Cara Cek Keaslian SBU Konstruksi, Ternyata Mudah!

Pemalsuan SBUJK bisa saja terjadi, terutama jika Anda menggunakan layanan jasa yang kurang kredibel dan tidak memiliki izin. Namun, tidak perlu khawatir ada cara mudah untuk cek keaslian SBU konstruksi.

Anda bahkan tidak perlu datang ke kantor manapun, metode yang akan kami tunjukkan ini bisa dilakukan secara online.

Penasaran ingin mengetahui bagaimana cara melihat keaslian SBUJK? Simak penjelasan lengkapnya di bawah.

Cek Keaslian SBU Konstruksi dengan Langkah Mudah Ini

Siapkan ponsel atau laptop dengan koneksi internet yang lancar, mari kita cek keaslian SBU konstruksi dengan langkah-langkah berikut:

1. Pengecekan SBU Lewat Situs Resmi lpjk.go.id

Metode yang pertama adalah menggunakan situs resmi LPJK. Ini merupakan cara yang cukup praktis untuk melihat status permohonan SBU dan keasliannya:

cek keaslian sbu lpjk — *Gambar: fitur pengecekan status SBU*

Pertama buka laman ini lpjk.pu.go.id/cek-permohonan-sbu
Kemudian, isi nama ID atau NIB badan usaha (pilih salah satu)
Lalu, isi kode reCAPTCHA “I’m not a robot”
Setelah itu, klik pada bagian “Search” untuk melihat hasilnya

Apabila SBU resmi dan terdaftar nanti akan muncul informasi seputar badan usaha, informasi kualifikasi, nama lembaga LSBU penerbit, tanggal terbit, dan masa berlaku.

Bagaimana jika muncul error? seperti “A PHP Error was encountered”

Ada tiga kemungkinan:

Pertama, Anda mungkin telah memasukkan nomor NIB dan nama Badan Usaha yang tidak tepat. Kedua, SBUJK kamu belum diterbitkan, sehingga tidak terdaftar dalam database PHP situs LPJK.

Ketiga, SBUJK Anda sudah diterbitkan oleh LSBU, tetapi belum tercatat dalam database LPJK. Akibatnya, ketika Anda mencari menggunakan nomor NIB dan nama Badan Usaha yang benar, muncul pesan error tersebut.

Apabila mengalami masalah pada poin kedua dan ketiga, Anda bisa menanyakan atau memeriksa langsung kepada LSBU tempat mendaftar dan mendapatkan sertifikat.

2. Cek Keaslian SBU Menggunakan Aplikasi di Ponsel

Kemudian, Anda juga bisa mencoba cara cek SBU asli atau tidak dengan menggunakan aplikasi di smartphone, misalnya seperti Android. Ikuti tahapan-tahapan berikut untuk memulainya:

Pertama, pastikan penyimpanan memori ponsel cukup dan data internet lancar. Lalu buka Google Playstore dan ketik “Scanner SBU LPJK”
Kemudian, download aplikasi tersebut dan buka
Selanjutnya, klik pada tombol “Scan SBU LPJK” yang berwarna kuning
Arahkan kamera ponsel Anda ke bagian scan barcode yang ada di sertifikat SBU
Selesai, hasil akan muncul. Jika SBU Anda asli maka informasi yang keluar adalah detail seputar badan usaha dan sertifikatnya. Namun, jika tidak terbaca maka bisa jadi ada kesalahan, sebaiknya hubungi penerbit SBU (LSBU) atau jasa yang Anda gunakan

Catatan: Metode pengecekan SBU bisa saja berubah di masa mendatang. Anda bisa mengecek pembaruan di website atau aplikasi tersebut

Apa yang Harus Dilakukan Jika SBU Tidak Terbaca di Web LPJK atau Aplikasi?

Seperti yang sudah kami singgung di atas, tidak terbacanya ID atau NIB Anda pada website atau aplikasi menunjukkan bahwa data perusahaan belum terinput di sistem LPJK, dan ini bisa menjadi masalah.

Langkah terbaik untuk menyelesaikannya adalah menghubungi kembali LSBU atau jasa pengurusan SBU yang Anda gunakan sebelumnya untuk meminta penjelasan mengenai apa yang terjadi barangkali ada kesalahan atau kekeliruan.

Ini Dampak Jika SBU Tidak Terbaca di Data LPJK

Tidak terbacanya SBU dalam sistem LPJK bisa menyebabkan beberapa kendala, beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kehilangan Legalitas Operasional

Pertama, tanpa memiliki Surat Izin Usaha (SBU) yang valid, badan usaha tidak dapat secara sah menjalankan proyek konstruksi. Hal ini dapat menyebabkan penghentian proyek dan potensi sanksi hukum. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat mengakibatkan denda, pembekuan izin, atau bahkan tuntutan hukum dari pihak berwenang.

2. Penundaan Proyek

Selain itu, proyek konstruksi dapat mengalami penundaan jika SBU atau Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dari salah satu tenaga kerja telah kedaluwarsa atau tidak valid. Penundaan ini tidak hanya mengganggu jadwal proyek tetapi juga menyebabkan biaya tambahan, seperti denda keterlambatan dan biaya administrasi, serta ketidaknyamanan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk kontraktor, subkontraktor, dan pemilik proyek.

3. Kerugian Finansial

Kemudian, penundaan proyek yang disebabkan oleh masalah sertifikasi dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan konstruksi. Kerugian ini bisa berupa peningkatan biaya operasional, kehilangan pendapatan akibat tidak dapat menyelesaikan proyek tepat waktu, dan potensi kerugian reputasi yang dapat mengurangi peluang proyek di masa depan.

4. Kehilangan Kepercayaan Klien

Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan legal dapat merusak reputasi perusahaan di mata klien dan mitra bisnis. Klien mungkin kehilangan kepercayaan pada perusahaan yang tidak menjaga validitas sertifikat mereka, yang dapat berdampak jangka panjang terhadap hubungan bisnis dan keberlanjutan proyek-proyek mendatang.

5. Dampak pada Infrastruktur Publik

Terakhir, proyek-proyek infrastruktur penting yang berdampak langsung pada masyarakat umum juga bisa terpengaruh oleh masalah sertifikasi.

Penundaan atau penghentian proyek dapat menghambat kemajuan pembangunan infrastruktur yang diperlukan, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat luas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Itu dia penjelasan mengenai cara cek keaslian SBU konstruksi, dampak, dan solusinya. Semoga informasi ini bermanfaat, hubungi tim Kreasi Mandiri jika Anda perlu bantuan untuk mengurus SBU. Kami menjamin Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan asli, tervalidasi.

Pengurusan SKK Konstruksi Subklasifikasi Material dan Jabatan Kerjanya

Hampir di setiap pekerjaan konstruksi skala menengah dan besar ada tenaga kerja yang bertugas untuk menguji dan memastikan bahwa material yang digunakan dalam proyek sudah sesuai standar. Mereka yang bertugas untuk bagian tersebut dianjurkan untuk memiliki SKK konstruksi subklasifikasi material sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah.

Apa saja jabatan yang termasuk ke dalam subklasifikasi material serta bagaimana cara mendapatkan SKK konstruksi untuk bidang ini? Berikut penjelasan lebih lengkapnya.

Jabatan Kerja Subklasifikasi Material dan Penjelasannya

Pekerjaan subklasifikasi material dalam konstruksi mencakup berbagai profesi yang memiliki spesialisasi tertentu dalam penggunaan dan pengelolaan material konstruksi. Berikut ini beberapa di antaranya:

1. Ahli Muda Material Jalan

Bertanggung jawab untuk merancang dan mengawasi penggunaan material jalan, termasuk pemilihan jenis material yang sesuai untuk kekuatan dan ketahanan jalan.

