Bagaimana Cara Mengurus Izin Usaha Freight Forwarding?

Sebelum kita mencari tahu prosedur pengurusan izin usaha freight forwarding, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa itu freight forwarding sendiri.

Freight forwarding merupakan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang dibutuhkan dalam proses pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, laut, maupun udara. Dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya sebagai jasa pengurusan transportasi (JPT).

Panduan Cara Mengurus Izin Usaha Freight Forwarding

Prosedur pengurusan izin freight forwarding pada dasarnya sama dengan jasa pengurusan transportasi. Berikut ini beberapa tahapan yang harus dilalui:

1. Mengurus NIB dan Sertifikat Standar di OSS

Pertama adalah memastikan Anda sudah mempunyai NIB dengan kode KBLI yang relevan dengan bidang usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat diurus melalui sistem OSS RBA secara online. Jika diamati sesuai dengan pengertiannya, freight forwarding termasuk ke dalam KBLI 52295 (Angkutan Multimoda).

Setelah mengurus NIB, pastikan juga untuk menyelesaikan pengurusan Sertifikat Standar (SS). Karena kategori usaha yang satu ini termasuk ke dalam berisiko tinggi, sesuai dengan OSS RBA maka izinnya adalah NIB + Izin Sertifikat Standar.

Sertifikat Standar diterbitkan pada sistem OSS, namun harus diverifikasi agar berlaku efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Umumnya akan dilakukan pengecekan lebih lanjut dari pihak pemerintah pusat/daerah untuk menilai apakah yang bersangkutan verifikasinya diterima atau ditolak.

2. Melakukan Verifikasi PKKPR

Selain sertifikat standar, bagian yang termasuk ke dalam pengurusan izin usaha freight forwarder adalah pengurusan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang).

Verifikasi PKKPR dapat dilakukan secara online dengan mengunggah berbagai dokumen persyaratan seperti upload file peta polygon lokasi kegiatan yang diajukan, dan sebagainya.

Pengajuan PKKPR akan ditinjau terlebih dahulu, apabila sesuai dengan kriteria maka izin akan terbit melalui OSS, apabila tertolak maka Anda akan diminta untuk melengkapi persyaratan dan mencoba mengajukan kembali.

3. Memenuhi Standar Usaha

Setiap bidang usaha yang ada di Indonesia, tanpa terkecuali freight forwarding wajib memenuhi standar usaha sebelum bisa menjalankan kegiatan bisnisnya. Khusus untuk usaha yang satu ini diperlukan izin SIUJPT (Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi).

Semua perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi wajib mengurus SIUJPT sebagai pemenuhan izin menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan Lainnya untuk Membuka Usaha Freight Forwarding

Selain dokumen persyaratan di atas, pebisnis yang ingin mendirikan usaha jasa pengurusan transportasi juga perlu melengkapi syarat non-dokumen. Beberapa di antaranya yaitu:

Tenaga Ahli Profesional Minimal D3

Tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 salah satu ketentuan untuk mendirikan usaha jasa pengurusan transportasi/freight forwarding yaitu mempunyai tenaga ahli profesional dengan jenjang pendidikan minimal D3 Pelayaran/Maritim/Penerbangan/Transportasi atau setara.

Alternatif kumulatif bisa disamakan dengan tenaga ahli yang sudah berpengalaman setidaknya 5 tahun di bidang jasa pengurusan transportasi.

Kepemilikan Gudang Sesuai Penggunaannya

Dalam menyediakan jasa pengurusan transportasi, tentu lazimnya perusahaan membutuhkan gudang penyimpanan terlebih lagi untuk mengamankan barang-barang milik mitra maupun customernya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M- DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, setiap pemilik atau pengelola gudang wajib mendaftarkan gudangnya.

Dengan demikian, pemilik usaha akan memperoleh TDG (Tanda Daftar Gudang) untuk mendukung kegiatan berusaha sesuai dengan kebutuhannya.

Kendaraan Operasional Sesuai Kebutuhan

Selain penguasaan gudang, pemilik usaha juga perlu menunjukan bukti kepemilikan kendaraan minimal roda 4 dibuktikan dengan kepemilikan atau sewa yang sah.

Namun umumnya untuk perusahaan freight forwarding ini skala besar, jadi semestinya ada lebih dari kendaraan mobil roda empat. Melainkan dibutuhkan pula truk untuk mengangkut barang-barang, kapal kargo untuk memastikan kegiatan berusaha tetap berjalan lancar.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kendaraan operasional tidak harus milik sendiri melainkan Anda juga bisa menyewanya. Asalkan ada bukti sewa yang sah, maka transportasi tersebut bisa digunakan sebagai syarat untuk memenuhi kriteria pendirian usaha.

Ruang Lingkup Usaha Freight Forwarding

Freight forwarding secara umum mempunyai ruang lingkup kegiatan yang terbilang cukup luas. Berikut ini beberapa bagian yang termasuk ke dalam usaha ini:

Penerimaan
Pengelolaan penyimpanan barang di area gudang terbuka maupun tertutup
Pemisahan atau sortir
Pengepakan
Penandaan
Penimbangan
Pengukuran
Pengelolaan transportasi
Pengurusan penyelesaian dokumen
Pemesanan ruangan pengangkut
Pengelolaan pendistribusian
Perhitungan biaya angkutan dan logistik
Asuransi atas pengiriman barang
Penyediaan sistem informasi dan komunikasi
Penerbitan dokumen angkutan barang moda transportasi darat, laut, atau udara

Meskipun demikian, izin usaha freight forwarding hanya bisa diberikan kepada perusahaan khusus yang sudah terdaftar sebagai jasa pengurusan transportasi. Penjelasan tersebut harus tercantum di dalam akta pendirian.

Selain itu, usaha yang bersangkutan juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha lain. Dalam hal ini berarti freight forwarding bersifat usaha single purpose atau satu tujuan saja.

Apabila Anda ingin mendapatkan kemudahan dalam mengurus izin usaha freight forwarding, sebaiknya hubungi admin Kreasi Mandiri. Kami bisa membantu Anda untuk menyediakan jasa pengurusan SIUJPT serta berbagai legalitas yang dibutuhkan seperti NIB, Sertifikat Standar, dan lain-lain dengan proses yang cepat dan aman.

Perbedaan Lengkap Perizinan Usaha Utama dan Penunjang

Izin usaha adalah bentuk persetujuan izin dari pihak berwenang atas kegiatan berusaha. Di Indonesia, pemilik bisnis perlu mengurus setidaknya dua jenis perizinan yaitu izin usaha utama dan penunjang (PB UMKU).

Keduanya berbeda, meskipun ada yang bisa di urus dalam satu sistem legalitas yang sama yakni OSS RBA secara online. Izin utama wajib di miliki oleh badan usaha untuk mendirikan tempat usahanya di bidang tertentu.

Selain itu, izin penunjang kegiatan berusaha adalah izin pelengkap agar operasional usaha berjalan dengan lebih baik.

Apa saja yang termasuk izin usaha utama dan penunjang? Berikut pembahasan lebih lengkapnya.

Pengertian Izin Usaha Utama

Sesuai dengan namanya izin usaha utama berarti bagian perizinan terpenting bagi pelaku usaha. Salah satu bagian yang termasuk izin usaha utama seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), akta pendirian usaha, izin lingkungan, izin PKKPR.

