nilai kepercayaan pelanggan. Adanya SIUP juga dapat menambah kepercayaan diri untuk penjualan barang dagangan hingga sampai ke berbagai daerah.
Nah apabila Anda salah satu dari perusahaan perdagangan yang saat ini akan mengurus SBU, pada dasarnya Anda hanya perlu mengeluarkan biaya yang murah. Namun jika ada salah memilih biro jasa dalam pengurusan SBU maka biaya yang Anda dapatkan bisa saja lebih mahal dari perkiraan.
Adapun secara umum untuk mengurus SIUP dibutuhkan dana sebesar Rp. 1,5 juta. Dengan biaya tersebut, Anda tidak perlu lagi repot untuk menghabiskan waktu untuk menyelesaikan pengurusan SIUP usaha Anda. Tim Sarana Legalitas akan membantu dalam menghemat waktu, tenaga dan biaya Anda untuk mengurus SIUP.
Biro Jasa Pengurusan SIUP Biaya Murah
Jika Anda saat ini akan mengurus SIUP mencari biro jasa SIUP sebagai solusi pengurusan SBU lebih cepat percayakan saja pada Kami. Kami merupakan biro ijin usaha berpengalaman yang telah melayani pengurusan SIUP di berbagai daerah jabodetabek. Bahkan biro Jasa Kami juga telah banyak membantu dalam pengurusan jenis perizinan usaha lainnya yang diperlukan oleh perusahaan.
Jadi untuk Anda yang akan mengurus SIUP dengan harga yang murah, prosedur yang mudah dan proses pengerjaan yang lebih singkat percayakan saja pada Kami. Tim Kami siap bantu Anda untuk pengurusan SIUP perusahaan kapanpun Anda akan mengurusnya.
Anda juga bisa berkonsultasi lebih lanjut pada Kami sebelum proses pengurusan SIUP pada Kami. Informasi lebih lanjut hubungi Kami sekarang juga.