2. Ahli Madya Material Jalan

Memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam penelitian dan pengembangan material baru serta evaluasi performa material yang digunakan dalam proyek jalan.

3. Teknisi Laboratorium Beton Aspal

Menguji kualitas campuran beton dan aspal di laboratorium, memastikan bahwa material memenuhi standar yang ditetapkan sebelum digunakan dalam konstruksi.

4. Pengawas Konstruksi, Fabrikasi, Sipil, dan Struktur

Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk memastikan bahwa semua aspek, termasuk penggunaan material, dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan rencana kerja.

5. Manajer Produksi Campuran Aspal Panas

Mengelola proses produksi campuran aspal panas, memastikan kualitas produk, pemeliharaan fasilitas, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan.

Berikut ini tabel subklasifikasi-nya beserta jenjang sebagai referensi sebelum Anda mengurus SKK konstruksi.

No	Subklasifikasi	Kualifikasi	Jabatan Kerja	Jenjang	Ketentuan Pendidikan
1	Material	Teknisi/ Analis	Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager)	6	Teknik Sipil;Teknik Mesin
2	Material	Teknisi/ Analis	Teknisi Laboratorium Beton Aspal	4	Semua Program Studi
3	Material	Teknisi/ Analis	Teknisi Laboratorium Beton Aspal Madya	5	Teknik Sipil
4	Material	Teknisi/ Analis	Teknisi Laboratorium Beton Aspal Utama	6	Teknik Sipil
5	Material	Teknisi/ Analis	Pengawas Konstruksi,Fabrikasi, Sipil dan Struktur	6	Teknik Sipil; Teknik Mesin; Teknik Material; Teknik Material dan Metalurgi

Bagaimana Cara Mendapatkan SKK Konstruksi Subklasifikasi Material?

Secara umum untuk mendapatkan SKK konstruksi subklasifikasi material sama seperti pengurusan SKK pada umumnya. Namun, bagian yang harus diperhatikan adalah klasifikasi di atas, pastikan sesuai dengan jabatan kerja yang Anda pegang.

Berikut ini tahapan dan prosedur pengurusan SKK konstruksi material:

Pastikan Memenuhi Syarat Pendidikan

Pertama, pastikan bahwa Anda telah memenuhi ketentuan pendidikan yang berlaku untuk Teknisi/Analis. Persyaratan minimal biasanya lulusan D3 atau Diploma dengan jurusan yang disesuaikan (tercantum pada tabel).

Khusus untuk “Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas Muda” Bisa untuk semua program studi tanpa ada persyaratan spesifik.

Lengkapi Persyaratan Dokumen Dasar

Kemudian, jangan lupa untuk melengkapi syarat-syarat dokumen mendasarnya seperti:

e-KTP
NPWP
Ijazah
Email Aktif
HP Aktif (WA Aktif)
Foto Warna (Menggunakan Kemeja Kerah)
Username & Password akun SIKI (untuk pemilik SKA LPJK)
Surat Referensi Pengalaman Proyek (Wajib sesuai dengan sub-bidang SKK yg dipilih)

Mengajukan Permohonan ke Web Resmi PUPR

Setelah itu, Anda bisa mengajukan permohonan SKK baru ke laman resmi Kementerian PUPR dan mengikuti panduan yang tersedia di sana. Prosesnya mungkin sedikit panjang karena ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi.

Kemudian, jangan lupakan juga soal uji kompetensi untuk membuktikan bahwa Anda memang sudah sesuai kriteria untuk memperoleh SKK konstruksi subklasifikasi material.

Uji kompetensi dilakukan di TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang disesuaikan dengan lokasi terdekat Anda. Pastikan untuk memperhatikan arahan dan prosedur untuk mengetahui ketentuan uji kompetensi dan mempersiapkannya dengan baik agar bisa lolos.

Baru setelah itu, SKK konstruksi bisa diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berapa Lama Masa Berlaku SKK Konstruksi Material?

SKK Konstruksi berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan. Selanjutnya wajib diperpanjang apabila yang bersangkutan masih bekerja di bidang konstruksi.

Apabila terdapat perubahan jabatan, maka perlu dikonfirmasi untuk pengubahan data sesuai dengan kebijakan yang ada.

Dalam ketentuan pemegang SKK konstruksi wajib menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai perundang-undangan.

Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya
Mematuhi standar keselamatan kerja konstruksi
Melaporkan perubahan data (jika ada)
Menggunakan sertifikat dengan benar
Menjaga kualitas dan profesionalisme

Jadi, sudahkah Anda memperoleh SKK konstruksi subklasifikasi material? Jika belum, kami mungkin bisa membantu. Selesaikan proses pengurusan SKK Anda dengan lebih mudah, cepat, dan aman dengan bantuan konsultan Kreasi Mandiri.Sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun, memastikan permohonan SKK sesuai dengan prosedur!

Ini 3 Penyebab Permohonan SBU Ditolak dan Cara Mengatasinya

SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi) merupakan sertifikat wajib bagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Selain menunjukkan kredibilitas, kepemilikan SBU menandakan bahwa badan usaha terkait telah memenuhi persyaratan utama sesuai ketentuan pemerintah untuk menjalankan proyek-proyek sesuai dengan kualifikasinya. Namun, dalam prosesnya permohonan SBU bisa saja di tolak karena alasan tertentu.

Pada kesempatan kali ini kami akan membahas masalah apa saja yang bisa menyebabkan pengurusan SBU terhambat dan bagaimana cara menyelesaikannya. Silahkan simak penjelasan berikut untuk mengetahui detailnya.

3 Penyebab Utama Permohonan SBU Ditolak

Ada beberapa alasan tertentu yang bisa membuat permohonan SBU dari badan usaha di tolak oleh pusat. Pahami dan cari tahu cara mengatasinya di sini.

1. Dokumen atau Data Tidak Lengkap

Pertama, ini permasalahan yang cukup klasik dan sering terjadi pada badan usaha yang baru awal-awal melakukan pengajuan SBU baru. Pada kondisi ini, besar kemungkinan Anda mungkin melewatkan satu atau dua dokumen persyaratan pengurusan SBUJK.

Seperti yang di ketahui, sekarang ini pengajuan SBU melalui sistem perizinan terintegrasi OSS RBA. Bisa jadi Anda mungkin tidak melampirkan file polygon, melupakan pemenuhan kemampuan peralatan konstruksi, atau bagian lainnya.

Perlu di ingat bahwa pengajuan SBU mengharuskan Anda untuk melengkapi semua data yang ada baik administratif maupun non-administratif. Apabila ada yang tidak terpenuhi, maka permohonan otomatis akan di tolak.

Solusi: Anda bisa mengecek dashboard OSS untuk mengetahui data mana yang belum terisi dengan benar. Perhatikan setiap kolom persyaratan dengan teliti. Apabila metode ini juga tidak berhasil, maka Anda bisa menggunakan bantuan konsultan profesional untuk pengecekan menyeluruh.

2. Status Izin Berusaha Mengalami Masalah

SBU konstruksi hanya di berikan oleh pemerintah kepada perusahaan konstruksi yang telah memenuhi perizinan dan legalitas mendasar. Permohonan SBU bisa mengalami kendala bahkan penolakan apabila status izin usaha Anda tidak efektif atau bermasalah.