Di Indonesia pengurusan izin usaha sempat mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah penerbitan UU Cipta Kerja. Ada beberapa pemangkasan izin, penghapusan TDP, SIUP, dan sebagainya.

Izin usaha utama berlaku untuk semua sektor bisnis baik UMK maupun non-UMK. Perorangan maupun badan usaha skala besar tetap membutuhkan perizinan untuk memastikan bisnis yang mereka miliki telah legal dan di akui oleh negara.

Izin Penunjang Kegiatan Berusaha

Izin penunjang kegiatan berusaha berbeda dengan beberapa izin yang sudah di sebutkan di atas. Perizinan usaha penunjang atau di sebut sebagai PB UMKU, hanya dibutuhkan untuk sektor usaha tertentu.

Contoh dari PB UMKU adalah TDG (Tanda Daftar Gudang) yang di persyaratkan untuk pemilik usaha di sektor perdagangan guna memastikan tempat penyimpanan yang digunakan telah terdaftar kepemilikannya. Syarat pengurusan PB UMKU menyesuaikan dengan izin yang di urus, jadi berbeda-beda.

Perbedaan Izin Usaha Utama dan PB UMKU

Apa bedanya izin usaha inti dan penunjang? Bagaimana cara termudah untuk membedakannya? Berikut ini pembahasannya:

perizinan berusaha penunjang kegiatan usaha

1. Kewenangan Penerbitan Izin

Tidak semua izin usaha di terbitkan oleh satu lembaga yang sama, misalnya izin inti seperti NIB penerbitannya oleh lembaga OSS. Selain itu, untuk izin TDG (Tanda Daftar Gudang) diterbitkan oleh Bupati setempat.

Mengapa bisa berbeda? Pengurusan izin usaha diproses oleh lembaga atau pihak yang bersangkutan. Jadi, wajar apabila terdapat perbedaan dari wewenang penerbitannya.

2. Lama Waktu Pengurusan

Beberapa jenis izin usaha ada yang bisa diurus secara cepat, misalnya seperti NIB 1-2 hari beres. Dibandingkan dengan izin penunjang kegiatan berusaha bisa seminggu bahkan lebih.

3. Jenis Usaha yang Membutuhkannya

Semua pelaku usaha membutuhkan izin usaha utama, lain halnya dengan PB UMKU yang di butuhkan untuk sektor bisnis tertentu saja. Istilah kata cakupan izin seperti NIB, izin lingkungan, NPWP, lebih menyeluruh (universal). Izin penunjang secara spesifik di khususkan untuk jenis usaha tertentu, tidak semua pemilik usaha membutuhkannya.

4. Masa Berlaku Izinnya

Sebagian besar izin usaha utama mempunyai masa berlaku yang cukup lama, bahkan ada yang seumur hidup atau selagi kegiatan bisnis beroperasi maka izin tetap aktif.

Beberapa izin usaha yang berlaku seumur hidup antara lain seperti NIB dan akta pendirian. PB UMKU ada yang berlaku 3 – 5 tahun, bahkan untuk jenis izin penunjang yang tidak termasuk izin transaksional hanya berlaku sekali kegiatan saja.

Konsultasi Pengurusan Izin Usaha Utama dan Penunjang

Apakah Anda mengalami kendala dengan kedua jenis perizinan di atas? Tentu ada baiknya untuk bisa berkonsultasi dengan tenaga profesional agar tidak salah dalam proses pengajuan izinnya.

Saat ini konsultan perizinan bisa dengan mudah kita jumpai secara online, mereka membuka situs untuk memperkenalkan layanan apa saja yang bisa di bantu.

Kreasi Mandiri adalah salah satu perusahaan tersebut. Kami bisa membantu Anda untuk mengurus izin usaha inti seperti NIB, akta pendirian, izin lokasi, dan sebagainya.

Layanan terbaru kami sekarang mendukung pengurusan izin penunjang kegiatan berusaha seperti Tanda Daftar Gudang, Izin usaha pengurusan jasa transportasi, dan sebagainya.

Tidak hanya sekadar mengurus izin, namun kami juga bisa membantu Anda agar bisa memahami perizinan usaha. Jadi, tidak bingung lagi soal perizinan dan legalitas terbaru.

Pastikan Anda sudah mempunyai akun OSS, jika belum kami juga bisa membantu untuk pembuatan akun lengkap dengan perizinannya.

Mengapa Menggunakan Layanan Kami?

Karena dengan menggunakan bantuan konsultan, Anda bisa mendapatkan kemudahan dalam proses perizinan. Tidak semua pemilik bisnis mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan legalitas, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikannya.

Hubungi admin Kreasi Mandiri untuk mendapatkan solusi izin usaha inti dan penunjang. Biaya pengurusan terjangkau untuk berbagai kalangan usaha mikro maupun non-UMK.

Layanan Jasa Proses PKKPR Usaha untuk PT dan CV

Status PKKPR perusahaan masih berhenti atau belum di proses? Jika Anda pemilik usaha skala non-UMK maka sebaiknya segera tuntaskan persoalan ini sebelum lupa dengan menggunakan bantuan konsultan jasa proses PKKPR.

Mengurus izin usaha melalui OSS memang bisa terlihat mudah, namun untuk perizinan khusus seperti PKKPR banyak yang mengalami kendala.

Penyebabnya bervariasi umumnya karena kurangnya persyaratan, sehingga perlu pengecekan ulang oleh pihak pusat.

Hal ini sebenarnya bisa di minimalisir dengan memastikan semua data dan berkas lengkap terlebih dahulu baru mengajukan permohonan PKKPR.

Perlu di ketahui bagi pembaca Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) saat ini kedudukannya berfungsi menggantikan izin lokasi yang berlaku beberapa tahun lalu.

Perusahaan-perusahaan besar yang membuka lokasi industri perkebunan dan industri pabrik wajib mengurus PKKPR agar bisa mendapatkan peninjauan langsung dari menteri ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Mengapa Memerlukan Bantuan Konsultan untuk Pemrosesan PKKPR?

Meskipun tidak wajib, namun keberadaan konsultan jasa proses PKKPR memang terbukti dapat mempermudah alur perizinan Anda.

Tentunya tetap menyesuaikan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah, konsultan murni bertugas untuk membantu dan memudahkan para pemilik usaha yang sibuk.

Adanya konsultan bisa memberikan keunggulan bagi badan usaha baik itu PT maupun CV yang di persyaratkan untuk mengurus PKKPR. Berikut beberapa di antaranya:

Meminimalisir Kendala

Konsultan mampu mengurangi risiko munculnya masalah selama proses pengajuan PKKPR. Mereka bekerja dengan teliti, mengecek setiap dokumen persyaratan yang sudah di tentukan sebelum mengajukan permohonan. Harapannya pengurusan bisa terselesaikan dalam sekali jalan, tidak perlu ada peninjauan ulang karena kurangnya persyaratan atau data.

Mempercepat Pemerosesan PKKPR

Pengisian formulir, informasi ketentuan pengajuan PKKPR akan dilakukan sepenuhnya oleh konsultan. Selagi jasa proses PKKPR yang Anda gunakan sudah terpercaya, maka tentunya ini bukanlah kendala dan cenderung lebih cepat selesai.

Jasa Proses PKKPR Perusahaan Non-UMK Terpercaya

Meskipun saat ini cukup banyak konsultan yang membuka jasa di internet, namun sebaiknya Anda tetap teliti dan memperhatikan kualitas dari penyedia jasanya. Jangan sampai mempercayakan pengurusan PKKPR kepada pihak yang tidak jelas legalitasnya.

Kreasi Mandiri siap membantu, kami mengantongi izin usaha lengkap dan sudah berpengalaman di bidang pengurusan dokumen izin berusaha sejak 2012. Lebih dari 100 perusahaan terbantu dengan adanya layanan kami, termasuk untuk pengajuan PKKPR.

Namun, harap di ingat bahwa untuk mengajukan PKKPR perusahaan Anda harus memiliki NIB. Ini adalah syarat utama, jika belum melakukan pengurusan NIB sebaiknya selesaikan terlebih dahulu tahapan tersebut.

Waktu yang di butuhkan untuk mengurus izin PKKPR lebih kurang 20 hari, dengan catatan semua berkas lengkap. PKKPR berlaku untuk 3 tahun, jika habis masa berlakunya maka wajib di perpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penerbitan Dokumen PKKPR

Dokumen PKKPR diterbitkan secara online dalam sistem OSS RBA, untuk selanjutnya bisa di print secara mandiri.

Di dalamnya terdapat data-data perusahaan serta ketentuan PKKPR menyesuaikan dengan tempatnya. Saat ini ada 3 jenis PKKPR yaitu tanah, laut, dan hutan.

Penerbitan PKKPR nantinya sejalan dengan pengurusan izin lingkungan seperti Amdal, SPPL, dan sebagainya. Berikut ini contoh dokumen PKKPR yang sudah terbit:

Persyaratan sudah lengkap tapi kenapa PKKPR tidak terbit? Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, mungkin area lingkungan tersebut adalah kawasan yang cukup berisiko.

Selain itu, bisa juga karena faktor internal lainnya seperti di temukannya pelanggaran tertentu.

Apa Saja Persyaratan Mengurus PKKPR Usaha?

Persyaratan mengurus PKKPR berbeda-beda menyesuaikan dengan area lahan yang akan di jadikan tempat usaha. Jika di kategorikan secara umum, berikut ini beberapa persyaratannya:

NIB dan Akun OSS;
Koordinat lokasi Kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang Informasi penguasaan tanah;
Informasi jenis usaha;
Rencana jumlah lantai bangunan;
Rencana luas lantai bangunan;
Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan;
Informasi seputar badan usaha.

Persyaratan berlaku untuk usaha PT maupun CV non-UMK untuk berbagai bidang. Berkas lebih lengkap mungkin di perlukan saat proses pengajuan serta perubahan kebijakan dari tahun ke tahun.

Biaya Pengurusan PKKPR dan Info Konsultasi

Sebagai catatan tambahan untuk mengurus PKKPR Anda perlu menyiapkan anggaran sesuai dengan luas lahan yang akan dimanfaatkan sebagai tempat usaha. Untuk mengetahui besaran nominal dan rinciannya, maka silahkan untuk berkonsultasi langsung dengan konsultan Kreasi Mandiri.

Kami bisa dihubungi dengan mudah melalui telepon maupun kontak Whatsapp. Free tanya jawab seputar PKKPR sebelum proses pengurusan, jadi tidak perlu ragu dan pusing lagi.

Kami melayani jasa proses PKKPR untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk wilayah lain silahkan tanyakan terlebih dahulu, kami dengan senang hati akan mempermudah pemrosesan PKKPR perusahaan Anda.

Konsultan Pengurusan Sertifikat Ahli K3 Umum

Kesehatan dan Keselamatan Kerja semestinya sudah menjadi hal utama yang diperhatikan oleh perusahaan sebelum memulai operasional atau pelaksanaan suatu proyek. Salah satu wujud persiapan yang baik adalah dengan mengantongi sertifikat ahli K3 umum serta mempunyai tenaga profesional yang kompeten di bidang ini.

Sertifikat ahli K3 umum adalah dokumen yang diberikan kepada tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan baik secara online maupun offline. Mereka mengantongi kompetensi yang berkaitan dengan sistem keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain itu, ditunjuk secara resmi untuk bertanggung jawab mengawasi implementasi K3 dalam operasional maupun pelaksanaan proyek suatu badan usaha. Umumnya mereka mempunyai latar pendidikan D3/S1, namun ada juga beberapa yang lulus SMA/SMK sederajat asalkan sudah berpengalaman setidaknya 4 tahun di bidang yang relevan.

Sertifikat ahli K3 umum berlaku hingga 3 tahun, dapat di perpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pentingnya Sertifikat Ahli K3 Umum

Sebagai salah satu sertifikat utama, K3 umum menjadi salah satu penentu apakah badan usaha dapat menerapakan sistem SMK3 dengan efektif atau tidak. Fokus utamanya bukan terletak pada dokumen tetapi kemampuan atau kompetensi yang di miliki oleh para tenaga ahli K3 umum.

Mereka mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik, sehingga secara tidak langsung bisa mengarahkan tim di perusahaan tersebut untuk mematuhi standar keselamatan kerja demi kemajuan bersama.

Selain itu, risiko insiden kecelakaan kerja juga dapat di minimalisir melalui berbagai tindakan preventif dan pelaporan yang lebih terstruktur.

Sesuai harapan, apabila kecelakaan kerja sangat minim, maka hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan motivasi kerja serta produktivitas.

Semua hal ini saling berkaitan, meskipun tidak secara langsung namun keberadaan ahli K3 umum memang berdampak besar terhadap kualitas kepatuhan keselamatan kerja.

Apabila hal tersebut mampu di capai oleh perusahaan, maka berbagai keuntungan lainnya juga bisa di dapatkan:

Meningkatkan etos kerja dari waktu ke waktu
Membuat kualitas pekerjaan menjadi lebih maksimal
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan
Membuat perusahaan lebih kredibel dan profesional
Sebagai wujud kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai standar K3

Materi Sertifikasi Ahli K3 Umum

Dengan memikul tanggung jawab yang cukup berat, seorang ahli K3 harus menguasai regulasi dan standar dalam sistem SMK3. Baik yang tercantum dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya. Berikut ini beberapa materi yang perlu mereka kuasai untuk menjadi ahli K3 yang di andalkan perusahaan:

Kebijakan K3
Konsep dasar mengenai K3
Undang-Undang No.1 Tahun 1970
Tugas dan tanggung jawab P2K (Lembaga keahlian K3)
K3 listrik
K3 penanggulangan terhadap kebakaran
K3 konstruksi bangunan
K3 pesawat uap
K3 mekanik
Kesehatan kerja
Lingkungan kerja dan bahan berbahaya serta beracun
Statistik dan lapora kecelakaan kerja
SMK3 dan audit SMK3
Manajemen risiko
Praktik kerja lapangan
Analisa kecelakaan kerja
Ujian Negara dari Kementerian Ketenagakerjaan RI
Seminar dari Kementerian Ketenagakerjaan RI

Catatan: Materi pelatihan berikut mengacu pada kurikulum/silabus SK Dirjen Pengawasan Norma K3 Kemnaker No.KEP.69/PPK&K3/XII/2015. Materi yang disampaikan bisa berbeda-beda menyesuaikan dengan kebijakan terbaru.

Perusahaan Apa yang Membutuhkan Ahli K3?