Solusi: Pada umumnya penolakan permohonan SBU akan di sertai dengan lampiran penjelasan mengenai bagian apa saja yang perlu di perbaiki. Oleh karena itu, Anda bisa mengecek bagian tersebut lalu mendiskusikannya dengan konsultan apabila memang di perlukan supaya masalah bisa segera terselesaikan.

3. Ada Indikasi Melanggar Peraturan atau Regulasi

Perusahaan jasa konstruksi mempunyai tanggung jawab untuk patuh pada peraturan regulasi pemerintah sesuai dengan perundang-undangan. Badan usaha yang melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut bisa membuat proses pengurusan SBU di tolak.

Namun, peraturan di sini konteksnya cukup luas bisa berupa pelanggaran karena terbukti melakukan penghindaran pajak, manipulasi anggaran, pelanggaran K3 yang serius, pelanggaran dampak lingkungan, dan sebagainya.

Solusi: Pahami jenis pelanggaran apa yang telah Anda lakukan. Segera lakukan perbaikan dan evaluasi. Ajukan permohonan ulang untuk memproses SBU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Ada Masalah dengan Permohonan SBU Apakah Wajib Hubungi Konsultan?

Kami tidak menyebutnya sebagai wajib, melainkan sangat di anjurkan begitu. Karena persoalan seperti ini terkadang cukup menguras waktu dan tenaga, Anda perlu mengecek data dan status permohonan SBU secara berkala untuk mengetahui apakah Sertifikat Badan Usaha bisa di terbitkan atau masih terhambat karena masalah tertentu.

Ada alasan yang masuk akal kenapa kami merekomendasikan Anda untuk menggunakan bantuan konsultan jika terjadi problem seperti ini.

1. Konsultan Sudah Berpengalaman Menangani Kendala SBU

Sebagian jasa konsultan yang bergerak di bidang perizinan usaha dan permohonan SBU bisa mengetahui apa saja risiko yang bisa terjadi dalam proses Sertifikat Badan Usaha. Besar kemungkinan mereka sudah sering menangani berbagai kendala dan kasus yang berbeda, sehingga proses penyelesaiannya menjadi lebih efektif.

2. Mengetahui Secara Pasti Persyaratan yang Di Lengkapi

Selain itu, jika ada syarat atau dokumen yang tidak lengkap maka mereka bisa segera melakukan pengecekan. Konsultan telah memahami apa saja persyaratan untuk menyelesaikan permohonan SBU termasuk administratif dan non-administratif. Mereka bisa membantu Anda mengetahui inti permasalahan dengan lebih cepat supaya bisa segera di atasi.

3. Bisa Di Hubungi untuk Berkonsultasi Kapan Saja

Masalah seperti adanya indikasi pelanggaran regulasi membuat Anda perlu berpikir keras mencari tahu di mana letak permasalahannya. Dengan adanya konsultan profesional, mereka bisa membantu Anda untuk memberikan rekomendasi dan saran serta solusi yang lebih tepat untuk mengatasi risiko kendala yang bisa saja muncul dalam pengurusan SBU.

Itu dia penjelasan mengenai penyebab permohonan SBU di tolak serta cara mengatasinya, semoga bisa bermanfaat.

Jika Anda sendiri mengalami masalah seperti di atas jangan ragu untuk menggunakan jasa pengurusan SBU dari tim Kreasi Mandiri. Kami telah berpengalaman di bidang sertifikasi dan pengurusan izin usaha sejak 2012. Dapatkan layanan konsultasi bersama ahlinya sekarang juga!

Apa Itu Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi dalam SBU?

Dalam pengurusan SBU, badan usaha wajib melengkapi berbagai macam persyaratan. Salah satunya adalah kemampuan penyediaan peralatan konstruksi.

Jika Anda baru pertama kali mengurus SBU konstruksi mungkin masih belum familiar dengan istilah ini.

Oleh karena itu, di sini kami akan bantu jelaskan definisi hingga ketentuan peraturannya berdasarkan undang-undang.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal tersebut, silahkan simak penjelasan di bawah.

Memahami Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi SBU

Kemampuan penyediaan peralatan dalam konteks Sertifikat Badan Usaha (SBU) merujuk pada kemampuan badan usaha untuk menyediakan peralatan konstruksi yang diperlukan sesuai dengan jenis dan klasifikasi pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Ketentuan mengenai hal ini bisa Anda pelajari pada Peraturan Menteri PUPR No.9 Tahun 2022.

Pemenuhan penyediaan peralatan konstruksi ini berlaku untuk:

BUJK pekerjaan konstruksi bersifat umum
BUJK pekerjaan konstruksi terintegrasi
BUJK pekerjaan konstruksi bersifat spesialis

Hal ini menunjukkan bahwa syarat untuk melengkapi kemampuan penyediaan peralatan konstruksi diterapkan di sebagian besar BUJK. Pengecualian untuk jasa konsultansi konstruksi.

Berapa Jumlah Peralatan Konstruksi yang Dibutuhkan BUJK?

Selain itu, dalam undang-undang yang sama juga dijelaskan mengenai berapa banyak jumlah peralatan yang wajib dimiliki serta bagaimana cara membuktikan kepemilikan atau sewa secara resmi dari pihak ketiga.

tower crane contoh peralatan konstruksi — *Gambar: Tower crane sebagai contoh peralatan konstruksi*

Berikut ini ketentuan lebih lanjut sesuai dengan peraturan menteri PUPR yang berlaku saat ini:

BUJK kualifikasi kecil memiliki paling sedikit 1 (satu) peralatan utama;
BUJK kualifikasi menengah memiliki paling sedikit 2 (dua) peralatan utama;
BUJK kualifikasi besar memiliki paling sedikit 3 (tiga) peralatan utama;
KP-BUJKA yang bersifat umum dan spesialis memiliki paling sedikit 5 (lima) peralatan utama; dan
BUJK pekerjaan konstruksi bersifat spesialis memiliki paling sedikit 2 (dua) peralatan utama.

Adapun untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai hak milik peralatan konstruksi dapat dilakukan dengan melampirkan:

Faktur penjualan
Akta jual beli
Kuitansi
Surat hibah
Perjanjian sewa
Laporan neraca aset BUJK atau konsolidasi pada satu holding

Contoh dan Jenis Peralatan Konstruksi Sebagai Syarat Pengurusan SBU

Setelah mengetahui bagian mendasar dari syarat penyediaan peralatan konstruksi, berikutnya adalah memahami apa yang disebut sebagai peralatan utama menyesuaikan dengan kualifikasi badan usaha yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu kecil, menengah, dan besar.

1. Peralatan Konstruksi (Kualifikasi Kecil)

Ini merupakan ketentuan jenis peralatan utama untuk BUJK yang akan mengurus SBU kualifikasi kecil sesuai dengan undang-undang:

Accommodation Work Barge (AWB)
Aggregate spreader
Agitator grouting mixer
Air compressor
Anchor handling tug (AHT)
Bored pile machine
Concrete batching plant
Concrete car mixer
Asphalt finisher
Bending machine

2. Peralatan Konstruksi (Kualifikasi Menengah dan Besar)

Kemudian, berikut ini peralatan konstruksi berbeda yang ditujukkan untuk BUJK dengan kualifikasi yang lebih tinggi:

Tower Crane
Truck Crane
Concrete Mixer
Tamping Rammer
Concrete Pump
Vibro Hammer
Generator Set
Excavator
Motor Grader
Wheel Loader

Pentingnya Peralatan Konstruksi yang Memadai dalam Operasional Proyek

Ada alasan yang penting mengapa pemerintah ingin memastikan bahwa BUJK yang akan memperoleh SBU wajib terlebih dahulu memastikan bahwa mereka sudah mempunyai alat konstruksi yang memadai.