Sistem manajemen K3 ini berlaku untuk semua perusahaan dari berbagai bidang, khususnya kategori usaha dengan risiko bahaya yang tinggi atau mempekerjakan karyawan lebih dari 100 orang.

Dari ciri-ciri di atas, lebih kurang berikut ini beberapa perusahaan yang di prioritaskan untuk segera mempersiapkan ahli K3 jika belum memilikinya:

Perusahaan jasa konstruksi
Perusahaan instalasi, distribusi, dan transmisi ketenagalistrikan
Perusahaan cleaning service ACP gedung bertingkat
Manufaktur produksi
Pertambangan semua jenis bidang

Setidaknya dalam satu perusahaan ada 1 orang yang berperan sebagai ahli K3 umum. Tentunya untuk perusahaan dengan jumlah karyawan lebih banyak membutuhkan lebih dari 1, untuk mempermudah proses pemantauan dan pengawasan implementasi sistem keselamatan kerja.

Pengurusan Sertifikat Ahli K3 Umum Bersama Konsultan

Karena ada begitu banyak hal yang perlu Anda siapkan, tentu akan lebih baik jika perusahaan menghubungi konsultan untuk meminta saran dan rekomendasi agar proses sertifikasi bisa berjalan lancar.

PT Adhikari Kreasi Mandiri melayani pengurusan sertifikat ahli K3 umum secara online dan offline. Kami siap membantu perusahaan Anda untuk mencapai penerapan sistem keselamatan kerja dengan lebih baik.

Kuncinya ada di komitmen dan keseriusan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap K3. Tentunya keberhasilan standar keselamatan kerja tidak bisa mengandalkan ahli K3 umum saja, melainkan semua internal perusahaan juga berpengaruh.

Mulailah dari bagian yang sederhana, tingkatkan awareness atau kesadaran tim Anda untuk mematuhi standar ini, konsultasikan kebutuhan sertifikasi ahli K3 umum bersama kami. Lebih cepat, mudah, dan terpercaya info lebih lanjut hubungi nomor kontak yang tersedia di website ini.

Ini Perbedaan Audit SMK3 dan Inspeksi K3, Sekilas Mirip!

Untuk mencapai efektivitas penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ada banyak proses yang perlu dilalui oleh perusahaan. Namun ada bagian yang cukup menarik mengenai prosedur ini, salah satunya adalah perbedaan audit SMK3 dan inspeksi K3 yang terlalu mirip sampai banyak bingung untuk membedakannya.

Oleh karena itu, untuk memastikan Anda paham dengan proses yang ada. Berikut akan dijelaskan secara ringkas dan mendetail mengenai perbedaan antara audit SMK3 dan inspeksinya. Namun sebelum itu, mari kita pahami terlebih dahulu definisi dari keduanya,

Apa Itu Audit SMK3?

Audit SMK3 adalah secara formal adalah sebagai proses penting untuk menilai lalu mengungkap bagian yang masih perlu perbaikan dalam sistem keselamatan dan kesehatan kerja dari suatu perusahaan.

Frekuensi audit tidaklah sering, karena prosesnya melibatkan lembaga audit dan tim auditor profesional yang hanya tersedia setelah dipanggil untuk melakukan penilaian.

Audit terdiri dari dua yakni internal dan eksternal, internal berarti audit oleh tim yang masih termasuk bagian dari perusahaan. Namun, untuk audit SMK3 umumnya mengacu pada audit eksternal yang dilakukan pihak luar perusahaan.

Hanya perusahaan atau lembaga yang sudah di tunjuk oleh Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) saja yang dapat melakukan audit secara vaild terhadap sistem K3.

Apa Itu Inspeksi K3?

Inspeksi K3 merupakan proses pemeriksaan secara sistematis dan menyeluruh dengan cakupan kondisi fisik tempat kerja. Prosesnya dilakukan secara formal guna mengetahui serta mendokumentasikan ancaman serta bahaya yang ada di tempat kerja.

Pihak yang berwenang melakukan inspeksi adalah tenaga kerja profesional internal yang memegang sertifikat ahli K3 umum, kompeten, serta bertanggung jawab di bidangnya.

Melihat dari segi frekuensi , inspeksi K3 lebih sering karena bisa di lakukan kapan saja sesuai dengan kesanggupan tim internal badan usaha. Hasil temuan setelah melakukan inspeksi akan di cek kembali guna keperluan perbaikan dan evaluasi.

Tim inspeksi tidak memeriksa departemen atau area kerja mereka sendiri, di khawatirkan hasilnya tidak objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan Spesifik Audit SMK3 dan Inspeksi K3

Untuk memahami perbedaan dari keduanya, silahkan perhatikan tabel berikut:

Audit SMK3	Inspeksi K3
Lebih mengarah pada sistem manajemen K3 yang berlaku secara umum dan menyeluruh	Lebih mengara pada upaya untuk mengidentifikasi dan mengendalikan adanya bahaya dalam penerapan sistem K3 dalam lingkup badan usaha
Tindakan berupa program tranining bagi pekerja supaya tidak ada lagi bahaya karena penerapan K3 yang keliru	Tindakan berupa pengamatan praktik di lingkungan kerja agar bisa mengambil kesimpulan apakah ada aspek operasi yang sekiranya tidak aman
Mendeteksi adanya bahaya lalu berupaya untuk menghilangkannya	Melakukan pemeriksaan terhadap semua peralatan kerja dan menentukan apakah sistem pengamanannya sudah sesuai atau belum
Lebih menekankan pada proses	Lebih menekankan pada hasil akhir
Proses audit oleh personel eksternal di luar perusahaan, bisa berupa lembaga audit yang sudah ditunjuk oleh Kemnaker	Proses inspeksi oleh personel internal perusahaan. Prosesnya dikerjakan oleh tenaga profesional yang ahli di bidang K3 (Pemegang sertifikat ahli K3 umum)

Setelah membaca tabel perbedan di atas apakah Anda sudah memiliki sedikit gambaran mengenai audit SMK3 dan inspeksi K3? Alasan utama kenapa banyak yang mengira keduanya adalah hal yang sama adalah tindakan dan prosesnya.

Sama-sama mengidentifikasi, menganalisis, serta mencari tahu mengenai kualitas sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Meskipun dari segi tujuan jelas berbeda, sesuai dengan penjelasan yang tercantum.

Audit K3 menjadi salah satu persyaratan sebelum badan usaha di bidang pekerjaan risiko tinggi menerima proyek besar seperti lelang atau tender. Hanya badan usaha yang lolos audit saja mempunyai peluang besar memenangkan tender.

Antara Audit dan Inspeksi, Mana Bagian Terpenting?

Keduanya penting, karena mempunyai peran tersendiri dalam mewujudkan implementasi sistem K3. Kesiapan badan usaha untuk melalui serangkaian proses audit bisa kita lihat dari kepatuhan melakukan inspeksi secara berkala guna melihat seberapa jauh efektivitas sistem keselamatan dan kesehatan kerja.

Apabila badan usaha ingin lebih siap untuk menerapkan K3, maka kami sangat menyarankan untuk menggunakan bantuan konsultan. Mereka yang sudah berpengalaman di bidangnya dapat mengarahkan Anda dan team untuk mengetahui lebih jauh proses lengkap mewujudkan lingkungan kerja yang lebih selamat dan nyaman.

Alurnya mulai dari mempersiapkan ahli K3 umum, proses sertifikasi SMK3 sampai ke tahap audit. Tidak lupa juga untuk melakukan evaluasi serta perbaikan-perbaikan terhadap bagian yang masih kurang.

Itu dia penjelasan mengenai perbedaan audit SMK3 dan inspeksi K3. Jika butuh bantuan untuk pengurusan sertifikat K3 perusahaan maka bisa langsung menghubungi Kreasi Mandiri. Kami menyediakan jasa pengurusan SMK3 di urus dengan profesional oleh konsultan yang kompeten di bidangnya.

Manfaat dan Fungsi Sertifikat Standar untuk Perusahaan

Sebagai salah satu perizinan baru bagian dari OSS, masih banyak pemilik usaha yang merasa heran kenapa setelah memperoleh NIB mesti mengurus dokumen lain. Memang apa fungsi dari sertifikat standar?

Bagi Anda yang sudah mencoba mengurus perizinan sendiri pasti paham sedikit kerumitan yang perlu dilalui untuk mendapatkan sertifikat standar. Bahkan walaupun terbit, masih ada status “Belum terverifikasi”, yang berarti Anda tidak dapat menggunakannya secara efektif untuk berbagai keperluan.

Namun di balik itu semua, ada berbagai manfaat yang bisa diperoleh melalui pengurusan sertifikat standar. Berikut ringkasannya:

Fungsi Sertifikat Standar yang Belum Banyak Diketahui

Fungsi sertifikat Standar berperan lebih dari sekadar pelengkap perizinan. Dokumen ini menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh beberapa kategori perusahaan menyesuaikan dengan risikonya sesuai regulasi OSS. Berikut beberapa penjelasan mengenai manfaat dari kepemilikan sertifikat ini.

Bentuk Pemenuhan Peraturan Undang-Undang

Untuk dapat menjalankan usaha dengan baik di negara hukum (Indonesia), maka setiap pemilik usaha wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Tentu penetapan Sertifikat Standar sebagai salah satu syarat mendirikan usaha bukanlah formalitas belaka. Dokumen berperan sebagai bukti tanggung jawab bahwa yang bersangkutan siap untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai pemilik usaha termasuk meminta izin dari pemerintah daerah setempat dan sebagainya.

Penilaian Terhadap Pemenuhan Standar Usaha

Sertifikat Standar umumnya banyak berkaitan dengan usaha berbasis risiko menengah hingga tinggi. Karena menurut ketentuan yang berlaku, bidang usaha tersebutlah yang wajib mengurus dokumen ini. Perhatikan gambar berikut:

Dari gambar di atas sudah di sederhanakan, bahwa pengurusan sertifikat standar ini wajib mulai dari kategori usaha risiko menengah tinggi dan tinggi. Bahkan beberapa ada yang memerlukan verifikasi supaya dapat berfungsi dengan baik.

Menjamin Keberlangsungan Usaha untuk Jangka Panjang

Dalam hal perizinan berusaha, pemerintah selalu menginginkan kemudahan bagi setiap masyarakat. Ada alasan yang cukup masuk akal kenapa sertifikat standar sampai perlu penetapan melalui PP (Peraturan Pemerintah).

Pertama, untuk sertifikat standarr mempunyai fungsi untuk menilai keseriusan pemilik usaha dalam melengkapi perizinannya serta membuktikan kemampuan badan usaha dalam memenuhi persyaratan sesuai dari aturan pemerintah daerah masing-masing.

Mengutip dari laman OSS, setidaknya ada tiga cara untuk proses verifikasi Sertifikat Standar:

Verifikasi oleh pemerintah daerah
Verifikasi oleh kementerian/lembaga
Verifikasi oleh Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBP

Setiap badan usaha mempunyai cara verifikasi yang berbeda, menyesuaikan dengan keterkaitan badan usaha dengan pihak lain.

Siapa Saja yang Membutuhkan Sertifikat Standar?

Ada beberapa perusahaan yang bisa pasti membutuhkan sertifikat standar dalam menjalankan usahanya. Dengan mengacu pada analisis tingkat risiko menengah tinggi dan risiko tinggi. Maka secara sederhana sebagian besar perusahaan non-UMK membutuhkan dokumen ini.

Siapa saja mereka?

Penyedia Jasa Konstruksi

Pertama, perusahaan jasa konstruksi yang tergolong dalam kualifikasi menengah hingga besar dengan modal di atas 1 milyar memerlukan Sertifikat Standar untuk melengkapi perizinan usaha sesuai dengan sistem terbaru. Selain modal yang besar, jasa konstruksi dengan kualifikasi tersebut juga dapat menerima proyek yang jumlahnya cukup besar.

Ketenagalistrikan

Perusahaan lainnya yang membutuhkan dokumen ini adalah jasa ketenagalistrikan dengan penentuan yang lebih kurang sama, mengingat kedua badan usaha ini mempunyai sistem SBU untuk mengetahui kualifikasi badan usaha.

Masih banyak kategori perusahaan lainnya yang membutuhkan sertifikat standar, kami cantumkan contoh termudahnya sebagai gambaran. Penentuan klasifikasi risiko seperti ini sebenarnya bisa Anda lakukan sendiri dengan mengunjungi halaman oss.go.id lalu arahkan ke informasi (KBLI 2020).

Berikut ini kami berikan contoh salah satu badan usaha yang bergerak di jasa konstruksi bangunan sipil (Kode KBLI: 42101).

Kategori risikonya menengah tinggi, di sana juga tercantum bahwa perizinan usaha yang wajib terpenuhi tidak hanya NIB saja tetapi juga sertifikat standar.

fungsi sertifikat standar usaha menengah tinggi

Tanpa adanya sertifikat standar maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kredibilitas dan resmi atau tidaknya perusahaan yang menjalankan kegiatan berusaha.

Perbedaan Sertifikat Standar Pernyataan Mandiri dan Perlu Verifikasi

Sertifikat Standar dengan ketentuan pernyataan mandiri umumnya berlaku untuk perusahaan dengan kategori risiko menengah rendah. Mereka yang tergolong dalam usaha ini tidak perlu melakukan verifikasi ke kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Sebaliknya, sertifikat standar dengan verifikasi berarti wajib mengajukan ke pihak yang bersangkutan sesuai dengan keterkaitan badan usaha. Detail lengkap mengenai keduanya bisa Anda ketahui saat mengurus perizinan melalui portal OSS.

Demikian penjelasan mengenai fungsi dan beberapa hal penting lainnya mengenai sertifikat standar. Jika Anda butuh bantuan dalam pengurusan dokumen ini, maka bisa menggunakan bantuan jasa pengurusan sertifikat standar melalui Kreasi Mandiri. Kami akan bantu urus izin Anda sampai tuntas.

Jasa Pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Jakarta Terpercaya

Jasa pengurusan IMB dari Kami Biro Jasa pengurusan izin mendirikan bangunan akan membantu Anda untuk mempercepat prosesnya. Kami akan bantu mempercepat dan mempermudah Anda untuk dapatkan izin mendirikan bangunan baik untuk bangunan rumah ataupun untuk bangunan tempat usaha. Dengan Anda memiliki surat Izin mendirikan bangunan ini, Anda akan bisa mendirikan bangunan di tanah tersebut tanpa bermasalah lagi.