Berikut ini beberapa di antaranya:

1. Efisiensi dan Produktivitas

Peralatan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Misalnya, penggunaan mesin berat seperti ekskavator dan bulldozer dapat mempercepat proses penggalian dan pemindahan tanah, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tahapan tertentu dalam proyek.

2. Kualitas Pekerjaan

Peralatan khusus untuk tugas tertentu dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Misalnya, penggunaan alat pemadat yang sesuai dapat memastikan bahwa fondasi tanah memiliki kepadatan yang tepat, yang penting untuk stabilitas bangunan.

3. Keamanan

Keselamatan adalah aspek penting dalam konstruksi. Peralatan yang dengan baik dan sesuai standar dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja.

Mesin konstruksi yang modern dengan fitur keselamatan seperti sistem penghentian otomatis dan sensor untuk mendeteksi bahaya, yang membantu melindungi pekerja dari potensi risiko di lokasi konstruksi.

Misalnya, crane dengan sistem stabilitas dapat mencegah terjadinya kecelakaan akibat kelebihan beban

4. Pengurangan Biaya

Meskipun investasi awal dalam peralatan konstruksi dapat tinggi, penggunaan peralatan yang efisien dapat mengurangi biaya jangka panjang. Dengan mengurangi waktu penyelesaian dan memperbaiki kualitas pekerjaan, proyek dapat menghindari biaya tambahan akibat keterlambatan atau perbaikan.

5. Fleksibilitas dan Adaptabilitas

Peralatan yang beragam memungkinkan tim konstruksi untuk beradaptasi dengan berbagai jenis proyek dan kondisi lapangan. Misalnya, alat kecil seperti pemotong beton atau bor untuk proyek renovasi yang lebih kecil, sementara mesin berat untuk konstruksi gedung tinggi.

Itu dia penjelasan mengenai kemampuan penyediaan peralatan konstruksi sebagai salah satu syarat penting dalam pengurusan SBU.

Sudahkah Anda melengkapi persyaratan ini? Jika mengalami kendala dalam melengkapi syarat-syarat SBU maka bisa menggunakan bantuan jasa pengurusan SBU profesional seperti Kreasi Mandiri untuk mempermudah proses sertifikasinya.

Kami siap membantu Anda menyelesaikan permohonan SBU termasuk mengecek kesesuaian persyaratan agar tidak terkendala dan bisa di acc oleh pusat. Hubungi admin sekarang untuk mulai berkonsultasi!

Sanksi Tenaga Listrik Bekerja Tanpa SKTTK, Anda Harus Paham!

Sanksi SKTTK – Sertifikat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan menjadi sertifikat wajib yang dimiliki oleh pekerja yang bergerak di bidang ini. Namun, tampaknya jumlah ketenagalistrikan yang sudah bersertifikat bisa dibilang cukup sedikit.

Jika melihat data survey kepuasan pendaftar, di sana lebih kurang hanya tercantum 15.000 lebih pendaftar SKTTK. Padahal jumlah ketenagalistrikan di Indonesia pastinya lebih daripada itu.

Perlu diketahui bahwa memaksakan tenaga listrik beroperasi tanpa SKTTK yang memadai sudah disebut sebagai pelanggaran. Ini bisa membuat badan usaha terkena sanksi yang nilainya cukup besar.

Seperti apa kebijakan sanksi tenaga listrik yang bekerja tanpa SKTTK di Indonesia? Berikut penjelasannya.

Memahami Sanksi Tenaga Listrik yang Bekerja Tanpa SKTTK

Apabila seseorang tidak mempunyai sertifikat kompetensi, tetapi bekerja di sektor ketenagalistrikan maka badan usaha bisa mendapatkan denda.

Ketentuan ini tercantum di dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi pelaksana/operator.
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi analis/teknisi.
Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi ahli.
Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jika merupakan warga negara asing.

Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik:

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi pelaksana/operator.
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi analis/teknisi.
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap jenjang Kualifikasi ahli.
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jika merupakan warga negara asing

Jadi, bisa dipahami bahwa pemberian sanksi diarahkan kepada perusahaan yang memperbolehkan individu atau ahli kelistrikan untuk bekerja padahal ia belum mempunyai SKTTK.

Tidak berhenti sampai di situ, secara tidak langsung dampak pelanggaran ini juga sebenarnya bisa memberikan pengaruh yang kurang baik untuk kondisi pekerja.

Kredibilitas mereka akan berkurang, kesulitan untuk mengarahkan jenjang karir untuk jangka panjang, dan berbagai pengaruh lainnya.

Dampak dan Risiko Mempekerjakan Tenaga Listrik Tanpa SKTTK

Meskipun secara skill dan keahlian dianggap memadai, akan tetapi jika tenaga kerja belum memperoleh SKTTK maka keterampilan tersebut belum bisa disebut valid.

Ada beberapa risiko serius yang dapat terjadi apabila hal ini terus dibiarkan. Tidak hanya merugikan perusahaan, individu pekerja, bahkan ini bisa menimbulkan masalah untuk masyarakat secara luas. Beberapa di antaranya:

1. Risiko Kecelakaan Kerja

Tenaga kerja tanpa sertifikat umumnya kurang memahami standar keselamatan kerja di bidang kelistrikan. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja seperti sengatan listrik, kebakaran, atau ledakan yang dapat mengakibatkan kerugian materi dan non-materi.

Besar kemungkinan mereka tidak menerapkan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan), inilah alasan mengapa tenaga kerja tidak bersertifikat sangatlah berbahaya.

2. Kerusakan Peralatan

Pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak kompeten dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan listrik, baik yang ringan maupun berat. Hal ini tentu akan berdampak pada produktivitas perusahaan dan memerlukan biaya perbaikan yang tinggi.

3. Hukuman Administratif dan Pidana

Jika terjadi kecelakaan kerja yang cukup fatal dan melibatkan tenaga kerja tanpa sertifikat, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif dan bahkan pidana. Hal ini dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar.

Hal ini dapat terjadi karena mempekerjakan tenaga kerja tanpa sertifikat merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.

Berikut dasar hukum pentingnya SKTTK dalam operasi ketenagalistrikan di Indonesia:

UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Permen ESDM No. 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Kualitas Pekerjaan Rendah

Tenaga kerja tanpa sertifikat umumnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas, sehingga kualitas pekerjaan ycenderung rendah. Hal ini dapat berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan, proses penyelesaian proyek, dan berbagai faktor penting lainnya.

Tidak ingin mengalami masalah dan risiko yang merugikan seperti di atas? Segera selesaikan pengurusan SKTTK Anda dan jangan menunda-nunda.

Konsultasikan bersama team Kreasi Mandiri jika Anda kesulitan dalam menyelesaikan proses permohonan sertifikat kompetensi. Tim kami yang berpengalaman siap membantu mempermudah prosesnya.

Perusahaan atau individu pekerja juga bisa berkonsultasi langsung dengan tim kami mengenai apa saja persyaratan SKTTK, prosedur, hingga perkiraan lama waktu sertifikat bisa terbit.

Pengurusan SKK Konstruksi Subklasifikasi Gedung dan Tahapannya

aSeperti yang sudah diketahui, SKK konstruksi gedung (dulunya SKA dan SKT) merupakan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan kepada tenaga kerja konstruksi di Indonesia.

Tujuannya untuk membuktikan keahlian dan kompetensi secara formal, memastikan individu yang bersangkutan memang berpengalaman di bidangnya.