Maka dari itu Kepemilikan IMB ini tentunya sangat penting, terutama Anda yang akan mendirikan bangunan. hal ini Karena dengan Anda memiliki IMB ini, Anda tidak perlu lagi takut dengan berbagai masalah, karena Anda secara sah sudah memiliki izin legal untuk mendirikan bangunan.

Persyaratan Pengurusan IMB

Berdasarkan PERGUB 129 Tahun 2012, untuk pengurusan IMB diperlukan beberapa syarat yang dibagi berdasarkan jenis bangunan.

Syarat pembuatan IMB untuk bangunan tempat tinggal

Foto copy KTP, NPWP & PBB
Foto copy Bukti kepemilikan Tanah, 1 set (Sertifikat Tanah, Surat
Kavling/Girik/Surat keputusan hak atas tanah dari BPN).
Surat pernyataan bahwa tanah yang di kuasai tidak dalam sengketa.
Keterangan Rencana Kota & Peta Rencana Kota dari Dinas/Sudin
Tata Ruang.
Gambar Arsitektur.
Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) bidang Arsitektur.
Foto copy SIPPT , bila luas tanah di atas 5000 m2, dll.

2. Syarat pembuatan IMB untuk non tempat tinggal

Formulir permohonan IMB
Akte perusahaan (bila pemohon adalah perusahaan) Fotokopi
KTP pemohon (fotokopi)
NPWP pemohon (fotokopi)
sertifikat tanah (fotokopi)
PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) (fotokopi)
Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan RTLB.
SIPPT apabila luas daerah perencanaan lebih dari 5000m2 (Fotokopi).
Gambar rencana Arsitektur yang di tandatangani pemegang IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan) Arsitektur
Hasil penyelidikan Tanah (Sondir).
Perhitungan dan Gambar Rencana Struktur yang di tandatangani pemegang IPTB Struktur.
Rekomendasi hasil persetujuan TPAK, apabila ketinggian bangunan lebih dari 9 lantai.
Persetujuan hasil sidang TPKB , apabila ketinggian bangunan lebih dari 9 lantai dan atau bangunan dengan basemant lebih dari 1 lantai, atau bangunan dengan struktur khusus.
Gambar rencana Instalasi dan Perlengkapan bangunan, yang di tandatangani oleh
Perencana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan pemegang IPTB, yang meliputi bidang – bidang :
- Listrik Arus Kuat (LAK).
- Listrik Arus Lemah (LAL).
- Tata Udara dalam Gedung (TUDG).
- Transportasi dalam Gedung (TDG).
- Design Report.
Rekomendasi UKL/UPL apabila luas bangunan 2000m2 – 10000m2, atau Rekomendasi AMDAL apabila luas bangunan di atas 10000m2.
Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas pelaksanaan bangunan dari pemilik bangunan.
Surat Kuasa Pengurusan dari Pemilik/pemohon kepada yang mengurus. (bila pengurusan di kuasakan oleh pemohon).

Jika syarat yang dibutuhkan untuk pembuatan IMB baik untuk bangunan tempat tinggal atau bangunan non tempat tinggal sudah terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah pembuatan.

Jasa Urus IMB Rekomended

Namun perlu Anda ketahui, pembuatan IMB ini tentu saja memerlukan waktu dan proses yang cukup lama. Apabila syarat dan ketentuan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk itu, jika Anda tidak memiliki banyak waktu dalam pengurusan IMB sangat disarankan untuk menggunakan jasa pengurusan IMB.

Nah, pilihan tepat untuk Anda yang saat ini bingung mencari jasa urus IMB serahkan saja pada Kami. Kami PT.Adhikari Kreasi mandiri adalah solusi bagi kesulitan Anda dalam pengurusan IMB. Khususnya Anda di wilayah Jabodetabek, tidak perlu lagi ribet untuk mengurusi segala keperluan yang dibutuhkan untuk pengurusan IMB. Karena Kami siap bantu hingga urusan tuntas.

Untuk itu, jangan buang waktu Anda lama-lama hanya untuk mengurus keperluan IMB. Sebab dengan menggunakan jasa pengurusan IMB Kami, semua akan beres dalam waktu yang singkat dan proses yang tidak lama. Maka dari itu konsultasikan segera kebutuhan dan keinginan Anda pada Kami. Jika Anda ingin mengurus surat izin lainnya seperti pengurusan SIUP, SIUJK, TDP, TDG, TDI kami juga siap bantu Anda. Hubungi Kami untuk informasi lebih lanjut.

Apa Saja yang Bisa Diurus di OSS? Ini Daftar Lengkapnya

Apa saja yang bisa diurus di OSS? Pertanyaan ini rupanya masih sering ditanyakan oleh masyarakat, khususnya mereka yang belum pernah mencoba perizinan berbasis digital.

Perlu Anda ketahui, saat ini OSS (Online Single Submission) menjadi salah satu sistem perizinan yang terlengkap. Hampir semua perizinan mendasar yang dibutuhkan untuk melegalkan usaha bisa langsung kalian urus di sini.

Namun, karena banyaknya perizinan tersebut terkadang sulit bagi kita untuk mencari tahu apakah legalitas yang sedang dibutuhkan tersedia atau tidak di OSS.

Untuk mempermudah pembaca, kami sudah siapkan penjelasan lengkap apa saja dokumen yang bisa dan tidak bisa diurus melalui OSS.

Berbagai Perizinan yang Bisa Diurus Melalui OSS

Berikut ini kami sertakan mengenai legalitas apa saja yang bisa diurus melalui OSS baik secara independen perorangan maupun untuk badan usaha. Harapannya dengan adanya informasi ini, Anda bisa lebih mudah untuk mengetahui apakah perizinan yang dibutuhkan tersedia atau tidak di OSS RBA.

NIB (Nomor Induk Berusaha)

NIB menjadi dokumen pertama yang hanya bisa diurus melalui OSS. Nomor induk ini berfungsi sebagai identitas pelaku usaha, sehingga memegang peran yang sangat penting.

Keberadaannya menggantikan TDP dan SIUP, membuat perizinan sebagai mudah dan sederhana. NIB dapat diurus untuk perorangan maupun badan usaha, ya bahkan pemilik kedai depan rumah bisa punya NIB untuk memastikan usahanya legal.

Nomor Induk Berusaha ini terdiri dari 13 digit yang diterbitkan dengan pengaman dan tanda tangan elektronik. NIB tidak bisa dipalsukan, pengecekannya mudah.

Anda bisa mengunjungi situs nswi.bkpm.go.id lalu masukkan nomor NIB pada kolom yang tertera untuk melakukan validasi Nomor Induk Berusaha. Dokumen ini menjadi salah satu legalitas yang termudah untuk diurus pada sistem OSS RBA

Siapa saja yang membutuhkan NIB? Rata-rata semua pelaku usaha membutuhkannya baik mikro, kecil, maupun besar.

Sertifikat Standar

Kedua, di dalam OSS Anda bisa mengurus Sertifikat Standar. Ini merupakan dokumen lanjutan sebagai syarat bagi perusahaan kategori mikro hingga besar.

Penerbitan Sertifikat Standar berlangsung cukup cepat dan mudah, hampir sama seperti NIB. Namun, setelah terbit sertifikat ini tidak langsung berlaku efektif, sehingga diperlukan dokumen lebih lengkap untuk memastikannya bisa digunakan sesuai ketentuan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai dokumen ini, bisa Anda baca pada informasi Sertifikat Standar OSS RBA.