Dalam pengurusan SKK, terdapat banyak subklasifikasi yang berbeda menyesuaikan dengan pekerjaan atau bidang tertentu. Salah satu yang bisa dibilang banyak dibutuhkan adalah SKK konstruksi subklasifikasi gedung.

Meningkatnya pembangunan tentu diiringi dengan tuntutan kebutuhan tenaga konstruksi berkompeten untuk menyelesaikan proyek.

Jadi, Anda sendiri sebagai tenaga konstruksi bangunan dan gedung sudahkah memegang SKK?

Cara Mendapatkan SKK Konstruksi Subklasifikasi Gedung

Sebenarnya tidak ada yang berbeda, pengurusan SKK untuk subklasifikasi ini sama dengan jenis SKK lainnya.

Hanya saja ada hal penting yang perlu Anda perhatikan, yaitu menyangkut jenjang dan jabatan kerja dari SKK tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak informasi di bawah.

1. Melengkapi Persyaratan

Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah melengkapi apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan SKK konstruksi. Adapun untuk dokumen yang perlu disiapkan yaitu:

e-KTP
NPWP
Ijazah
Email Aktif
HP Aktif (WA Aktif)
Foto Warna (Menggunakan Kemeja Kerah)
Username & Password akun SIKI (untuk pemilik SKA LPJK)
Surat Referensi Pengalaman Proyek (Harus sesuai dengan sub-bidang SKK yg dipilih)

2. Menentukan Kualifikasi, Jabatan Kerja, dan Jenjang SKK

Setelah itu, pemohon perlu mengetahui kualifikasi pekerjaan atau posisi mereka. Kualifikasi merupakan penggolongan tingkatan profesi dalam SKK, bagian ini terbagi menjadi tiga yaitu operator, teknisi/analis, dan ahli.

Adapun untuk jabatan kerja adalah posisi tenaga konstruksi dalam suatu perusahaan. Contohnya berupa pengawas, kepala pengelola, atau ahli di bagian tertentu.

Terakhir, jenjang SKK berkaitan dengan kualifikasi atau tingkatan yang baru saja kami jelaskan di atas. Bagian ini terbagi menjadi 9 dikelompokkan menjadi 3.

SKK jenjang 1,2,3 (operator)
SKK jenjang 4,5,6 (teknisi/analis)
SKK jenjang 7,8,9 (ahli)

Berikut ini kami berikan contoh tabelnya untuk mempermudah Anda. Sebagai catatan ini belum tercantum semua hanya beberapa bagian profesi saja:

No	Subklasifikasi	Kualifikasi	Jabatan Kerja	Jenjang	Ketentuan Pendidikan
1	Gedung	Ahli	Ahli Utama Bangunan Gedung Hijau	9	Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi
2	Gedung	Ahli	Ahli Madya Penilai Kegagalan Bangunan Gedung	8	Teknik Sipil; Arsitektur/ Teknik Arsitektur
3	Gedung	Teknisi/ Analis	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung	6	Teknik Sipil; Arsitektur/Teknik Arsitektur; Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan; Pendidikan Arsitektur/ Teknik Arsitektur
4	Gedung	Teknisi/ Analis	Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung	6	Teknik Sipil Teknik Lingkungan Teknik Penyehatan Teknik Mesin Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan
5	Gedung	Teknisi/ Analis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya	5	Teknik Sipil; Arsitektur; Teknik Arsitektur
6	Gedung	Teknisi/ Analis	Juru Gambar Bangunan Gedung	4	Semua Program Studi
7	Gedung	Teknisi/ Analis	Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung	4	Semua Program Studi
8	Gedung	Teknisi/ Analis	Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya	5	Teknik Sipil, Arsitektur/ Teknik Arsitektur
9	Gedung	Teknisi/ Analis	Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama	6	Teknik Sipil; Arsitektur/ Teknik Arsitektur; Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan; Pendidikan Arsitektur/Teknik Arsitektur

3. Mengunjungi Portal Perizinan PUPR dan Mengikuti Uji Kompetensi

Setelah itu, pemohon bisa mengunjungi situs portal perizinan PUPR lalu mengisi formulir dan data di sana sesuai dengan prosedur yang telah disediakan.

Tidak hanya itu, Pemohon juga nantinya akan melalui proses uji kompetensi yang telah ditentukan oleh sistem. Uji kompetensi dilaksanakan pada TUK (Tempat Uji Kompetensi) terdekat sesuai dengan lokasi pemohon SKK.

Apabila Anda berhasil dalam tes, Maka SKK akan terbit dalam waktu yang telah ditentukan. Perkiraan lama waktu menyelesaikan proses SKK konstruksi lebih kurang 7 hari – 14 hari, tidak sampai 1 bulan.

Namun jika ternyata hasil tes tidak memenuhi skor yang ditentukan, Maka pemohon di nyatakan gagal dan bisa mengulang proses sertifikasi di lain waktu.

Jasa Pengurusan SKK Konstruksi Subklasifikasi Gedung

Sudah pernah mencoba mengurus SKK konstruksi secara mandiri tapi belum berhasil? Waktunya melakukan evaluasi dan berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman di bidangnya.

PT Adhikari Kreasi Mandiri mempunyai tim profesional di bidang jasa pengurusan SKK konstruksi semua subklasifikasi termasuk gedung dan bangunan. Kami akan membantu Anda untuk mempersiapkan proses uji kompetensi, mengisi formulir dan data-data yang dibutuhkan dalam pengajuan SKK.

Dapatkan informasi lebih lengkap mengenai layanan ini dengan menghubungi tim kami melalui kontak yang tersedia di website kareasimandiri.co.id.

Biaya pengurusan SKK lebih terjangkau dengan persentase keberhasilan lebih tinggi dan anda bisa segera mendapatkan SKK konstruksi untuk kebutuhan proyek!

Mengenal MODI Minerba dan Cara Melakukan Pendaftarannya

Sebagai pemilik perusahaan atau mungkin calon pengusaha pertambangan, penting bagi Anda untuk mengetahui istilah hingga fitur-fitur yang di sediakan pemerintah untuk mempermudah operasional di sektor ini. Salah satunya yaitu MODI Minerba.

Apa itu MODI (Minerba One Data Indonesia)? Berdasarkan penjelasan minerba.esdm.go.id adalah sebuah aplikasi yang di kembangkan untuk membantu mengelola data badan usaha mineral dan batubara di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba.

Salah satu fakta yang mungkin jarang di ketahui, aplikasi ini menyimpan data 10 tahun terakhir berdasarkan rekondisi akhir tahun yang terdiri dari data-data berikut.

Penerimaan Negara
Dana Bagi Hasil
Investasi
Produksi dan Penjualan
Perizinan
Community Development
Reklamasi
Tenaga Kerja
Kecelakaan Tambang
Smelter

Perlu di catat bahwa setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di sektor Minerba wajib memiliki aplikasi dan akunnya.

Lalu apa fungsi dan kegunaan dari aplikasi MODI secara spesifik dan bagaimana cara mendaftar akun MODI? Mari simak penjelasan lengkapnya di bawah, kami akan jelaskan lebih lengkap.

Fungsi dan Kegunaan MODI untuk Usaha Pertambangan

MODI mempunyai tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sektor mineral dan batubara di Indonesia.

Fungsi Utama MODI

Pengumpulan Data Terpusat: MODI berfungsi sebagai pusat data untuk semua informasi terkait perusahaan tambang, mulai dari data perusahaan, izin usaha, produksi, penjualan, hingga pembayaran royalti.
Pemantauan dan Evaluasi: Dengan data yang terpusat, pemerintah dapat memantau kinerja perusahaan tambang, mengevaluasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan mengidentifikasi potensi masalah.
Transparansi Informasi: MODI memungkinkan akses publik terhadap informasi pertambangan, sehingga masyarakat dapat mengetahui aktivitas pertambangan yang sedang berlangsung dan dampaknya terhadap lingkungan.
Peningkatan Efisiensi: Dengan otomatisasi proses pengumpulan dan pengelolaan data, MODI dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.
Dukungan Pengambilan Keputusan: Data yang akurat dan terkini di MODI dapat di gunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan regulasi di sektor pertambangan.

Manfaat dan Kegunaan MODI Minerba dari Berbagai Sisi

Setelah memahami fungsi MODI minerba secara umum, selanjutnya kita bisa memahami kegunaan aplikasi atau kehadiran fitur ini bagi pemerintah, pemilik perusahaan, dan masyarakat secara luas. Berikut ini beberapa di antaranya:

Pemerintah:

Memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan.
Meningkatkan penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara.
Mendukung pembuatan kebijakan yang berbasis data.

Bagi Perusahaan Tambang:

Memudahkan dalam pelaporan data dan perizinan.
Meningkatkan efisiensi operasional.
Memperkuat hubungan dengan pemerintah.

Bagi Masyarakat:

Mendapatkan informasi yang transparan mengenai aktivitas pertambangan.
Memantau dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan.
Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan.

Cara Mendaftarkan Akun MODI Minerba

Kami harap penjelasan di atas cukup jelas untuk memahami fungsi dan kegunaan MODI. Sekarang, Izinkan kami untuk bertanya, apakah Anda sendiri yang mungkin memiliki usaha pertambangan sudahkah memiliki akun MODI?

Jika belum, kami akan coba menjelaskan bagaimana cara mendaftarkan akun MODI yang bisa di lakukan dengan dua metode berbeda.

Jika Sudah Terdaftar NPWP dan/atau Memiliki Kode WIUP

Pertama, pemohon bisa mengunjungi situs resmi modi.esdm.go.id/signup
Kemudian, melengkapi persyaratan yang di butuhkan untuk registrasi. Berikut ini dokumen dan data yang Anda butuhkan:

Nomor NPWP
Kode WIUP
Email (email harus sama dengan email pada dokumen NIB OSS)
Membuat kata sandi akun MODI
Nama Lengkap PIC
No KTP PIC
File dokumen surat penugasan (*PDF maksimal 2 MB)
File dokumen NIB (*PDF maksimal 2 MB)

Isi sesuai dengan kolom yang tersedia lalu klik pada bagian “Registrasi”

Catatan: Proses registrasi akun membutuhkan verifikasi administrator selama 1×24 jam (hari kerja). Informasi hasil verifikasi registrasi akun MODI akan di sampaikan ke email pemohon.

Jika Belum Mendaftarkan NPWP dan/atau belum memiliki kode WIUP

Apabila Anda belum mendaftarkan NPWP atau belum memiliki kode WIUP, prosesnya agak sedikit lebih panjang. Nantinya Anda akan menjumpai pemberitahuan seperti ini

Lalu apa yang harus di lakukan?

Pertama, klik pada opsi “Ya, lanjutkan mendaftar” nanti Anda akan di arahkan ke halaman yang berbeda untuk mengisi data-data lebih lengkap
Masukkan email yang akan menjadi username akun. Email yang di gunakan harus sama dengan email yang tertera pada dokumen NIB OSS.
Buat password dan lakukan konfirmasi
Masukkan Nomor KTP PIC
Masukkan Nama Lengkap PIC
Masukkan Dokumen Penugasan dan data-data lainnya
Centang pada persetujuan persyaratan. Dengan mencentang, Anda menyetujui bahwa semua informasi yang Anda berikan akurat dan lengkap.
Terakhir tinggal menunggu proses ACC dari pusat untuk login ke sistem MODI Minerba

Catatan: Panduan di atas telah di sederhanakan, untuk mendapatkan informasi lebih detail dan akurat kunjungi website resmi modi.esdm.go.id dan unduh panduan manual

Selesai, itu dia penjelasan mengenai definisi MODI, fungsi, hingga cara melakukan registrasi akun. Perusahaan Anda belum mengurus izin pertambangan? Jangan ragu untuk menggunakan bantuan tim konsultan profesional seperti Kreasi Mandiri.

Kami bisa membantu Anda untuk pengurusan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPP (Izin Pengangkutan Penjualan), dan IUJP. Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya

Apa Itu Uji Kompetensi dalam Pengurusan SKTTK? Ini Penjelasannya

Uji kompetensi SKTTK – Apakah Anda salah satu tenaga profesional di bidang kelistrikan? Jika iya kemungkinan besar sudah akrab dengan istilah SKTTK atau Serkom Kelistrikan.

Ini merupakan sertifikat yang di gunakan sebagai pembuktian kompetensi secara formal di bidang ketenagalistrikan.

Untuk memperoleh sertifikat ini, Anda perlu mengikuti proses yang di sebut sebagai uji kompetensi SKTTK.

Pengertian Uji Kompetensi SKTTK

Uji kompetensi dalam pengurusan SKTTK DJK merupakan suatu proses pengujian, mengetes kemampuan baik pengetahuan teknis maupun keterampilan tertentu mengenai bidang ketenagalistrikan dari pendaftar.

Ini menjadi salah satu tahapan wajib yang tidak bisa di wakilkan, prosesnya sendiri di sesuaikan dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi mengikuti ketentuan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan RI (Kementerian ESDM).

Ujian di laksanakan pada TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang telah di tentukan, biasanya menyesuaikan dengan lokasi terdekat dari masing-masing individu, misal di Jakarta.

Bagaimana Mekanisme Pendaftaran Uji Kompetensi Baru?

Mekanisme pendaftaran uji kompetensi baru dapat di sampaikan kepada LSK, adapun sejumlah persyaratan yang perlu di bawa oleh pemohon yaitu:

Pendaftar perorangan:

Permohonan Perorangan sesuai dengan Format PP-1.1.
Daftar Riwayat Hidup
Okupasi Jabatan
Penilaian Mandiri
Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah
Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNA.

Pendaftar Institusi:

Permohonan Institusi sesuai dengan Format PI-1.1.
Daftar Pemohon Sertifikat
Data pemohon sertifikat kompetensi untuk Pendaftar Perorangan
Pas Foto, dan Pindaian Kartu Identitas)

Format dokumen permohonan agar sesuai dengan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217 K/24.DJL.4/2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi.

Tujuan Diadakannya Uji Kompetensi SKTTK

Secara sederhana tujuan di adakannya SKTTK yaitu untuk membuktikan secara valid bahwa yang bersangkutan memang kompeten dan berpengalaman di bidang ketenagalistrikan (sesuai pekerjaannya).

Tanpa adanya uji kompetensi, maka pengurusan sertifikat ini bisa dengan mudah di manipulasi yang pada akhirnya mengurangi kredibilitas dan validitas kompetensi ketenagalistrikan.

Selain itu, tujuan lainnya mengapa ujian untuk mengurus SKTTK di wajibkan yaitu sebagai berikut.

1. Menjaga Objektivitas Sertifikasi

Uji kompetensi di lakukan secara objektif, menilai kemampuan, keterampilan, dan pemahaman ahli ketenagalistrikan. Membantu perusahaan untuk menentukan tenaga kerja yang tepat untuk posisi tertentu.