KKPR (Izin Lokasi)

KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) menggantikan izin lokasi juga ternyata bisa kita urus melalui OSS RBA. Perizinan ini penting untuk memastikan lokasi usaha yang digunakan mempunyai izin dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Mengutip dari laman resmi oss.go.id, KPPR menjadi syarat dasar yang wajib untuk dimiliki setiap pelaku usaha. Dokumen ini bisa diperoleh melalui serangkaian proses panjang yang perlu dilakukan di dalam dashboard OSS.

Umumnya, pelaku usaha perlu mengurus NIB terlebih dahulu untuk mengurus dokumen ini.

Izin Lingkungan

Selain lokasi, pelaku usaha juga dapat mengurus izin lingkungan di dalam OSS. Semuanya sudah terintegrasi pengurusan izin AMDAL, UKL-UPL, SPPL dan sebagainya dapat dilakukan dalam satu sistem.

Untuk mengetahui jenis perizinan lingkungan yang Anda butuhkan sesuai dengan bidang bisnis atau KBLI, maka pelaku usaha bisa mengunjungi halaman oss.go.id/informasi/persyaratan-dasar.

Lalu arahkan ke bagian tengah “Persetujuan Lingkungan”, sesuaikan data seperti klasifikasi usaha, jenis usaha, dan parameter lingkungan untuk mengetahui apa saja dokumen yang sebaiknya di urus.

Izin Usaha Mikro dan Kecil

Pengurusan izin usaha untuk bisnis-bisnis mikro dan kecil bisa diurus sampai tuntas melalui sistem terintegrasi. Secara umum prosesnya bisa dilakukan secara mandiri, mengingat perizinan usaha mikro dan kecil tidak terlalu rumit seperti kategori usaha lainnya. Salah satu izin usaha yang dimaksud adalah PT Perorangan, cukup 1 orang untuk menjadi pendiri sekaligus pengelolanya.

Izin Usaha Menengah dan Besar

Tidak hanya itu, pengurusan usaha yang lebih kompleks juga tetap bisa dilakukan melalui OSS tanpa perlu pergi ke kantor manapun. Meskipun begitu prosesnya tentu memerlukan waktu lebih lama jika kita bandingkan dengan kategori usaha mikro dan kecil.

Sertifikat Halal dan SNI

BKPM sedang berencana membuat terobosan baru, kedepannya sertifikat halal juga diprediksi bisa kita urus melalui OSS. Seperti yang kita tahu, sertifikat ini menjadi bagian yang cukup penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terutama terhadap produk-produk bisnis olahan pangan.

Tidak hanya itu, disebutkan pula kedepannya SNI juga akan diintegrasikan pada sistem ini, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia.

Perizinan yang Tidak Bisa Diurus Melalui OSS

Ada beberapa perizinan yang tidak tersedia di OSS, berikut ini beberapa di antaranya:

STP Agen/Jasa
IUP (Izin Usaha Pertambangan)
IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan)
Serkom
SKK Konstruksi
Dan sebagainya

Itu dia beberapa legalitas yang bisa dan tidak bisa diurus melalui OSS. Apabila Anda membutuhkan bantuan dalam pengurusannya jangan ragu untuk menghubungi kami. Kreasi Mandiri selalu siap membantu mempermudah perizinan Anda.

Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Pengurusan Resmi Konsultan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia menghimbau bagi setiap badan usaha maupun pemilik bisnis perorangan untuk melengkapi Surat Tanda Pendaftaran Keagenan.

STP tersebut ditujukan untuk para pemilik usaha supaya bisa menjadi agen, agen tunggal, distributor, maupun distributor tunggal sesuai dengan produk yang dijual.

Tujuan utama dari penentuan izin STP Keagenan sendiri yaitu untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, distribusi produk menjadi lebih lancar, dan tentunya memberikan perlindungan bagi konsumen dari produk-produk ilegal dan tidak terdaftar.

Surat Tanda Pendaftaran Keagenan sendiri diterbitkan oleh Direktur Bina Usaha & Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan secara online melalui sistem terintegrasi. Pemilik usaha badan atau perorangan yang ingin mengurus surat ini tidak perlu datang ke kantor, sehingga lebih efisien dan cepat.

Landasan Hukum Surat Tanda Pendaftaran Keagenan

Landasan hukum yang membahas mengenai STP Keagenan disebutkan pada PP Kementerian Perdagangan RI Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Pasal 1 ayat 13.

Di sana disebutkan bahwa STP Keagenan adalah bukti valid bahwa perusahaan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai agen, agen tunggal, distributor, dan distributor tunggal.

Selain itu, landasan hukum terbarunya juga tercantum pada Permendag 24/2021. Disebutkan bahwa produsen dalam negeri dapat menunjuk pemilik usaha distribusi untuk penjualan dan pemasaran produk kepada pengecer.

Siapa yang Dapat Menunjuk Sebagai Agen atau Distributor?

Menurut ketentuan yang berlaku pihak yang berhak menunjuk keempat hal di atas antara lain sebagai berikut:

Prinsipal dari produsen
Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (jika produk impor)
Perusahaan PMA yang ada di bidang perdagangan sebagai distributor
Prinsipal supplier atas dasar persetujuan dari prinsipal produsen

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 21 Point 8, setiap perjanjian tertulis dan legalitas dalam bahasa asing perlu diterjemahkan ke Bahasa Indonesia melalui penerjemah tersumpah.

Masa Berlaku STP Keagenan

STP Keagenan berlaku untuk 2 tahun, dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kepemilikan STP bisa dicabut sebelum habis masa berlaku jika ditemukan penyalahgunaan atau penyelewengan legalitas tersebut.

Adapun untuk syarat perpanjangan adalah menyertakan kegiatan pekerjaan setiap 6 bulan, lalu melampirkan STP yang akan dilakukan perpanjangan.

Persyaratan dalam Pengurusan Surat Tanda Pendaftaran Baru

Untuk mengurus STP Keagenan baru, maka Anda perlu melengkapi persyaratan legal dan administratif.

Adapun dokumen yang dipersyaratkan antara lain: Akta pendirian, SK Kemenkumham, NIB, kode KBLI, dan API-U (Umum).
Melampirkan surat pernyataan dan brosur/leaflet asli dari produk atau jasa yang dijual

Untuk persyaratan lainnya akan diinformasikan langsung oleh konsultan Kreasi Mandiri melalui email maupun kontak Whatsapp.

Beberapa persyaratan dalam pengurusan STP sedikit berubah dari peraturan yang lama. Dokumen seperti SIUP dan TDP tidak lagi diperlukan, sudah digabung dengan NIB.

Berapa Lama Pengurusan STP Keagenan?

Lama waktu pengurusan Surat Tanda Pendaftaran sepenuhnya ditentukan dari sistem pusat. Estimasinya sekitar 7-14 hari kerja jika persyaratan lengkap.

Manfaat Pengurusan STP Keagenan

Melihat persyaratan dan regulasi yang begitu ketat, apa yang didapatkan oleh pemilik bisnis jika berhasil melakukan pengurusan STP agen/distributor?