Dengan ini tenaga kerja yang memperoleh SKTTK telah di uji secara pasti, mengurangi risiko adanya subjektivitas atau kecenderungan memberikan sertifikasi tanpa memperhatikan kompetensi mereka secara nyata.

2. Menyaring Tenaga Kompeten Secara Selektif

Dalam proses uji kompetensi nantinya akan ada dua kemungkinan, antara pemohon lulus atau gagal.

Pemilihan tenaga kerja kompeten di bidang ketenagalistrikan menjadi lebih selektif, kegagalan dalam uji kompetensi menunjukkan bahwa yang bersangkutan masih perlu memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka di bidangnya.

3. Mencegah Risiko Kecurangan

Serkom Ketenagalistrikan menjadi syarat sertifikat penting dalam berbagai keperluan termasuk pengurusan SBUJPTL hingga IUJPTL.

Tanpa adanya proses uji kompetensi maka bisa meningkatkan risiko kecurangan yang di lakukan oleh beberapa oknum untuk “Melompati”, prosedur tersebut.

Terlebih lagi proses uji kompetensi juga di adakan oleh lembaga sertifikasi yang memang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Beberapa LSK yang terdaftar dan mengadakan uji kompetensi yaitu PT Eleska Hakit, PT Andalan Profesi Elektrikal Indonesia, PT Lisan Nusantara Baru, dan lain sebagainya. Untuk daftar lengkapnya bisa Anda cek pada laman web skttkdjk.esdm.go.id.

Berapa Biaya untuk Mengurus SKTTK di Indonesia?

Biaya sertifikat kompetensi terbagi menjadi dua bagian yaitu fixed cost dan variable cost. Nilainya tidak menentu tergantung kebijakan dari negara dan pihak lainnya.

Adapun definisi dari fixed cost sendiri adalah biaya sertifikasi di luar biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah di atur dalam PP No.26 Tahun 2022.

Kemudian, variable cost merupakan biaya di luar hal di atas. Bagian ini bisa berupa akomodasi, biaya percetakan sertifikat, biaya tempat uji kompetensi, dan lain-lain. Hal tersebut berbeda-beda di setiap wilayah di Indonesia.

Jika Anda ingin mengurus SKTTK, maka penting untuk mengetahui letak LSK terdekat. Cara mengetahuinya bisa di cek secara manual pada situs resmi skttkdjk.esdm.go.id, di sana terdapat informasi lengkap lokasi dan alamat masing-masing LSK.

Solusi Pendampingan Uji Kompetensi Bersama Ahlinya

Menyelesaikan proses pembuatan SKTTK secara mandiri memang cukup memungkinkan. Namun, jika Anda merasa kesulitan dalam melakukan prosedur yang ada, maka bisa menggunakan bantuan konsultan pihak ketiga.

Untungnya PT Adhikari Kreasi Mandiri siap membantu. Kami menyediakan jasa pengurusan SKTTK untuk berbagai jenjang dan tingkat kualifikasi.

Sertifikat di terbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Indonesia. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai layanan kami, silahkan hubungi admin melalui kontak yang tersedia di website Kreasi Mandiri. Permudah proses pengurusan SKTTK hari ini!

Jasa Pembuatan SKK Profesional & Terpercaya

Jasa pembuatan SKK menjadi kebutuhan utama para tenaga kerja konstruksi dalam memenuhi persyaratan legal proyek besar. Sertifikat ini kini menggantikan SKT dan SKA agar lebih efisien.

Dengan SKK, tenaga profesional membuktikan kompetensi di bidang konstruksi secara sah. Sertifikat ini juga meningkatkan peluang dalam tender skala nasional hingga proyek BUMN bernilai miliaran rupiah.

Memahami Fungsi dan Urgensi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)

Jasa pembuatan SKK memberikan solusi cepat dan tepat bagi tenaga kerja konstruksi dalam memperoleh sertifikat resmi. SKK berfungsi sebagai bukti legal atas keahlian dan keterampilan seseorang dalam bidangnya.

Tanpa sertifikat ini, keahlian tenaga kerja dianggap belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga resmi. SKK sangat krusial terutama bagi yang ingin ikut serta dalam pengadaan proyek besar berskala nasional.

Jabatan yang Wajib Mengurus SKK Konstruksi

Menggunakan jasa pembuatan SKK memudahkan berbagai jabatan profesional untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Tidak semua jabatan diwajibkan, tetapi beberapa posisi harus memiliki SKK.

Berikut ini beberapa posisi penting yang wajib mengurus SKK:

Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)
PJBU bertanggung jawab atas operasional dan legalitas perusahaan konstruksi dalam proyek.
Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU)
PJTBU menangani aspek teknis proyek dan wajib memiliki sertifikasi keahlian resmi.
Penanggung Jawab Subklasifikasi (PJSKBU)
Posisi ini fokus pada spesialisasi tertentu dalam sub-klasifikasi bidang konstruksi.

Dengan bantuan jasa pengurusan SBU konstruksi, pengurusan dokumen ini juga bisa dilakukan lebih efisien bersama Kreasimandiri.

Dokumen yang Diperlukan untuk Pembuatan SKK Konstruksi

Untuk memulai proses pembuatan SKK konstruksi, pastikan Anda mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan. Lengkapnya dokumen akan mempercepat proses penerbitan sertifikat.

Berikut dokumen yang harus disiapkan:

KTP dan NPWP
Ijazah terakhir minimal S1 Teknik
Daftar Riwayat Hidup
Surat rekomendasi perusahaan
Pas foto dan nomor telepon aktif
Formulir penilaian mandiri

Seluruh proses dilakukan secara online bersama jasa pembuatan SKK Kreasimandiri, tanpa harus datang langsung ke kantor.

Layanan Online Jasa Pembuatan SKK dari Kreasimandiri

Kreasimandiri hadir sebagai solusi terpercaya dalam layanan jasa pembuatan SKK secara daring. Kami memahami bahwa proses administrasi seringkali merepotkan dan memakan waktu.

Kami memfasilitasi seluruh proses pengurusan mulai dari konsultasi klasifikasi hingga verifikasi data. Tim kami juga membantu dalam pengisian formulir dan dokumen lain yang diperlukan.

Cukup kirim dokumen melalui email. Kami akan mengurus seluruh proses secara remote dalam waktu 7-14 hari kerja. Anda akan mendapatkan laporan progres secara berkala.

Estimasi Biaya dan Lama Proses Pembuatan SKK

Ketika mempertimbangkan biaya pembuatan SKK, penting untuk mengetahui estimasi harga dan durasi pengerjaannya. Ini bergantung pada jenjang dan klasifikasi SKK yang Anda butuhkan.

Harga Kami menyesuaikan berdasarkan tingkat keahlian Anda dan jenis proyek yang akan Anda kerjakan. Namun, Kreasimandiri menawarkan harga bersaing dengan layanan lengkap dari awal hingga sertifikat jadi.

Proses pengurusan SKK umumnya membutuhkan waktu 1-2 minggu. Kami memberikan layanan pantauan progres agar Anda selalu mendapat informasi terkini.

Konsultasi Klasifikasi Gratis untuk SKK Konstruksi

Tidak semua tenaga kerja tahu jenjang atau klasifikasi SKK yang mereka butuhkan. Karena itulah kami menyarankan Anda berkonsultasi secara tepat sebelum memulai proses.

Tim kami memberikan konsultasi gratis untuk menentukan klasifikasi SKK sesuai keahlian Anda. Kami pastikan data Anda valid dan tidak salah input.

Kreasimandiri menyediakan jasa pembuatan SKK terpercaya yang membimbing Anda hingga terbitnya sertifikat sah.

Banyak orang masih salah memahami perbedaan antara SKK dan Serkom. Keduanya berbeda tujuan dan sektor penggunaannya.

Tenaga kerja konstruksi menggunakan SKK sebagai syarat kompetensi. Para profesional menggunakan Serkom untuk sektor kelistrikan dan bidang non-konstruksi lainnya. Jika Anda juga membutuhkan jasa pembuatan Serkom, tim kami siap membantu.

Keunggulan Kreasimandiri dalam Jasa Pembuatan SKK

Sebagai konsultan berpengalaman, kami berkomitmen memberikan layanan jasa pembuatan SKK terbaik di Indonesia. Kreasimandiri telah menangani ratusan klien dari berbagai bidang.

Berikut alasan mengapa Anda harus memilih Kreasimandiri:

Proses 100% online, mudah dan cepat
Konsultasi klasifikasi dan kebutuhan gratis
Jaminan sertifikat sah dan siap untuk tender
Tim ahli dan responsif dalam menangani setiap klien

Kami bukan sekadar penyedia layanan, tapi juga mitra profesional dalam karier Anda di industri konstruksi.

Kini saatnya Anda mengambil langkah pasti untuk mendukung karier dan bisnis konstruksi Anda. Jangan biarkan kesempatan proyek besar terlewat hanya karena belum memiliki SKK.

Gunakan layanan jasa pembuatan SKK dari Kreasimandiri hari ini dan rasakan kemudahannya. Proses cepat, legal, dan sepenuhnya online.

Hubungi kami sekarang untuk konsultasi gratis dan dapatkan SKK resmi Anda tanpa repot!
Atau langsung kirim dokumen Anda dan kami akan bantu uruskan dari awal hingga selesai.

Kami siap menjadi mitra terpercaya Anda dalam pengurusan sertifikasi kerja profesional konstruksi.

5 Pentingnya Sistem Manajemen K3 dalam Bidang Jasa Konstruksi

Konstruksi menjadi salah satu sektor usaha yang memiliki tingkat bahaya dan risiko yang tinggi. Ada banyak masalah yang bisa terjadi mulai dari tertimpa benda berat, jatuh dari ketinggian, sampai cedera lainnya. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan perusahaan jasa konstruksi untuk menerapkan Sistem manajemen K3 dengan baik.

Khususnya untuk pekerjaan konstruksi skala menengah sampai besar seperti pembangunan infrastruktur nasional sampai proyek gedung-gedung.

Namun mengapa demikian, seberapa efektif manajemen K3 untuk perusahaan di bidang konstruksi? Berikut penjelasan lebih lengkapnya di bawah ini, silahkan Anda simak terlebih dahulu untuk memahaminya secara lebih lanjut.

5 Manfaat Sistem Manajemen K3 untuk Bidang Konstruksi

Peran dari Sistem manajemen K3 untuk sektor konstruksi sangatlah besar. Berikut ini beberapa poin-poin pentingnya.

1. Mengurangi Risiko Terjadinya Kecelakaan Kerja

Pertama, sistem K3 yang baik dapat secara efektif memperkecil risiko terjadinya kecelakaan di tempat kerja, khususnya area proyek.

Dampak dari kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan cedera ringan dan berat, dalam kasus yang lebih serius ini bisa menyebabkan hilangnya nyawa.

Oleh karena itu, sistem manajemen K3 membantu para pekerja untuk mematuhi standar keselamatan di tempat kerja seperti menggunakan perlengkapan safety, kedisiplinan saat menjalankan tugas, dan lain sebagainnya.

2. Mendukung Produktivitas dan Efisiensi

Selain itu, penerapan K3 yang efektif juga ikut berperan dalam menunjang produktivitas para pekerja dan efisiensi. Tenaga kerja menjadi merasa aman dan terlindungi, mereka dapat lebih fokus saat menjalankan pekerjaan mereka.

Secara tidak langsung kualitas kerja yang diberikan selama menjalankan proyek juga menjadi maksimal.

Namun tentunya hal ini juga dipengaruhi dari segi pengelolaan proyek dan aspek-aspek lainnya.

3. Mematuhi Ketentuan Pemerintah dan Negara

Sisrtem Manajemen K3 adalah bagian penting dalam perusahaan konstruksi. Ini bukan anggapan semata, melainkan ada dasar hukumnya. Sejumlah ketentuan yang menjelaskan mengenai dasar hukum sistem manajemen K3 yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang No.1 Tahun 1970
Undang-Undang No.23 Tahun 1992
Undang-Undang No.13 Tahun 2003

Anjuran untuk menerapkan K3 juga datang dari Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan RI). Jadi, apabila perusahaan konstruksi beroperasi tanpa menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, maka ini bisa dianggap sebagai pelanggaran.

4. Meningkatkan Kesadaran K3

Penerapan K3 juga secara tidak langsung membantu meningkatkan awareness atau kesadaran dari para pekerja. Terkadang banyak di antara kontraktor yang bekerja tanpa memperhatikan aspek K3.

Padahal hal ini tidak hanya bisa membahayakan diri sendiri, mengabaikan keselamatan kerja juga bisa menimbulkan bahaya bagi orang lain. Menanamkan pentingnya K3 memang tidak mudah.

Setidaknya, jika ada upaya pengenalan dan sosialisasi dari perusahaan maka proses ini bisa menjadi lebih terarah.

5. Meningkatkan Reputasi dan Kredibilitas Perusahaan

Badan usaha di bidang jasa konstruksi membutuhkan reputasi dan kredibilitas yang bagus agar bisa dipercaya oleh para pemilik proyek. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan usaha untuk jangka panjang.

Perusahaan konstruksi yang menerapkan manajemen K3 secara aktif, terus melakukan evaluasi bertahap untuk menyempurnakan sistem tersebut dianggap lebih bertanggung jawab dan kredibel.

Dengan begitu citra atau reputasi badan usaha juga menjadi lebih baik, klien menjadi yakin untuk mempercayakan proyek-proyek mereka kepada perusahaan tersebut.

Bagaimana Cara Memulai Implementasi K3 di Bidang Konstruksi?

Untuk badan usaha skala kecil, penerapan K3 bisa dimulai dengan membuat SOP yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut.

Misalnya seperti kewajiban untuk menggunakan peralatan keselamatan dalam bekerja, penggunaan alat yang tepat, sistem pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, dan sebagainnya.

Namun, untuk perusahaan konstruksi skala menengah sampai besar. Anda dianjurkan untuk mempunyai sistem khusus untuk mengatur jalannya K3.

Salah satunya seperti SMK3 (Sistem Manajemen K3) yang sangat dianjurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Selain itu, ada juga ISO 45001 yang juga membahas hal yang lebih kurang sama yaitu mengenai manajemen K3 termasuk di bidang konstruksi.

Pada intinya apapun skala usahanya, manajemen K3 menjadi sebuah kewajiban sebagai bukti tanggung jawab dan kepatuhan badan usaha.

Sudah Siap Menerapkan Manajemen K3 Konstruksi?

Bagi perusahaan yang ingin menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi, maka bisa berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti tim PT Adhikari Kreasi Mandiri.

Kami telah berpengalaman selama bertahun-tahun di bidangnya, menyediakan dua layanan utama yang mungkin sedang Anda cari saat ini.

Pengurusan SMK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI
ISO 45001 akreditasi KAN dan berbagai pilihan lainnya

Bersama dengan konsultan yang tepat, mari persiapkan perusahaan Anda untuk menjadi lebih baik lagi dengan menerapkan K3 secara efektif. Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar layanan ini.