Berikut ini penjelasan lebih lengkap mengenai manfaat apa saja yang nantinya akan diperoleh:

1. Meningkatkan Kualitas Kerja Sama dalam Berbisnis

Dengan adanya kepemilikan STP, maka bisa tercipta sistem distribusi yang lebih terencana, resmi, dan aman. Dengan begitu, kerja sama bisnis akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

2. Memberikan Kredibilitas Bagi Usaha

Kredibilitas dan image perusahaan menjadi bagian yang tidak kalah penting. Konsumen dan investor saat ini lebih teliti, mereka hanya ingin bekerja sama dengan badan usaha yang mematuhi syarat dan legalitas dalam distribusi produk dan jasa, sehingga mendapatkan jaminan keamanan dan kualitas yang lebih optimal.

STP Keagenan memisahkan antara pemasok produk yang kredibel dan tidak, mempermudah konsumen untuk mengetahui dengan siapa mereka harus bekerja sama.

3. Meningkatkan Penjualan dari Waktu Ke Waktu

Tujuan akhir dari kelancaran supply management dan kepatuhan legalitas tentunya berdampak pada kondisi bisnis untuk jangka panjang.

Ketika konsumen sudah percaya, distribusi produk dan bahan baku berjalan lancar, tentu produksi dan penjualan juga lebih meningkat seiring berjalannya waktu.

Berapa Biaya Pengurusan STP Agen?

Untuk mengetahui informasi biaya jasa pengurusan STP bisa langsung menghubungi kami melalui kontak yang tersedia di website kreasimandiri.co.id, tidak perlu ragu untuk bertanya konsultan kami bersedia menjawab pertanyan-pertanyaan Anda seputar layanan ini.

Salah satu keunggulan menggunakan bantuan jasa profesional untuk mengurus izin seperti ini yaitu lebih cepat, aman, minim kegagalan.

Dalam hitungan hari Anda bisa langsung memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Agen yang sudah teraktivasi dan berlaku efektif bisa digunakan untuk kebutuhan usaha.

Cara Memperoleh Sertifikat CSMS dan Persiapannya

CSMS adalah sistem manajemen yang berfungsi untuk mengelola manajemen keselamatan. kontraktor Badan usaha yang sudah mempunyai sistem yang baik akan memperoleh sertifikat sebagai pembuktian atas keberhasilan mengelola keselamatan pekerja.

Kemudian, untuk memperoleh sertifikat ini badan usaha perlu mengikuti training CSMS yang diadakan oleh lembaga sertifikasi resmi.

Secara umum pemenuhan CSMS ini berlaku untuk pengerjaan proyek-proyek besar seperti lelang atau tender yang diadakan BUMN maupun BUMS.

Tujuan Penerapan CSMS

Tentunya keberadaan sertifikat CSMS mempunyai tujuan tersendiri bagi perusahaan yang mampu mencapainya. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

Mempersiapkan perusahaan dengan pemberian training CSMS untuk mengerjakan proyek tender
Mempermudah manajemen kontraktor supaya tidak menimbulkan masalah dalam penerapan K3
Membangun citra positif bagi perusahaan kontraktor
Memberikan pemahaman K3 di lingkungan proyek
Membuat kontraktor lebih siap untuk mengimplementasikan sistem CSMS dalam penerimaan proyek lelang/tender

Tujuan-tujuan di atas nantinya jika benar-benar tercapai maka dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik itu internal perusahaan, pemilik proyek, vendor, dan lainnya.

Manfaat CSMS

Berikut ini sejumlah manfaat yang bisa dirasakan jika berhasil mengimplementasikan CSMS dengan baik:

Pengukuran kinerja HSE (Health, Safety, Environment) menjadi lebih terarah. Perlu diingat bahwa HSE ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan
Kinerja unit dan divisi dalam perusahaan menjadi lebih baik dan terkendali
CSMS menjadi penghubung antara K3 perusahaan dengan K3 kontraktor
Melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi K3 kontraktor

Setelah mengetahui tujuan dan manfaat, tentunya badan usaha sudah mempunyai gambaran bagaimana penerapan sistem CSMS ini akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan untuk jangka panjang.

Materi dalam Proses Sertifikasi CSMS Perusahaan

Selanjutnya, hal yang perlu dipahami adalah mengetahui apa saja materi pembinaan. Setelah itu, masing-masing perusahaan kontraktor bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti setiap prosedur yang ada.

1. Pengenalan CSMS, merupakan bagian dari membangun awareness untuk semua pihak. Keberhasilan implementasi CSMS tidak bertumpu pada satu atau dua orang, melainkan semua tim yang terlibat.

2. Perencanaan CSMS, suatu sistem dapat berjalan efisien manakala sudah disesuaikan dengan kondisi dari internal perusahaan. Oleh karena itu diperlukan tahap perencanaan awal

3. Risk Assessment, merupakan penilaian suatu risiko dengan cara membandingkannya antara tingkat atau kriteria yang sudah ditetapkan. Tidak diragukan lagi pekerjaan kontraktor risiko bahaya yang tinggi, oleh karena itu perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu sebelum dapat mengimplementasikan CSMS.

Adapun beberapa poin lainnya yang termasuk ke dalam materi pembinaan CSMS antara lain:

Format kontrak, dan penentuan jadwal kontrak
Kapabilitas Asesmen HSE
Pelaksanaan tender
Penentuan pemenang tender
Penentuan tugas dan tanggung jawab
Mobilisasi
Audit terhadap mobilisasi
Pekerjaan inti
Pemantauan, audit, inspeksi pekerjaan serta penilaian kinerja HSE
Penilaian akhir

Berapa Lama Durasi Training CSMS Safety?

Setiap perusahaan mempunyai durasi training yang berbeda, namun secara umum pelatihan CSMS safety ini membutuhkan waktu 2-5 hari menyesuaikan dengan kesiapan dari perusahaan dan faktor lainnya.

Selain itu, menurut ketentuan yang berlaku K3 PP No. 50 Tahun 2012 dan ISO 45001:2018, dokumen yang diperoleh perusahaan dalam CSMS antara lain sebagai berikut: manual sistem manajemen K3, prosedur pelatihan, job safety analysis, prosedur investigasi insiden, evaluasi kinerja k3, pelaporan sumber bahaya dan masalah k3, prosedur izin kerja, pengendalian bahan kimia berbahaya (BKB), dan lain-lain.

Persyaratan Mengurus CSMS

Setelah mengetahui beberapa poin penting di atas, berikutnya badan usaha perlu mengecek kembali apakah persyaratan yang ditentukan dalam pengurusan CSMS ini sudah lengkap atau belum. Berikut ini beberapa dokumen yang perlu disiapkan:

Akta pendirian dan perubahannya
Izin lokasi
NPWP perusahaan
SK-PKP
Surat izin operasional
Identitas pemegang saham
Sertifikat zero accident
SMK3 Kemnaker
UKL/UPL
Sertifikat ahli K3

Bantuan Konsultan dalam Pengurusan CSMS

Mengurus CSMS membutuhkan proses yang panjang, terlebih lagi jika tidak didampingi oleh konsultan yang profesional.

Oleh karena itu, apabila badan usaha ingin mendapatkan sertifikat CSMS dengan aman maka sebaiknya pertimbangkan untuk menggunakan bantuan konsultan CSMS.

Namun, tentunya bukan sembarang penyedia jasa mereka harus terdaftar secara resmi dan mempunyai latar belakang yang jelas.

Ini akan berpengaruh terhadap rencana jangka panjang dan kelancaran tender. Kreasi Mandiri menyediakan layanan sertifikasi CSMS. Anda bisa terhubung dengan konsultan melalui kontak yang tersedia.